Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan konsumen kartu kredit di Indonesia? Kedua, bagaimana perjanjian kartu kredit antara bank dan nasabah kartu kredit serta perjanjian kerjasama antara bank dan merchant? Dan ketiga, bagaimana akibat hukum atas pembebanan biaya tambahan di dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Bearnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan perlindungan konsumen kartu kredit di Indonesia, menganalisis secara hukum mengenai perjanjian kartu kredit antara bank dan nasabah, serta perjanjian kerjasama antara bank dan merchant, dan menganalisis akibat hukum atas pengenaan Merchant Discount Rate (MDR) oleh merchant kepada konsumen dan bea materai di dalam laporan tagihan kartu kredit. Peraturan mengenai kartu kredit di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2002 dan Surat Edara Bank Indonesia No. 14/17/DASP. Pejanjian kartu kredit antara bank dengan nasabah adalah dengan penandatanganan formulir permohonan penerbitan kartu kredit yang berlaku sebagai perjanjian, sama halnya dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan merchant. Kedua perjanjian tersebut menetapkan kausula baku dalam is masingmasing perjanjian tersebut. Di dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit, terdapat pembebanan biaya tambahan yang terdiri atas MDR dan Biaya Materai. Pembebanan MDR sebenarnya dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 PAsal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa pembebanan MDR merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh merchant dan termasuk ke dalam tindakan yang merugikan untuk konsumen. Sedangkan pembebanan bea materai, memang menjadi tanggung jawab konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 PAsal 1 huruf a, yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya.

---

The content of thesis discusses three main issues. First, how is the regulation of credit card consumer protection in Indonesia? Second, how is the credit card agreement between bank and customers as well as the agreement between bank and merchant? And third, how does the legal effect of the imposition of additional costs on the transaction by using credit card based on Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012, 1985 Act Enactment No. 13 on Stamp Duty, and Government Regulation No. 24 year 2000 regarding changes of Stamp Duty Tariff and the limit price of Nominal subjected Stamp Duty? The study was conducted with normative juridical method, the purpose of this research is to provide knowledge about the credit card consumer protection laws in Indonesia, and analyze the credit card agreement between bank and customer from legal perspective, as well as the agreement between bank and merchant, and analyze the legal consequences of the imposition of Merchant Discount Rate (MDR) by merchant to consumer and the cost of stamp duty on the credit card billing statement. The credit card regulations in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2002 and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP. The credit card agreement between bank and its customers is done by signing the application form of the issuance of credit card, which serves as an agreement, as well as the agreement between bank and merchant. Both of agreements establish standard clause in the content of each of these agreements. In exchange for the use of credit cards, there are two additional charges, which consist of MDR and Stamp costs. The Imposition of MDR is prohibited by Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 Article 8 Paragraph (2), which states that the imposition of MDR is a prohibited act to be done by merchant and inflict a financial loss for the consumer. While the imposition of stamp duty is the responsibility of the consumer based on the Indonesian Government Regulation No. 24 year 2000 Article 1 Letter A, which states that the parties who hold a letter of agreement or such other, burdened with the obligation to pay Stamp Duty of each letter of agreement."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah yang mengalami keterlambatan dan kesalahan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan sistem software dan hardware computer. Dalam hal ini bank mengalami ketidakmampuan terhadap penyediaan akses data (availability data) yang seharusnya akses data tersebut dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam. Hal tersebut merupakan risiko operasional bank yang dapat mengakibatkan efek domino bagi kegiatan bank, misalnya risiko operasional risiko hukum dan risiko reputasi. Dalam menjalankan produk internet banking, beberapa bank tersebut memakai pihak ketiga sebagai penyedia server yang notabene bank berskala kecil dan menengah, akan tetapi dengan memakai pihak ketiga sebagai penyedia server internet banking, hal ini tidak membebaskan bank tersebut dari peralihan pertanggung jawaban terhadap perlindungan nasabah. Alasan bank memakai pihak ketiga adalah keterbatasan dana untuk memperoleh hardware dan software serta staf teknis yang ahli dan berpengalaman serta menekan biaya investasi bidang teknologi yang sangat besar dalam pengadaan sistem internet banking. Penelitian ini penelitian yang mengacu kepada pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian sifat penelitian ini adalah dekriptif analisis, dengan menggunakan analisa kualitatif. Melihat risiko yang dialami bank tentu nasabah sangat dirugikan. Dalam penyediaan akses data internet banking perlindungan nasabah mencakup dua aspek yang harus diperhatikan yaitu jika kegagalan transfer terjadi pada saat nasabah belum melakukan pengaksepan transfer (mengalami non availability data), maka nasabah tersebut memiliki hak komplain kepada bank tersebut. Tetapi jika kegagalan transfer yang terjadi pada saat nasabah sudah melakukan pengaksepan yang disebabkan karena bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana, kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau non elektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal, kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. Maka penyelenggara pengirim asal bertanggung jawab kepada pengirim asal.

