Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, masalah pengangguran dan juga keadaan ekonomi yang diperburuk dengan krisis global yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Peran pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan memberikan tiga perlindungan pada TKW. Mekanisme penanganan kasus dengan pemberlakuan moratorium yang belum efektif dalam menangani kasus. Cara pemerintah dalam memberikan edukasi pada calon TKW, keluarga dan agen yang dilakukan secara gradasi.

---

Labor migration abroad, a government program for Indonesia to address the gap in gaining employment in the country, the problem of unemployment and the economic situation aggravated by the global crisis which occurred in 1997. The role of Government Indonesia as a shaper of policy provides three protection on TKW. The mechanism of handling cases with the enactment of the moratorium that has not been effective in dealing with the case. How Governments in providing education to the aspiring agent, family and TKW was done in gradations."

"Penelitian ini membahas mengenai peranan yang diselenggarakan oleh KBRI Singapura dalam upaya perlindungan buruh migran asal Indonesia di wilayah kerjanya, terkhusus yang bekerja pada sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBRI Singapura telah merealisasi dan merancang upaya perlindungan sesuai dengan yang dibutuhkan & diharapkan oleh para stakeholders. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan bagi KBRI Singapura untuk menjalankan perannya tersebut berasal dari rendahnya kompetensi buruh migran Indonesia, minimnya ketersediaan SDM, keterbatasan data BMI, dan pola komunikasi internal KBRI Singapura yang masih perlu dioptimalisasi.

---

This research discusses about the role of Indonesian Embassy in Singapore in an attempt to assist and protect migrant workers who are particularly vulnerable to abuse, such as domestic workers. This is a qualitative research with a descriptive design. The data were collected by means of in-depth interview, observation, and document studies.

The results show that Indonesian Embassy in Singapore plays a strong role and also has taken an active part in protecting migrant workers. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of awareness & knowledge of the migrant workers, limited Embassy?s human resources, unrecorded illegal entry, and ineffective internal communication."

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Sebanyak 80 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri berasal dari dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan terutama dalam manajemen sistem khususnya pada masa pra-penempatan seperti proses rekrutmen, pelatihan, serta pembekalan kepada pekerja migran Indonesia. Ditambah terdapat tumpang tindih pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan antara peran BNP2TKI dengan Kementrian. Hal tersebut membuat kesemerawutan terutama dalam praktek di lapangan. Skripsi ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan anatar BNP2TKI dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap serta koordinasi yang baik antara kedua lembaga demi mewujudkan perlindungan yang aman terhadap pekerja migran Indonesia.

---

As many as 80 of the problems experienced by Indonesian migrant workers abroad come from within the country. The things that become the basis especially in the management system especially for the term of office such as recruitment process, training, and briefing to Indonesian migrant workers. Overlapping settings within the context between BNP2TKI and the Ministry. It makes a chaos especially in practice in the field.

This thesis discusses the overlapping of authority between BNP2TKI and the Manpower and Transmigration Office in the regulation and tracking of Indonesian migrant workers arranged in the context of Indonesian regulations. Writing this thesis using normative juridical research method that is done by studying library materials or secondary data containing legal norms written. This research is analytic conducted by analyzing data qualitatively.

Based on the results of the study, it can be accessed that there is an overlap of authority between BNP2TKI and the Office of Manpower and Transmigration in the message and placement of Indonesian migrant workers. Therefore, there is a need for a more complete and favorable arrangement that can be used for Indonesian migrant workers."

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."

