Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006). Pengujian dilakukan menggunakan analisa regresi, dengan menggunakan sampel 104 perusahaan non keuangan pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya transaksi multinasional yang berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan instrumen keuangan. Ukuran perusahaan, kualitas auditor, tingkat hutang, kepemilikan keluarga dan efektifitas dewan komisaris tidak terbukti mempengaruhi tingkat pengungkapan instrumen keuangan.

---

The purpose of this study is to examine the factors that affect the level of disclosure of financial instruments based on PSAK 50 (Revised 2006). This research using regression analysis on 104 sample of non financial companies in 2011.

The result of this study showed that only multinational transactions have an negatively affect the level of disclosure of financial instruments. Size of the company, quality of auditor, leverage, family ownership and the effectivity of the board of commissioners was not shown to affect the level of disclosure of financial instruments."

"Penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran laporan keuangan, salah satunya adalah mengenai perhitungan penurunan nilai piutang. Laporan magang ini membahas penurunan nilai piutang pada sebuah perusahaan manufaktur industri kabel, yaitu PT VE Tbk berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006). Auditor melakukan prosedur audit piutang dan menilai penurunan nilai piutang secara individual dan kolektif.Hasil audit adalah PT VE Tbk menilai penurunan nilai piutang secara individual dan kolektif. PT VE Tbk tidak membentuk akun penyisihan kerugian penurunan nilai untuk penurunan nilai piutang secara kolektif karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat tertagih.

---

The implementation of PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006) is currently providing a significant impact on the disclosure and presentation as well as recognition and measurement of financial statements, one of which is on the calculation impairment of receivables. This internship report discusses about impairment of receivables at a cable industry manufacturing company, namely PT VE Tbk based on PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006). Auditors perform audit procedures receivables and assess it for impairment of receivables individually and collectively.

Audit results are PT VE Tbk assess impairment of receivables individually and collectively. PT VE Tbk did not provide allowance for impairment loss on receivables for impairment collectively due to management believes that all receivables are collectible."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015, dampak bagi perusahaan yang menerapkan standar tersebut, dan bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi terkait penerapan dan dampak dari PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015. Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia dengan melakukan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim dipengaruhi oleh faktor kapitalisasi pasar, jumlah karyawan, dan auditor. Penelitian ini juga memberikan hasil dimana pengungkapan penerapan dan dampak dari sebagian besar perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015 sudah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam PSAK 24 Revisi 2013.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence about factors that influence the company`s decision to implement PSAK 24 Revisi 2013 in an interim financial report of 2015, the effects for company that implement these standard, and how company disclose information related to the implementation and efect of PSAK 24 Revisi 2013 in the interim financial report of 2015. This research included companies listed in Indonesia stock exchange by using logistic regression analysis.

The result of this research indicate that implementation of PSAK 24 Revisi 2013 in interim financial report influenced by market capitalization, number of employee, and auditor. This research also provides results in which disclosure of the implementation and effect of most companies have been appliying PSAK 24 Revisi 2013 in financial interim report of 2015 has been done in accordance with the rules ini PSAK 24 Revisi 2013."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap perilaku perataan laba di Industri perbankan Indonesia melalui penyisihan kerugian kredit. Untuk itu penelitian ini menggunakan laporan keuangan bank periode sebelum dan setelah penerapan untuk melihat dampak dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi berganda dengan jumlah sampel sebanyak 118 perusahaan perbankan yang terdaftar dan tidak terdaftar di Indonesia. Hasil pengujian menunjukan bahwa kegiatan manajemen laba khususnya perataan laba di industri perbankan mengalami penurunan yang signifikan setelah penerapam PSAK 50/55 (revisi 2006). Hal ini sesuai dengan tujuan adanya adopsi IFRS yaitu untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi auditor spesialis industri untuk menguji peranan auditor terhadap dampak dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Hasil pengujian menunjukan bahwa auditor spesialis industri tidak terbukti memperkuat penurunan level manajemen laba khususnya income smoothing di industri perbankan.

---

This paper aims to test the impact of the implementation of SFAS 50/55 (revised 2006) against the behavior of income smoothing in the banking industry through loan loss provision. This study used the bank statement prior and post period of adoption to see the impact of the implementation of PSAK 50/55 (revision 2006), with the number of samples of 118.

The test results showed that profits of management activities in particular smoothing profits in the banking industry experienced a significant decrease after the implementation of PSAK 50/55 (revision 2006). This is consistent with the purpose of the adoption of IFRS, i.e. to increase the transparency of financial statements.

The study also uses the variable industry specialist auditor moderation to test the role of the auditor to the impacts of the implementation of PSAK 50/55 (revision 2006).

Testing the result showed that the auditors specialist industry not proved strengthen decline level management profit especially income smoothing in banking industries."

"Studi dilakukan dengan latar belakang dikeluarkannya peraturan baru yang mengatur masalah pengungkapan instrumen keuangan secara lebih mendetil yaitu PSAK 60. Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu membuktikan secara empiris perbedaan tingkat pengungkapan instrumen keuangan pada periode sebelum dan setelah penerapan PSAK 60 serta bagaimana tingkat pengungkapan instrumen keuangan mempengaruhi tingkat asimetri informasi yang diukur menggunakan tiga pengukuran yaitu bid-ask spread, volatilitas harga saham, dan volume perdagangan saham.Penelitian ini secara empiris membuktikan adanya peningkatan dalam tingkat pengungkapan instrumen keuangan pada periode setelah penerapan PSAK 60. Selain itu penelitian ini juga memperlihatkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pengungkapan instrumen keuangan dengan bid-ask spread dan hubungan positif yang signifikan dengan volume perdagangan saham. Sementara untuk pengukuran terakhir yaitu volatilitas harga saham tidak ditemukan hubungan yang signifikan.

