Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan. Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

---

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.

Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia."

"Dalam melaksanakan amanat UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan. Pemerintah membuat perarturan pelaksana yang tercantum pada PP nomor 52 tahun 2011. Salah satu industri yang mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Industri Panas Bumi. Namun sejak disahkannya peraturan ini belum ada industri panas bumi yang mengajukan fasilitas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak penghasilan di Indonesia, menganalisis peran insentif pajak penghasilan atas industri panas bumi. Selain itu, menganalisis substansi kebijakan insentif pajak penghasilan dengan menggunakan teori evaluasi knoepfel terdiri dari extent of target group, effectiveness, dan relevance. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pemberian insentif karena masih terdapat insentif pajak yang tidak ada peraturan pelaksananya, Insentif pajak penghasilan bukan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan investasi panas bumi. Selain itu, insentif pajak penghasilan tidak dapat menarik investor karena tidak sesuai dengan karateristik industri panas bumi.

---

Government have made some regulation on Government Regulation about income tax incentive for investment in Indonesia. It was mandated by law of income tax. One of industries who get incentive is Geothermal Industries. But, about more than 5 years this regulation was implemented, no one geothermal industries proposed to get this incentive.

Based on this problem, researcher whats to analize about substantion policy of income tax incentive. Beside that, researcher whats to know what a based of geothermal regulation. The last aim for researching is evaluate the policy of income tax incentive with knoepfel's theory such as extent of target group, effectiveness, and relevance. With qualitative research approach, descriptive research purposes and interview and Library Research data collection methods.

Reacherher found that government unconsistent in make regulation of incentive. Because there was regulation didn’t have excecution regulation. Tax income incentive was not one of factor of investor consideration will investation or not. And than, tax incme incentive couldn’t make investor interest because geothermal industries have different characteristic with other."

"Penelitian ini membahas disain kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost & Green Car (LCGC) di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu bentuk insentif yang dibutuhkan oleh industri LCGC dan manfaat yang akan diperoleh dengan diberikannya insentif pajak atas industri LCGC dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Insentif pajak yang dibutuhkan untuk mendorong industri LCGC berupa pembebasan PPnBM atas penyerahan LCGC di dalam negeri, serta pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor Incompletely Knocked Down komponen LCGC. Pemberian insentif pajak ini akan mengurangi konsumsi BBM dan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi, serta memajukan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri.

---

This study discusses tax incentive policy design of Low Cost & Green Car (LCGC) Industry in Indonesia. This research raises two issues, namely tax incentive which is required by LCGC industry and the benefits to be derived by the tax incentives being given to LCGC industry, using qualitative approach. Tax incentives require to stimulate LCGC industry are Luxury Sales Tax exemption on transfer LCGC in the country, as well as exemption from Import Duty and VAT on imported Incompletely Knocked Down of components of LCGC. These tax incentives will reduce fuel consumption and emission of transportation sector, as well as advancing domestic automotive component industry."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk industri pengolahan kakao. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance atas industri pengolahan kakao berdasarkan efektivitas, kesamaan, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan kakao, kebijakan tax allowance tersebut menimbulkan ketidakadilan pada distribusi kesempatan, biaya dan manfaat. Syarat yang ditentukan pada kebijakan tax allowance kurang tepat diberikan kepada industri pengolahan kakao.

---

This research discussed about the evaluation of the policy of tax for cocoa processing industry. The discussion was aimed to analyze the attainment of policy objectives of tax incentive as tax allowance of cocoa processing industry based on effectiveness, equality, and appropriateness. The research was a qualitative research and used literature and field study as data collection techniques. The results of the research showed that the tax incentive as tax allowance is less effective on increasing the investment in cocoa processing industry sector. The policy of tax allowance caused inequality on the distribution of opportunities, costs, and benefits. The requirement defined in tax allowance policy is less appropriate to be given for cocoa processing industry."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Dicabutnya ketentuan fasilitas pembebasan pajak Industri Reksa Dana, yang berlanjut dengan dikeluarkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana dan permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan perpajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah adanya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana yakni bagi investor : menurunnya return yang diterima, bagi pengelola investasi : menurunnya jumlah investor, portofolio pengelolaan dana menurun, melemahnya daya saing investasi reksa dana di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, bagi emiten obligasi: menurunnya ekspansi perusahaan (emiten obligasi) dalam mengembangkan sektor usahanya, bagi pemerintah: secara tidak langsung akan menurunkan penerimaan negara. Permasalahan yang timbul akibat kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana adalah timbulnya penolakkan-penolakkan dari pengelola investasi dan pihak lainnya kepada otoritas pajak karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor perekonomian serta iklim investasi pada industri reksa dana berbasis obligasi.

