Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di persidangan, dan keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundangundangan terkait. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyidik tidak boleh bersaksi di persidangan atas perkara yang ia sidik sendiri dan menyarankan untuk dilakukannya fungsi kontrol terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar kesaksiannya dapat di pertimbangkan hakim di proses pemeriksaan persidangan.

---

This thesis discusses some problems related to the legality of the investigator as a witness in a criminal trial drug. This study focuses on three main issues, namely: the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on KUHAP, the strength of evidence given by the investigator in a drug?s criminal trial, and the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on the Supreme Court Verdict. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia's legislation. The results concluded that the investigator by some reasons is not allowed to be a witness in a drug's criminal trial and advise to add the controlling system for the investigator in conducting investigations in order to consider his testimony to the judge in the trial examination."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadaan lingkungan sosial masyarakat di wilayah Tanjung Priok yang menjadi daerah merahnya peredaran narkoba di Jakarta Utara dimana daerah tersebut merupakan daerah terbuka dan agamis di Jakarta Utara bahkan personel keamanan TNI-POLRI paling banyak berada di Jakarta Utara yaitu di wilayah Tanjung Priok ,sehingga diasumsikan daerah tersebut merupakan daerah hunian Aman.akan tetapi dalam kenyataannya dikawasan ini banyak terjadi kasus narkoba dengan penangkapan dari pengedar dan pemakai sampai dengan penggerebekan bandar besar, sehingga menarik untuk dikaji apa yang menjadi penyebab dan faktor ketertarikan para pengguna untuk bermain dengan barang tersebut.Untuk itu perlu diketahui yang menjadi dasar sehingga barang tersebut banyak beredar diwilayah Tanjung Priok.dan menuntut peneliti untuk mengetahui keadaan sosial kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Dengan lingkungan yang berjalan terkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut,.karena masalah narkoba akan berdampak kepada tata kehidupan lainya yang dapat mempengaruhi terhadap ketahan wilayah Tanjung Priok. Dalam Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan jawaban dari persefsi warga dan aparatur pemerintah diwilayah ini. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa penyebab banyaknay peredaran narkoba diwilayah ini adalah pertama akses mudah mendapatkan barang,kedua pergaulan dilingkungan luar,ketiga dapat diproduksi sendiri,keempat lingkungan individualis dan apatis, kelima broken home, keenam Menjanjikan keuntungan cepat, ketujuh kurang pemahaman agama, kedelapan karena alasan kebutuhan doping, kesembilan geografis wilayah yang strategis.Sehingga hasil penelitian menyarankan untuk, pertama menghidupkan kembali kesadaran masyarakat dan satgas anti narkoba, kedua menciptakan lapangan kerja , ketiga pendatan ulang penduduk, keempat pengawasan keluarga, kelima tes urin berkala, keenam memberi pengetahuan bahaya narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the state of the social environment in the region of Tanjung Priok which become the red of drug distribution in North Jakarta where the area is an open area and the religious in North Jakarta even security personnel TNI-Police are located mainly in North Jakarta, namely in the area of Tanjung Priok, so assumed the area is a residential area safe would but in reality this region many cases with the arrest of drug dealers and users up to raid a big city, so it is interesting to examine what are the causes and factors of interest the users to play with the goods.For that to know the basis that the goods are being circulated in the region Tanjung Priok and requires researchers to know the state of the social life of the people the truth. With a running environment associated with many cases of drug trafficking in the region, .because the drug problem will affect the livelihood of others that could affect the resilience of Tanjung Priok. In this research is using qualitative research with descriptive design with answers from persefsi citizens and government officials in the region. The results of the study identified that the cause banyaknay drug trafficking in this area is the first easy to get the goods, both social environment outside, the third can be produced alone, four environmental individualistic and apathetic, five broken home, the sixth Promising quick profit, seventh lack of understanding of the religion, the eighth for a reason doping needs, geographical ninth strategic area.So that research results suggest for the first revive public awareness and anti-drug task force, both to create jobs, re pendatan third of the population, family supervision fourth, fifth periodic urine testing, the sixth to give knowledge of the dangers of drugs"

