Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak (Studi Pada KPP X). Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga khususnya di KPP X menggunakan pendekatan C. III Edward George yang bertujuan untuk menentukan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. George C. Edward III menggunakan empat variabel dalam kebijakan publik sebagai berikut Komunikasi, Sumber daya,Sikap dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil studi penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga dalam pemenuhan hak-hak wajib pajak di KPP X telah berjalan dengan baik berdasarkan model implementasi Edward George C III.

---

This researcher deals on the Implementation of Policy on Interest Rewarding the Taxpayer Rights Fulfillment (Case studies in KPP X). In this study to evaluate the implementation of the remuneration policy of interest especially in KPP X using George C. Edward III approach which aims to determine the policies that have been implemented and the extent of success in achieving policy objectives. by George C. Edward III there are four variables in the public policy as follows Communication, Resourses , Dispositions and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach. From the results of research studies, it is known that the implementation of the remuneration policy of the interest in the fulfillment of the rights of taxpayers in the KPP X has been running well by the model implementation Edward George C III."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pelaporan SPT Tahunan melalui fasilitas e-filing di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan dalam proses kebijakan e-filing tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan implementasi kebijakan penerimaan SPT Tahunan melalui fasilitas serta kendala yang terjadi dalam proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di KPP Kramat Jati melalui e-filing menggunakan Standar Operational Procedure (SOP) dalam kebijakan e-filing itu sendiri. Alasan utama Wajib Pajak Badan belum memakai e-filing adalah yang masih belum terbiasa dengan kemajuan teknologi e-filing ini dan dengan alasan keamanan Wajib Pajak belum memakai e-filing tersebut. Wajib pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunann hanya berjumlah dua Wajib Pajak. Wajib pajak masih menggunakan kurir untuk menyampaikan SPT Tahunan. Bahkan masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan datang langsung ke KPP wajib pajak terdaftar.

---

The purpose of this research is to describe the implementation and the problems during of the policy through the annual tax return processing facility of e-filing at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. This research used a descriptive research is to describe implementation of the policy through the annual tax return processing facility dropbox and any problems that occur in the process of receiving and processing the annual tax return . The research was conducted with a field study to study literature in the form of interviews and observations . The approach of this research is a qualitative approach . The results of research is this facility appropiate with the Standard Operational Procedure (SOP) in the e-filing policy itself. However , in practice there are still many obstacles, example company still unfamiliar with this electronic application. Company still uses courier or come to KPP for sent this annual tax return."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pendaftaran wajib pajak orang pribadi yang diajukan melalui aplikasi e-registration di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan aplikasi e-registration dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualtitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan aplikasi e-registration di KPP Setiabudi Dua tidak efektif untuk meningkatkan pelayanan dan memungkinkan wajib pajak untuk terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi dalam aplikasi e-registration yang belum dapat menampung dokumen persyaratan dalam jumlah yang besar serta tidak diterapkannya pengiriman kartu NPWP dan SKT ke alamat wajib pajak. Hambatan yang timbul dalam penerapan aplikasi e-registration berkaitan dengan kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi e-registration dan rendahnya pemahaman wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-registration.

---

This research discusses the taxpayer registration process submitted through e registration application in Setiabudi Dua Tax Service Offices. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of e-registration application implementation and obstacles faced in implementing this program.This research uses qualitative approach, while data collection technique is done by using field study and literature study The results showed that the application of e-registration in Setiabudi Dua Tax Service Offices is not effective to improve service and allow taxpayers to connect with the Directorate General of Taxes online. This is influenced by the technology in the e-registration application that has not been able to accommodate the document requirements in large numbers and the implementation of the delivery of NPWP and SKT card to the address of the taxpayer. The obstacles that arise in the application of e-registration is related to the lack of application socialization e registration and low understanding of taxpayers using the e-registration application."

"Income Tax Section 21 is lease to the employment income accepted by foreign employees and laboring local employees in the foreign delegation or its branch.

