Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas.

---

This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure.

Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators."

"Natural monopoly refers to a situation where only one business or one group of businesses controls the production and marketing of a good or service that is important to many consumers. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a state-owned company that plays a dominant role in the electricity industry in Indonesia. The results of this research show that PLN has a natural monopoly position in the downstream electricity industry in Indonesia. This monopoly occurs because the electricity industry is a sector that controls the lives of many people and has a significant impact on society. The state has an important role in regulating and supervising the monopoly to ensure the provision of reliable, affordable, and sustainable electricity services. The state's role in regulating natural monopolies is carried out through various institutions and policies, including the Ministry of Energy and Mineral Resources as the main regulator in the electricity sector. The state's goal is to maintain a balance between the public interest and the need for operational efficiency in the industry. In regulating natural monopolies, the state needs to exercise strong supervisory and regulatory functions. It aims to prevent abuse of monopoly power, ensure accessibility and fair prices for consumers, and encourage efficiency and innovation in the electricity industry. In addition, it is important for the state to encourage private sector participation and investment in electricity infrastructure to expand transmission coverage and improve overall system efficiency. This research provides a better understanding of natural monopoly in the downstream electricity industry in Indonesia and the role of the state in regulating it. The implication of these findings is the need for strong and transparent policies to maintain fairness of competition, protect consumers, and ensure adequate development of electricity infrastructure.

---

Monopoli alamiah merujuk pada situasi di mana hanya satu pelaku bisnis atau satu kelompok bisnis yang mengendalikan produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa yang penting bagi banyak konsumen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan milik negara yang memegang peran dominan dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN memiliki posisi monopoli alamiah dalam industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia. Monopoli ini terjadi karena industri ketenagalistrikan merupakan sektor yang mengendalikan kehidupan banyak orang dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi monopoli tersebut untuk memastikan penyediaan layanan listrik yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Peran negara dalam mengatur monopoli alamiah dilakukan melalui berbagai lembaga dan kebijakan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator utama dalam sektor ketenagalistrikan. Tujuan negara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan efisiensi operasional dalam industri ini. Dalam mengatur monopoli alamiah, negara perlu menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memastikan aksesibilitas dan harga yang adil bagi konsumen, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, penting bagi negara untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan investasi dalam infrastruktur ketenagalistrikan guna memperluas jangkauan transmisi dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang monopoli alamiah di industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia dan peran negara dalam mengaturnya. Implikasi temuan ini adalah perlunya kebijakan yang kuat dan transparan untuk menjaga keadilan kompetisi, melindungi konsumen, dan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai."

"Penelitian ini mengarah pada pendirian institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia melalui konsep hukum investasi serta mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu diantaranya terkait dengan kajian hukum investasi secara umum, disparitas antara perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi lembaga negara lain terkait kompetisi dan peningkatan kompetensi, kemudian aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas dari perguruan tinggi lembaga negara lain, konstruksi hukum bagi pendirian lembaga negara lain tersebut, serta konsekuensi hukum seperti apa yang kemudian muncul dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala serta fakta-fakta yang timbul, kemudian melakukan analisis permasalahan yang ada dengan perspektif hukum. Maka konsekuensi yang lahir kemudian adalah perguruan tinggi lembaga negara lain tersebut harus mendapatkan akreditasi dari badan pendidikan di negaranya, yayasan sebagai bentuk badan hukum, institusi asing tersebut harus menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi lokal di Indonesia, mereka harus mempekerjakan tenaga pengajar serta staf administrasi asal Indonesia, studi yang ditawarkan merupakan kajian keilmuan yang merupakan program studi unggulan yang belum ada atau jarang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dalam negeri, dsb.

---

This legal review leads to the establishment of foreign higher education institutions in Indonesia through the concept of investment law and legalization of Law Number 12 Year 2012 of the Republic of Indonesia regarding Higher Education. The problems arising are related to the disparity between local colleges and foreign higher education institutions on the subject of competition and competency improvement,, accessibility to the qualified education from foreign higher education institutions, the possibility of legal construction for the establishment of the said foreign higher education institutions, as well as the legal consequences in the implementations. This is a qualitative descriptive study describing all symptoms and facts then analyzing the existing problems with legal perspective. Then the consequences shall arises that the foreign universities shall have officially accreditated from their national educational board, foundation as a basis legal body, they shall establish partnerships with Indonesian universities, they have to employ lecturer and administration staff of Indonesian citizens, the type of courses offered shall be a flagship study programs which are not specified available in Indonesia, etc."

