Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 180723 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rian Rosita Luthfi
"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009
The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S52733
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi, Dwi
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Sion
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.
The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zsoraya Kharina Diamantina
"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap menggunakan pendekatan Life Cycle Asset Management Model LCAM yang terdiri perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Siklus tersebut memberikan pedoman pengelolaan aset sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal highest and best use . Tujuan dari LCAM juga digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Kehutanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LCAM belum sepenuhnya diterapkan di Kementerian Kehutanan. Pada penerapan LCAM di Kementerian Kehutanan terdapat perencanaan pengelolaan aset yang kurang matang serta sumber daya manusia yang kurang dalam memahami pengelolaan aset.

This research aims to analyze implementation of fixed assets management using Life Cycle Asset Management Model LCAM approach which are consist of planning, acquisition, operation, and disposal. This cycle is guidance for an excellent assets management and utilization. The LCAM is also used to improve quality of the Government owned Assets Report. This research uses qualitative approach in the Ministry of Forestry. The result of this research shows that LCAM at Ministry of Forestry is not completely used due to several weakness such as improper planning and human resource lack of knowledge asset management. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferawati
"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Fatrani Aisyah
"Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan andal. Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Buru dan bertujuan menggambarkan proses penatausahaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buru, mengidentifikasi kendala yang ditemui, dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat perbedaan proses pelaporan dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Fixed asset management is one of the important parts in preparing accurate and reliable regional financial statements. This thesis focuses on analyzing the management of fixed asset at the Government of Buru Regency and aims to explain the process of asset management that is currently run by the Buru Regency, identify the problems that are met during the process, and provide recommendations regarding the management. This research uses qualitative method and gathers the data through interviews, observation and related literatures. Result shows that the processes of administration, inventory, and reporting have generally been done according to the regulation but there are few differences and some problems have occurred in the fixed asset management process."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Prawesti
"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.
Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44913
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puteri Siri Indah
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian intern terkait temuan BPK pada pengelolaan aset tetap pada Satker Sestama BPS. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari wawancara, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini yaitu cukup baiknya pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern. Pada lingkungan pengendalian adanya kebijakan penandatangan pakta integritas, pada penilaian risiko perlu adanya identifikasi risiko pada bagian pengelolaan aset, pada aktivitas pengendalian perlu adanya revisi Standar Operasional Prosedur terbaru mengenai pengelolaan BMN, pada informasi dan komunikasi perlu adanya sistem perlindungan pelapor pada whistleblowing system dan pada unsur pemantauan sudah berjalan dengan baik.

This research aims to analyze the implementation of internal control that related to the BPK 39 s findings in the fixed asset management at BPS sestama working group. This research uses qualitative research method. The data be are collected through interview, and literature study. The research result indicaymtes that the elements of the internal control are performing well. The control environment is the implementation pact of integrity policy. The implication in risk assessment is that asset management department must create arrange risk identification. Implication in control activity is the need for revison in SOP that related to asset management. Research implication in information and communication is the need of protection system for whistleblower on whistleblowing system, and in monitoring component is already been undertaken in an appropriate manner.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angela Shinta Puspitasari
"ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan proses inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan teori pengendalian internal dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan inventarisasi bagi pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi saat pelaksanaan magang di PT Medina Multi Mitra. Prinsip lingkungan pengendalian yang kurang efektif adalah prinsip integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, dan akuntabilitas individual, sedangkan prinsip kegiatan pengendalian yang kurang efektif adalah prinsip kebijakan dan prosedur serta mitigasi risiko. Rekomendasi atas permasalahan proses inventarisasi yakni adanya tahap persiapan inventarisasi, identifikasi, dan koreksi setelah inventarisasi yang dilakukan pada tingkat kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang.

ABSTRACT
This internship report attempted to analyze the problems in the inventarization process of public asset based on internal control theory, and provide recommendations on the implementation of inventarization. This report is using qualitative approach by observation during internship at PT Medina Multi Mitra. The less effective control environment principles are integrity and ethics, commitment to competence, and individual accountability principle, while the less effective control activity principles are policy and procedure principle and risk mitigation principle. The recommendations of the inventarization process problems are in the preparation of inventarization stage, identification stage, and correction after the inventory stage conducted on the authorized goods user, the goods user, and the goods manager. "
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Heristika Nirwani
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal.

This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>