Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang pengumpulandatanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapanarasumber yang berkompetensi. Mengingat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP,terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, artinya Upayahukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah sebagaiterobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran. Demikeadilan dan kepastian hukum, putusan hakim harus dapat dikoreksi untukdiperbaiki atau dibatalkan apabila dalam putusannya terdapat kekeliruan ataukekhilafan hakim. Hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi suatu putusanhakim apabila ada kekhilafan atau kekeliruan melalui upaya hukumnya. KUHAPtelah menetapkan larangan berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukanupaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jaksa Penuntut Umum mengajukanupaya hukum terhadap putusan bebas, berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butirke-19 lampiran keputusan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa “terhadapputusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapatdimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam praktekperadilan pidana, dikenal adanya Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas TidakMurni. Dalam hal kasasi terhadap putusan bebas, dalam memori kasasinya,Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni dengan menjelaskanalasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murnidari suatu putusan bebas tersebut yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1)KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilantelah melampaui batas wewenangnya. Terdapat korelasi antara pembuktian bebastidak murni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan pertimbangan hukumHakim kasasi yang menerima kasasi Penuntut Umum, karena yang berwenangmenilai putusan bebas murni atau bebas tidak murni adalah Mahkamah Agungsebagai pengadilan tertinggi (judex juris).

---

ABSTRACTThis Study uses normative legal research, which collecting of data is by libraryresearch and interview with several competent resource persons. Considering thatdraft Article 244 of Criminal Code Procedures (KUHAP), the Acquittal is unableto be filed for legal effort of cassation, this means Legal Effort of Cassation ByPublic Prosecutor Towards Acquittal is as legal penetration in the effort to have ajustice and truth. In the name of justice and legal certainty, the decision of judgeshall be able to correct for improvement or cancellation in case in its decisioncontains error or mistake of the judge. The law provides facility to correct adecision of the judge in case it has error or mistake through its legal effort.KUHAP has stipulated a prohibition related to the authority to submit the LegalEffort of Cassation By Public Prosecutor Towards Free Verdict. Public Prosecutorsubmits the legal effort towards free verdict, based on the Decree of the Ministerof Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dated the 10th of December1983 regarding Supplement to Implementing Guidance of KUHAP (TPPKUHAP), in point 19 of the attachment of its decree that principally states that“toward Acquittal is unable to request an appeal, but based on the situation andcondition, in the name of law, justice and truth, the acquittal can be requested forcassation”. This matter will be based on the jurisprudence. In the criminaljudicature practices, it is known Absolute Acquittal and Non-absolute FreeVerdict. N the case of cassation towards free verdict, in memory of its cassation,the Public Prosecutor shall be able to prove that the decision punished by theDistrict Court is non-absolute acquittal by mentioning the reasons as theconsideration basis, in which the nature of non-absolute of a acquittal referring tothe provision in Article 253 paragraph (1) KUHAP namely is it correct the lawand regulation is not applied or improperly applied, is it correct the way to trial isnot carried out in accordance with the provision of the Law and is it correct thecourt has over authority limit. There is correlation between proof of non-absolutefree by Public Prosecutor towards acquittal by legal consideration of CassationJudge who receive the cassation of Public Prosecutor, because the competentauthority to decide the absolute acquittal or non-absolute acquittal in the SupremeCourt as the highest court (judex juris)."

"Praperadilan merupakan suatu kewenangan dari PengadilanNegeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokokperkara) tentang keabsyahan penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan gantikerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidakdilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri. KUHAP tidak mengatursecara tegas mengenai adanya kemungkinan upaya hukum kasasiterhadap putusan praperadilan. Namun sejak berlakunya UU No. 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung di dalam Pasal 45A disebutkanbahwa putusan praperadilan merupakan perkara yang dikecualikandari perkara-perkara yang dapat diajukan kasasi. Adapunpermasalahan mulai timbul, manakala Hakim praperadilan memberiputusan melebihi batas wewenangnya atau Hakim salah dalammenerapkan hukum. Hal inilah yang terjadi dalam perkarapraperadilan PT. Newmont Minahasa Raya (yang terjadi setelah UUNo. 5 Tahun 2004 berlaku) dan perkara Ginanjar kartasasmita(yang terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 2004 berlaku) sebagaiperbandingan. Kemudian timbul permasalahan dapatkah diajukankasasi terhadap putusan praperadilan tersebut. TernyataMahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yangdiajukan, dengan alasan bahwa sebagai Pengadilan NegaraTertinggi MA wajib memeriksa dan memutus permohonan kasasiyang diajukan terhadap putusan pengadilan yang berada dibawahnya yang nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum atauHakim melebihi batas wewenangnya. Dengan demikian dapatdikatakan bahwa dalam praktik peradilan, masih dimungkinkanupaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, namunsifatnya kasuistis, yaitu apabila putusan praperadilan melebihibatas wewenang atau salah dalam menerapkan hukum. Skripsi iniakan mengulas mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusanpraperadilan, baik menurut teori maupun penerapannya dalampraktik peradilan di Indonesia, serta hendak menganalisisputusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pid/2005 tanggal 15 Maret2005 (kasus praperadilan PT. NMR) dan putusan Mahkamah Agung RINo. 35 K/Pid/2002 Tanggal 6 Maret 2002 (kasus praperadilanGinanjar)."

"Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung beberapa asas didalamnya, Salah satunya adalah asas diferensiasi fungsional. Asas ini berarti penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakan suatu asas 'penjernihan' (clarification) dan ?modifikasi? (modification) fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum. Asas diferensiasi fungsional mulanya bertujuan untuk dipergunakan sebagai sarana koordinasi horizontal dan saling checking antara penegak hukum, terutama antara polisi selaku penyidik dengan jaksa selaku penuntut umum. Berdasarkan pasal 1 butir 1 dan 4 jo pasal 1 butir 6 huruf a jo pasal 13 KUHAP, maka jelas terlihat penjernihan dan pembagian secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Walaupun asas diferensiasi fungsional ditekankan antara polisi dengan jaksa, namun berpengaruh terhadap semua sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Bagi Polri hal itu berakibat menumpuknya penanganan laporan dan pengaduan yang harus ditindaklanjuti yang pada akhirnya menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, seperti lambatnya pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan bolak baliknya berkas perkara. Bagi jaksa asas diferensiasi fungsional telah menjadikan spektrum dan cara pandang jaksa dalam memberantas kejahatan menjadi sempit. Hal ini karena jaksa tidak terlibat secara langsung dalam proses penyidikan. Sedangkan pada proses persidangan di pengadilan, hanya tidak lebih dari mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenaran isi Berita Acara pemeriksaan yang sebenarnya tidak mengikat. Sedangkan bagi tersangka dan pelapor / pengadu asas diferensiasi fungsional, telah merugikan hak-haknya karena perkaranya tidak dapat diproses berdasarkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Pada akhirnya asas diferensiasi fungsional menjadi salah satu penyebab over capacity pada lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini tidak dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana mestinya, bahkan dapat menjadi school of crime yang melahirkan residivis baru. Berdasarkan hal itu asas diferensiasi fungsional dirasa tidak dapat menciptakan keterpaduan antara penyidik dengan penuntut umum. Oleh karena itu perubahan KUHAP merupakan sesuatu yang urgent dan harus segera dilaksanakan.

---

Act No. 8 of 1981 on Procedure of Criminal Law (Criminal Procedure Code) contains some of the principles therein. The one of them is functional differentiation principle. The functional differentiation principle means the affirmation of the division of duties and authority between the law enforcement officers in institutional. The criminal procedure code put a principle of "purification" (clarification) and ?modification? functions and powers among law enforcement officers. The functional differentiation principle originally intended to be used as a means of horizontal coordination and mutual checking between law enforcement agencies, especially between polices as investigator and prosecutors as public prosecutor. Based on criminal procedure code article 1, point 1 and 4 jo article 1 point 6 letter a jo article 13, it is clearly seen purification and distribution between the functions and powers of the police as investigators and prosecutors as a public prosecutor and executor of verdict. Although the principle of functional differentiation stressed in between the investigators and the public prosecutor, but it influent all the sub systems in criminal justice system. For the police, it resulted in deposition of handling reports and complaints that should be followed up, in the end it can be implementation tasks which is not fulfilled maximal, such as the slow delivery of the notice of investigation letter and back and forth the docket. For prosecutors, principle of functional differentiation has made spectrum and perspective in combating crimes prosecutor becomes narrower. This is because prosecutors are not directly involved in investigation process. The trial process in court is nothing more than confirmation and verifying the correctness of the content of the examination dossier which is not binding. At the same time, for the suspect and the complainant, the functional differentiation principle has been detrimental to their rights because the case can't be processed with fast, simple and low cost trial. In the end the principle of functional differentiation be one cause of over capacity in the penitentiary. This institution can not conduct training of prisoners, even can be a school crime that spawned a new recidivist. Based on this principle of functional differentiation deemed not to create integration between law enforcement agencies, especially the investigators with the prosecutors. Therefore, conversion of the criminal procedure code is urgent and should be implemented immediately."