Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya tersebut disebut sebagai penghindaran pajak tax avoidance. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masalah penghindaran pajak yaitu dengan adanya pasal-pasal yang bertujuan sebagai pencegahan penghindaran pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh, namun peraturan ini hanya dapat diterapkan pada transaksi tertentu yang bersifat khusus atau spesifik saja Specific Anti Avoidance Rule/SAAR, sehingga belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah penghindaran pajak karena ketiadaan peraturan mengenai Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak General Anti Avoidance Rule/GAAR yang hingga saat ini belum dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Pencegahan Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule GAAR yang terintegrasi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang memberikan definisi mengenai tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, dan tax evasion demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak, karena tax avoidance sering disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara.

---

Generally, the tax planning refers to the process of business implementation planned and Tax Payer transaction, that the tax debt is in minimal amounts, but still in the tax regulations frame. That efforts is frequently called ldquo tax avoidance rdquo . The government has sought to tackle the problem of tax avoidance in Indonesia, with provisions aimed at the anti tax avoidance in the Law No. 36 Year 2008 on Fourth Amendment on Law Number 7 of 1983 on Tax income Income Tax Act, but this provision can be applied to certain transactions that are special or specific course Specific Anti Avoidance Rule SAAR , so it has not been able to completely solve the problem of tax avoidance in the absence of regulations on the General Anti Avoidance Tax Rules General Anti Avoidance Rule GAAR, which until now have not been able to be issued by the government. This research is a normative study which results a prescriptive study.

The results of the study suggest that Indonesia needs to General Anti Avoidance Rule GAAR integrated in the Law of Income Tax, which provide a definition of tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance and tax evasion in order to achieve certainty law for the tax authorities and the taxpayer, for tax avoidance often missued things that are detrimental to the state revenue."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh agresivitas pajak perusahaan terhadap pengungkapan CSR, serta menganalisis pengaruh firm risk yang memoderasi hubungan antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015 dengan total sampel sebanyak 309 sampel observasi yang memenuhi kriteria purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengungkapan CSR dalam periode penelitian tersebut. Kemudian agresivitas pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Pemoderasi firm risk ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR.

---

The purpose of present study is to test relations between corporate social responsibility and tax aggressiveness, and examines firm risk could moderate the relation between corporate social responsibility and tax aggressiveness. Empirical investigation is conducted on listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2013 to 2015, using purposive sampling method; the final sample of observation is 309 firm-years.

The result found the increasing of CSR disclosure in research period. Then, tax aggressiveness do not have negative impact on the disclosure of CSR. In addition, firm risk could support the negative impact between tax aggressiveness and the disclosure of CSR."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menganalisis apakah pengaruh keberagaman gender, dewan komisaris independen, keberagaman usia dan kewarganegaraan pada dewan komisaris akan memperlemah pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling dan mempunyai sampel sebesar 101 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2012-2016. Penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender dan kewarganegaraan dalam dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan keberagaman usia tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak perusahaan

---

This study was conducted to analyze the effect of corporate social responsibility to tax avoidance and to analyze the effect of gender diversity, independent commissioners, the diversity of ages and nationality of the board of commissioners will weaken the disclosure of corporate social responsibility to tax avoidance. This study uses secondary data with purposive sampling technique and has a sample of 101 companies listed on the BEI with the period 2012 2016. This study proves that there is a negatif impact of CSR disclosure to tax avoidance. The diversity of gender and nationality in the commissioners board proves to weaken the negatif impact of disclosure of corporate social responsibility on tax avoidance. While independent comissioners and age diversity does not affect the relationship between disclosure of corporate social responsibility and tax avoidance."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pajak penghasilan atas kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT ABC. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan PT ABC melaksanakan CSR sudah berada dalam cakupan beyond compliance dan perlakuan pajak penghasilan atas CSR tergantung dari bagaimana CSR tersebut dilaksanakan. Selain itu, program CSR bidang lingkungan dan pemberdayaan belum terakomodir dalam peraturan pajak sehingga tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan. Hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan CSR yaitu adanya tindakan otonomi pemerintah daerah yang meminta anggaran CSR perusahaan diserahkan ke pemerintah daerah dan adanya LSM yang memanfaatkan kegiatan CSR perusahaan untuk kepentingan pribadi.

---

This research discusses the income tax policy on Corporate Social Responsibility (CSR) at PT ABC. This research was conducted using a qualitative approach. Results of this study indicate that the purpose of implementing CSR PT ABC is within the scope beyond compliance and income tax treatment of CSR depends on how CSR is implemented. In addition, the CSR program environment and empowerment have not been accommodated in the tax rules so there can’t be a cost deductio n on income. Obstacles encountered in the implementation of CSR companies among others, the actions of local government autonomy CSR budget request submitted to the local government and the existence of NGOS that utilizes the company's CSR activities for personal gain."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dikeluarkannya PP No. 93 Tahun 2010 tentang insentif pajak atas pengeluaran CSR tertentu terhadap aktivitas CSR dan tingkat tax avoidance perusahaan. Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur tahun 2008 hingga 2011, ditemukan bahwa terdapat peningkatan rata-rata aktivitas CSR antara tahun 2008 dan 2011. Namun berdasarkan hasil regresi, peningkatan aktivitas CSR tersebut bukan disebabkan oleh dikeluarkannya PP No. 93 Tahun 2010. Selanjutnya, penelitian ini mendokumentasikan bahwa terdapat penurunan rata-rata tingkat tax avoidance antara sebelum dan setelah dikeluarkannya peraturan tersebut. Terakhir, penelitian ini membuktikan bahwa tingkat tax avoidance tidak mempengaruhi aktivitas CSR, dan PP No. 93 Tahun 2010 tidak mempengaruhi hubungan tingkat tax avoidance dan aktivitas CSR. Dari hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mengetahui adanya insentif pajak atas pengeluaran CSR tertentu. Dan aktivitas CSR perusahaan tidak didasarkan pada ada-tidaknya insentif pajak atas pengeluaran CSR.

