Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education.However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities."

"[ABSTRAKSalah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalahkesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasiyang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkanmembuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitianini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan aksespendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angkapartisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisisekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010-2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melaluianggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadappeningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanyaberpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM.Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalammeningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagaicerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan danpositif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabelyang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangatkecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupunpertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengahkabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACTOne of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel sosio-demografi, sosio-ekonomi dan wilayah tempat tinggal terhadap pengeluaran rumah tangga untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hasil regresi OLS dan Tobit dengan menggunakan data Susenas 2011 menunjukkan bahwa tahapan siklus hidup rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan daerah tempat tinggal berpengaruh signifikan secara konsisten terhadap proporsi pengeluaran makanan, total pengeluaran pendidikan, dan total pengeluaran kesehatan. Ditemukan pula bahwa yang memiliki proporsi pengeluaran makanan terbesar sementara total pengeluaran pendidikan dan kesehatan terendah bukanlah rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak bekerja, tetapi rumah tangga yang kepala rumah tangganya pekerja bebas dan pekerja keluarga.

---

The objective of this study is to analyze the effect of socio-demographic and socio-economic variables on household expenditures on food, education, and health. The results of OLS and Tobit regressions using the 2011 Susenas data show that household life cycle stages, household size and areas have consistent effect on proportion of food expenditure, education expenditure and health expenditure. It is also found that households with the highest proportion of food expenditure and with the smallest total expenditures on education and health are not the ones with non-working heads of household but those with heads who are working as free labours or family workers."

"Perceraian adalah peristiwa traumatik bagi anak akan mempengaruhi capaian-capaian anak antara lain pendidikan. Studi ini membahas dampak dari perceraian orang tua terhadap capaian pendidikan anak pada tingkat sekolah dasar dan menengah serta menjelaskan perbedaan dampak berdasarkan jenis kelamin anak dan waktu terjadinya perceraian. Penelitian menggunakan data IFLS 3,4 dan 5 menemukan bahwa anak dari orang tua yang pernah bercerai lebih berpeluang memiliki capaian pendidikan yang rendah dibandingkan dengan anak dari orang tua yang tidak pernah bercerai. Namun, anak dari orang tua yang saat ini berstatus bercerai berpeluang memiliki capaian pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak dari orang tua yang berstatus menikah. Hasil ini tidak langsung menunjukkan bahwa bercerai lebih baik daripada menikah. Kondisi ini diduga disebabkan karena adanya pengaruh karakteristik ibu dan kemungkinan reverse causality yang perlu diteliti lebih lanjut. Studi ini tidak menemukan adanya perbedaan capaian pendidikan berdasarkan jenis kelamin anak yang mengalami perceraian. Faktor lain yang mempengaruhi capaian pendidikan anak adalah usia saat terjadinya perceraian. Semakin muda usia anak saat terjadinya perceraian, semakin negatif dampaknya bagi capaian pendidikan anak.

---

ABSTRACTA divorce is a traumatic event for children that will affect children's achievement include educational achievement. This study discusses the impact of parental divorce on children's educational attainment at the elementary and secondary levels. It explains the differences in effects based on the child's sex and the time of divorce. Research using IFLS 3,4 and 5 found that children of divorced parents were more likely to have low educational attainment than children of parents who had never divorced. However, children whose parents are divorced were more likely to have higher educational attainment than children whose parents are married. These results do not indicate that divorce is better than marriage. This condition likely caused by the influence of maternal characteristics and the possibility of reverse causality, which needs further investigation. This study did not find any difference in educational attainment based on the sex of the children whose parents had divorced. Another factor influencing children's educational attainment is the age of children when divorce occurs; the younger the child's age, the more negative the impact on children's educational attainment."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan.

---

The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS.

The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance.

