Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki banyak kendala dalam menjalankan hubungan industrial. Berbagai dinamika hubungan industrial terjadi karena disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak perseroan dengan pihak serikat pekerja. Perseroan kerap mengeluarkan surat kebijakan tanpa berunding terlebih dahulu dengan serikat pekerja. Keluarnya surat kebijakan tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hubungan industrial yang dirangkum menjadi Matriks 9. Kurangnya komunikasi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Perbedaan Sudut pandang inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan serikat buruh. Usaha yang dilakukan PLN baru mengintensifikasikan Lembaga Kerjasama Bipartit. Usaha ini adalah sangat baik, namun akan menjadi lebih baik lagi apabila didukung dengan usaha pendekatan yang bersifat non-formal atau kasual. Penulis menyarankan agar dibuat wadah non formal seperi morning gathering, penggiatan klub olahraga, seni, atau organisasi keagamaan, dan penggiatan halal bi halal.

---

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) has a lot of obstacles in running the industrial relations. The dynamics of industrial relations occur because of the lack of communication between the company and the trade union. The Company often issued policies without negotiating first with the union. Discharge letter policy without notice cause a variety of industrial relations problems are summarized into "Matriks Sembilan". The lack of communication is what causes the difference in perspective. Because of the difference perspective, PT. PLN (Persero) tries to intensify The Bipartite Cooperation. This effort was very good, but it would be even better if it is supported by the non-formal or casual approach. Writer recommend to the board management to use non-formal approach such as morning gathering, activate the sport, art, or religious organizations? activities, and liven up the gathering session."

"Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur mengenai Serikat Pekerja, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan. Skripsi ini membahas mengenai pengertian Serikat Pekerja, tujuan dan peran dari Serikat Pekerja, dan implementasi Serikat Pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan peran Serikat Pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Peran Serikat Pekerja dalam pembahasan upah minimum terkait dengan upah minimum DKI Jakarta, sedangkan peran serikat pekerja dalam lembaga Kerja Sama Tripartit nasional masuk dalam pembahasan Peraturan menteri Nomor 19 Tahun 2012. Peran Serikat Pekerja dalan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dalam kasus PT PLN. Simpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa peran Serikat Pekerja dapat meningkatkan kualitas hubungan kerja bagi pekerja.

---

Law Number 13 Year 2003, Law Number 21 Year 21 2003 concerning the role of worker, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings. This thesis deals with the notion of unions, the purpose and role of unions, and the implementation of trade unions in the preparation of a joint Working Agreement and the role of unions in Tripartite Cooperation Institutions. The role of unions in the discussions related to the minimum wage the minimum wage Jakarta, while the role of unions in the National Tripartite Cooperation institutions in the deliberations of the Ministerial Regulation number 19 in 2012. The role of labor unions in the drafting of the agreement work together in the case of pt pln. Drawing conclusions obtained in this research is that the role of the union can improve the quality of a working relationship for workers."

"This year, 2012, the multi annual plan of KSBSI and the affiliated federation will end, and therefore CVN-I need to evaluate its. Basically, the goals of programs are (1) labour improvements for workers, and (2) capacity building of the affiliated sector organisations. By conducting an evaluation study, the result can be as inputs for designing the next programs as well as improving its subtantively and managerially. As an evaluation study, the main objectives are:

a) To assess the achievement and the performance of KSBSI as well as the affiliated sector organizations in term of implementing their multi annual programs

b) To assess of programme management quality of the multi annual plan by leadership and PME team(s), including to obtain organizational lessons learnt of its

c) To assess the quality and added value of the partnership between KSBSI and CNV International

d) To identify the challenging factors (internally and externally) which influenced KSBSI and the affiliated sector organizations for running their programme.

e) To assess the impact of programs at all levels and the sustainability of its

f) To provide recomendations for improving the next workplans as well as the program?s management.

Regarding those objectives, at least there are .... aspects that should be obtained from the process of evaluation are: relevance, eficiency, effectiveness, outputs, outcomes (intermediated results), impacts (intended results), sustainability, and other cross cutting issues (gender, difability, etc)."

"Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi.Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka.Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java.

In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi.

The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income.

The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers."

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan.

---

A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members.

The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study.

The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation."