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas ancaman peredaran narkotika internasional sekaligus membutuhkan peran aktif dan sinergi lembaga terkait lainnya. Penelitian melihat, upaya sinergitas melalui sistem pertukaran data dan informasi antar lembaga menjadi salah satu kunci efektifitnya pengawasan ancaman narkotika. Konsep National Targeting Center atau NTC sebagai salah satu metode pertukaran data intelijen antar lembaga menjadi pembahasan utama pada penelitian ini. Tesis ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat evaluasi pengguna aplikasi PRM sebagai dasar kelayakan untuk pengembangan NTC. Sementara data kualitatif untuk mendapatkan gambaran ideal pengembangan NTC yang sebaiknya dilakukan. Teknik pengambilan data melalui survei dan wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, Black Swantheory, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa responden peneltiian melihat adanya peran dari sistem/aplikasi PRM yang baik dalam memudahkan deteksi ancaman penyelundupan narkotika. Responden juga merasa bahwa sistem seperti NTC nantinya bisa mengandalkan dasar sistem operasi yang diterapkan pada PRM dengan beberapa perbaikan seperti kelengkapan fitur untuk melakukan penginputan data, pengolahan data dan output data serta kemudahan sistem/aplikasi dalam proses perbaikan/maintenance jangka panjang. Selain itu, pengembangan NTC nantinya juga harus dilengkapi dengan landasan hukum yang mengatur interaksi dan aktivitas aliran data antar lembaga, komitmen semua pihak untuk menyatukan visi dan terakhir adalah keutuhan semua data yang berkaitan dengan ancaman narkotika baik dari sisi supply maupun demand.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) has a strategic role in overseeing the threat of international narcotics trafficking while at the same time requiring an active role and the synergy of other related institutions. Research sees that efforts to synergize through a system of exchange of data and information between institutions are one of the keys to the effectiveness of monitoring the threat of narcotics. The concept of a National Targeting Center or NTC as a method of exchanging Intelligence data between institutions is the main discussion in this research. This thesis uses a mixed approach, namely quantitative and qualitative. Quantitative data is used to see the evaluation of users of the PRM application as a basis for feasibility for the development of NTC. While qualitative data to get an ideal picture of the development of NTC that should be done. Data collection techniques are through surveys and in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, document analysis and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this study, namely national security, smuggling, Black Swantheory, customs and excise, Intelligence, strategic Intelligence and the Intelligence community, and fusion center.

The results of this study conclude that research respondents see the role of a good PRM system/application in facilitating the detection of narcotics smuggling threats. Respondents also felt that systems such as NTC would later be able to rely on the basic operating system applied to PRM with several improvements such as completeness of features for data input, data processing and data output as well as the ease of system/application in the long-term repair/maintenance process. In addition, the development of NTC will also have to be equipped with a legal basis that regulates interactions and data flow activities between institutions, the commitment of all parties to unite the vision and finally the integrity of all data related to the threat of narcotics both from the supply and demand side."

"Tesis ini memuat pembahasan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Undang-Undang Narkotika, dimana dalam penelitian ini akan dibahas proses restorative justice yang tidak terlaksana dengan maksimal khususnya bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkotika menjadi timpang ketika UU SPPA dan UU Narkotika yang menitikberatkan proses rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika, justru tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tesis ini membahas dan menguraikan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika dan perbandingan penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di beberapa lembaga. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulis mengaji Undang-Undang yang kemudian dikaitkan dengan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika, yang terdiri atas faktor internal dan eksternal, kemudian penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika yang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan UU SPPA dan UU Narkotika, serta perbedaan penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di LPKA Jakarta, BNN LIDO, dan RSKO Jakarta. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama bagi perbaikan para pelaku tindak pidana narkotika, namun ternyata masih terdapat banyak celah jika dilihat dari segi penanganannya, diantaranya adalah proses rehabilitasi serta program-program yang dilaksanakan didalam ketiga lembaga tersebut.

---

This thesis discusses about the narcotic crime whos committed by children, referring to the Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act, this study discussed about the process of restorative justice that wasn 39 t implemented maximally, especially for the child of the perpetrators narcotic crime. Decision of the jail punishment to child drug abusers could be judged didn rsquo t accordance with a Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act which have a priority for doing a rehabilitation and isn rsquo t applied by law enforcement officers. This study is juridical normative, which an authors review is an act and will be associated with the extent to the rules was applied in the society.

The results of this study express the causing factors of why a child be a perpetrators of narcotics crime, which consist by internal and external factors, then an application of sanctions to children whos carry out in narcotics crime that has not been implemented maximally based on SPPA Act and Narcotics Act, and a difference of criminal treatment for a child drug abusers in LPKA Jakarta, BNN LIDO, and RSKO Jakarta. Although they have a same function for handle a child drug abusers, but there is something different between the rehabilitation process and the programs implemented. "

"Salah satu modus operandi yang banyak digunakan oleh jaringan perdagangan narkoba selama beberapa dekade terakhir adalah dengan memanfaatkan perempuan sebagai kurir dan/atau pengedar narkoba. Banyaknya jumlah perempuan yang dilibatkan dalam perdagangan gelap narkoba menjadikan hal tersebut sebagai isu yang sangat penting untuk dikaji, terutama karena sebagian besar jaringan perdagangan gelap narkoba melibatkan perempuan dengan tujuan untuk mengeksploitasi femininitas dan mengobjektifikasi tubuh mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konteks sosial keterlibatan perempuan dalam jaringan perdagangan gelap narkoba serta eksploitasi femininitas yang dialami perempuan dalam jaringan perdagangan gelap narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian feminis dengan tipe penelitian studi kasus yang mengkaji mengenai pengalaman eksploitasi tiga perempuan kurir narkoba. Data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap tiga perempuan kurir dan/atau pengedar narkoba. Temuan data dianalisis dengan menggunakan Teori Feminis Radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilibatkan dan dieksploitasinya perempuan dalam perdagangan gelap narkoba tidak terlepas dari budaya patriarki di dalam masyarakat dan jaringan perdagangan gelap narkoba. Terdapat berbagai bentuk objektifikasi tubuh dan eksploitasi femininitas yang dilakukan oleh jaringan perdagangan narkoba terhadap perempuan kurir dan/atau pengedar narkoba yang sebagian besar terjadi tanpa disadari oleh perempuan kurir narkoba itu sendiri. Objektifikasi dan eksploitasi tersebut dilakukan terhadap, mulai dari tubuh perempuan, sampai dengan emosi dan penampilan perempuan. Para perempuan yang terlibat dengan jaringan perdagangan gelap narkoba dipaksa untuk memenuhi standar femininitas perempuan yang dikonstruksikan oleh laki-laki. Untuk kemudian femininitas tersebut dieksploitasi oleh para laki-laki sebagai alat untuk keuntungan mereka sendiri.