---

The thesis discusses customer protection suffering from retardation and errors in the matter of electronic fund transfer caused by software system and computer hardware damage or malfunction. In this case, the bank suffers from incapability to data availability, where the customers should be able to access the data for 24 hours. This is a bank operational risk which can cause a domino effect for bank activities, such as operational risks, legal risks, and reputational risks. In carrying out an internet banking product, several banks hire the third party as a server provider which is a small and medium scaled bank; however, by hiring the third party as the server provider of internet banking, this does not free the bank from the responsibility towards customer protection. The reason the bank hires the third party is the fund limitation to obtain hardware and software, expert and experienced technical staff, and to reduce a very big technological investment cost in the procurement of internet banking system. This research refers to a normative judicial approach. The data used are primary and secondary data. The research is descriptive analysis by using qualitative analysis. By observing the risks suffered by a bank, it is of course very detrimental for customers. In the internet banking data availability, the customer protection covers two aspects which have to be noticed. First, if transfer failure occurs when a customer has not accessed transfer (suffers from non data availability), the customer has the right to complain to the bank. However, if the transfer failure occurs after the customer has accessed transfer due to natural disaster, harmful situations, riots, armed conflicts, and/or other emergency conditions determined by the government happening in a region or a location of the Original Sending Holder which is executing Fund Transfer Order, the damage in the electronic or non-electronic infrastructure system having direct influence to the execution of Fund Transfer Order which cannot be controlled by the Original Sending Holder, or clearing system of Fund Transfer System failure, then the original sending holder is responsible to the original sender."

"Hampir setiap waktu masalah keluhan ataupun kerugian yang dialami oleh konsumen sering kali terjadi sebagai akibat dari pemakaian ataupun mengkonsumsi barang/ produk makanan dan minuman maupun menggunakan jasa dari pelaku usaha. Hal ini bisa terlihat melalui pemberitaan media elektronik maupun media massa. Terhadap permasalahan dan kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut, sering kali pula konsumen sendiri belum dan/atau tidak mengerti serta memahami bagaimana upayanya dalam membela dan mempertahankan haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, meskipun saat ini telah ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut ?UUPK?). UUPK memberikan kesempatan dan pengaturan bagi konsumen untuk mengajukan tuntutannya dengan 4 (empat) jenis, yaitu : gugatan individual, gugatan class action, gugatan legal standing, dan gugatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau instansi terkait. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk : mengetahui ketentuan dan mekanisme dalam melaksanakan perlindungan hak konsumen memperoleh ganti rugi dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam upayanya menempuh proses penyelesaian sengketa dalam menggugat/menuntut ganti rugi kepada produsen atau pelaku usaha. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK ada 3 (tiga) jalur penyelesaian, yakni penyelesaian sengketa secara musyawarah atau damai; penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui lembaga BPSK; dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah : bahwa tuntutan ganti rugi konsumen yang tidak memisahkan atau menggunakan sekaligus antara prinsip tanggung jawab berdasarkan KUH Perdata dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menimbulkan multi penafsiran di pihak pengadilan, sehingga lebih tepat konsumen dalam menuntut haknya menggunakan prinsip tanggung jawab yang disediakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlunya suatu revisi dari pemerintah mengenai pelaksanaan putusan BPSK agar nantinya mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti halnya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri.