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia serta pelaksanaanya dalam praktik di tingkat perusahaan Indosat Ooredoo. Dalam hal ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo telah melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun ternyata hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dalam Anggaran rumah tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo mengenai keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo yang terbatas pada Pekerja/Buruh tetap. Skripsi ini berfokus pada peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi pekerja/buruh di PT. Indosat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh terutama di PT. Indosat Ooredoo serta apakah peran tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis his thesis discusses the role of trade unions / labor in general in laws and regulations relating to Labour / Trade Unions in Indonesia as well as its implementation in practice at the enterprise level Ooredoo Indosat. In this case the Labour / Trade Unions PT. Indosat Ooredoo has implemented the things contained in the legislation, but it turns out the things contained in the legislation can be criss-in bylaws Labour / Trade Unions PT. Indosat Ooredoo on membership Workers Union / Labour PT. Indosat Ooredoo limited to the employees / workers remain. This thesis focuses on the role of trade unions / labor for employee, especially in PT. Indosat. This research using normative juridical methods. The result of this research is how the role of trade unions / labor, especially in PT. Indosat Ooredoo and whether it is consistent with the role of legislation"

"Penelitian ini membahas mengenai peran-peran yang dilakukan oleh perwakilan pekerja Plant Leader di serikat pekerja dalam pelaksanaan suatu hubungan industrial di PT. Panasonic Manufacturing Indonesia serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Plant Leader sudah berkontribusi dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan yaitu dengan berperan sebagai pihak yang berunding terkait pergantian hari kerja, menampung dan menyelesaikan keluh kesah / aspirasi karyawan, menyampaikan informasi karyawan dan membantu kegiatan di serikat pekerja. Pada dasarnya, terdapat peran yang sudah dijalankan dengan efektif dan ada juga yang belum. Pelaksanaan peran Plant Leader tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menyarankan agar serikat pekerja melakukan follow up dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran Plant Leader, forum pemilihan dan regenerasi, pendidikan berkala serta pemberian reward / intensive maupun atribut khusus untuk Plant Leader.

---

This study discusses the roles performed by employee representatives Plant Leader in trade union for the implementation of an industrial relations in PT. Panasonic Manufacturing Indonesia as well as the supporting and inhibiting factors faced in carrying out the roles. This research is a qualitative research with descriptive type. The results show that Plant Leader have contributed to create a harmonious industrial relationship in the company by negotiating related to work day change, accommodating and solving employees grievances aspirations, conveying information to employees and assisting union trade activities. Basically, there are roles that have been run effectively and some are not. The implementation of Plant Leader roles is also influenced by several supporting and inhibiting factors. This study suggests that trade unionshould follow up and evaluate Plant Leader rsquo s performance, hold Plant Leader election and regeneration forums, regularly give education, reward intensive or particular attributes for Plant Leader."

"Pembentukan union partnership sangat disarankan dalam perusahaan sebagai media ketika terdapat permasalahan hubungan industrial di dalam perusahaan, perusahaan akan memberikan informasi kepada para pekerja dan dapat mencari solusi bersama. Adanya serikat pekerja, komitmen dan loyalitas serikat pekerja merupakan subjek yang penting, jika terjadinya perebutan kekuasaan antara serikat pekerja dan manajemen, manajemen dapat merusak kesetiaan pekerja dan menjadi kencenderungan untuk terjadinya pemogokan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa loyalitas kepada serikat pekerja di pengaruhi oleh efektivitas serikat pekerja dan iklim hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas serikat pekerja terhadap loyalitas kepada serikat pekerja dengan mediasi iklim hubungan industrial. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner terhadap pengurus secara langsung serikat pekerja dan LKS bipartit MinongCo yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan dengan jumlah responden sebanyak 116. Dalam penelitian ini, efektivitas serikat pekerja memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas kepada serikat pekerja dan adanya peran iklim hubungan industrial sebagai mediator.

---

The establishment of union partnership is highly recommended in a company as the media when there is an internal problem in industrial relations. The company will inform the workers and find the solution together. The existence of labor union, commitment, and their loyalties are important subjects if there is a power struggle between the labor union and the management. The management could damage the workers 39 loyalties which tends to trigger a strike. The previous study states that union loyalty is affected by its union effectiveness and industrial relations climate.

This study aims to discover the influence of labor union effectiveness towards labor union loyalty through mediation in industrial relations climate. The data for this study is collected by spreading questionnaires to the union officials and bipartite cooperation institution of MiningCo which engages in the field of mining contractor with total respondents of 116. In this study, the effectiveness of labor union has positive influence towards union loyalty and the role of industrial relations climate as the mediator. "