Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memunyai garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Karena terletak di daerah tropis, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) menjadikan pantai di Indonesia sangat strategis. Dengan jumlah 13.466 pulau yang ada di Indonesia, banyak diantaranya yang belum terkelola dengan baik terutama pulau kecil. Kondisi ini menjadikan sektor pariwisata pesisir pulau kecil menjadi potensi yang layak untuk dikembangkan di masa mendatang. Pulau Ayer adalah salah satu pulau wisata di kawasan Kepulauan Seribu yang memunyai daya tarik berupa bangunan cottage dengan gaya arsitektur yang unik. Hanya saja dalam perkembangannya, wisata pesisir pulau kecil ini menemui ancaman perubahan iklim yang tidak dapat menunggu. Untuk itu, Arsitek pun dituntut untuk lebih kreatif merancang model bangunan yang sesuai dalam mengantisipasi perubahan iklim.

---

Indonesia as the largest archipelagic country in the world has the second longest coastline after Canada. Being situated in the tropics, flanked by two continents (Asia and Australia) and two oceans (Indian and Pacific) made beach condition in Indonesia is very strategic. With a number of 13.446 islands in Indonesia, many of them are not well managed, especially small island. That was made a small island coastal tourism sector into a viable potential to be developed in the future. Ayer Island is one of the islands in the Thousand Islands region that has the appeal of cottage building with a unique architectural style. However, the development of small coastal island tourism meets the threat of climate change that can’t wait. To that end, Architect was required to be more creative designing appropriate building models in anticipation of climate change."

"Wilayah pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah salah satu pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan spatial modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan permukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga resiko kejadian bencana yang diakibatkan dampak perubahan iklim menjadi kecil.

---

Small island territories include areas that are vulnerable to the effects of climate change. The limited area of the small islands requires for integrated and sustainable management. Harapan Island and Kelapa Island are some of the vulnerable islands that susceptible to climate change. The problem in this research is the lack of spatial arrangement of small islands region based on climate change adaptation. The purpose of this study is to create a model of land use for spatial arrangement of small islands, especially the land area in terms of changes in land use. The methods used in this study are analysis of land use change, analysis of climate change impacts on social, economic, and environmental conditions, and predict future land use scenarios using spatial modelling. The results showed that with increasing population growth, rising sea levels, rising temperatures and salinity, and erratic rainfall patterns, land requirements for settlements increased. The conclusion of this study is the additional area in Harapan island and Kelapa island should restrict, so the mitigation and adaptation due to the impact of climate change can be done well and the risk of disasters becomes small. "

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Pariwisata telah menjadi sektor andalan sumber devisa, termasuk di Indonesia. Salah satu tujuan wisata wisatawan mancanegara ialah Pulau Jawa bagian tengah. Kondisi iklim mempengaruhi kenyamanan yang dirasakan wisatawan saat melakukan wisata. Cara untuk mengetahui tingkat kenyamanan iklim yang berkaitan dengan wisata dikenal dengan Tourism Climate Index (TCI). Studi mengenai TCI di Indonesia belum ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan iklim daerah tujuan wisata di Pulau Jawa bagian tengah dan mengetahui kaitannya dengan jumlah kunjungan daerah tujuan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan iklim daerah tujuan wisata di Pulau Jawa bagian tengah tidak ada yang termasuk kategori ideal. Nilai TCI tidak memiliki kaitan dengan jumlah pengunjung yang datang.

---

Tourism has become one of the sectors which are the mainstay source of foreign exchange in Indonesia. One of the region which become a tourist destination for foreign tourists is the central part of Java Island. Climatic conditions affect the tourists' comfortability while doing the tourism activity. Way to determine the level of comfort associated with tourism activities are known to the Tourism Climate Index (TCI). In Indonesia, the study of the TCI has not been found.

This research aims to determine the level of climate comfort tourist destinations in the central part of Java based on the value of TCI and knowing the relation between TCI value with the number of visits a tourist destination. The results showed that the comfort level for tourism’s climate in the central part of Java Island have no ideal category. There was no significant association between TCI value and the number of visitors who come to the tourist destination."

"Pulau Bali menjadi destinasi utama wisata di Indonesia dan wisata pantai menjadi sektor utama. Fenomena perubahan iklim di Pulau Bali, dapat menggangu keberlanjutan wisata pantai di Pulau Bali. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna mengetahui tingkat sensitivitas wisata pantai terhadap perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah modifikasi perhitungan Indeks Sensitivitas Pantai Goodhue dan diskoring dengan tren frekuensi gelombang tinggi serta jumlah hari hujan pada 24 segmen pantai yang ada di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Hasil studi menunjukan bahwa, wisata pantai di Bali semakin aman untuk dilakukan aktivitas di lautan seperti aktivitas berenang, karena frekuensi gelombang tinggi cenderung menurun. Sensitivitas wisata pantai dari yang baik adalah Pantai Selatan, Pantai Timur dan Pantai Barat.

