Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan manfaat pelaporan program purnakarya.

---

This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC in investing pension funds. In such transactions using the PT Pension Fund ABC wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract. This study will compare the MUI fatwa DSN and mudaraba contract with waklah bil ujrah contract by PT Pension Fund ABC. Not only that this study also compared the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC of accounting under SFAS 18 pension funds.

Results of this study showed that most of the contract made by the PT Pension Fund in accordance with the ABC already DSN MUI fatwa on mudaraba and wakalah bil ujrah contract, although there are some things that are not done by the PT Pension Fund ABC. Not only that the results of this study also showed that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC largely in accordance with SFAS No. 18 regarding accounting and reporting benefits Retirement program."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah.

---

This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation.

Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.

---

This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."

"ABSTRAKPerkembangan akuntansi yang penting di Indonesia adalah konvergensi standar akuntansi untuk mengikuti International Financial Reporting Standards. Salah satu hasil dari konvergensi tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis. Dengan semakin kompleksnya bentuk kombinasi bisnis yang dilakukan entitas maka penerapan dari PSAK ini, yang mengadopsi principal-based approach, akan membutuhkan penerapan judgment yang semakin menantang. Dengan mengambil kasus pada transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh PT ABC, terlihat alternatif penerapan dari prinsip-prinsip akuntansi kombinasi bisnis dan bagaimana satu informasi yang berbeda dapat menghasilkan keputusan akan perlakuan akuntansi yang berbeda, yang selanjutnya menghasilkan informasi keuangan yang berbeda. Studi kasus ini merupakan contoh bahwa pemahaman akan prinsip-prinsip akuntansi kombinasi bisnis adalah penting untuk memastikan penerapan yang sesuai dan hasil informasi keuangan yang tepat bagi pembaca laporan keuangan.

---

ABSTRACTSignificant accounting development in Indonesia is the covergency of indonesian accounting standard to International Financial Reporting Standards (”IFRS”). One of the output was Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 22 (2010 Revision), Business Combinations. However, with the complexity of the way the companies conduct its business combinations had create a more challenging application of the related PSAK, as it placed highly on principal-based approach and require subtle judgement. Through case of business combinations transaction entered by PT ABC, it will show possibility of different alternatives of the implementation of accounting principle of business combinations and how certain information could effected the decision regarding the accounting treatment, which will further showed how different accounting treatment could create difference financial information. This case study is an example that a good understanding upon the accounting principles of business combinations is important to ensure proper implementation and fair financial information to be used by the financial statements readers."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan penjadualan ulang piutang murabahah bermasalah pada PT Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaian penerapannya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu PT Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penjadualan ulang piutang murabahah bermasalah yang ada pada PT Bank XYZ masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK 102.

---

This study aims to explain implementation of restructuring default murabahah financing at PT Bank XYZ. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI and Financial Accounting Standard 102. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of restructuring default murabahah financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well."

"ABSTRAKPemerintah dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun telah memberikan kesempatan bagi Bank ataupun Perusahaan Asuransi Jiwa mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyelenggarakan program pensiun kepada masyarakat luas. Kebijakan merupakan usaha Pemerintah untuk memelihara kesinambungan pendapatan karyawan perusahaan dan pekerja mandiri pada saat memasuki usia pensiun (retirement benefit).Sebagai implementasinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang disingkat DPLK BNI, berdasarkan keputusan Direksi Bank BNI Nomor KP/137/DIR/R tanggal 09 Juni 1993, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor KEP13011KM.1711993 tanggal 28 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 4 Maret 1994, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun bagi karyawan Bank BNI.Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesempatan dalam penyerapan pasar oleh Bank BNI dalam memasarkan program pensiun DPLK BNI, dengan menggunakan Analisis SWOT, dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan peluang pasar yang ada dan mengantisipasi pensaingan yang semakin meningkat.DPLK BNI mempunyai banyak peluang untuk memasuki pasar. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata perusahaan di Indonesia per tahun untuk periode Tahun 1991-1997 sebesar 3,01 persen atau 4.357 perusahaan, dengan rata-rata penyerapan jumlah tenaga kerja WNI per tahun sebanyak 454.712 tenaga kerja atau 6,99 persen.Target pasar program pensiun adalah masyarakat pekerja secara keseluruhan, maka untuk menggarap peluang dan dalam rangka mensosialisasikan program pensiun kepada masyarakat, perlu dilakukan promosi lewat media massa antara lain televisi, disamping memanfaatkan secara optimal pendayagunaan jaringan Kantor Cabang Bank BNI yang ada diseluruh Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."

"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

---

This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

]"

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."