---

Revocation of tax exemption provisions of the Mutual Fund Industry, which continued with policies issued by the imposition of income tax on the interest on the bonds in the mutual fund industry. This study aims to provide an overview of the Policy Evaluation of Income Tax on Bond Interest In Mutual Fund Industry and the problems that arise as a result of the tax policy. The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

Results of this study was the impact of tax policy on bond interest income on the mutual fund industry for investors: decreasing returns, for investment managers: the declining number of investors, fund management portfolio declined, weakening the competitiveness of Indonesian investments in mutual funds compared with other countries, for bond issuers: reduced expansion (bond issuer) in developing the business sector, for the government: will indirectly reduce state revenue.

Policy issues arising from tax on interest income on a bond mutual fund industry is the emergence of rejection-rejection of investment managers and other parties to the tax authorities because the policy has the potential to cause an impact on the economy and investment climate in bond-based mutual fund industry."

"Tesis ini membahas penentuan status subjek pajak Tenaga Kerja Indonesia dengan kriteria keberadaan di luar negeri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pembahasan diawali dengan latar belakang dirumuskannya kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan perumusan kebijakan tersebut adalah memberikan fasilitas kepada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri di samping adanya ketidakpastian penentuan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Pembahasan dilanjutkan dengan mengevaluasi keselarasan kebijakan tersebut terhadap azas certainty, horizontal equity dan revenue productivity. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan ketiga azas tersebut.

---

This thesis discusses the determination of the tax subject of Indonesian Workers to the criteria of presence abroad. The approach used is qualitative with descriptive analysis. The discussion begins with the background of the policy formulated. Based on the results of research, policy consideration is to provide facilities for Indonesia Labor abroad in addition to the uncertainty of determining the end of the subjective tax obligations. The discussion was continued by evaluating the alignment of the policy on the principle of certainty, horizontal equity and revenue productivity. The study concludes that policy is not fully aligned with the three principles."

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"Dengan adanya program MP3EI dituntut adanya perubahan kebijakan di segala sisi, salah satunya kebijakan pajak yang mendukung semua kegiatan ekonomi di dalam MP3EI. Penelitian ini akan menfokuskan kepada kebijakan pajak yang berlaku di industri galangan kapal sebagai salah satu fokus dari 22 kegiatan ekonomi MP3EI dan melakukan analisis atas evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik (efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah banyak sekali kebijakan pajak yang berlaku pada pembuatan dan perbaikan kapal yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu kebijakan Bea Masuk dan PPN. Padahal dalam rangka MP3EI perkapalan di Indonesia dituntut memiliki kebijakan pajak yang seharusnya mampu mendorong daya saing industri galangan kapal nasional.

---

MP3EI program nowadays required package of policies which could support the 22 economic program itself, one of the important policies is tax policy. This study will focus on tax policy in shipbuilding industry as one of 22 MP3EI economic program which play important roles in national and international connectivity through the tramportation system. This research is to evaluate the policy whether the tax policy meets evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) or not. This research was conducted using a qualitative approach and qualitative methods as well.

The result is a lot of tax policies that apply to the manufacture and repair of vessels which do not meet the criteria for evaluation of public policy, especially in the policy of import duty and VAT. Yet in order MP3EI, shipbuilding in Indonesia are required to have a tax policy which should be able to support the competitiveness of the national shipbuilding industry."