Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

---

This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.

---

The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems."

"ABSTRAKPengintegrasian sistem informasi ke dalam sistem pemungutan pajak daerah dilakukan BPKD Kota Tangerang dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi pada implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh berberapa kendala antara lain adalah sosialisasi yang tidak merata, masalah komunikasi dan masalah sumber daya. Kendala yang terdapat pada variabel komunikasi adalah transmisi perintah masih terhambat oleh birokrasi, kurang kritisnya staff dalam menerima perintah/ komando dari setiap atasannya dan kurangnya pemahaman staff terhadap muatan peraturan yang ingin diimplementasikan. Kendala yang terdapat pada variabel sumber-sumber adalah kurangnya kualitas staff dan fasilitas yang dibutuhkan.

---

ABSTRACTThe integration of information systems into the local tax collection system conducted BPKD Tangerang City in order to utilize information technology that aims to provide convenience for the taxpayer in fulfilling tax obligations. This paper discussed the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system in Tangerang City. The purpose of this paper is to explain of how is the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system and to outline the obstacle encountered in the implementation. The approach used in this study is a post positivist approach with descriptive research with literature review and field research as data collection techniques. Based on the policy implementation concept by Edward III, the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system is not been good, this is caused by several obstacles such as uneven socialization, communication problems and resource issues. Constraints contained in communication variables are transmission of command that still hampered by bureaucracy, less critical staff in receiving order command from his superiors, and lack of staff in understanding the regulatory content that want to be implemented. Constraints contained in source variables are the lack of quality staff and the facilities needed."

"ABSTRAKPenelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pajak Reklame Di Kota Tangerang ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya penurunan penerimaan Pajak Reklame di Kota Tangerang dan mengevaluasi kebijakan pajak reklame ditinjau dari kriteria kebijakan pajak yang baik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Tangerang dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebijakan larangan pemasangan reklame rokok, kebijakan larangan pemasangan reklame di bahu jalan, kemudian kebijakan mengenai waktu sewa reklame yang masih tahunan, prosedur pengurusan IMB yang masih rumit. Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan antara lain sistem perizinan online yang diharapkan memangkas waktu dan menyederhanakan prosedur yang ada. Pihak DPKD juga terus menggali potensi pajak yang terdapat di Kota Tangerang seperti di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menertibkan reklame liar dan reklame yang telah habis masa berlaku.

---

ABSTRACT

The study entitled Evaluation of Advertising Tax Policies in Tangerang City propose to analyze the reduction in Advertising Tax revenues in Tangerang and evaluate the advertisement tax policy in terms of the criteria of a good tax policy. The approach taken in this research is qualitative by conducting in-depth interviews. The results showed that there was a reduction in advertisement tax revenue in Tangerang City due to many factors, including the prohibition policy on the installation of cigarette billboards, prohibition policy  on the installation of billboards on side of the road, then the policy regarding the rental time of billboards is still annual, IMB procedure that is still complicated. Improvements have been made, including online authorize systems that are expected to cut time and simplify existing procedures. DPKD also continues to explore the potential of taxes found in Tangerang City such as in the Soekarno Hatta International Airport area, as well as increasing taxpayer compliance by regulating illegal billboards and billboards that have expired.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam serta menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya berupa pengecualian dari aspek pemotongan pajak yang terkait, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Niali dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga dapat memperbesar pengahasilan yang diperoleh masyarakat dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur.

---

This thesis discusses the implementation of Policy Tax Incentives for Sale Trades Special Land for Public Infrastructure Projects. This study is a qualitative research study of literature and in-depth interviews and using descriptive design. The results of this study are: incentives given by the government in its implementation in the form of exemption from withholding tax related aspects, such as Income Tax, Value Added Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building so as to increase the income derived by the community and the availability of land for infrastructure development."

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."