This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Tesis ini membahas mengenai indikasi crowding out effect yang terjadi dalam penentuan anggaran daerah dan public choice yang melibatkan beberapa partai politik besar dalam penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan publik kepada Pemda, juga memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung jawab Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuat pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daerah membuat pemerintah daerah harus lebih hati - hati dalam membuat prioritas kebijakan dan hal tersebut memunculkan indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangi ketersediaan anggaran untuk sektor yang lain. Sistem demokrasi yang dianut negara kita mewakilkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat kepada DPR dan DPRD untuk tingkat daerah. Penelitian ini melakukan analisis pada level kab/kota sebagai sentral pelaksanaan desentralisasi memalui otonomi daerah dengan observasi sebanyak 337 kab/kota dari periode 2001-2005. Metode yang digunakan adalah data panel dengan random effect yang diolah dengan Software Stata 10.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam model jangka pendek yang digunakan dalam tesis ini memang terjadi crowding out. Kondisi kedua adalah bahwa ternyata partai yang pro pendidikan adalah Golkar, Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil selanjutnya juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak dibanding daerah non Jawa, kemudian daerah yang memiliki kekayaan alam (migas) juga mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tinggi disbanding daerah tanpa migas.

---

The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001’s decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized System in the world to one of the most decentralized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decentralization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government Services. Using panel of districts-level data for the period 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that increased local govemment education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and Services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadilan,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well."

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini.

---

The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt.

This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP).

Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report."

"ABSTRAKThesis ini membahas tentang pilihan pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. Penelitian ini akan menguji hubungan kemampuan akademik, pendidikan orang tua, ketersediaan sarana pendidikan, dan jenis sekolah menengah atas yang dipilih setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. Pilihan jenis sekolah menengah atas dibagi menjadi sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Selanjutnya penelitian ini juga akan meneliti pilihan pendidikan lulusan sekolah menengah atas setelah. Penelitian ini dimotivasi oleh rencana pengembangan pendidikan kejuruan oleh Kementerian Pendidikan. Penelitian ini menggunakan data Indonesia Family Life Survey IFLS tahun 2007 dan 2014 serta Potensi Desa PODES tahun 2002, 2005, dan 2008 sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode yaitu, Multinomial-Logit, Logit, serta Probit. Multinomial-Logit digunakan untuk meneliti pilihan pendidikan setelah siswa lulus sekolah menengah pertama, sedangkan logit dan probit digunakan untuk meneliti pilihan pendidikan setelah siswa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Kesimpulan yang didapat adalah 1 semakin tinggi pendidikan orang tua, semakin kecil kemungkinan siswa memilih sekolah menengah kejuruan, 2 ketersediaan prasarana sekolah berpengaruh signifikan terhadap pilihan jenis sekolah menengah, 3 pendidikan orang tua juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan anak melanjutkan ke perguruan tinggi, 4 lulusan sekolah kejuruan memiliki kemungkinan lebih kecil dalam melanjutkan ke perguruan tinggi dibanding lulusan sekolah menengah umum.

---

ABSTRACTThis paper is about the students rsquo choice after finishing a nine year primary education in Indonesia. The study will examine the relationship between children rsquo s ability, parents rsquo educational attainment, school availability, and senior high school types attended classified into three categories general academic, vocational, religious MA . Later, we will examine the consequences of different senior secondary types attended to tertiary education entry. This study is motivated by vocational education expansion planning in senior secondary and tertiary education which is initiated by the Government of Indonesia in Ministry of Education 39 s Educational Strategic Planning.The paper uses cross section data from Indonesia Family Life Survey IFLS 2007 and 2014 as primary data and Potensi Desa PODES 2002, 2005, and 2008 as supporting data. Multinomial Logit model is used to examine the senior high school types, Logit and Probit are used to examine the decision on pursuing tertiary education. The main conclusions are 1 parents with high education prefer academic senior high school than vocational high school for their children, 2 the educational facilities availability has a significant impact to the school choice, children who live in a district with vocational school share higher than general school share tend to attend vocational senior high school than academic senior high school, 3 parents rsquo education also has a positive and significant impact to the probability a child attending tertiary education, parents rsquo with higher year of schooling higher possibility to send their children to tertiary education, 4 children who attended vocational senior high school have a lower probability to enrol in tertiary education compared to those who attended general senior high school or MA."