Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis karakteristik interaksi antarkota di Indonesia melalui pendekatan pengangkutan udara untuk penumpang dan kargo pada tahun 2008-2011. Dengan menggunakan pendekatan model gravitasi, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengangkutan udara antarkota dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto, populasi, struktur ekonomi, interaksi antar kota utama dan dan terdapat hubungan terbalik dengan jarak sebagai proksi penghambat interaksi. Adapun pengaruh beberapa kota utama memberikan hasil yang berbeda di masing-masing estimasi. Pemisahan analisis untuk wilayah Indonesia Barat, Indonesia Timur dan antarwilayah Indonesia menemukan bahwa pengangkutan udara untuk masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri.

---

This study analyzes the characteristics of the domestic intercity interaction of Indonesia?s passenger and cargo air transport in 2008-2011. By using the gravity model approach, it is found that there are positive correlations between the intensity of intercity air transportation with Gross Domestic Regional Product, population, economic structure and interaction between the hubs. It is also shown that there is an inverse relationship of distance as a proxy inhibitor for interaction. The influence of several major cities provides different results in each estimation. Segregated analysis were done for interaction in western region, eastern region and between the two regions in Indonesia. The analysis provides clear evidence of unique characteristics for each region."

"Akibat urbanisasi, pada awal tahun 1960 jumlah penduduk Jakarta yang termasuk ke dalam kelompok usia produktif tumbuh secara signifikan. Selain itu, berkembangnya daerah-daerah penyangga Jakarta juga turut mendorong timbulnya masalah transportasi umum di Jakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan sendiri, dan membutuhkan kendaraan/transportasi umum untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi umum ini tidak bisa diimbangi oleh penyediaan transportasi umum yang memadai. Salah satu transportasi umum yang paling memprihatinkan pada saat itu ialah bus kota. Beruntungnya, Ali Sadikin sebagai gubernur baru Jakarta cukup sigap dalam menangani hal ini. Skripsi ini membahas mengenai latar belakang, langkah-langkah pembenahan, serta reaksi masyarakat atas bus kota di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin tahun 1966 - 1977.

---

As a result of urbanization, in the early of 1960's the population of Jakarta which belong to the productive age group is growing significantly. In addition, the development of Jakarta's buffering areas also encouraged the emergence of public transportation problems in Jakarta. This is because most people do not have their own vehicle, and need public transportation for their day-to-day mobilities.

The need for public transportation cannot be offseted by the provision of adequate public transport. One of the most alarming public transportation at that time was a city bus. Fortunately, Ali Sadikin as a new governor of Jakarta was quite eager to deal with this.

This thesis discusses the background, the policies, and public reaction about city bus in Jakarta during the reign of Ali Sadikin's 1966 - 1977."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Tingkat perjalanan merupakan salah satu indikator bagi para perencana transportasi dalam mengambil keputusan terkait kebijakan dan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Dalam memperkirakan tingkat perjalanan, Department for Transport (DFT) United Kingdom (UK) menggunakan metode 'predict and provide', yang menggunakan variabel sosio-ekonomi sebagai acuan kebijakan perencanaan masa depan. Sementara itu, TRICS menggunakan metode 'decide and provide' dengan cara menentukan tujuan masa depan sesuai yang diinginkan dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Metode ini menghitung tingkat perjalanan yang melibatkan penggunaan lahan dan gross floor area (GFA). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola tingkat perjalanan dari kedua pendekatan tersebut. Dengan menggunakan paradigma predict and provide, terdeteksi adanya kecenderungan penurunan tingkat perjalanan pada total semua tujuan perjalanan. Pada setiap tujuan perjalanan juga terdeteksi adanya penurunan kecuali pada tujuan perjalanan untuk berjalan kaki yang menunjukkan tren positif dan tujuan perjalanan untuk pendidikan yang stabil. Pada paradigma decide and provide, hanya tren penurunan tingkat perjalanan yang teridentifikasi pada moda angkutan pribadi dan bus, sedangkan moda lainnya tidak ditemukan adanya tren. Variabel-variabel dari kedua paradigma tersebut memiliki dampak yang bervariasi, tergantung pada berbagai faktor sosio-ekonomi dan demografi. Hasil penelitian ini memberikan informasi baru yang penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi perilaku perjalanan.

