Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 10 Juni 1838 terjadi pembantaian 28 orang Aborigin oleh sekelompok kulit putih di Myall Creek, New South Wales. Sejak awal kedatangan kulit putih di Australia, konflik memang seringkali terjadi antara kaum Aborigin dengan pendatang kulit putih. Tetapi dalam tragedi pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek tersebut, pertama kalinya Pemerintah Koloni menjatuhkan hukuman gantung terhadap para pelaku pembantaian. Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan terjadinya pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek, kebijakan Pemerintah Koloni terkait pembantaian dan respon masyarakat atas kebijakan yang diterapkan Pemerintah Koloni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah George Gipps, gubernur daerah koloni New South Wales, menerapkan hukuman gantung terhadap orang kulit putih yang membunuh kaum Aborigin sebagai salah satu usahanya untuk menghapuskan sikap rasis kulit putih terhadap orang Aborigin. Respon masyarakat kulit putih atas kebijakan Gipps terpecah antara kalangan mayoritas yang menentang dengan kalangan minoritas yang mendukung kebijakan Gipps.

---

On June 10th 1838, there was a massacre of 28 Aborigines by a group of whites in Myall Creek, New South Wales. Since the whites arrived in Australia, it was often a conflict between Aborigines and white settlers. But the massacre of Aborigines at Myall Creek was the first time since Government Colonies gave the trial and sentence to death for the perpetrators of the massacre.

This thesis attempts to reveal the Aboriginal massacre at Myall Creek, Colony Government policies related to the massacre and the public responses to government policies. This research using historical methods which consist of four steps: heuristic, critic, interpretation and historiography.

The result of this research is George Gipps, the governor of the colony of New South Wales, applied death penalty to white people who killed the Aborigines as one of his efforts to abolish the white racist attitudes towards Aborigines. Response of the whites at the discretion of the Gipps torn between majority that opposed the policy and the minority that supported Gipps."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh notaris di Indonesia untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang mana perkawinannya itu dilangsungkan di negara bagian New South Wales - Australia berdasarkan hukum perkawinan Australia. Maka timbul permasalahan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dalam hukum perkawinan di Australia. Apakah akta perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan diakui kedudukannya sebagai perjanjian perkawinan di Australia atau tidak. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan deskripsi analitis, yaitu berupa kajian terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan dilihat dari teori-teori Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan masalah perjanjian perkawinan yang bersifat internasional ini. Serta peraturan dan perundang-undangan Australia yang mengatur mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan dan pengakuan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar Australia. Sebagai hasil dari penelitian ini, bahwa Australia hanya mengakui perjanjian perkawinan asing bilamana segala persyaratan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan Bindin Financial Agreement di Australia. Jadi dalam kasus tesis ini akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia tidak diakui dan secara hukum tidak mengikat. Perjanjian perkawinan tersebut hanya dipakai oleh hakim di Pengadilan Keluarga Australia sebagai bahan pertimbangan saja.

---

This thesis is the review of a prenuptial agreement deed that made in Indonesia by Indonesian Public Notary for a mixed marriage with different nationalities between an Indonesian nationality and an Australian nationality, where the wedding was held in New South Wales - Australia. Is the prenuptial deed above valid and recognise as prenuptial agreement in Australia. The above conflicts, has been reviewed and obsereved by the writer using a yuridis normative method and deskriptive analitic, law principles rules by Indonesian regulation related with mixed marriage prenuptial agreement subject, also using the principles by International Private Law, Australian Acts and regulation that rules international mixed marriage on how foreign prenuptual agreement is recognise in Australia. The result has come up that Australian only recognise foreign prenuptial agreement as long as it meet with all the requirements on how Australian make a binding financial agreement. So in this case, the prenuptial agreement deed made by Indonesian public notary in Indonesia does not recognise and does not binding in Australian. Its use for the judge in Family Court for a concideration only. "

"Skripsi ini membahas mengenai proses kesepakatan dalam perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 antara Pemerintah Federal Australia dengan Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 merupakan kebijakan Pemerintah Federal Australia dalam mengelola Basin Murray Darling selama sepuluh tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Ansel dan Gash menjelaskan bila sebelumnya terjadi perdebatan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan diperlukan, maka hasil antara yang menghasilkan kemenangan kecil sangat penting. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung diantara Pemerintah Federal Australia dan Pemerintah Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Selama Proses pembahasan perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012, ditemukan pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Basin States dan komunitas Basin. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni bahwa Julia Gillard melakukan Buy In kepada Pemerintah Basin States dengan memberikan dana investasi terhadap pengelolaan air di wilayah basin untuk mewujudkan kesepakatan antara Federal dan Basin States dan pada akhirnya Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 diresmikan dan kemenangan yang didapat masing masing kecil.

---

This thesis discusses the agreement process in the formulation of the 2012 Murra Darling Basin Plan Policy between the Federal Government of Australia and the Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). Murray Darling Basin Plan 2012 is a policy of the Australian Federal Government in managing the Murray Darling Basin for the next ten years.

This research uses Collaborative Governance put forward by Ansel and Ansel and Gash explains that if previously there was a high previous debate and a long-term commitment to build trust is needed, the intermediate results that produce small wins are very important.

Based on research findings, negotiations are taking place between the Australian Federal Government and the Basin States Government (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). During the process of discussing the 2012 Murray Darling Basin Plan Policy formulation, it was found that submissions were made by the Basin States Government and the Basin community.

Other findings in this study are that Julia Gillard conducted a Buy In to the Basin States Government by providing investment funds for water management in the basin to realize an agreement between the Federal and Basin States and finally the Murray Darling Basin Plan 2012 Policy was formalized and the winnings that each received small."