Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Latar belakang penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil wawancara dan studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan pimpinan dan staf di Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, dimana masih terdapat permasalahan mengenai pengawasan internal di unit organisasi ini. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI sudah cukup dilaksanakan dengan baik. Tetapi, masih ada beberapa unsur dari sistem pengawasan internal yang masih harus diperbaiki. Pengawasan internal akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh unsur dari sistem pengawasan internal berjalan dengan baik.

---

This research discusses the internal control system in the general division of Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture. This research is a qualitative with descriptive analysis method. The background of this thesis is based on the results of the interviews and literature study conducted by the author with the chairman and staffs at the General Affairs Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, who have concerns about internal controls in the organization unit.

The results show that the system of internal control in the general Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture is well implemented. However, there are some elements of the internal control system that should be improved. Internal monitoring will be carried out effectively and efficiently if all the elements of the internal control system run well."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"[Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai audit kinerja sektor publik yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak selaku auditan dan Inspektorat Jenderal selaku auditor dipilih sebagai instansi yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian antara praktik penerapan dan teori universal terkait audit kinerja, serta perbandingannya dengan beberapa negara lain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu kendala yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah dalam menerapkan audit kinerja beserta solusi pemecahannya. Metode penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner bersifat anonim dan berisi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert untuk memudahkan responden dalam menjawab. Selanjutnya, proses wawancara dilaksanakan untuk melakukan validasi atas hasil jawaban kuesioner. Setelah melakukan analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan praktik audit kinerja internal oleh Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan teori-teori universal dan praktik-paktik penerapan di beberapa negara lain seperti Australia dan Selandia Baru. Namun demikian, Inspektorat Jenderal masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi sebelum menetapkan suatu tema audit pada Direktorat Jenderal Pajak dan membuat peraturan internal terkait pedoman audit kinerja. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor juga masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kecermatan pelaksanaan dan kualitas pelaporan audit kinerja internal.

---

This thesis takes public sector performance audit performed by government internal auditor as the research topic where Directorate General of Tax as auditee and Inspectorate General as auditor chosen as the observed agencies. The research objective is to srutinize the conformity between the implementation practice and the theories of performance audit, and its comparison with several other countries. Moreover, this research objective is also to find constraints faced by government internal auditor in implementing performance audit and the solutions to solve them. The research methodology uses questionnaire and interview as data collection techniques. The questionnaires are anonymous and consist of close-ended questions using Likert scale to ease the respondents to answer. Furthermore, the interview process is performed in order to validate the questionnaires’ results. After doing data analysis, it is concluded that the implementation practice of internal performance audit held by Inspectorate General for Directorate General of Tax is conformed with the theories and implementation practices in several other countries, such as Australia and New Zealand. However, Inspectorate General still has to make a deeper research before determining an audit theme for Directorate General of Tax and issue internal regulation related to performance audit guidance. Moreover, the quantity and quality of the auditors should be improved to enhance execution thoroughness and reporting quality of internal performance audit., This thesis takes public sector performance audit performed by government

internal auditor as the research topic where Directorate General of Tax as auditee

and Inspectorate General as auditor chosen as the observed agencies. The research

objective is to srutinize the conformity between the implementation practice and

the theories of performance audit, and its comparison with several other countries.

Moreover, this research objective is also to find constraints faced by government

internal auditor in implementing performance audit and the solutions to solve

them. The research methodology uses questionnaire and interview as data

collection techniques. The questionnaires are anonymous and consist of closeended

questions using Likert scale to ease the respondents to answer.

Furthermore, the interview process is performed in order to validate the

questionnaires’ results. After doing data analysis, it is concluded that the

implementation practice of internal performance audit held by Inspectorate

General for Directorate General of Tax is conformed with the theories and

implementation practices in several other countries, such as Australia and New

Zealand. However, Inspectorate General still has to make a deeper research before

determining an audit theme for Directorate General of Tax and issue internal

regulation related to performance audit guidance. Moreover, the quantity and

quality of the auditors should be improved to enhance execution thoroughness and

reporting quality of internal performance audit]"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."