---

The background of this study was the issuance of a new regulation that regulates the disclosure of financial instruments in more detail, which is SFAS 60. This research is focused on two things which are empirically proving the difference in the level of financial instruments disclosure on the period before and after implementation of PSAK 60 and how the financial instruments disclosure level affect the level of information asymmetry which is measured by three measures which are bid-ask spread, share price volatility, and trading volume.This research find there is an increase in financial instruments disclosure level on the period after implementation of PSAK 60. This research also finds a significant negative association between financial instruments disclosure level and bid-ask spread and a significant positive association with trading volume. As for the last measure, which is share price volatility, there is no significant association."

"Pengujian ini meneliti pengaruh faktor proprietary cost, agency cost, external financing, inherent variability, dan penerapan PSAK No.5 (Revisi 2009) terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada 78 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2011. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proprietary cost yang diproksikan dengan profitabilitas abnormal berpengaruh negatif, jumlah pesaing berpengaruh positif,agency cost yang diwakili oleh free cash flow berpengaruh positif dan akrual diskresioner berpengaruh negatif terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen. Sedangkan indeks Herfindahl, profitabilitas, external financing, inherent variability, dan PSAK No.5 (Revisi 2009) ditemukan tidak mempengaruhi pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen.

---

This study investigates the effect of proprietary cost, agency cost, external financing, inherent variability, and the implementation of PSAK No.5 (revised 2009) on disclosure of segment earnings growth rate of 78 manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange for years 2010-2011. This study find that proprietary cost proxied by abnormal profitability has negative effect, the number of competitors has positive effect, agency cost proxied by free cash flow has positive effect and accrual discretionary has negative effect. Meanwhile Herfindahl index, firm profitability, external financing, inherent variability, and PSAK No.5 (revised 2009) do not affecting the disclosure of cross-segment earnings growth rate."

"Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Pusat melalui berbagai Program telah mengalokasikan berbagai dana bantuan yang dikemas ke dalam Bantuan Sektoral maupun Bantuan Inpres, yang salah satunya berbentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II). Penyaluran dana Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat II diberikan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 25% dari sisa bantuan, triwulan III sebesar 25%, dan triwulan IV sisanya sebesar 25%. Dalam implementasinya, dana bantuan tersebut harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 75%, dan pada triwulan IV sebesar 100%. Data yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam 5 (lima) tahun anggaran yang lalu yaitu 1991/1992 - 1995/1996 menunjukkan, bahwa realisasi daya serap keuangan tidak sesuai target. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui lambannya daya serap keuangan Program Bantuan Inpres Dati II dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu koordinasi, desentralisasi, dan mutulkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalamnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisa dilakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan (data sekunder) dan mengkaji informasi yang terjaring melalui wawancara yang sangat mendalam dan tidak terstruktur dengan para pejabat yang terlibat langsung sebagai key informan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah."

"Kebijaksanaan pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintah. Salah satu komponen penerimaan dalam negeri adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peranan PNBP semakin dirasakan penting di dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, karena sebagai akibat tuntutan dari pengaruh globalisasi di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga mengharuskan aparatur pemerintah menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bervariasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud diperlukan birokrasi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya. Sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaan Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tersebut, melalui penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijaksanaan unit swadana dengan studi kasus pada PPPTMGB Lemigas. Berdasarkan pada hasil pembahasan yang menggunakan analisa statistik dan analisa deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa variabel kemampuan personel, motivasi profesional, insentip, masa kerja, budaya kerja, struktur organisasi dan kebijaksanaan pemerintah secara bersamaan mempengaruhi tingkat implementasi kebijaksanaan unit swadana di PPPTMGB Lemigas. Besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap implementasi kebijaksanaan unit swadana ditunjukkan dengan parameter determinannya sebesar 97% dan hanya 3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pembahasan hasil penelitian."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi Pengukuran efisiensi investasi mengacu kepada model pengukuran yang digunakan Biddle et al 2009 sedangkan kualitas laporan keuangan diukur menggunakan perhitungan discretionary accrual yang digunakan Kothari et al 2005 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi multinomial logistik dengan total 301 observasi firm year dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 2010. Hasil penelitian menunjukkan discretionary accrual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap underinvestment namun tidak berpengaruh terhadap overinvestment Perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang tinggi diproksikan dengan rendahnya nilai discretionary accrual lebih kecil kemungkinan mengalami underinvestment Kualitas laporan keuangan yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

---

The objective of this research is to analize the effect of financial reporting quality on investment efficiency The measurement of investment efficiency follows to Biddle et al 2009 model Financial reporting quality measured by estimation of discretionary accruals from Kothari et al 2005 model The examination of hypotesis testing is carried out by using statistical multinomial logistic regression with 301 observation firm year of non financial company listed in Bursa Efek Indonesia during the year 2009 2010. The result indicate that discretionary accrual has positive significant effect on underinvestment but doesn rsquo t have effect on overinvestment Firm with higher financial reporting quality proxied by lower discretionary accrual will be less likely to experience underinvestment The higher financial reporting quality could reduce information asimetry between shareholders and managers."