Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mutu pendidikan masih menjadi isu yang tak kunjung menemukan titik terangnya, oleh karena itu usaha peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini terus dilakukan oleh pemerintah dengan membangun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang salah satu manifestasinya melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Cilandak Timur 08 Pagi Jakarta Selatan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada pelaksanaan SPMP melalui EDS di SDN Cilandak Timur 08 Pagi Jakarta Selatan belum berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Selain itu, pada pelaksanannya juga mengalami beberapa hambatan yang bersifat teknis maupun substantif.

---

The education quality still become a never ending issue, therefore there are many education quality improvement efforts that had been doing by the government until today through develop education quality assurance system which one of the program is self-evaluation of school.

This study aims to analyze the implementation of education quality assurance system through self-evaluation of school in SDN Cilandak Timur 08 Pagi, South Jakarta. This research's approach is qualitative with data collection method by depth-interviews and documentation study.

The result of the research find that the implementation of education quality assurance system through self-evaluation of school in SDN Cilandak Timur 08 Pagi, South Jakarta did not prescribed by the rules of education quality assurance. Be sides, the implementation of the program facing some serious problems from technical to substantive problems."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah dasar. Sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar Negeri SDN di wilayah administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of elementary public school financial management. Sample in this research are 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region of budget year 2013. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school rsquo s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah."

"Perkembangan pendidikan dalam era globalisasi diharapkan seiring dengan perkembangan jaman sehingga harus terus diupayakan peningkatan kualitasnya yang salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendorong SMK berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan SMK adalah dengan mengembangkan SMK sebagai Pusat Layanan TIK SMK, yaitu SMK yang dijadikan sebagai pusat data dan informasi serta memberikan layanan pembelajaran TIK bagi SMK lain disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan Pusat Layanan TIK SMK dalam mendukung pembelajaran. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa program Logic Model, yang mencakup 4 aspek input, activities, output, outcome. Setiap aspek terdiri atas komponen dan indikator kinerja. Mengacu pada hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk Direktorat Pembinaan SMK perlu memberikan bantuan dana yang lebih besar khususnya penulisan pembelajaran berbasis TIK sehingga tenaga pendidik lebih termotivasi untuk aktif dan kreatif dalam penulisan materi atau modul pembelajaran on line untuk Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Selatan perlu membantu lebih banyak program pelatihan-pelatihan TIK dan peralatan pendukung lainnya dalam pengembangan proses pembelajaran berbasis TIK. Untuk Pusat Layanan TIK SMK Jakarta Selatan perlu ditambah lagi tenaga pendidik Sarjana komputer khususnya bidang multimedia, peningkatan kecepatan pemeliharaan dan perawatan peralatan, perlu diciptakan suasana ruang multimedia yang lebih menarik bagi peserta didik. Perlu memotivasi tenaga pendidik lebih aktif menulis modul pembelajaran sehingga dapat mengisi konten modul pembelajaran (e-learning) untuk seluruh kompetensi keahlian, perlu lebih diperkaya/ditambahkan materi pembelajaran tentang multimedia.

---

Educat ion development in global iz at ion era is expected to be in l ine wi th the development era, thus i ts qual i ty must be cont inuously improved, and one of them is through the use of informat ion and communicat ion technologies ( ICT). To encourage ICT?based SMK, then one of pol icies of Di rect orate of Technical and Vocat ional Educat ion is by developing SMK as a Informat ion and Communicat ion Technology ( ICT) Service Center of SMK, namely SMK is made as a center for data and informat ion and provides ICT e-learning for SMK in sur rounding areas. Ob ject ive of this research is to evaluate empowerment program on ICT Service Center of SMK in support ing learning. This research uses qual i tat ive descript ive type by applying Logic Model program analysis, including 4 aspects; input , act ivi t ies , output , and outcome. Each aspect consists of component and work indicator . Referring to the above research resul ts then there are several suggest ions necessary to consider the Di rectorate of Technical and Vocat ional Educat ion needs to provide greater fund aid, especial ly Informat ion and communicat ion Technology ( ITC) -based wr i t ing of learning so that the teachers are more mot ivated to become act ive and creat ive in wri t ing onl ine learning materials or modules. For the Department of Secondary Level Educat ion of South Jaka rta Ci ty needs to help more ICT trainings program and other suppor t ing equipments in developing ICT-based learning process.For ICT Service Center of SMK of South Jakarta needs to add the teachers holding Bachelor of Computer Informat ion System, par t icularl y in the field ofmul t imedia, accelerat ion of equipments maintenance and care, needs to create more at tract ive atmosphere of mul t imedia rooms for the students. It is necessary to mot ivate the teachers to be more act ive in wri t ing learning modules so that i t can fi l l e-learning module contents for al l expert ise competencies, needs to be enriched/ added wi th learning mater ial on mul t imedia. (*)"

