Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Variabel independen yang di uji adalah keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Model analisis yang dipergunakan adalah regresi linear berganda, analisa ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dijadikan sampel sebanyak 78 responden terhadap kuesioner yang kembali dan dapat diolah dari 122 responden. Penelitian membuktikan bahwa keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik secara simultan berpengaruh signifikan pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.  Secara parsial, keahlian, independensi dan kecermatan profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan kepatuhan terhadap kode etik tidak berpengaruh pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum disarankan menyelenggarakan pelatihan untuk  meningkatkan keahlian. Selain itu Inspektorat Jenderal harus memelihara independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik serta menyelesaikan penyusunan pedoman audit berbasis risiko.

---

This thesis aims to examine the influence of proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. The independent variables examined is proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics. Meanwhile, dependent variable is audit quality. Model Analysis that used is multiple linear regression, this  analysis is based on questionnaires result used as sample regarding to returnable questionnaires and can be examined from 78 respondents included on 122 responden.  These research result, proved that proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics simultanously have significant influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Partially, the proficiency, independency and due professional care are have significant influence on audit quality in the implementation of  risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Meanwhile, act upon code of ethics doesn’t have influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate of Ministry of Public Works. The Inspectorate General of Ministry of Public Works is suggested to improve the auditor proficiency through training. Beside that Inspectorate General is maintaining independency, due professional care and act upon code of ethics and finishing the arrangement of manual of risk based audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."