Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Operasi Militer Aceh yang dilaksanakan pada tahun 2003-2004 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pertama, dibahas mengenai pengaturan konflik bersenjata non-internasional dalam Hukum Humaniter Internasional. Kedua, akan dilihat pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM. Ketiga adalah relevansi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM tersebut dengan Operasi Militer Aceh, yaitu mengenai pengkategorian jenis konflik bersenjata dan perlindungan penduduk sipil dalam Operasi Militer tersebut. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Militer Aceh paada periode 2003-2004.

---

This thesis discusses about Aceh Militar Operation held on 2003-2004 based on the issuance of President Decree No. 28 of 2003 in the period of President Megawati Soekarnoputri. First, will be discussed about non-international armed conflict in International Humanitarian Law. Second, will be discussed about the civilians protection in situation of non-international armed conflict. Third is about relevance of International Humanitarian Law and Human Rights Law with Aceh Military Operation, i.e. about categorization on type of armed conflict and civilians protection in Aceh Military Operation. Further, there would be evaluation Aceh Military Operation."

"Skripsi ini membahas tentang legalitas praktek penahanan preventif terhadap tersangka terorisme sebagai upaya kontra-terorisme berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Di satu sisi, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme, sehingga berdasarkan kedaulatannya, Negara bebas mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah kegiatan terorisme. Di sisi lain, tindakan tersebut harus mematuhi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pertanyaan dasar dari tesis ini adalah atas dasar apa, oleh prosedur apa dan dalam rangka apa negara dapat menahan tersangka terorisme secara preventif menurut hukum. Skripsi ini menganalisa konvensi-konvensi HAM internasional, khususnya International Covenant on Civil and Politcal Rights ICCPR dan European Convention on Human Rights ECHR , serta yurisprudensi yang relevan, dan hukum penahanan nasional yang berkaitan dengan tersangka terorisme dari berbagai negara. Menurut perjanjian tersebut, setiap individu mempunyai hak atas kebebasan, sehingga penahanan harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dalam mengevaluasi keabsahan penahanan preventif, skripsi ini juga mengelaborasi konsep derogasi. Apabila penahanan preventif tersebut terbukti melanggar HAM, Negara dapat dan apabila negara yang melakukan penahanan preventif atas dasar derogasi, yaitu deklarasi suatu negara untuk sementara tidak taat dengan kewajiban HAM internasional yang mengikatnya. Skripsi ini menganalisa bagaimana keaadan dari kejadian terorisme dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang dapat memenuhi syarat ldquo;public emergency threatening the life of the nation rdquo; dan apabila penahanan preventif yang dilakukan negara tersbut memenuhi syarat proporsionalitas yang ada dalam klausul derogasi dalam ICCPR dan ECHR. Dengan demikian, skripsi ini membahas persinggungan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan melindungi keamanan nasional dan kepentingan untuk melindungi HAM.

---

This thesis assesses the legality of preventive detention of terrorist suspects as a counter terrorism measure based on international human rights law. On one hand, it is the obligation of a state to protect their citizens from the threat of terrorism, thus, based on their sovereignty, states are free to adopt any measures to prevent such terrorist activities. On the other hand, such measures must be lawful and still abide by international human rights law. The central question of this thesis is on what grounds, by what procedures and within what limits under international law, can a state detain suspected terrorists without charge or trial, to prevent them from planning future attacks. This thesis thus analyzes of the international human rights treaties, namely the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR and European Convention on Human Rights ECHR , as well as the relevant jurisprudence, and national detention laws relating to suspected terrorists from chosen countries. According to these treaties, every individual is entitled his or her right to liberty. Therefore detention, as a deprivation of liberty, must be done in accordance with the law. Even if a state has legitimate reasons for detaining someone, it must provide the detainee their rights under international law. In evaluating the lawfulness of preventive detention, this thesis also elaborates upon the concept of derogation and considers the practice of preventive detention during a state of emergency. Therefore, this thesis seeks to address the issue of where to draw the line for pre emptive counter terrorism detention."

"This volume examines human rights in the context of globalization. It discusses the challenges faced by the international human rights framework from contemporary developments such as climate change, global terrorism, and advances in technology. "

"Internatianal humanitarian Imhr and human rights Imv haw a similar relationship and goal. In term of its coverage and target, however they are different each other. In one hand, international humanitarian law is an emergency law and implementation in external and internal arm conflict situation. On the other  hand, human rights law is applied both in peace and war situation."