---

Bali island is major destination in Indonesia and beach tourism becomes the main sector. The phenomenon of climate change in Bali, can interfere sustainability of tourism in Bali. Therefore, there should be a study to determine the sensitivity extent of beach tourism toward climate change. The method is a modification of Coastal Sensitivity Index Goodhue and have scoring with trend of high wave frequency and trend from number of rainy days in the 24 segments of the beach in Tabanan, Badung and Denpasar. The study results showed that tourism in Bali is getting safer to perform activities in the oceans such as swimming, because highfrequency waves tend to decline. Sensitivity of beach tourism in South Beach of Bali lower than East and West Beach. Sensitivity of beach tourism in East Beach of Bali is better than the West Beach."

"Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

---

The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands."

"Provinsi Bali merupakan provinsi dengan kegiatan ekonomi utamanya adalah sektor pariwisata. Keindahan alam Provinsi Bali, khususnya Pulau Bali memiliki daya saing pariwisata yang semakin unggul, yaitu menempati peringkat 32 dari 140 negara. Keberlanjutan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim. Penelitian ini mencoba menganalisis pola tingkat kenyamanan iklim tahun 2010 hingga 2020 berdasarkan Tourism Climate Index (TCI), kemudian hasil analisis tersebut dijadikan sebagai bahan untuk melakukan prediksi nilai TCI hingga 15 Februari 2023. Hasil analisis pola tingkat kenyamanan iklim coba di asosiasikan dengan review wisatawan pada platform Tripadvisor.com. Hasil pemodelan nilai TCI digunakan untuk mengetahui besar akurasi model sehingga dapat berguna bagi sektor pariwisata. Analisis spasial dilakukan dengan metode interpolasi CoKriging berdasarkan data stasiun observasi BMKG dengan mempertimbangkan variabilitas ketinggian wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pola dry peak season pada 20 obyek wisata Pulau Bali, dimana iklim ternyaman terjadi pada saat puncak musim panas (Agustus). Hasil prediksi menunjukkan hasil yang cukup baik dengan tingkat toleransi kesalahan maksimal 9, sehingga dapat dijadikkan sebagai teknologi alternatif untuk prediksi tingkat kenyamanan iklim di masa mendatang.

---

Bali Province is a region whose primary economic activity is centered around the tourism sector. The natural beauty of Bali Province, especially the island of Bali itself, has significantly enhanced its tourism competitiveness, ranking 32nd out of 140 countries. The sustainability of the tourism sector is strongly influenced by weather and climate conditions. This research aims to analyze the pattern of climate comfort levels from 2010 to 2020, based on the Tourism Climate Index (TCI). The results of this analysis are then utilized to predict the TCI value until February 15, 2023. Furthermore, the analysis of climate comfort levels is correlated with tourist reviews on the Tripadvisor.com platform. To model the TCI value, the accuracy of the model is determined, making it valuable for the tourism sector. Spatial analysis was conducted using the CoKriging interpolation method, utilizing BMKG observation station data, and accounting for the variability of the area's altitude. The results revealed a peak season pattern with dry conditions across 20 tourism sites on the island of Bali, with the most comfortable climate occurring during the peak of summer (August). The prediction results demonstrate satisfactory accuracy with a maximum error tolerance level of 9, making it a reliable technology for predicting future climate comfort levels."

"Status konservasi komodo yang berubah menjadi endangered akibat perubahan iklim menyebabkan perlunya pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk konservasi komodo di Pulau Komodo. Bentuk konservasi ditentukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan konservasi komodo supaya strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat dapat diimplementasikan. Kewenangan konservasi komodo berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pelaksanaannya sendiri melibatkan pihak-pihak lain termasuk lembaga negara dan keterlibatan pihakpihak di luar pemerintahan. Sementara itu, kebijakan konservasi di Indonesia terpusat pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Namun, kebijakan tersebut tidak mengakomodir dampak dari perubahan iklim sehingga sulit untuk mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kawasan lindung. Untuk menghadapi perubahan iklim, kebijakan yang ideal di Pulau Komodo adalah dengan memanfaatkan ekosistem mangrove. Kewenangan utama penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim seharusnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah yang berwenang di wilayah implementasi aksi adaptasi perubahan iklim dan kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pelestarian alam, yaitu Pulau Komodo sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo.

---

The conservation status of the komodo dragon, which has become endangered due to climate change, has led to the need to implement climate change adaptation actions as a form of komodo dragon conservation on Komodo Island. The form of conservation is determined based on the authority and policy of Komodo dragon conservation, so that appropriate climate change adaptation strategies can be implemented. The authority for the conservation of komodo dragon rests with the Ministry of Environment and Forestry based on the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, the implementation itself involves other parties including state institutions and the involvement of parties outside the government. Meanwhile, the conservation policy in Indonesia is in the Law on Conservation of Biological Natural Resources. However, the policy does not accommodate the impacts of climate change, making it difficult to implement climate change adaptation actions into protected areas. To deal with climate change, the ideal policy on Komodo Island is to utilize the mangrove ecosystem. The main authority for preparing climate change adaptation actions should be given to the Provincial Government of East Nusa Tenggara. This is due to the role of the Provincial Government of East Nusa Tenggara as the government agency in charge in the area of implementing climate change adaptation actions and its authority to carry out the management of nature conservation areas, namely Komodo Island as part of the Komodo National Park."