---

Trip rate is one of the indicators for transport planners in making decisions regarding future policies and infrastructure development. In estimating trip rates, the Department for Transport (DFT) United Kingdom (UK) uses the 'predict and provide' method, which uses socio-economic variables as a reference for future planning policies. Meanwhile, TRICS uses the 'decide and provide' method which decides the desired future and provides the necessary infrastructure to achieve it. This method calculates trip rates involving land uses and gross floor space (GFA) that takes land use into account. This research aims to examine the patterns in trip rates for both of these approaches. Using the Predict ad Provide Paradigm a decreasing trend of trip rate has been detected in the total of all trip purposes. In each trip purpose, a decrease is also detected except for the trip purpose for walking which shows a positive trend and the trip for education that are stable or no trend. With the Decide and Provide Paradigm only a decreasing trip rate trend was identified in other private transport and bus modes, while others were not found. The variables of both paradigms have varied effects depending on a range of socioeconomic and demographic factors. These results provide important new information for identifying and classifying how various factors influence travel behaviour"

"This book investigates how established transport planning tools can evolve to understand and plan for the ever-changing contemporary mobilities that influence the opportunities available to individuals. It discusses existing techniques, revised in the light of the growing interest in the social implications of transport planning decisions: these include analytical tools to interpret consolidated and emerging phenomena, as well as operational tools to tackle new and existing mobility demands and needs. The book then addresses the implications of everyday mobility for individuals and communities. The result of a continuous exchange between the two authors, it brings together the results of their various research projects. Despite referring to different objects and settings, the work presented is connected by an underlying interest in the impact that mobility has on people in an increasingly mobile world, and the need to include such concerns into mobility planning and policy."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Dana Insentif Daerah merupakah salah satu bentuk Intergovernmental Fiscal Transfer atau Transfer Pusat ke Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah. Dengan menggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen, skripsi ini menganalisis mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan mengkaji salah satu daerah penerima yaitu Kota Depok. Pengalokasian Dana Insentif Daerah kepada Kota Depok ditemui berbagai permasalahan mulai dari tidak terpenuhinya kriteria, kekeliruan perhitungan, hingga praktek penyalahgunaan Dana Insentif Daerah oleh Kota Depok. Tidak adanya keterbukaan informasi, formula/perhitungan yang tidak baku, pengawasan yang rendah, serta tidak adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah sarat akan tindakan percaloan anggaran dan korupsi.

---

Regional Incentive Fund are one form of the Intergovernmental Fiscal Transfer or Transfer to Central Region is allocated to a particular area by considering the specific criteria for the implementation of educational functions. In the implementation of the Regional Incentive Fund there are various problems associated with the Regional Incentive Fund allocation mechanism. By using qualitative research methods with techniques of data collection in-depth interviews and document studies, this thesis analyzes the Regional Incentive Fund allocation mechanisms by studying one of the recipients of Depok City.

Allocation of Regional Incentive Funds to the City of Depok encountered various problems ranging from non-fulfillment of the criteria, calculation errors, to abuse the practice of Regional Incentive Funds by the City of Depok. The absence of disclosure of information, formulas / calculations that are not standard, low supervision, the absence of a strong legal basis led Regional Incentive Fund allocation mechanism will be full of action brokering budgets and corruption."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan potensi atau kapasitas sumber daya manusia yang ada yaitu meliputi dimensi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja, produktivitas dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode positivist yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat sudah mampu melaksanakan pengembangan kawasan tetapi masih terdapat kapasitas yang kurang berjalan seperti keterampilan, kompetensi dan etos kerja sehingga diperlukan upaya peningkatan agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

---

This study to describe regional development execution at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan from the human resource capacity review. Focussed on how the execution of regional development held at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan by the potential or human resource capacity of knowledge, skill, competency, work ethics, productivity and health. This study uses positivist research with quantitative approach and qualitative technique, with descriptive design. The results show the execution of regional development done with potential less in skill, competency and work ethics then needs to increase for maximum regional development execution at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan."