Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan yang dialami oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara, tidak hanya membawa dampak kepada perusahaan itu sendiri sebagai debitor dan para kreditornya, namun calon penumpang yang telah membeli tiket yang merupakan konsumen dari perusahaan tersebut juga ikut merasakan dampaknya. Begitu juga yang terjadi pada kepailitan yang dialami PT. Metro Batavia yang mengakibatkan ribuan calon penumpang yang telah membeli tiket menjadi batal diberangkatkan. Kedudukan para calon penumpang tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan kepastian dalam hal pemenuhan hak dalam pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa kurator dalam membagikan harta pailit kurang memperhatikan teori-teori terkait perjanjian yang dianut oleh hukum Indonesia yang membedakan antara konsumen dan kreditor dan juga pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan ruang kepada kurator untuk menjamin posisi konsumen. Selain itu Indonesia juga belum memiliki Undang- Undang yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan konsumen pada perusahaan yang dinyatakan pailit. Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan calon penumpang maskapai penerbangan dalam hal pembagian harta parusahaan pailit yang dilakukan oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

Bankruptcy experienced by a company engaged in the field of air transport services not only has an impact to the company itself as its debtors and creditors, but also to the passengers who have bought their tickets as the consumers of the company that also shares the burden of the impact. This is what happened to PT. Metro Batavia which experienced bankruptcy that leads to the failure of thousands of passengers departure. The position of these passengers are not regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, causing them to not get certainty in their right fulfillment of the bankruptcy property distribution by the curator.

The result of this case study shows that in the distribution of the bankruptcy property, the curator pays less attention to theories related to treaties adopted by Indonesian law which distinguishes consumers and creditors, and Article 36 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt payments which gives space to the curator to guarantee the consumer's position. In addition to that, Indonesia has not had a law that specifically regulates the position of consumers in companies declared as bankrupt.

From the description above, this study aims to examine the position of airline passengers in the process of bankruptcy estate distribution by the curator. This study uses the normative legal research by examining legal literature or secondary data and written legal laws."

"Pembahasan dari segi-segi Hukum Perdata Internasional (HPI) terhadap perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki unsur asing sangat penting dilakukan demi menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan hukum yang berlaku. Berdasarkan sejumlah perkara PMH bernuansa asing yang dibahas di dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa konvensi-konvensi HPI di bidang penerbangan turut berperan penting dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara tersebut dan hukum yang berlaku.

---

The analysis from Private International Law aspects in relation to tort which contains of foreign element is important in order to determine forum jurisdictions and the applicable law.

Based on the tort cases that are discussed in this writing, it can be concluded that Private International Law conventions in aviation sector take important role in order to determine forum jurisdictions and the applicable law."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan ketentuan intersepsi dan pemaksaan mendarat dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago oleh Indonesia, Belarusia, dan Inggris, baik dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun dalam penanganan kasus intersepsi oleh ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penerapan ketentuan intersepsi pada ketiga negara tersebut, khususnya dari segi alasan intersepsi dan penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat.Pasal 3 bis Konvensi Chicago memperbolehkan setiap negara untuk mengintersepsi dan memaksa mendarat pesawat udara sipil yang melintas wilayahnya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan ataupun menggunakan senjata. Selain itu, kedua tindakan tersebut hanya boleh dilakukan atas dua alasan: pelanggaran kedaulatan wilayah udara dan penyalahgunaan penerbangan sipil. Walaupun ICAO melengkapi ketentuan tersebut dengan standar dan rekomendasi tata cara teknis intersepsi dalam Annex 2 dan Manual Intersepsi ICAO, ketentuan hukum internasional belum mengatur penanganan pesawat udara sipil pasca pemaksaan mendarat secara merinci. Selain itu, ketentuan hukum internasional juga belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil sebagai alasan intersepsi dan pemaksaan mendarat.Indonesia, Belarusia, dan Inggris memiliki ketentuan hukum nasional tersendiri untuk mengatur tindakan intersepsi dan pemaksaan mendarat, mulai dari alasan dan tata cara intersepsi hingga penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat. Mengingat ketentuan hukum internasional belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil serta belum mengatur penanganan pesawat udara pasca pemaksaan mendarat, setiap negara menetapkan kedua hal tersebut dengan ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya juga terlihat dari seberapa merinci peraturan tersebut dan seberapa selaras ketentuan tersebut dengan ketentuan Konvensi Chicago.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Belarusia, dan Inggris melaksanakan intersepsi dan pemaksaan mendarat menurut ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pada akhirnya pula, keselarasan negara dalam menangani tindakan intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis Konvensi Chicago dipengaruhi keselarasan ketentuan hukum nasional mengenai intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis itu sendiri.