"Pada tanggal 3 Oktober 2012, telah terjadi Mogok Nasional yang dilakukan oleh kurang lebih 3 juta buruh, di sekitar 21 Kabupaten. Hal tersebut menuai banyak sekali komentar. Salah satu komentar datang dari Apindo yang menyatakan bahwa mogok tersebut akan berpengaruh terhadap Investasi. Tulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaruh Aksi Buruh Terhadap Investasi Di Indonesia, baik Investasi Langsung Maupun Investasi Tidak Langsung.” Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Aksi Buruh adalah Mogok Nasional pada tanggal 3 Oktober 2012. Mogok Nasional hanya pernah terjadi pada tahun 1920. Tulisan ini membahas mengenai Investasi, Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung. Membahas mengenai mogok dan Perkembangan Teori Hukum Tentang Mogok yang merupakan karya tulis dari Prof. Aloysius Uwiyono, SH, MH. Mogok adalah salah satu jenis aksi yang dilakukan oleh buruh. Mogok dilakukan karena tidak berhasilnya perundingan yang dilakukan. Mogok adalah hak bagi buruh. Sebelum menjadi hak, mogok adalah tindakan pidana dan merupakan kebebasan. Perkembangan pemikiran menjadikan mogok adalah hak bagi buruh. Dalam pembahasan mengenai Investasi di Indonesia, penulis menjelaskan mengenai perkembangan pengaturan Investasi. Kemudian memberikan penjelasan mengenai Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Setelah menjelaskan Investasi langsung dan Investasi tidak langsung, penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Kemudian, Penulis menjelaskan mengenai perkembangan teori hukum tentang mogok. Lalu menjelaskan perkembangan mogok di Indonesia serta pengaturan mengenai mogok. Setelah menjelaskan mengenai Investasi dan faktor yang mempengaruhinya, dijelaskan juga mengenai pengaturan-pengaturan tentang mogok saat ini, hal-hal yang menjadi tuntutan buruh dalam melakukan mogok pada setiap jamannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan mogok. Penulis menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh mogok terhadap Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Hasil penelitian tersebut berupa data dari BKPM tentang tingkat Investasi Langsung pada tahun 2011 dan 2012, serta data dari Bapepam tentang tingkat Investasi Tidak Langsung pada tahun 2012. Disamping data-data tersebut, dalam tulisan ini juga mencantumkan pernyataan dari pimpinan-pimpinan Organisasi Buruh, dan Apindo, serta dijelaskan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dalam Mogok Nasional pada 3 Oktober 2012, yang sudah direncanakan sejak awal 2012. Berdasarkan data-data tersebut, dan menguraikan data-data tersebut dalam kalimat yang argumentatif dan analisis, maka Penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh mogok terhadap Investasi serta tinjauan yuridisnya.

---

On October 3, 2012, there has been a national strike by more than 3 million workers, around 21 districts. It is reaping a lot of comments. One of the comments came from Apindo stating that the strike would affect the investment. This article titled “Judicial Review Influence of Labor Action Against Investment in Indonesia, Both Direct Investment And Indirect Investment.” In this paper the Labour action is a national strike on October 3, 2012. National strike occurred only once in 1920.This paper discusses the investment, direct investment and indirect investment. Discuss about the strike and the development of legal theories on strike which is papers by Prof. Aloysius Uwiyono, S.H, M.H. What is meant by labor action was on strike on October 3, 2012. Strike is one kind of labor action taken. Strike was not successful because the negotiations were conducte. Strike is a right for workers. Prior to being right, and the strike is a criminal act is freedom. Development of thingking makes the strike is a right for workers. In the discussion on investment in Indonesia, the author describes the development of investment arrangement. Then give a description of direct investment and indirect investment. After explaining direct investment and indirect investment, the author explain the factors affecting direct investment and indirect investment. After explaining about the investment and the factors that influence it, also described the arrangements on strike today, the things which are demanded by the labor strike in each era and the requirements that must be met in order to call a strike. The author presents the results of research on the effect of strike on direct investment and indirect investment. The results in the form of data from BKPM about the level of Foreign Direct Investment in 2011 and 2012, as well as data from Bapepam on Indirect Investment levels in 2012. Besides these data, in this paper also include a statement of the Labour Organisation Leader, and Apindo, and also explained what the demands of the National Strike on October 3, 2012, which has been planned since the beginning of 2012. Based on these data, and decipher these data with the argumentative and analysis sentence, the authors draw conclusions about the effect of strike on Investment and judicial review."