"Penempatan buruh migran ke Saudi Arabia merupakan program nasional yang strategis. Penempatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan mendorong pemasukan devisa negara. Meningkatnya buruh migran informal ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik dan pendorong maupun peran PJTKI dalam proses penempatan buruh migran. Peningkatan ini secara kuantitas ekonomis berdampak pemasukan devisa negara dan ekonomi keluarga di desa melalui kiriman remitan bagi buruh migran berhasil. Numun tidak sedikit masalah dialami buruh migran selama proses penempatan ke Saudi Arabia, akibat masih lemahnya perlindungan, jaminan kesejahteraan sosial dan kualitas kompetensi maupun lemahnya monitoring dan pengawasan pemerintah terhadap PJTKI.Penelitian ini, mengambil kasus buruh migran Ke Saudi Arabia desa Lemahmakmur, Karawang. Tujuannya mendeskripsikan kondisi buruh migran sejak rekrutmen, hubungan kerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal, dan mendeskripsikan posisi buruh migran terhadap PJTKI dan majikan. Mendeskripsikan faktor-faktor mempengaruhi motivasi buruh mig ran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia, Mengembangkan strategi kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia. Penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian, bagaimana dan mengapa terjadi hubungan fenomena tersebut. Peneepatan kualitatif berdasarkan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran kon lisi meningkatnya buruh migran ke Saudi Arabia, dan besarnya resiko sosial yang dialami selama proses penempatan, tetapi buruh migran tetap termotivasi memutuslan bermigrasi ke Saudi Arabia.Dari basil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (a) motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik (pull factors) berupa kondisi perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara Saudi Arabia, dan adanya kelas sosial yang membutuhkan pekerja informal dornestik sebagai bagian gays hidup sosial masyarakatnya., Saudi Arabia membutuhkan pekerja sektor informal dan Indonesia tanpa. pendidikan dan keterampilan khusus. Secara ekonomis sosiologis, bahwa dengan upah tinggi dan melakukan ,haaah haji karena kesamaan agama Islam merupakan alasan kuat memilih Saudi Arabia sebagai tujuan migrasi. (b) faktor pendorong (push factors) mempengaruhi motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi kerja ke Saudi Arabia. Akibat kondisi struktural sosial ekonomi dalam negeri baik angkatan kerja meningkat, lapanaan kerja terbatas menyebabkan pengagguran yang sampai ke desa. Akibat perubahan lahan pertanian sebagai sumber lapangan kerja petani digunakan untuk areal industri_ Modernisasi pertanian program revolusi hijau rnerubah poly tingkah laku ekonomi dan hubungan ikatan sosial petani. Dampak lebih luas adalah hilangnya akses kesempatan kerja bagi petani miskin dan perempuan desa, pendapatan ekonomi menurun, pengguran tinggi yang proses selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Kondisi ini mendorong keluarga petani mencari alternatif untuk bekerja ke Saudi Arabia dengan harapan memperoleh kemandirian kerja, nilai ekonomi dan status sosial kehidupan keluarga lebih baik.Faktor fasilitasi PJTKI dalam proses penempatan berperan mempengaruhi motivasi buruh migran bermigrasi ke Saudi Arabia, sejak rekrutmen calon buruh migran di desa, bekerja di Saudi Arabia sampai kembali ke daerah asal, PJTKI urnumnya kurang mempunyai akses langsung ke desa, melalui perantara sponsor atau cal() melakukan rekrutmen di desa, mempertemukan talon buruh migran dengan PJTKI, menerima imbalan uang jasa dari PJTKI dan memungut uang tidak sedikit dari setiap calon buruh migran. Ketidaktahuan calon buruh migran mengurus persyaratan diperlukan, menimbulkan lahan pekerjaan baru bagi sponsor atau cabo. Besarnya peran PJTKI, sponsor atau cafo rnenciptakan ketergantungan talon buruh migran melalui promosi kerja dengan informasi harapan menjanjikan, pengurusan dokumen, sampai pemberian pinjaman untak biaya perjalanan ke Saudi Arabia dengan persyaratan pengembalian dua kali lipat total pinjaman. Akibat lemahnya mekanisme perlindungan proses rekrutmen di desa menyebabkan maraknya percaloan dan pemerasan, pemalsuan identitas sangat merugikan buruh migran.Kondisi buruh migran pekerja informal dalam proses penempatan ke Saudi Arabia. Mayoritas perempuan desa, pendidikan dan keterampilan rendah (unskilled labor). Pekerjaan ini secara sosial masih dipandang rendah, tidak dijamin hukum perburuhan baik Saudi Arabia maupun Indonesia. Lemahnya- jaminan perlindungan dan kesejahteraan, nilai kompetensi dan pengelolaan penempatan baik monitoring dan pengawasan pemerintah, informasi tentang hak, fungsi KBRI, kondisi kerja dan adat istiadat Saudi Arabia merupakan titik lemah penempatan ke Saudi Arabia. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar (bargaining position) buruh migran lemah terhadap majikan dan PJTKI. Akibatnya banyaknya masalah resiko sosial dialami buruh migran baik tindakan penipuan, pelecehan, dan penyiksaan maupun penganiayaan selama proses-rekrutmen di desa dan penampungan, saat bekerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal. Namun demikian secara kuantitas ekonomis menunjukkan dampak perubahan sosial ekonomi. Tahun 2001 pemasukan devisa sebesar USD 4,2 milyar dari 1,2 juta buruh migran termasuk Saudi Arabia, dan penghasilan (remittances) terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga bagi buruh migran berhasil, dan kegiatan usaha di desa Lemahmakmur. (f) kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan buruh migran. Integrasi keseimbangan aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial- melalui upaya pembangunan manusia (human development) untuk peningkatan kemampuan (capability), peningkatan produktivitas dan pemberian jaminan kesejahteraan social. Perlindungan hukum dan politik untuk keseimbangan hak dan kewajibannya. melakukan kegiatan sosial dan berorganisasi di negara Saudi Arabia."

