Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCukai merupakan merupakan komponen penting dalam pendapatan pemerintah. Cukai selain memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan konsumsi barang yang dikenakan cukai. Namun demikian kedua fungsi tersebut belum tentu bekerja secara bersama-sama, tergantung pada jenis barang dan tarif yang dikenakan atas barang kena cukai. Penelitian ini mengestimasi besaran tarif cukai yang memaksimumkan penerimaan cukai bagi pemerintah untuk rokok dan minuman berkarbonasi. Rokok merupakan barang yang sudah kena cukai dan permintaannya bersifat inelastis terhadap harga, sedangkan minuman berkarbonasi merupakan barang yang belum dikenakan cukai, tetapi saat ini menjadi wacana pemerintah, dan permintaannya bersifat elastis terhadap harga. Tarif yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah untuk minuman berkarbonasi lebih rendah dari wacana pemerintah (wacana pemerintah 37.8% sedangkan tarif seharusnya menurut skripsi ini adalah 29.07%). Tarif cukai untuk rokok yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah dalam skripsi ini berkisar antara 114% sampai 162%. Tarif cukai rokok maksimum menurut undang-undang adalah sebesar 57% dari harga jual eceran. Artinya tarif cukai rokok masih belum cukup tinggi untuk menghasilkan penerimaan cukai maksimum bagi pemerintah."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perkembangan model bisnis, serta untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan dalam hal kepabeanan, DJBC mengembangkan CEISA 4.0 sebagai pembaharuan CEISA. CEISA 4.0 sudah memasuki tahap implementasi secara penuh (mandatory) tahap kelima sejak bulan Oktober 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan CEISA 4.0 dalam rangka pelayanan manifes dan menganilisis hambatan serta tantang yang dihadapi dalam proses implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian post-Positivist dengan menggunakan teori implementation as a political and administrative process oleh Grindle (1980). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CEISA 4.0 sudah sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam hal biaya dan waktu pada proses kepabeanan. Pihak yang melaksanakan CEISA 4.0 adalah Kantor Pusat Bea Cukai sebagai pembuat kebijakan serta menjaga berjalannya sistem CEISA 4.0, KPU dan KPPBC sebagai pelaksana tingkat operasional yang melakukan pelayanan dan pengawasan langsung kepada pengguna jasa, dan perusahaan di bidang kegiatan ekspor impor sebagai pengguna jasa. Sumber daya manusia DJBC sudah memumpuni dalam mengembangkan dan mengoperasikan sistem CEISA 4.0. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi CEISA 4.0, yaitu tingkat kesiapan sumber daya manusia pengguna jasa yang masih beragam, prasarana pendukung CEISA 4.0 yang belum memumpuni, resistensi sebagian pengguna jasa dalam menerima sistem CEISA 4.0, dan lingkungan bisnis yang berkembang cepat.

---

In facing technological advancements and changes in business models, as well as to fulfill the functions of customs services and supervision in customs matters, DJBC developed CEISA 4.0 as an upgrade to the previous CEISA. CEISA 4.0 has entered the full implementation (mandatory) the fifth stage as per October 2023. The purpose of this study is to analyze the implementation of CEISA 4.0 in the context of manifest services and to examine the obstacles and challenges faced during the implementation process. This research adopts a qualitative approach with a post-positivist research type, using the theory of implementation as a political and administrative process by Grindle (1980). Data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of CEISA 4.0 aligns with its primary goals of enhancing efficiency, transparency, and effectiveness in terms of cost and time in customs processes. The entities involved in the implementation of CEISA 4.0 include the Customs Head Office as the policy maker and overseer of CEISA 4.0, KPU and KPPBC as operational-level implementers responsible for service provision and direct supervision of service users, and companies engaged in import-export activities as service users. The human resources of the DJBC are proficient in developing and operating CEISA 4.0. However, there are still several challenges in the implementation of CEISA 4.0, such as varying levels of readiness among the service users' human resources, inadequate infrastructure supporting CEISA 4.0, resistance from some service users in accepting the CEISA 4.0 system, and a rapidly evolving business environment."

"ABSTRACTLayanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

---

ABSTRACTEmpty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda. Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

---

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.

The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.

This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.

Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.

This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."

"Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perijinan kegiatan usaha berbasis resiko dengan menggunakan prinsip “Trust but Verify” dimana Pemerintah mengedepankan kemudahan dan kecepatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, namun di sisi lain Pemerintah juga melakukan penguatan dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Berikat sangat diharapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia melalui berbagai macam bentuk investasi yang ditanamkan di Indonesia sekaligus sebagai penggerak sektor ekspor. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah baik dari perijinan usaha hingga pemberian insentif fiscal di bidang kepabeanan dan perpajakan maka diperlukan adanya suatu penguatan dalam hal pengawasan. Penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat akan berdampak terhadap perekonomian negara dan dapat mengancam ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Guna menguatkan proses pengawasan di Kawasan Berikat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan peran intelijen untuk meminimalisir penyalahgunaan kepabeanan sekaligus sebagai langkah dalam memitigasi pelanggaran kepabeanan di Kawasan Berikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi intelijen Bea Cukai dalam mencegah sekaligus memberikan dukungan informasi kepada unit Penindakan atas pelanggaran penyalahgunaan fasilitas yang dilakukan oleh Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari strategi intelijen Bea Cukai dan dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kegiatan intelijen Bea Cukai dalam mencegah pelanggaran fasilitas Kawasan Berikat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT dan PEST untuk mengetahui kemampuan dan kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai.

---

Currently the Indonesian Government is carrying out risk-based business activity licensing reforms using the "Trust but Verify" principle where the Government prioritizes ease and speed of business licensing for business actors, but on the other hand the Government is also strengthening the process of monitoring the implementation of business activities. As one of the facilities provided by the state through the Directorate General of Customs and Excise, the Indonesian Government hopes that Bonded Zones can become a driving force for the Indonesian economy through various forms of investment in Indonesia as well as driving the export sector. With the various conveniences provided by the Government, from business licensing to providing fiscal incentives in the field of customs and taxation, it is necessary to strengthen supervision. Misuse of Bonded Zone facilities will have an impact on the country's economy and can threaten the economic resilience of the Indonesian nation. In order to strengthen the supervision process in Bonded Zones, the Directorate General of Customs and Excise uses the role of intelligence to minimize customs abuse as well as as a step in mitigating customs violations in Bonded Zones. The purpose of this research is to find out how Customs and Excise's intelligence strategy is in preventing and providing information support to the Enforcement Unit for violations of misuse of facilities committed by companies receiving Bonded Zone facilities. This research uses qualitative methods to study Customs intelligence strategies and continues with a case study approach to analyze Customs and Excise intelligence activities in preventing violations of Bonded Zone facilities. The analysis methods used in this research are SWOT and PEST to determine the capabilities and obstacles faced by Customs and Excise."

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."

"Skripsi ini membahas tentang Implikasi dari penurunan tarif bea masuk atas komoditi kedelai dengan harga kedelai Indonesia tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini berpengaruh terhadap harga kedelai di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif Setelah kebijakan tersebut berjalan selama 2 bulan kebijakan ini tidak efektif di dalam menjaga stabilisasi harga kedelai dikarenakan adanya kartel kedelai di dalam peredaran komoditi kedelai di Indonesia. Adapun langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalah kedelai tersebut adalah dengan rencana penunjukkan kembali PERUM BULOG sebagai importir kedelai demi memperbaiki tata niaga kedelai Kata kunci Bea Masuk Tarif.

---

This thesis discusses the implications of the reduction of tariffs on soybean commodity soybean prices Indonesia in 2012. This study aims to determine the extent to which these policies affect the prices of soybean in Indonesia. This study is descriptive qualitative research After the policy runs for 2 months this policy is not effective in maintaining price stability of soybean soybean due to the cartel in the soybean commodity circulation in Indonesia. As a further step taken by the government to solve the problem with soy is PERUM BULOG plan re appointment as an importer of soy in order to improve the marketing of soy Keywords Tariff Custom Duties."