---

The following research was established to further investigate on how Indonesia, Belarus, and the United Kingdom apply Article 3 bis of the Chicago Convention regarding civil aircraft interception and forced landing on their national laws and on how each state handle interception cases in their respective countries. The following research was also aimed to compare the application of civil aircraft interception provisions on the following three countries, especially regarding the reason of interception and handling of aircraft post-forced landing.

Article 3 bis of the Chicago Convention allows every state to intercept a civil aircraft flying through the concerned state’s territory and force its landing without endangering aviation safety and by refraining from using weapons. Both of those actions are only permitted under two reasons: violation of airspace sovereignty and misuse of civil aviation. Although ICAO supplement the following provision with their standards and recommendation regarding the technical procedures of aircraft interception on Annex 2 and ICAO’s Interception Manual, international law provisions have yet to regulate the handling of forced landed aircraft in detail. Furthermore, international law provisions have also yet to further define misuse of civil aviation as grounds for aircraft interception and forced landing.

Indonesia, Belarus, and the United Kingdom each have their own perspective national regulations regarding civil aircraft interception and its forced landing, ranging from grounds of interception and its procedures to handling of forced landed aircraft. Considering international law provisions have yet to further define misuse of civil aviation and regulate the handling of forced landed aircraft, each state has different regulations regarding both matters. Other differences of each national regulations are from how detailed its regulations are and how consistent its national regulations with the Chicago Convention.

To conclude, Indonesia, Belarus, and the United Kingdom handles civil aircraft interception and its forced landing in accordance with their respective national regulations. This further shows that how consistent a state’s handling of interception cases with Article 3 bis of the Chicago Convention are influenced by how consistent its national regulations on interception with the provisions of Article 3 bis itself."

"Hanggar adalah sebuah struktur bangunan yang mempunyai atap tertutup diatasnya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan perawatan pesawat. Pada penelitian ini perencanaan hanggar digunakan untuk mengetahui perilaku struktur sistem rangka dan sistem rigid frame atau portal dengan material baja. Variasi yang dilakukan adalah bangunan A adalah bangunan yang memiliki sistem rangka dengan perletakkan portal 3 sendi, bangunan B adalah bangunan yang memiliki sistem portal dengan perletakkan sendi, serta bangunan C adalah bangunan yang memiliki sistem portal dengan sistem perletakkan jepit. Hasil penelitian menunjukkan bangunan A menggunakan profil 2L 80x80x6 dan 2L 70x70x6 (double angles) dan bangunan B menggunakan profil WF 300x150, WF 400x200, dan WF 500x200 (wide flange). Struktur rangka baja membutuhkan komponen baja dengan profil lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan kebutuhan baja untuk strutkur baja dengan sistem portal.

---

Hangar is a building structure that has a roof covered on top of it, functions as aircraft maintenance and storage area. On this research, hangar planning was used to know the behavior of the structural truss system and the rigid frame system. The variations that was done were : building A was a building that had truss system with three hinged connections, building B was a building that had frame system with two hinged support, while building C was a building that had frame system with two fixed support. The results showed that building A used 2L 80x80x6 and 2L 70x70x6 (double angles) profiles and building B used WF 300x150, WF 400x200, and WF 500x200 (wide flange) profiles. Steel truss structures required steel components with smaller and lighter profiles compared to the steel for the frame system structure."

"Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat terbang diperoleh denganadanya pengaturan mengenai Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization/IDERA), yakni Kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat udara dapat melakukan penghapusanpendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika tanpamemerlukan putusan pengadilan sepanjang Kreditur telah diberikan kuasa IDERAtersebut oleh Debitur. IDERA bukan merupakan jaminan sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan seperti Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai. Namun IDERA hanya merupakan surat kuasa yang diberikan oleh debitur yang memiliki nomor registrasi pesawat udara di Indonesia kepada kreditor yangtidakdapat dicabut kembali untuk melakukan penghapusan pendaftaran nomor registrasi pesawat udara sehingga kreditor dapat melakukan eksekusi dengan seketika terhadappesawat udara sebagai objek perjanjian tanpa memerlukan putusan pengadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturanperundang-undangan atau statute approach, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Pesawat Terbangsetelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

---

After the enactment of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, the holder of anaircraft material guarantee creditor is obtained by means of an arrangement regardinganIrrevocable Deregistration and Export Request Authorization / IDERA, namelytheholder of an aircraft material guarantee creditor can delist the aircraft and export theaircraft immediately without requiring a court decision as long as the Creditor has beengiven the IDERA power of attorney by the Debtor. IDERA is not a guaranteeasstipulated in the provisions of laws and regulations such as Fiduciary, Mortgage andPledge. However, IDERA is only a power of attorney given by a debitor who has anaircraft registration number in Indonesia to a creditor that cannot be revoked to deletethe registration of an aircraft registration number so that the creditor can immediatelyexecute the aircraft as the object of the agreement without requiring a dispute settlement. By using a normative juridical research method using a statutory or statutory approach, this paper will analyze how the position of a creditor having collateral for aircraft assetsafter enacting Law Number 1 of 2009 concerning Aviation."

"Asas kelangsungan usaha (Going Concern) merupakan salah satu asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perusahaan yang telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya tidak selalu berakhir dengan pemberesan, dimana peluang supaya usaha kembali dilanjutkan masih dimungkinkan dan tentu dengan tujuan untuk meningkatkan boedel pailit. Namun menurut peraturan perundang-undangan dalam hukum pertambangan, asas kelangsungan usaha bisa terhenti apabila ijin dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apabila suatu perusahaan dijatuhi pailit, meskipun berstatus going concern. Oleh karena itu, dalam tesis ini akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan Tindakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencabutijin perusahaan pailit walaupun telah dinyatakan going concern oleh pengadilan.

---

The principle of business continuity is one of the principles regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Companies that have been declared bankrupt with all the legal consequences do not always end with settlements, where the opportunity for business to be resumed is still possible and of course with the aim of increasing the bankrupt account. However, according to the laws and regulations in mining law, the principle of business continuity can be stopped if the permit is revoked by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) if a company is declared bankrupt, even though it has a going concern status. Therefore, in this thesis, we will discuss further regarding the action of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) which revoked the bankrupt company's license even though it had been declared a going concern by the court."

"Pengelasan merupakan teknologi yang banyak digunakan untuk penyambungan logam, namun hasil pengelasan yang diterapkan pada paduan aluminium tidak selalu menghasilkan sambungan dengan kualitas yang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan mikrostruktur selama pengelasan. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, dalam hal ini sifat mekanis adalah proses aging. Perbaikan sifat mekanis bahan dengan proses aging dipengaruhi oleh temperatur dan waktu. Temperatur dan waktu solution treatment adalah 570 °C dengan waktu 60 menit. Proses Aging yang digunakan adalah artificial aging yang dilakukan pada temperatur 180 °C sedangkan waktu aging divariasikan 2, 3, 4 dan 5 jam. Data yang diperoleh adalah kekuatan luluh, kekuatan tarik, perpanjangan, distribusi kekerasan, struktur mikro dan struktur makro terhadap sample uji yang mengalami proses pengelasan tanpa perlakuan panas (aging) dan sample uji las yang digging. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh waktu penahanan pada saat aging terhadap hasil lasan paduan aluminium, sehingga diperoleh kualitas hasil lasan yang menunjukkan sifat mekanis yang optimal.Dari hasil penelitian diperoleh kekuatan tarik maksimum 429 MPa terjadi pada temperatur 180° dengan waktu aging 3 jam. Pada penelitian ini paduan aluminium yang digunakan adalah paduan aluminium seri 6013 dan merupakan paduan yang baru dari paduan aluminium wrought seri 6xxx. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh paduan seri 6013 diharapkan paduan ini dapat menggantikan beberapa penggunaan paduan 6061 yaitu pada rangka kursi penumpang pesawat terbang. Tegangan pada pelat kursi sebesar 57,53 MPa dan tegangan batang kursi 357,4 MPa di bawah kekuatan luluh dari material Aluminium 6013 T4 sebesar 373 MPa.

---

Welding process is a technology commonly used to joint two metal pieces, however this process still low quality especially in mechanical properties. This matters induced by change microstructure of material during in the process. To solve the problem, age hardening process can be implemented. Improvement the mechanical properties of this material are induced by aging temperature and aging time, in which the temperature is 540° C with holding time 30 minutes. Temperature at artificial aging is 180 ° with variable time are 2,3,4,and 5 hours respectively. The experimental results are yield strength, tensile strength, elongation, hardness distribution, macrostructure and microstructure from sample without aging treatment and after aging treatment . This research is intended to analysis the influenced of aging time variations to the welding process so that the welding process producing good quality in the mechanical properties.