---

One of the modus operandi used by drug trafficking networks over the last few decades is to use women as drug couriers an/or drug dealers. The large number of women involved in the illicit drug trade makes this a very important issue to address, especially since most of the illicit drug trafficking networks involve women with the aim of exploiting their femininity and objectifying their bodies. This study aims to explain the social context of women's involvement in drug trafficking networks and the exploitation of femininity experienced by women in drug trafficking networks. This research is a feminist research with a case study type that examines the experiences of exploitation of three female drug couriers and/or drug dealers. Data were obtained using in-depth interview techniques with three women drug couriers and/or drug dealers. Data findings were analyzed using Radical Feminist Theory. The results of the study show that the involvement and exploitation of women in drug trafficking is inseparable from the patriarchal culture in society and drug trafficking networks. There are various forms of objectification of the body and exploitation of femininity carried out by drug trafficking networks against women drug couriers and/or drug dealers, most of which occur without the women themselves realizing it. Objectification and exploitation are carried out on women's bodies, up to women's emotions and appearance. Women who are involved in drug trafficking networks are forced to meet the standards of women’s femininity that are constructed by men. For then the femininity is exploited by men as a tool for their own gain."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis penerapan diversi terhadap tersangka anaknarkoba pada lima Polres di DKI Jakarta : ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan PidanaAnak dan Undang-undang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatifyang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukandengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pada lima Polres yang berada di DKI Jakarta, telah melakukanimplementasi diversi kepada para pelaku anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Adapun dalam proses pelaksanaannya, para penyidik Kepolisian pada masing-masing Polres mengedepankankonsep kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari adanya penghukuman badan dan lebihmengutamakan perbaikan serta pembimbingan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Masing-masing Polres di DKI Jakarta yang mempunyai karakteristik masing-masing melihat konteksbahwa kasus-kasus narkoba dapat diselesaikan dengan melihat tercapainya tujuan hukum yangdiinginkan oleh masyarakat, yakni terjaminnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatandengan dipengaruhi dari kronologis masing-masing kasus yang ditangani. Adanya perbedaanimplementasi yang terdapat pada lima Polres ini dikembalikan kepada penilaian penyidik dalammengedepankan kewenangan diskresinya untuk memilih jalur diversi pada penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan diversi ini lebih kepada posisi pelaku anak dalamjeratan kasus yang melibatkannya yakni hanya sebagai pengguna narkoba, dan didukung oleh hasilpenyidikan polisi serta penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, dengan melibatkan para orang tua,Kejaksaan dan Pejabat Lingkungan, yang menentukan bisa tidaknya diversi dilakukan. Denganmengacu kepada faktor-faktor pendukung dan keputusan elemen-elemen terkait, dimana peranserta masyarakat menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan diversi setelahketetapan dilaksanakan, maka diharapkan keputusan yang diambil dapat merubah perilaku dankepribadian anak menjadi lebih baik jauh dari jeratan narkoba yang membayanginya.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis implementation of diversion tonarcotics child suspects in five Districts Police at DKI Jakarta based on the Child Criminal JusticeSystem Regulation and Narcotics Regulation. This research is conducted by descriptive qualitativemethod that comes from primary and secondary data where data collection method is done by indepthinterview, expert interview, observation and document review. The result of the researchshows that in five District Police located in DKI Jakarta, has been implementing diversion to childperpetrators involved in drug cases.

As in the process of implementation, Police investigators ineach District Police put forward the concept of the best interests for children by avoiding the bodypunishment and prefer the improvement and guidance done by the family. Each District Police inJakarta which has its own characteristics see the context that drug cases can be solved by lookingat the achievement of the legal objectives desired by the community, namely the assurance of legalcertainty, fairness and benefit by being influenced from the chronology of each case handled. Theexistence of different implementation found in five District Police is returned to the assessment ofthe investigator in prioritizing his discretionary authority to choose the path of diversion in thesettlement.

Factors that determine the implementation of this diversity are mostly becauses theposition of the child abuser in the case as a drug user, and supported by the results of Policeinvestigations and research conducted by the BAPAS, involving parents, prosecutors andenvironmental officials, whether or not diversion can be done. With reference to the supportingfactors and decisions of related elements, in which public participation becomes one of theimportant factors of successful implementation of the diversion after the determination isimplemented, it is expected that the decision that had been taken can change the behavior andpersonality of the child to be better man away from the trap of drugs itself."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."