---

Almost every time the issue of complaint or loss experienced by the consumers often happens as the result of the use or consumption on goods/products of foods and drinks as well as the use of services of businessmen. On the problem and loss experienced by those consumers, often the consumers themselves have not and/or don?t understand nor comprehend on what efforts in defending and maintaining their rights through suffering losses by businessmen, even though right now there have laws specifically regulating the consumers that is Laws No. 8 Year 1999 On Consumer?s Protection (from hereinafter shall be referred to as ?UUPK-Undang-Undang Perlindungan Konsumen/Laws On Consumer?s Protection?). UUPK gives the opportunities and regulations on consumers to file claims in 4 (four) types they are: individual claim, class action claim, legal standing claim, and claim done by the Government and/or related institution.

This research in general is aimed to find out the provisions and mechanisms in performing the consumer?s rights protection in getting their compensation and giving the picture on the implementations and obstacles faced by the consumers in the effort to get the dispute settlement in claming/demanding compensations to producer or businessmen. The research method used is normative juridical research. The data needed in this writing is secondary data obtained through library studies.

The conclusions of this research, among other things, are consumers dispute settlement through UUPK through 3 (three) settlement lines, they are dispute settlement through amicable way; dispute settlement outside the court or non litigation through BPSK institution; and dispute settlement through court or litigation. As for the suggestions from the results of this research are that the claims on consumers? compensation not separating or using simultaneously between accountability principal based on Civil Code and accountability principal based on Laws of Consumers? Protection will result in multi interpretations from the court party, thus it is more appropriate for consumers in claiming their rights to use the responsibility principal provided in the Laws of Consumers? Protection and the need of a revision by the government on the implementation of BPSK decisions"

"Skripsi ini membahas mengenai Investasi dalam PatunganUsaha.com Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan, yaitu mengenai apakah investor dalam usaha patungan dikategorikan sebagai konsumen dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor apabila terjadi kerugian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa investor bukan dikategorikan sebagai konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor yaitu dengan cara perdata atau pidana.

---

This thesis discusses the investment in PatunganUsaha.com In terms of the Consumer Protection Law. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research methods used to answer the problem, on whether investors in joint ventures are categorized as consumer and how the law attempts to do by investors in the event of a loss. The results of this study stated that investors are not categorized as a consumer and remedies that can be done by investors is by way of civil or criminal."

"Penjualan minuman beralkohol melalui aplikasi e-commerce merupakan dampak dari perkembangan digital yang meningkatkan akses transaksi secara daring. Akibatnya, anak memiliki akses untuk membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen anak dalam penjualan minuman beralkohol yang ditemukan dalam aplikasi Gojek. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen dalam penjualan dan konsumsi minuman beralkohol oleh anak serta implementasinya dalam aplikasi Gojek berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan, penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan antara peraturan dan pelaksanaan penjualan minuman beralkohol secara daring, khususnya melalui aplikasi e-commerce seperti Gojek. Ketentuan mengenai anak yang melakukan transaksi minuman beralkohol tidak dilaksanakan dengan optimal serta bersifat kontradiktif. Dengan demikian, untuk melaksanakan perlindungan anak  dibutuhkan peran aktif dan penyesuaian dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha, penyelenggara perdagangan sistem elektronik seperti Gojek, orang tua, dan pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan yang harus diimplementasikan dapat mencegah anak-anak dari akses dan konsumsi minuman beralkohol.

