Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Permasalahan mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman kerap kali munculmengingat sering digunakannya nota kesepahaman dalam berbagai kegiatanterutama kegiatan bisnis. Nota kesepahaman digunakan sebagai dokumenpendahuluan atau pra-kontrak yang berfungsi sebagai pengikat komitmen padamasa negosiasi, sebelum dibentuknya kontrak kerja sama yang sebenarnya. Olehkarena fungsinya yang hanya digunakan sebagai pendahuluan, seringkalikedudukan hukumnya dan kekuatan mengikatnya menjadi permasalahan yangakhirnya menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikanmenjadi terabaikan. Terkait kedudukan hukum nota kesepahaman ini masih perluditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum perikatan yang terdapat dalam Buku IIIKUHPerdata. Untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perlu dilakukanperbandingan dengan suatu doktrin, yakni doktrin promissory estoppel yang padadasarnya melindungi kepentingan hukum pihak yang sudah terlibat janji terutamajanji-janji pra-kontrak. Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa diIndonesia menurut KUHPerdata, kedudukan hukum nota kesepahamandisetarakan dengan perjanjian sesuai dengan substansinya, sedangkan berdasarkanpromissory estoppel nota kesepahaman merupakan suatu dokumen pra kontrakyang mengikat.

---

ABSTRACT Issues regarding the legal standing of a memorandum of understanding (MoU)often arise given the frequent use of a memorandum of understanding in variousactivities, especially business activities. The MoU is used as a preliminarydocument or pre-contract which serves as a binding commitment on thenegotiation period, prior to the establishment of real cooperation contract.Therefore its function is only used as an introduction, often legal position andstrength of tying a problem that ultimately led to legal protection for the injuredparty to be neglected. MoU’s legal standing still needs to be reviewed further bythe law of obligation contained in Book III of the Civil Code. To be able to knowadvantages and disadvantages of the implementation in Indonesia, need to bedone a comparison with a doctrine, ie the doctrine of promissory estoppel whichis used basically to protect the legal interests of the parties that have beeninvolved promise especially promises a pre-contract. In conclusion, it is knownthat in Indonesia, according to the Civil Code, the legal standing of memorandumof understanding is comparable to the agreement in accordance with thesubstance, while memorandum of understanding based on promissory estoppel isa binding pre-contract documents."

"Studi kualitatif ini mengeksplorasi pengalaman manajemen privasi komunikasi (CPM) pelajar pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Dipandu oleh prinsip-prinsip teori tentang aturan privasi pribadi, kepemilikan bersama atas informasi yang diungkapkan, dan negosiasi batasan privasi; penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana para mahasiswa PSK mengelola pengungkapan dan penyembunyian identitas serta aktivitas mereka yang terstigmatisasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa bagi para PSK pelajar, menerima dukungan tanpa penilaian negatif dari ruang di sekitarnya dapat membangun kepercayaan bagi partisipan untuk memberitahukan pemahaman selektif mengenai cakupan pekerjaan individu tersebut dengan ‘perjanjian’ individu-individu tersebut akan menjaga kerahasiaan terkait informasi tersebut.

---

This qualitative study explores the communication privacy management (CPM) experiences of commercial sex worker (CSW) students in Indonesia. Guided by the theoretical principles of personal privacy rules, shared ownership of disclosed information, and negotiation of privacy boundaries; This research aims to reveal how student prostitutes manage the disclosure and concealment of their stigmatized identities and activities. Primary data was collected through in-depth interviews. This research found that for prostitute students, receiving support without negative judgment from the surrounding space can build trust for participants to convey a selective understanding of the scope of the individual's work with the promise that these individuals will maintain confidentiality regarding this information."

"Perlakuan salah terhadap anak merupakan masalah serius yang berkaitan dengan konsekuensi yang Iuas baik secara organik maupun psikologis. Beberapa penelitian mengaitkan riwayat perlakuan salah terhadap anak dengan perilaku delinkuensi pada remaja dan kriminal pada dewasa. Dilakukan penelitian untuk mendapatkan instrumen yang dapat untuk mengetahui adanya perlakuan salah terhadap anak, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang pada bulan April 2004 sampai dengan Juni 2004.Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Childhood Trauma Questionnaire (CfQ) cukup sahih dan terpercaya untuk menentukan adanya riwayat perlakuan salah terhadap anak pada remaja pria.Metode : Uji validitas dan reliabilitas CTQ dilakukan terhadap 100 remaja pria delinkuen penghuni Lembaga pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, dan remaja pria bukan delinkuen pelajar SMP di daerah perkotaan padat di Jakarta. Validasi dilakukan dengan uji valitidas konstruksi dan uji validitas diskriminan. Sementara uji reliabilitas dilakukan dengan uji konsistensi internal dengan menilai cronbach's alpha, dan uji berpasangan untuk menilai reliabilitas intrarater. Penelitian juga menentukan nilai ambang batas terbaik, spesifisitas, dan sensitivitas CTQ.Hasil: Hasil uji validitas konstruksi dengan analisis faktor terdapat 2 butir pertanyaan mempunyai korelasi lemah. Hasil uji validitas diskriminan menunjukkan seluruh komponen CTQ mampu membedakan antara 2 kelompok responden (p:0,001-0,046). Uji konsistensi internal menunjukkan menilai cronbath's alpha yang baik (0.722-0.907). Reliabilitas intrarater yang dilakukan dengan test retest dengan interval waktu 8 minggu menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna (p>0,05). Spesifisitas CTQ cukup memuaskan (76-92%), sementara sensitivitas CTQ kurang (40-49%).Kesimpulan : Childhood Trauma Questionnaire sahih dan terpercaya untuk digunakan di lingkungan remaja pria. Hasil uji spesifisitas dan sensitivitas menunjukkan bahwa CTQ bukan merupakan alat diagnostik melainkan sebagai alat skrining terhadap adanya riwayat perlakuan salah terhadap anak, sehingga hasil positif perlu ditindaklanjuti dengan penilaian klinis. Pada instrumen ini masih terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan perbaikan agar lebih mencerminkan perlakuan salah terhadap anak Penggunaan pada remaja wanita perlu penelitian lanjut."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."

"Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

This thesis concerning memorandum of understanding which is a pre-agreemenct contract contains accord and issues between the parties, therefore the substance of memorandum of understanding are only the principal things. Lack of regulation about memorandum of understanding in Indonesia makes the legal standing and binding of the memorandum of understanding uncertain. The result of this research is the substance of memorandum of understanding must fulfill the requirements of legal agreement as stated in article 1320 Indonesia Civil Code."