Employment Income in wide divided to become two type of income, that is (1) obtained income as employees in relation work with employer which in referred International Taxation Literature also as "labor income"; in Ordinance Pay As You Earn 1935, this income is referred as fee, and (2) income from free work or self-employed income or professional income.

The research method conducted is base on the qualitative research method with the type of research of analytical descriptive and the collecting method is through interview with the interlocked parties; they are tax officer, tax consultant, and tax payers. This research was also conducted on the on the interlocked documents, they are law of income tax, thesis, tax article, books, and data of tax auditing.

Withholding of Income Tax Section 21 represent program of payment during year applying to employment income. Income which withheld by Income Tax ection 21 represent imposed income or lease representing lease object pursuant to rule law material.

Rule arranging withholding to the production from work is The Law of Income Tax Section 21. As for imposed income tax section 21 is production from referring to work, accepted activity or service or obtained by personal Taxpayer. Income Tax Section 21 arrange only production of personal Taxpayer home affair, while hitting personal Taxpayer abroad arranged by Income Tax Section 26.

At withholding by other party, withholder pays salary or fee to taxpayer and obliged to arrest the amount of tax which debt from amount of paid to the order income of taxpayer and pay for the amount of income tax of the taxpayer to Exchequer.

According to data in Permanent Establishment and Foreigner Tax Office the amount of Tax Wit holder which enough fluctuative from year to year, in meaning amount Taxpayer mobility which high enough. With high mobility level and rely on self assessment system representing one of the factor needed for high compliance from the Taxpayer, also to be able to accept tax with rule of legislation.

Pursuant to result research of writer concerning, level compliance of Taxpayer with reference to existence of obligation of forwarding of Annual Tax Return Income Tax Section 21, there are big percentage enough to the uncompliance of Taxpayer in remit and report Income Tax Section 2las according to real situation and amount which because of intention and also negligence from Taxpayer. To the things hence causing delaying of tax money which step into Exchequer, so that affect also to acceptance of tax.

The level compliance of Taxpayer in submitting Annual Tax Return Income Tax Section 21 from year 2000 up to year 2003 continuing to experience of degradation because Taxpayer incapable of reporting Annual Tax Return Income Tax Section 21 punctually because of unfinished of his financial statement, its time at the same time with forwarding of Annual Tax Return of Income Tax Section 25 and other reason like difficulty of cash-flow, and Taxpayer have nothing like because have do not operate again.

From result of this research, Writer try to analyze causes the happening of uncompliance and try to look for resolving so that Taxpayer progressively growing obedient in done duty taxation. The writer also suggests Tax Office better urge to submit Annual Tax Return before tax year ended so Taxpayer can prepare all calculation of his income tax section 21 with time enough and is not hurried. Annual tax Return which is less payee require to be conducted by a accurate research why happened lacking of payee as payment of Income Tax Section 21 ought to have been done at a period of income accepted by employees."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak di KPP WP Besar Satu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tesis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan:Seberapa jauh peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak?Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa jika pelayanan yang diberikan oleh KPP WP Besar Satu meningkat, maka akan terjadi tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, dan jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah di KPP WP Besar Satu, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa analisis atas data-data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pajak digunakan SWOT analysis yang juga didukung oleh data sekunder.Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah menyebabkan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Dengan demikian peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah dapat meningkatkan Kinerja KPP WP Besar Satu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak."

"Economic crisis has opened new crisis in the banking field. The main functions of banking as an inter-mediation to be paralyzed. This was started when deregulation in the banking field was misused by entrepreneurs as exploiter tool of social liquidity. Further, social fund was used for private interest or their venture group's interest. Due to great number of non performing loan in the bank balance, mostly banks unable to pay its obligations (insolvent), which then triggers social fund drawing all at once (rush) in almost entire banks. Fund drawing in huge amount and all at once made bank hard in providing money in cash, so social trust to the banking and governmental institutions grew to decline.

Those above matters, caused a pressure to the Rupiah currency grew to increase, so that a rate of exchange of Rupiah currency to the other foreign currencies (mainly to the United States Dollar currency) grew to become weak. The decrease of a rate of exchange of Rupiah currency caused highly burden for most of corporations in Indonesia.