---

The sale of alcoholic beverages through e-commerce is an impact of digital development that increases access to online transactions. Consequently, children now have access to purchase and consume alcoholic beverages without adequate supervision. This paper aims to analyze the aspects of child consumer protection in the sale of alcoholic beverages found in the Gojek application. The general objective of this paper is to provide explanation and analyze the legal aspects of consumer protection in the sale and consumption of alcoholic beverages by children and its implementation in the Gojek application based on legal provisions in Indonesia. Based on the research undertaken, this paper finds the disharmony between existing regulations and the implementation of selling alcoholic beverages online, especially through e-commerce applications such as Gojek. The provisions regarding children who conduct alcohol transactions are not optimally implemented and are contradictory. Thus, in order to enforce child protection, active roles and adjustments are needed from various parties involved, namely business actors, e-commerce providers such as Gojek, parents, and the government to ensure that the regulations and supervision that must be applied are sufficient to prevent children from accessing and consuming alcoholic beverages."

"Masalah perlindungan konsumen tidak terbatas pada konsumen dewasa, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi konsumen anak-anak. Masalah ini terutama marak di ranah digital, khususnya dalam hal video game. Ada banyak kasus di mana anak-anak menderita akibat dampak negatif dari video game dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental, interaksi sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sangat penting untuk menganalisis peraturan yang ada yang dapat melindungi konsumen anak-anak dari efek negatif ini, juga mencakup hak-hak konsumen anak yang dilanggar, sejauh mana perusahaan game mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta peran orang tua dalam mengawasi aktivitas bermain game anak-anak mereka. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas langkah-langkah yang ada dan mempertimbangkan perbaikan potensial untuk lebih melindungi konsumen anak-anak.

---

Consumer protection issues are not limited to adult consumers as they also significantly affect child consumers. The issues that are particularly prevalent in the digital realm, especially concerning video games. There are numerous cases where children suffer from the negative impacts of video games across various aspects of their lives, including their mental health, social interactions, and overall well-being. It is crucial to analyze the current regulations that can protect child consumers from these negative effects, also covering the rights of child consumers that are being violated extending to which game companies that complies with the existing laws and regulations, and the role of parents in supervising their children’s gaming activities. Additionally, it is important to explore the effectiveness of existing measures and consider potential improvements to better safeguard child consumers."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya indikasi pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Google melalui salah satu produknya yaitu, Gmail, karena tindakan pemindaian konten surat elektronik yang dilakukannya untuk memuat iklan yang sesuai dengan profil pengguna. Tindakan yang disebut juga dengan profiling ini dapat dinilai sebagai sebuah tindakan penyadapan yang melanggar privasi penggunanya. Terkait hal ini, pengaturan perlindungan privasi di beberapa negara berbeda dan hasil penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah harus mempertegas perlindungan privasi khususnya terhadap konsumen online konsumen/pengguna internet merasa aman dalam kegiatannya di dunia online.

---

This academic writing attempts to deal with the indication of privacy violation done by Google, through one of its product, Gmail. They scanned content of email so it can run ads that match the user profile. This action which is called profiling could be considered as an act of interception and violates the privacy of its users.

Regarding this, regulation which arrange the protection of privacy is different in many countries and this writing result suggest that government should reaffirm privacy protection especially toward online consumer so that they could feel safe and secure in their activities in online world."

"ABSTRAKPotensi Show Unit Terhadap Ketertarikan Konsumen Arsitektur memiliki berbagai macam peran terhadap kehidupan manusia. Tempat tinggal merupakan salah satu produk arsitektur yang sangat diperhatikan terutama disaat pertumbuhan angka kependudukan yang semakin meningkat. Tempat tinggalpun tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat saja, tetapi juga digunakan untuk tempat bekerja, berkumpul, maupun beraktivitas. Dan karena permintaannya yang tinggi, tempat tinggal menjadi hal yang sangat diperhatikan di sektor properti. Arsitek dan pengembang properti developer pun harus dapat menawarkan tempat tinggal yang layak untuk kebutuhan manusia guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, diperlukan cara yang tepat untuk menyampaikan kualitas rancangan yang ditawarkan pengembang guna memaksimalkan ketertarikan calon konsumen. Di dalam penulisan ini, saya akan membahas salah satu cara yang dapat membantu pengembang dalam menawarkan produk properti serta meyakinkan calon pembeli terhadap kualitas produk mereka. Penulisan juga akan menggabungkan analisa antara hasil wawancara terhadap calon konsumen dan juga studi kasus keberbagai kantor pemasaran yang terletak di daerah Jakarta