"Migrasi orang-orang Nias ke Medan secara masif baru terjadi sejak tahun 80-an ke depan. Realitas ini sejalan dengan peningkatan penduduk perkotaan secara nasional di Indonesia, yakni 5,1 persen. Penduduk negara berkembang hampir 42 persen tinggal di perkotaan. Melonjaknya jumlah penduduk di kota seiring dengan perkembangan struktur dan ruang kota yang menerima imbas kapitalisme global lewat salah satunya penanaman modal asing. Sejalan dengan pertumbuhan kota-kota besar itu pula, termasuk Medan, dampak ikutannya adalah arus masuk migran yang masif. Migran baru ini biasanya memasuki sektor informal di samping sektor formal yang sering dianggap sebagai katup penyelamat bagi migran pendatang. Fenomena yang sama juga terjadi di Medan. Gelombang masif migran Nias mulai memasuki sektor informal yang ada di Medan. Kehadiran etnis Nias ini diduga mengalami kesulitan adaptasi dengan penduduk setempat. Indikasi ini terekam jelas dari konflik etnis Nias dengan etnis Karo di Kaban Jahe pada akhir 1995. Indikasi yang lebih mikro terlihat dalam polarisasi pangkalan-pangkalan beca yang terjadi di sekitar kampus USU. Dalam perkembangan kota dimaksud, bagaimana migran tersebut beradaptasi; secara sosial (neighbourhood integration), dan budaya (peran asosiasi budaya lokal di kota). Namun paruh tahun 1997, krisis moneter (`Asian Flu') seolah telah menciptakan anomali dalam perkembangan kota-kota di Indonesia. Krisis moneter tersebut telah menimbulkan kilas balik yang ditandai antara lain penanaman modal asing yang kian minim bahkan diduga terjadi pelarian modal ke luar negeri - dan perkembangan kota yang stagnan. Dalam konteks ini, strategi adaptasi ekonomi para migran selama krisis akhirnya juga ditelusuri, yang sebelumnya tidak dijadikan variabel dalam studi ini. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas sosial. Tidak mencari atau menjelaskan antarvariabel, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Sedangkan populasi penelitian adalah migran yang bekerja di sektor informal. Karena kerangka sampel (sample frame) tidak ada, maka penarikan sampel dilakukan secara nonrandom. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan dua Cara. Pertama, teknik bola salju (snow ball) di permukiman para migran. Kedua, teknik kebetulan (accidental) di pangkalan-pangkalan beca di sekitar kampus USU. Jumlah sampel dalam penelitian ini 90 orang. Penetapan jumlah sampel ini dilakukan karena terjadinya kejenuhan data (pengulangan jawaban-jawaban). Selanjutnya, untuk mengumpul data disebarkan kuesioner setengah terbuka yang pengisiannya dituntun langsung asisten pengumpul data di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan lima orang migran yang kasusnya dianggap ?menarik'. Pemilihan responden ini didasarkan atas kuessioner yang telah dianalisa-Hasil wawancara mendalam ini dimuat dalam biografi singkat (lihat apendiks). Terakhir, analisis data dilakukan dengan membuat persentase lewat tabel-tabel tunggal sederhana sehingga terlihat besaran persentase yang mencerminkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan, integrasi ketetanggaan migran Nias ini dengan etnis lain di sekitar permukiman mereka tidak harmonis. Indikasi ini antara lain terungkap bahwa 23,3 persen responden tidak pernah berinteraksi dengan tetangga yang bukan orang Nias. lndikasi lain misalnya juga terlihat dari pengakuan migran yang menyatakan bahwa 44 persen di antara mereka tidak pernah menghadiri acara atau pesta yang dilakukan tetangga yang bukan orang Nias. Bahkan 41,1 persen mengaku tidak memiliki teman dekat yang bukan orang Nias. ini mengekspresikan bahwa stradkasi etnis terjadi antara mingran Nias sebagai pendatang dengan penduduk setempat. Dalam konteks ini, migran Nias dipandang sebagai etnis subordinate dan host ethnic dianggap superordinate. Kondisi ini pada gilirannya sering melahirkan prejudice (perkembangan akumulatif dari etnosentrisme) yang memendam konflik Eaten. Indikasi ini jelas terlihat dengan terjadinya polarisasi pangkalan-pangkalan beca yang dikuasai etnis Nias di satu sisi dan etnis Karin dan Jawa di sisi lainnya. Konflik laten ini dengan mudah bisa berubah menjadi konflik terbuka lewat pemicu sepele yang bemuatan ethnic group resources, yakni melalui mobilisasi dan solidaritas dengan menggunakan etnisitas. Temuan adaptasi budaya menunjukkan bahwa 43,3 persen responden mengaku tidak mengetahui keberadaan asosiasi budaya lokal di tempat tinggal mereka. Selebihnya, 45,6 mengakui keberadaan asosiasi dimaksud, dan 11,1 persen mengaku tidak tahu. Migran yang tidak mengetahui keberadaan asosiasi lokal umumnya adalah migran muda (belum berkeluarga) yang relatif baru (1-2 tahun) tinggal di Medan dan mengikuti orang gereja kharismatik (fundamentalis). Sedangkan migran yang tertibat dalam asosiasi lokal biasanya adalah migran yang sudah berkeluarga dan telah lama menetap di Medan serta mengikuti aliran gereja tradisional. Temuan menarik studi ini adalah bahwa migran Nias tidak terlalu mengenal asosiasi perkumpulan marga - seperti migran Batak umumnya. Menurut pengakuan mereka, ikatan marga tidaklah begitu berperan dalam kehidupan sosial mereka. Justru yang lebih mengikat adalah prinsip fabanuasa (teman sekampung). Terakhir, strategi adaptasi ekonomi para responder dalam suasana krisis adalah melibatkan istri (81.6 %) dan anak bekerja (bagi migran yang telah berkeluarga) untuk menambah pendapatan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, 55,3 persen responden mengurangi menu makanan di rumah dan belanja di pasar murah (31,6 %). Bahkan 23,3 % responden mengaku mengurangi jatah makan (3 x sehari)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan usaha TKI Purna (Tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke tanah air) terhadap perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI Purna berperan terhadap perluasan kesempatan kerja. Dengan asumsi setiap TKI yang ditempatkan membuka usaha, tingkat pengangguran di Sumatera Utara tahun 2008 berkurang sebesar 20,53%; usaha TKI Purna berperan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang jasa, industri, perdagangan, dan pertanian/peternakan serta berperan dalam pengembangan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED); usaha TKI Purna menciptakan pendapatan baik untuk pengusaha maupun pekerja dan sektor-sektor lain yang mendukungnya. Selain itu, dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri secara makro mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan. Pendapatan dari usaha dan dana remitansi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Variabel modal dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha TKI Purna, penambahan modal sebesar Rp1.000.000,00 akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp201.000,00 per bulan dan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp44.757,562 per bulan. Tingkat pendidikan pengusaha, lamanya mendapat bimbingan teknis, dan pembinaan lanjutan tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Implikasinya model pembinaan teknis dan pembinaan lanjutan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap TKI Purna harus dikaji kembali.