"Dalam pelaksanaan program pemberantasan casing di sekolah-sekolah dasar DKI Jakarta selama ini, tidak ada intervensi khusus yang ditujukan kepada dokter kecil. Padahal sebaiknya mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam program ini, karena dokter kecil diharapkan dapat membina teman-temannya dan berperan sebagai promotor dan motivator dalam melaksanakan program pemberantasan cacing di sekolah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pemberantasan cacing dengan pelatihan dokter kecil terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan praktek murid sekolah dasar. Jenis penelitian adalah eksperimen semu dengan menggunakan rancangan ulang non random. Sampel diambil secara purposive yaitu seluruh murid kelas IV,V,VI tanpa dokter kecil dari SDN Pasar Minggu 01 Pagi sebagai kelompok eksperimen, dan dari SDN Pasar Minggu 07 Pagi sebagai kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama mendapat program pemberantasan cacing, dan pada kelompok eksperimen ditambah kegiatan pelatihan dokter kecil. Hasil penelitian menuniukkan bahwa, ternyata pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak setara untuk variabel umur murid dan variabel praktek murid hasil pre-test. Perbedaan pengetahuan, sikap dan praktek antara pre-test dan post-test pada masing-masing kelompok didapatkan hasil yang bermakna. Sedangkan perbedaan peningkatan tersebut antar kelompok didapatkan hasil yang tidak bermakna. Berarti program pemberantasan cacing baik dengan atau tanpa pelatihan dokter kecil, sama-sama meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek murid. Temuan tambahan penelitian ini adalah diketahuinya dampak program pemberantasan cacing berupa penurunan kasus kecacingan setelah jangka waktu tertentu. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan studi pendahuluan, sehingga pemilihan responden dapat setara. Juga sebaiknya dilaksanakan mencakup beberapa sekolah dasar pada daerah yang lebih luas dan pengambilan sampel dilakukan secara random, sehingga hasilnya dapat di generalisasi."

"Penelitian ini mengkaji implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Edwards III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang masih belum maksimal, baik melalui integrasi mata pelajaran, muatan lokal maupun sebagai keterampilan. Faktor yang mempengaruhi implementasi program PBKL adalah: 1) Komunikasi sekolah dengan pihak Direktorat Pembinaan SMA terputus begitu bantuan dana blockgrant dihentikan; 2) Tenaga guru yang tidak ahli; 3) fasilitas berwujud lahan dan peralatan yang kurang; 4) Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak diketahui oleh sebagian guru pelaksana, terutama perubahan (revisi) nya.

---

This research studies the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang Hulu Sungai Selatan Regency in the province of East Kalimantan based on Edwards III theory. The factors affected implementation of policy or the program is communication, human resources, disposition and bureaucracy structure. This research use qualitative methods with data collecting techniques by study documentation and interview.

The result indicates that the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang is not in the maximum implementation yet, either through subjects integration, local content and aptitude. Factors which influenced PBKL Program is: 1) Communication between school and Direktorat Pembinaan SMA is discontinued after blockgrant fund aid stopped; 2) the teachers as implementers not experts; 3) facilities - land and tool - insufficient; 4) Standard Operating Procedure (SOP) which not discovered by some teacher as implementers, especially the revision."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."