---

ABSTRACTThe Potential of Show Unit Towards Consumer Interest Architecture has various roles to human life. Housing is considered to be one of the architectural products that is highly noticed along with the increase of human population. Residence is not only used as a place to rest, but also used for work, gathering, and activities. And because of its high demand, home become a focal point in the property sector. Architects and property developers must be able to offer a decent shelter for human needs in order to improve their quality of life. Therefore, it is necessary to find the right way to convey the quality of design that is offered by the developer in order to maximize the interest of its customer or potential buyers. In this writing, I will discuss one of the ways that can help developers on how they could offer their property towards its potential buyers products and acknowledge the potential buyers about their product. The writing will also combine analysis between interviews with prospective customers and case studies of various marketing offices located in Jakarta area. "

"Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bergantung pada pilihan pihak-pihak yang bersengketa. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Ketiga-tiganya merupakan lembaga dalam alternatif penyelesaian sengketa yang intinya adalah dialog, musyawarah serta usaha pengakomodasian terhadap kepentingan para pihak.Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dapat diidentitikasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dengan objek penelitian BPSK Kota Bandung. Sebagai badan yang masih tergolong baru, BPSK mempunyai banyak kendala dalam implementasinya. Pertama dari segi peraturan perundangan-undangan yaitu terjadi ketidakkonsistenan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan belum adanya beberapa peraturan pelaksana yang mendukung, kedua dari segi prosedural dimana terdapat beberapa kelemahan pengaturan mengenai prosedur beracara di BPSK yang juga didukung oleh belum dibakukannya formulir-formulir standar untuk beracara di BPSK, ketiga dari segi kelembagaan BPSK yaitu mengenai pembiayaan dan sosialisasi keberadaan BPSK yang sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.Berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK diharapkan dapat diatasi dengan segera, baik dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dengan menerbitkan beberapa ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena BPSK diharapkan dapat menjadi ujung tombak dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini memuat mengenai perlindungan konsumer pemegang kartu debet yang merupakan salah satu alat pembayaran utama dalam melakukan sebuah transaksi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sejalan dengan perkembangan di dalam dunia perbankan, terlebih dalam hal kegiatan alat pembayaran, penggunaan kartu debet juga mempunyai sisi negatifnya.Salah satu sisi negatif yang terdapat dalam penggunaan kartu debet adalah minimumnya proteksi yang diberikan oleh bank yang menerbitkan kartu debet berupa verifikasi tanda tangan, dimana hal tersebut merupakan suatu celah yang membuka peluang terhadap penyalahgunaan kartu debet dengan memalsukan tanda tangan yang terdapat di belakang kartu debet tersebut.Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dalam skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan kartu debet, yang salah satunya adalah verifikasi tanda tangan sebagai proteksi yang diberikan oleh bank penerbit kartu debet. Skripsi ini menkonklusikan bahwa perlu adanya regulasi dan teknologi lebih yang mengatur mengenai proteksi konsumer dalam melakukan transaksi menggunakan kartu debet.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about the customer protection over the use of debit card that has become one of the main payment instruments in having transactions. As technology improves, which gives improvements to the banking world, moreover in regards to payment instrument activities, it also gives negative sides of the existence of debit cards.One of the downsides of debit cards is in regards to its minimum protection provided, to which it gives loopholes to frauds and abuse of debit cards, knowing that the protection provided by the issuer of the debit card is as minimum as signature verification, which can always be forged by a third party.The research method that is conducted in order to finish this undergraduate thesis is juridical normative literature study, which reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economic law, which one of them is banking law.Based on the whole discussion within the chapters, it can be concluded that there are several weaknesses of the use of ATM debit cards, which one of them is signature verification, that is most of the time used as a method of authorization. This undergraduate thesis concludes that there should be several added provisions and technologies to give security to the customers in regards to their protection."