"Tesis ini membahas mengenai penjualan tenaga listrik lintas negara yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dimana diketahui mengenai perkembangan akan globalisasi yang semakin meningkat membuat kebutuhan akan tenaga listrik pun menjadi meningkat. Berdasarkan Nota Kesepahaman ASEAN dibidang Ketenagalistrikan telah disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama jual beli listrik lintas negara. Indonesia salah satu negara yang mengalami krisis tenaga listrik, dimana ketersediaan tenaga listrik tidak diimbangi dengan pertumbuhan diwilayah Indonesia itu sendiri Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan kerjasama tenaga listrik lintas negara dengan perusahaan Malaysia dalam hal perjanjian ini diwakilkan oleh PLN dari Pihak Indonesia, dan Perusahaan X dari Pihak Malaysia untuk sebagai salah satu cara mengatasi krisis ketenaga listrikan yang terjadi selama ini khususnya didaerah-daerah wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik. Tesis ini memfokuskan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, konsep mengenai jual beli listrik lintas negara, mekanisme jual beli listrik lintas negara, sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran, sampai dengan resiko hukum yang terjadi dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik lintas negara. Selain itu menganalisis mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh PLN dengan Perusahaan X, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengenai peluang perusahaan swasta dalam melakukan perjanjian jual beli listrik lintas negara diperbolehkan ataukah tidak.

---

This thesis discusses about cross-country electric power sales associated with Act No. 30 of 2009 About Power Grid. Where known about the development of an ever increasing globalisation will create demand for electric power has become inflated. Based on the ASEAN memorandum of understanding in the field of Power Grid agreed by the ASEAN member countries to carry out cooperation in electricity sale and purchase of cross country. Indonesia is one of the countries that are experiencing a crisis of power, where the availability of power is not offset by the growth of the relic in Indonesia. Indonesia it self in this regard has been carrying out cooperation with cross-country electric power X company in the event this agreement is represented by PLN from Indonesia, and the X company of Malaysia to Parties as one way to overcome the crisis of power that occurred during this particularly in areas remote, areas far from electric range. This thesis focuses on the rights and obligations between the parties, the concept of selling electricity cross-country, the mechanism of buying and selling electricity cross country, what sanctions can be imposed in case of violation, up to the legal risks that occur in conducting electric power purchase agreement of cross country. In addition to analyzing the Agreement undertaken by Malaysia, with the company PLN is already in compliance with the provisions and regulations, as well as about opportunities in private enterprise do the power purchase agreement allowed cross country or not."

"Akibat adanya pandemi Covid-19, permintaan energi mengalami penurunan, hal ini berlaku kepada permintaan minyak, batu bara, dan gas, tetapi tidak untuk energi baru terbarukan. Geothermal merupakan salah satu energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia, yaitu sebesar 29.000 MW. Namun, pemanfaatannya di Indonesia masih kurang, yaitu hanya sekitar 7% dari total potensi yang dimiliki. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu biaya investasi yang tinggi disertai risiko yang tinggi juga. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis risiko investasi untuk mengetahui kelayakan investasi Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Pada penelitian ini terdapat empat skema model bisnis yang penggunaanya terbagi menjadi Wilayah Indonesia satu dan Wilayah Indonesia dua. Berdasarkan perhitungan keekonomian yang melihat nilai NPV, IRR, PI, dan PBP terlihat bahwa hanya skema 2, skema 3, dan skema 4 yang layak digunakan dalam pengembangan listrik geothermal di Indonesia. Hasil perhitungan keekonomian didukung oleh hasil analisis risiko yang menggunakan metode Monte Carlo, terlihat bahwa penggunaan skema 2, skema 3, dan skema 4 memiliki nilai derajat keyakinan terhadap nilai NPV, IRR, PI, dan waktu PBP >50% sehingga skema-skema tersebut layak untuk dilakukan. Berdasarkan analisis sensitivitas terlihat bahwa harga jual listrik dan kapasitas pembangkit merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini.

