Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang perbandingan pencatatan akuntansi suatu pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, dan praktik di Bank XYZ serta dampak keuangan yang akan timbul pada laporan keuangan Bank XYZ yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank XYZ. Hasil penelitian menunjukkanterdapat konsep pencatatan akuntansi murabahah baru yang menggabungkan antara PSAK 50, 55, dan 60 dengan konsep murabahah. Terdapat perbedaan dalam pencatatan akuntansi piutang murabahah PSAK 102 dibandingkan dengan pencatatan berdasarkan PSAK 50,55, dan 60, dan PSAK 50, 55, dan 60 modifikasi, danpraktik Bank XYZ yang selamainiyang mengacukepada PSAK 102.Namun praktik pencatatan di Bank XYZ tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 102 khususnya pada metode pengakuan keuntungan murabahah. Perbedaan pencatatan tersebut menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan Bank XYZ.

---

This study is aimed to explain comparison of accounting treatment for a murabahah financing based on PSAK 102, PSAK 50, 55, and 60, and the practice in Bank XYZ and also the financial impact on the Bank XYZ financial statement that arise because of those differences in the accounting treatment of murabahah financing. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. This study is done in Bank XYZ because Bank XYZ has the largest assets and net income per December 2012 among all sharia banks in Indonesia. There is a new concept of accounting treatment for a murabahah, that is unification of PSAK 50, 55, and 60 with the concept of murabahah.The result of this study indicates that there are some differences in the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 compared to the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 50, 55, and 60,based on the unification of PSAK 50, 55, and 60 with murabahah, and also there are some diferences compared to the accounting treatment practice in Bank XYZ that refer to PSAK 102. But, the accountuing treatment in Bank XYZ is not entirely comply to PSAK 102, especially on the income recognition method. Those differences in accounting treatments resultdifferents financial impact in the financial statement of Bank XYZ."

"Penelitian ini berisi tentang perlakuan akuntansi murabahah pada Bank ABC apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Murabahah adalah Akad jual beli barang pada harga perolehannya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan (tangguh). Bank ABC menerapkan murabahahpesanan yang bersifat mengikat. Bank ABC hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam aktivitas pembiayaan murabahah, Bank ABC menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank ABC dan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah Bank ABC telah melakukan pencatatan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102.

---

This research contains about accounting treatment of murabahah on ABC Bank is already in accordance with PSAK No. 102 about Murabaha. Murabaha is a contract about buying and selling goods at the acquisition price with an additional profit were approved. The seller should tell the price of purchased product and determining a rate of profit as enhancements. Payment maybe paid by cash or credits. ABC Bank implemented a murabaha order that were binding. ABC Bank only purchase of goods when it has been ascertained that the customer will buy the product with murabaha contract. In Murabaha financing activity, ABC Bank selling the goods with confirmed the acquisition price of goods to the customer honestly and the customer pays with a higher price as a profit for the Bank as seller in accordance with the agreement between the Bank and the customer. The result of this research is ABC Bank has recording of murabaha accounting in accordance with PSAK No. 102."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia yang memiliki sifat alamiah (nature) dalam operasinya berupa basis bagi hasil (revenue-sharing), pembiayaan syirkah yang berbasis bagi hasil menjadi penting sebagai kegiatan operasional bank syariah untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syirkah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh kinerja pembiayaan syirkah dapat diestimasi melalui pendekatan stokastik (Stokastic Frontier Approach) berupa analisis model regresi linear (Ordinary Least Squares), model regresi efek tetap (Fixed Effect) dan model regresi efek random (Random Effect). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan syrikah secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap tiga indikator profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, yakni Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan rasio keuntungan berbanding total pembiayaan (Return to Financing Ratio).

---

In the Indonesia?s Islamic banking system that has the natural operations in the revenuesharing basis, syirkah financing that based on revenue-sharing basis to be important as the operations of Islamic banks to maximize profits. This study aimed to determine the effect of syirkah financing on profitability of Islamic banking in Indonesia. Influence of syirkah financing performance can be estimated by a Stokastic Frontier Approach in the form of a linear regression model analysis (Ordinary Least Squares), Fixed Effects regression model and Random Effects regression model. The results showed that the level of syirkah financing statistically significant has negative effect on the three indicators of profitability of Islamic banking in Indonesia, namely Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and profit ratio towards total financing (Return to Financing Ratio)."

"Salah satu konsep ekonomi Syari’ah yang berkembang di indonesia adalah akad mudharabah, yakni akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal).Konsep Ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak Indonesia mengalami krisis Ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan timbulnya ide-ide pembaharuan dalam berbagai ekonomi. Konsep yang ditawarkan dalam konsep ekonomi Syariah antara lain adalah konsep bagi hasil dalam bentuk Mudharabah.Hal yang menjadi Pokok permasalahan penelitian ini adalah:1) bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pihak X dan pihak BMT Y?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perkara wanprestasi dalam putusan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl?Penelitian ini mengangkat kompensasi kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/Pdt. G/2011/PA. Btl. dan Putusan Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. dengan peraturan terkait yaitu antara KUH Perdata dengan Hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa praktik akad Mudharabah antara X dan BMT Y. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/PDT. G/2011/PA. Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. sudah tepat.

---

One of the concept of sharia economic which begins to develop in Indonesia is Mudharabah agreement. It is a kind of business which has high risk (risky bussiness), an agreement between investor (shahibul maal) and management (mudharib) which has profit sharing concept, reconciled with nisbah agreed, but profit loss will be the investor responsible. In nowadays era, the concept of sharia economics has developed since Indonesia underwent economic crisis at the end of the 1990 the development was then followed by the emergence of innovative ideas in various economic activities. One of consepts offered by sharia economic principlas is profit loss sharing concept in froom of Mudharabah Paiment. What becomes the main concern of this research is the implementation of mudharabah agreement in relation to wanprestasi case happening between X and BMT Y. Other than that, this research also discusses the interrelation among Putusan Pengadilan Agama No.0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk., and other related laws such as KUH Perdata and Islamic Law. This research is carrying out by descriptive trought analysis technique using qualitative approach. In this research, the researcher analyses mudharabah practice between X and BMT Y. The researcher concludes that Putusan Pengadilan Agama No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk. issued on appeal level in solving wanprestasi case already conform with the regulation or precisely implemented"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah dalam transaksi Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermoto rpada PT Bank SYR Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlakudi Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank SYR Indonesia melakukan modifikasi pada skema pembiayaan murabahah, antara lain pembentukan kerjasama dengan perusahaan multifinance dan kepemilikan atas barang.

---

This study aimed to explain the application of murabaha financing for vehicle ownership financing transaction at PT Bank SYR Indonesia, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah contract and to analyze its compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102.

The result of this study indicates that the application of murabaha financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet categorized as perfect form of murabaha contract. This particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing scheme, including establishment of cooperation with multifinance companies and ownership of contracted goods."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang Sistem Informasi PSAK pada Bank X. Sistem Informasi PSAK pada Bank X merupakan sistem yang dibuat guna mendukung implementasi terhadap ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55. Sistem PSAK ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan data aset dan kewajiban keuangan yang dimiliki oleh Bank X sehingga laporan keuangan yang disajikan menjadi wajar dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah perhitungan amortisasi dan penurunan nilai terhadap produk-produk yang dimiliki oleh Bank X. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode FAST (Framework for the Application of System Techniques). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi terhadap sistem yang tengah berjalan, melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan adanya dukungan Sistem PSAK, membantu pihak manajemen Bank X dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengendalian secara lebih cepat serta perhitungan amortisasi dan penurunan nilai menjadi lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to analyze and design PSAK Information Systems in Bank X. PSAK Information Systems in Bank X is a system created to support the implementation of PSAK 50 and PSAK 55. The PSAK system is used to perform the calculation of assets and financial liabilities data held by Bank X in order that the financial statements to be qualified and provide useful information for the readers of the financial statements. The system was developed to simplify the calculation of amortization and impairment of products owned by Bank X. The analysis performed in this study was using the FAST (Framework for the Application of System Techniques). The method used to collect data was through observation of a running system, conduct interviews and literature study. Results obtained from this research were the support of PSAK system helped management of Bank X in decision-making, evaluation, quicker in control and also amortization and impairment calculations become more effective and efficient."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi PSAK 102 revisi 2013 pada produk Murabahah unit usaha syariah milik Lembaga Keuangan PT X. Signifikansi resiko kepemilikan persediaan mempengaruhi standar yang menjadi acuan dan dalam hal ini PT X akan mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

---

This study aims to understand PSAK 102 (r2013) implementation on sharia divisions murabaha product in PT X. The significance of inventory holding risk affects the the companys decision to determine applicable standard and in this case PSAK 50, 55, and 60 will be used in implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan PBI No.14/15/PBI/2012 terhadap tingkat manajemen laba pada perbankan publik di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah bank publik yang tercatat pada BEI antara tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan positif signifikan dari penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat manajemen laba berkurang setelah dikeluarkannya PBI No.14/15/PBI/2012. Ini menandakan bahwa penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) membutuhkan waktu adaptasi bagi perbankan dalam menerapkannya. Ketika sebuah regulasi baru telah dikeluarkan, perbankan dianggap telah menerapkan secara penuh menerapkan PSAK tersebut dan telah beradaptasi dengan standar tersebut sehingga tingkat manajemen laba berkurang pada tahun 2013.

---

The purpose of this research is to find whether the PSAK 50 and 55 (revised 2006) and The Regulation of Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 will affect Earning Management significantly in public banking. Sample of this research consist public bankings that are listed in BEI from 2009 untio 2013 The results showed a significant positive differences from the initial application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) in 2010 and 2011. The level of earnings management is reduced after the issuance of PBI No.14 / 15 / PBI / 2012 . This signifies that the application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) requires the adaptation time for banks to implement . When a new regulation has been issued, the bank is deemed to have fully adopted PSAK apply and have adapted to these standards so that the level of earnings management was reduced in 2013."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."