---

The objective of research are: to analyze the role of the small scale enterprise of the ex-migrant workers towards the development of job opportunities and the empowerment of local economy as well as to analyze several factors that influence ex-migrant workers enterprise income. The research was carried out in North Sumatera Province. The descriptive analysis and the multiple linear regression analysis are used to analyze the data. The result of the research shows the small scale enterprise of the ex-migrant workers have important role for creating job opportunities. With assumption - every ex-migrant workers run a business and recruit minimum one worker - so the unemployment decrease as many as 123.226 people or 20,53% of the total unemployment in North Sumatera. The ex-migrant workers also have a role in the empowerment of the people economy. They work in the micro, small, medium enterprise which is the pillar of the national economy.

The result of the research also shows that capital and the number of workers employed influence the income of ex-migrant enterprise. The addition capital of Rp1,000,000,00 will raise as much as Rp201,000.00 of income, and the addition of 1 worker will raise income as much as Rp44,757.562. Education, technical supporting and advance supporting done by government did not influence the income of ex-migrant enterprise. The implication is, government need to initiate the new model of technical supporting and advance supporting for exmigrant enterprise."

"Walaupun pertumbuhan penduduk di Indonesia secara relatif telah mengalami penurunan dari 2,32 persen pada periode 1971 - 1980, menjadi 1,97 persen pada periode 1980 - 1990, namun seraca absolut angka pertumbuhan itu masih cukup tinggi. Dan perkiraan terhadap pertumbuhan penduduk sampai akhir abad ini masih akan mengalami peningkatan. Kecenderungan ini terutama dipengaruhi oleh pertambahan alami yang masih tinggi. Sedangkan untuk daerah perkotaan di Indonesia, di samping pertambahan alami itu, juga ditambah dengan pertambahan karena terjadinya migrasi desa - kota atau urbanisasi (Soewartoyo : 1987).Konsekuensi dari perkembangan jumlah penduduk adalah bertambahnya penduduk di setiap strata umur. Dengan begitu, jelas pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerjapun akan semakin meningkat. Tenaga kerja bertambah dari 104,4 juta pada tahun 1980 menjadi 135,8 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan akan menjadi sekitar 170,6 juta dalam tahun 2000. Demikian juga angkatan kerja bertambah dari 53,3 juta pada tahun 1980 menjadi 77 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan menjadi sekitar 100 juta pada tahun 2000. Dengan demikian jelas semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula penyediaan tanaga kerja (Simanjuntak, 1985 : 21)."