---

Due to Covid-19, energy demand has decreased, this applies to oil, coal and gas, but not for renewable energy. Geothermal is renewable energy that has potential in Indonesia, around 29,000 MW. However, the utilization still lacking, only about 7% of total potential. This is caused by several things, high investment costs accompanied by high risks. Therefore, investment risk analysis is needed to determine the feasibility of investing in Geothermal Power Plants in Indonesia. In this study, there are four business model schemes whose divided into Indonesian Region one and Indonesian Region two. Based on economic calculations that calculate NPV, IRR, PI, and PBP, it can be seen that only scheme 2, scheme 3, and scheme 4 are suitable for development of geothermal electricity in Indonesia. The results of the economic calculation are supported by risk analysis using the Monte Carlo method, it appears that scheme 2, scheme 3, and scheme 4 has a degree of certainty of the NPV, IRR, PI, and PBP greater than 50%. Based on the sensitivity analysis, it can be seen that the selling price of electricity and generating capacity are the most influential factors in this study."

"Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan.

---

Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies."

"Pada tahun 2016 investasi Jepang pada sektor kelistrikan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2017, kenaikan tersebut mengalahkan besaran investasi pada sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi yang selama ini menjadi sektor investasi unggulan Jepang sejak tahun 2003. Fenomena ini menarik mengingat tipologi Jepang yang cenderung investasi jangka panjang pada sektor tertentu bergeser meningkatkan investasi pada sektor baru yang lain. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penarik investasi Jepang pada sektor kelistrikan di Indonesia periode 2010-2019. Metode kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk menganalisa suatu fenomena khusus secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, penelusuran dokumen resmi dan peraturan perundangan, serta peninjauan literatur dan rilis berita. Dengan menggunakan konsep faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penanaman modal asing (Mahbub & Jongwanich) dan konsep triangular diplomacy (Strange & Stopford), tesis ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan investasi Jepang di Indonesia pada sektor kelistrikan. Faktor tersebut meliputi: faktor regulasi, ekonomi dan keuangan, politik, dan sosial terkait iklim investasi sektor kelistrikan. Perbaikan tata kelola regulasi melalui deregulasi, transparansi, dan debirokratisasi ditopang dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial yang baik mendorong kenaikan investasi Jepang. Selain itu, terdapat relasi yang positif antaraktor di Indonesia dan Jepang yang memicu peningkatan investasi tersebut baik aktor pemerintah, bisnis, maupun individu.

---

In 2016, Japanese investment in the domestic electricity sector gained a significant increase. In 2017, the increase knocked out the amount of investment in the motor vehicle and transportation industry. This phenomenon is interesting, given that Japan's typology, which likely makes long-term investment in certain sectors, shifts to intensify an investment in other new sectors. This research analyzed the factors that attract Japanese investment in the electricity sector in Indonesia for the 2010-2019 period. A qualitative method with case study was applied to take an in-depth analysis on a particular phenomenon. Data collection was done through interview and desk strudy. By using the concepts of influential factors to foreign investment decision making (Mahbub & Jongwanich) and triangular diplomacy (Strange & Stopford), factors causing a rise in the Japanese investment in Indonesia’s electricity sector were identified. These factors included regulatory, macroeconomic, political, and social factors related to the electricity investment climate. Improvements in regulatory governance through deregulation, transparency, and debureaucratization, supported by good economic growth and social stability have encouraged the increase in Japanese investment. Besides, there is a positive relationship between actors in Indonesia and Japan that triggers an increase in investment, both the government, business, and individual actors"

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain

a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."

"Struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985. Struktur indutri, peran dan kedudukan PLN serta peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan bersifat statuta approach. Disimpulkan bahwa kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada sektor pembangkitan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan PLN. Disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, agar terdapat kepastian hukum dalam industri ketenagalistrikan.

---

The Structure of Electricity industry in Indonesia has a change with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act No. 15, 1985. The structure of this industry, mthe role and position of PLN as well as the opportunity of privatization in electricity industry become critical issues in this study, by using a normative juridical approach and its statuta approach. it comes to the conclusion that the competition in electricity can be found in generation sector, while distribution and or the sale sector has its own job in their own area. While transmission is still dominantly conducted by PLN. It is recommended that the government would soon issue regulations implementing the Act No. 30, 2009, to get a legal certainty in the electricity industry."