In order to reduce the losses of rate of exchange difference and bookkeeping administration burden, a firm that often perform transaction by using foreign currency, most of them, changed their entry implementation became using United States Dollar currency.

By the issue of common termination between Director General of Taxation and Director General of Budget, No. KEP-306/PJ/1999 on September 11, 199 about Ways of Income Tax Payment within United States Dollar Currency, income tax payment in articles 25 and 29 and also the Final income tax paid individually by taxpayers who has gained a license of implementing bookkeeping in English language and in United States Dollar currency, had to be conducted within the calculation of United States Dollar currency.

On the basis of above discussion, what is become main problems within this thesis writing are, viewing Tax Payments administration within United States Dollar currency; whether the administration has been performed well and whether the existing regulations has supported the administration. Evaluation and analysis were done mainly by comparing between Tax Payments administration within United States dollar currency and Tax Payments administration within Rupiah currency.

This thesis aimed at explaining and analyzing the emerging problems related to Tax Payments administration within United States dollar currency if it was compared with Tax Payments administration within rupiah currency. Accounting for Director General of Taxation attempts to overcome those problems and analyzing the probabilities of efforts to be executed.

This thesis used analysis descriptive research method. Meanwhile, data collection technique used were library research and field study by mean doing an interview toward related parties.

Based upon result of the research, it has been drawn that the absence of Tax Information System menu for Tax Payments administration within United States Dollar currency has caused administration to be executed manually, which of course, adding clerical burden and also has enlarged human error likelihood. To overcome those matters, KPP PMA III able to make a simple plan outside Tax Information System integrated in entire sections.

Other weaknesses are, there are no stipulations regulating the issue of STPISKP within United States dollar currency. It should as soon as possible, a stipulation organizing the issue of SKP be made within United States Dollar currency so that there is a uniformity of STP/SKP form and able to be made a legal protect for executor staffs at KPP."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan suatu Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi yang dikenal dengan nama Balanced Scorecard with Six Sigma. Balanced Scorecard digunakan untuk menghubungkan sistem manajemen strategis yang menghasilkan visi, misi, nilai dasar, dan strategi dengan sistem pengukuran kinerja yang menghasilkan tujuan strategik, ukuran kinerja, target, dan program. Sedangkan Six Sigma merupakan sistem pengukuran kinerja yang dibangun untuk mengevaluasi timbulnya performance gap. Balanced Scorecard with Six Sigma dapat diimplementasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas publik yang sesuai dengan konsep good governance.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Good Governance, New Public Management, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Manajemen Berbasis Kinerja. Konsep Good Governance sebagai landasan teori utama untuk menjelaskan pentingnya akuntabilitas publik melalui sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan, yaitu Balanced Scorecard with Six Sigma, diterapkan berdasarkan konsep New Public Management, bahwa sektor publik perlu mengadopsi sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan oleb swasta. Melalui Balanced Scorecard with Six Sigma maka sektor publik berupaya membentuk sistem pengendalian manajemen yang dilandasi oleh manajemen yang berbasis kinerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Balanced Scorecard with Six Sigma mampu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Modern dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, ditunjukkan kinerja tiap perspektif yang mencakup perspektif keuangan, Wajib Pajak, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja yang dinilai rendah yaitu kinerja Wajib Pajak serta pembelajaran dan pertumbuhan, dievaluasi dengan menggunakan Six Sigma. Kinerja Wajib Pajak karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih diukur dengan menggunakan standar pelaporan per jenis pajak.Hasil evalusi menunjukkan perlunya segmentasi Wajib Pajak melalui Compliance Mapping Models. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai masih rendah karena pengembangan Sistem Informasi Manajemen terkendala oleh faktor kemampuan WP, kemampuan AR, ketersediaan komputer WP, dan penolakan WP. Sedangkan untuk kinerja pengembangan 5DM dinilai rendah karena latar belakang pendidikan dan masa kerja. Melalui penerapan Balanced Scorecard with Six Sigma diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Modern."

"Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel.

---

The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. "