---

This study is aimed at investigating the effect of PP No. 93 Tahun 2010 about tax incentive for certain CSR expenditures, to CSR activities and tax avoidance. Using sample data from manufacture industry 2008 to 2011, the results show that there is significant enhancement in CSR activity between 2008 and 2011. But the increment of CSR activity is not because of PP No. 93 Tahun 2010. There is reduction in tax avoidance level between before and after the publishment of PP No. 93 Tahun 2010. We also find that there is no association between tax avoidance and CSR activity, and PP No. 93 Tahun 2010 has no influence to the association between tax avoidance and CSR activity. From companies that we interviewed, we conclude that most of them don't know that there is a tax incentive for CSR expenditure. Thus, this regulation has no effect to their CSR activity."

"Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.

---

In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy."

"Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pajak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari segi efisiensi wajib pajak, kebijakan ini tidak efisien dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

---

The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the HPP Law effective date is on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is completed. This study will analyze the differences in VAT policies for insurance services before and after the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during the implementation of this policy. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tanggung jawab sosial CSR memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. penelitian ini juga menguji pengaruh kinerja keuangan dalam memperlemah hubungan negatif dari CSR dengan penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membuktikan penghindaran pajak pada industri pertambangan lebih tinggi dibandingkan dengan industri non pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai sampelnya dengan tiga 3 tahun observasi yaitu dari tahun 2012 hingga 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 111 perusahaan yang terbagi menjadi 22 perusahaan di industri pertambangan dan 89 perusahaan di industri non pertambangan. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perusahaan yang mempunyai pengungkapan CSR yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena ingin memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kinerja keuangan terbukti dapat memperlemah hubungan negatif antara CSR dengan penghindaran. Selain itu penelitian ini juga meyimpulkan bahwa penghindaran pajak pada industri pertambangan terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan industri non pertambangan.

---

This study aimed to test whether social responsibility CSR has a negative correlation with tax evasion. This study also examines the effect in weakening the financial performance of CSR negative relationship with tax evasion. In addition, research is also expected to prove tax evasion in the mining industry is higher than the non mining industries. This study uses panel data. The data used is secondary data with all companies listed on the Indonesia Stock Exchange as a sample with three 3 years of observation, namely from 2012 to 2014. The sample used in this study as many as 111 companies were divided into 22 companies in the mining industry and 89 companies in non mining industries. The test results concluded that companies with high CSR tend not tax evasion because it wanted to give a good impression to the community. The study also concluded that financial performance is proven to weaken the negative relationship between CSR with avoidance. In addition, this study also concludes that the evasion of taxes on the mining industry proved to be higher than the non mining industries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba serta peran hubungan politik dalam memoderasi pengaruh CRS terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba. Dengan menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, penelitian ini menemukan bukti bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, manajemen laba riil, dan manajemen laba agregat. Sedangkan pengaruh CSR terhadap manajemen laba akrual tidak terbukti berpengaruh signifikan yang kemungkinan disebabkan faktor yang mempengaruhi CSR dan praktik manajemen laba akrual tidak saling berkaitan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan CSR yang lebih luas dilakukan dengan motivasi strategis yaitu untuk menutupi tindakan oportunistik serta menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Namun, untuk hubungan politik, secara umum tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pengguna laporan keuangan, khususnya investor, untuk tidak hanya menilai etika suatu perusahaan berdasarkan isi pengungkapan CSR saja, tetapi perlu juga melakukan penilaian adanya indikasi praktik tidak etis, seperti penghindaran pajak dan manajemen laba. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat peraturan yang memastikan bahwa isi pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan praktik di lapangan, bukan hanya green wash statement bagi para pemangku kepentingan.

---

This study aims to examine the effect of CSR towards tax avoidance and earnings management as well as the role of political connections to moderate the effect of CRS towards tax avoidance and earnings management. Using non financial firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 2016, this study finds evidence that CSR has a positive effect toward tax avoidance, real earnings management, and aggregate earnings management. While the effect of CSR towards accrual earnings management is not been proven to have a significant effect due to factors affecting CSR and accrual earnings management practices are not interrelated. The results of this study indicate that broader CSR disclosure is done with strategic motivation to cover opportunistic behaviors and maintain the legitimacy and corporate image in the eyes of the stakeholders. However, for political connections, it is generally not proven to have a significant role in moderating the effect of CSR towards tax avoidance and earnings management. This research is expected to provide input to users of financial statements, especially investors, to not only assess the ethics of a company only from the content of CSR disclosure, but also to assess the indications of unethical practices such as tax avoidance and earnings management. Besides, the government is also expected to make regulations to ensure that the content of disclosures made by the company is in line with actual practice, not just a green wash statement for stakeholders."