From the result research gain the maximum ultimate strength happen on temperature 180° by aging time 3 hours is au= 429MPa. The aluminum alloys used for this research was aluminum alloys 6013 series and a new heat treatable alloys in Aluminum alloys 6xxx series. Base on its capability, is hoped to replace several application of aluminum 6061 in seats structure aircraft. Seats plate strength 57,53 MPa and bar seats 357,4 MPa under neat from yield strength Aluminum 6013-T4 is 373 MPa."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"Dalam melakukan kegiatan usaha di suatu pasar, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah perjanjian kartel. Meskipun perjanjian kartel telah dilarang secara eksplisit melalui peraturan perundang-undangan, banyak pelaku usaha yang mencari celah untuk melakukan perjanjian kartel dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan di atas batas yang wajar. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mendorong para pelaku usaha untuk terlibat dalam suatu perjanjian kartel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang membahas mengenai praktik persaingan tidak sehat berupa perjanjian kartel yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan baik di Indonesia dan di Uni Eropa. Perjanjian kartel ini marak dilakukan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Uni Eropa. Salah satu kasus kartel dalam industri penerbangan di Indonesia adalah dugaan kartel tiket pesawat tercantum dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dan di Uni Eropa terdapat kasus kartel kargo pesawat yang tercantum dalam Putusan Komisi Eropa.When it comes to carrying out business activities in a certain market, every business actor is explicitly prohibited from carrying out activities that may lead to monopolistic practices and/or unfair business competition. One of these forms of activity is a cartel agreement. Even though cartel agreements have been explicitly prohibited through laws and regulations, many business actors are looking for leeway to enter into cartel agreements in the hope that they can gain profits above reasonable limits. Therefore, this research was conducted with the aim of examining the factors that encourage business actors to be involved in a cartel agreement. The method used in this study is a normative-juridical research method through examining secondary data that discusses unfair competition practices, particularly, in the form of cartel agreements entered into by airline companies both in Indonesia and in the European Union. This cartel agreement is widely implemented not only in Indonesia, but also in the European Union. One of the cartel cases in the aviation industry in Indonesia is the alleged cartel cartel listed in KPPU Decision No.15/KPPU-I/2019 and in the European Union there is an airplane cartel cartel case listed in the European Commission Decision Case At.39258.Cartel agreements are widely implemented not only in Indonesia, but also in the European Union. One of aviation cartel cases in Indonesia is the alleged airplane ticket cartel case based on KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and in the European Union, there is an aircraft cargo cartel case based on the European Commission Decision Case At.39258."

"COVID-19 telah membentuk dunia dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini telah mengubah cara kita bertindak, berperilaku, dan memandang sesuatu. Banyak industri yang sangat terkena dampak virus ini, lima industri teratas adalah Penerbangan, Hotel & Hiburan, Mobil, Ritel Khusus, dan Peralatan & Layanan Energi. Dari kelima industri tersebut, Industri Penerbangan merupakan industri yang paling terkena dampaknya. Manajemen pelayanan di bidang penerbangan perlu lebih terjamin pasca pandemi agar operasionalnya terjamin. Dalam penelitian ini dilakukan studi kasus pada maskapai penerbangan Indonesia. Ini melibatkan Ground Handling Operations (GHO) / Operasi Penanganan Darat yang operasinya dilakukan secara manual. Sebagai solusinya, kemajuan teknologi melalui Business Process Reengineering (BPR) akan berperan dalam penelitian ini. Metode tersebut bertujuan untuk mengubah proses bisnis awal perusahaan secara drastis melalui penghapusan proses dan integrasi teknologi. Dua fase rekayasa proses bisnis adalah perbaikan proses dan pemodelan proses atau simulasi proses bisnis yang ada. Tujuh skenario perbaikan dihasilkan pada penelitian ini dan waktu pemrosesan untuk setiap kasus berbeda-beda. Setelah simulasi setiap skenario dihasilkan, maka dibuatlah prototipe digital skenario terbaik melalui Pendekatan Manajemen Strategis dan Minimum Viable Product (MVP).

---

COVID-19 has shaped the world in different conditions. It has changed the way we act, behave, and perceive things. Many industries are highly impacted by the virus, those top five being, Aviation, Hotel & Leisure, Automobiles, Specialty Retail, and Energy Equipment & Services. Out of those five, Aviation Industry is the highly impacted one. The service management inside aviation needs to be further assured for post pandemic so they will obtain their operational excellence back. In this research, a case study on an Indonesian flight carrier is conducted. It involves Ground Handling Operations (GHO) that involves manual & repetitive activities.  As a solution, the advancement of technology through Business Process Reengineering will play a role in this research. The method aims to change the company’s initial business process drastically by process elimination and technology integration. The two phases of business process engineering are process improvement and process modelling or simulation of existing business processes. Seven improvement scenarios are generated on this research and the processing times for each case vary. After the simulation of each scenario is generated, a digital prototype of the best scenario is made through Strategic Management and Minimum Viable Product (MVP) Approaches."