Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan tentang TNI dan Polri tentang ?Pertahanan dan Keamanan"telah berlangsung semenjak era Orde Baru dan lebih sering dalam era Reformasisekarang ini.Istilah "keamanan" atau "security" telah menimbulkan kerancuan (seman-tic confusion), pengertian yang berbeda-beda, seperti world security nationalsecurity, homeland security, internal security, industrial security dan sebagainya. Ini sering dikaitkan dengan tugas TNI dan Polri."

""Kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah pimpinan P.M. Mohammad Hatta terhadap TNT / APRI sesudah perang kemerdekaan (Pasca Revolusi) yang mentransformasikan TNI dari ""tentara revolusi"" ke ""tentara profesional"", diperlukan pembangunan TNI / APRIS. Untuk pembangunan TNi / APRIS itu, kernudian pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baik benrpa Undang-Undang, Penetapan Presiden (Pen. Pres), maupun Keputusan Presiden (Kep. Pres). Misalnya untuk mengatur penerimaan anggota APRIS, pada tanggal 21 Januari 1950 dikeluarkan Undang-Undang Danirat No.4/I950. Untuk mengatur kepangkatan ~Angkatan Perang / Angkatan Darat RIS dikeluarkan Peraturan Pernerintah No. 3/1950 pada tanggal 21 Februari 1950. untuk mengatur demobilisasi dikeluarkan Peraturan Pernerintah No.6/PP/1950 tanggal 9 Mei 1950. Dernikian pula pada tahun 1957 Pernerintah mengeluarkan Peraturan No.24/I957 yang mengatur pangkat-pangkat militer dalam APRI (Darat, Laut dan Udara). Sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah tersebut, pimpinan Angkatan Perang melakukan pembenahan-pembenahan dalam lingkungan (tubuh) TNI / APRIS, baik dalam bidang organisasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, personalia, kepangkatan, maupun dalam bidang pendidikan (dari tingkat tamtama sarnpai perwira)...""

"SummaryGlobal perspectives of military sociology and its contribution to the transformation of the Indonesian Armed Forces."