Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerseroan Terbatas adalah korporasi komersial berdasarkan hasil penelitian danfakta sejarah adalah subjek hukum yang sering melakukan kejahatan danpelanggaran hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara“fitrahnya” PT diciptakan oleh hukum berpijak pada tujuan mencari keuntungan.Kejahatan korporasi yang dilakukan PT berkisar pada sektor perekonomian atauorientasi bisnis skala besar. PT pula dalam menyikapi dinamika perekonomianmampu melakukan transformasi diri dengan merger dengan tujuan meningkatkansinergi perusahaaan, nilai perusahaan dan efisiensi. Konsekuensi dari merger inisebagaimana diatur dalam Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) adalahbubarnya salah satu PT demi hukum dengan mempertahankan PT yang lainnya.Penulisan ini mencoba mencari jawaban dengan bubarnya PT yang telah mergertersebut apakah secara serta merta membuatnya tidak dapat lagi dimintaipetanggungjawaban karena mengikuti ketentuan Pasal 77 KUHP sebagai alasanpenghentian penuntutan terhadap seseorang yang meninggal dunia. Penelitiandilakukan secara yuridis normatif terhadap pandangan doktrin yang berkembangdalam ilmu hukum. Penulis juga melakukan perbandingan hukum dari AmerikaSerikat (common law) dan Belanda (civil law). Hasil penelitian yang penulisdapatkan, doktrin vicarious liability tidak bisa dipergunakan untuk memintaipertanggungjawaban pidana dalam kasus bubarnya PT karena merger, akan tetapipenuntutan dan pertanggungjawaban pidana dapat tetap dilakukan asal HukumPidana Indonesia mau mengadopsi successor liability. Suatu konsep hukum yangbaru berkembang dari Amerika Serikat pada pertengahan abad ke duapuluh.

---

ABSTRACTLimited Liability Company (Co.Ltd or PT) is a commercial corporation based onresearch and historical facts was often committed crimes and violations on criminallaw in Indonesia. Its consequence in his sue generis natural Co.Ltd was created bythe law on purpose for chasing economic gain. Corporate crimes committed byCo.Ltd range in the economic sector or large scale business orientation. Co.Ltd alsoin addressing the dynamics of the economy are able to transform themselves bymerger of firms with the aim of improving synergy, value and efficiency. Theconsequences of this merger as legal action set forth Law of the Republic ofIndonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, The Co.Ltdwill dissolution and the result that the assets and liabilities of the merging Co.Ltdpass by operation of law to the surviving Co.Ltd and thereafter the mergingCompanies’ status as legal entities ceases by operation of law. The Tesis wouldtrying to find an answer to the dissolution of the Co.Ltd having the merger if itnecessarily makes it not longer held liability by following the provisions of Article 77of the Indonesian Criminal Code as a reason for nullify of the prosecution of aperson who died. Normative study of the doctrine of the view that developed in thescience of law. Authors also making a comparison of United States law (commonlaw) with Netherlands (civil law). The results are the authors get, the doctrine ofvicarious liability can not be used to prosecute criminal responsibility in the case ofthe dissolution of the Co.Ltd since the merger, but the prosecution and criminalliability may be possible if the Indonesian Penal Code would adoption successorliability. A new legal concept that evolved from the United States in the mid-twentiethcentury."

"Penelitian ini mengkaji aspek hukum pembubaran Perseroan Terbatas (PT) melalui permohonan penetapan pengadilan serta melakukan analisis terhadap penetapan pengadilan yang membubarkan PT yang tanpa mendengar kesaksian direksi dan komisaris, melalui studi kasus PT Rasico Industry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran PT melalui penetapan pengadilan harus dilakukan dengan pengajuan permohonan ke ketua pengadilan yang dapat diajukan oleh pihak ? pihak tertentu, yaitu kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, serta direksi dan komisaris PT. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan pengadilan mengenai pembubaran PT yang tanpa mendengar kesaksian direksi dan komisaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini tampak pada kasus pembubaran PT Rasico Industry yang tanpa mendengar keterangan direksi dan komisaris PT oleh pengadilan negeri. Mahkamah Agung membatalkan penetapan pembubaran PT tersebut karena dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang ada di dalam PT Rasico Industry.

---

This thesis describes the legal aspects of the dissolution of Limited Liability Company (LLC) by court order and analyze district court order that dissolving the LLC without hearing the testimony of directors and commissioners of the LLC, using the case studies of Rasico Industry LLC. Author use juridical-normative research method with literature studies.

The research shows that the dissolution of the LLC by court order must be made by submitting a petition to the head of the court. The petition may be submitted by certain parties such as the prosecutor, interested parties, shareholders, and directors and commissioners of The LLC.

Furthermore, the research also shows that the court order on dissolution of LLC that without hearing the testimony of directors and commissioners are not suitable with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This is can be seen in the case of the dissolution of Rasico Industry LLC, where the court determine the dissolution of Rasico Industry LLC without hearing the testimony of directors and commissioners of Rasico Industry LLC. Supreme Court finally revoke the determination of the dissolution of Rasico Industry LLC due to consideration that there are many interest in Rasico Industry LLC that has to be protected."

"Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Tindakan seorang Direksi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan Perseroan yang diurusnya. Dalam kepengurusannya, Direksi wajib menjalankan fiduciary duty yang didalamnya meliputi juga duty of care dan duty of loyalty. Dalam menjalankan tugas fiduciary duty-nya tersebut direksi dilindungi oleh Business Judgement of Rule, sehingga apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi hanya mempunyai tanggungjawab yang terbatas dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi didalam kasus PT.X ini, direksi telah lalai dalam melaksanakan prinsip Duty of care dalam perjanjian yang dibuat atas namaPT.X, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.X yang diurusnya. Hal ini berakibat bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT.X.

---

Board of Director is an organ in a Limited Liability Company fully authorized and responsible on the management of the Limited Liability Company. Board of Director in carrying out its duty must comply with the aims and objectives of the company. The Board of Director is also authorized to represent the company, within or outside the court pursuant to the articles of association of the company. Action conducted by a Director in the company has very significant role in the continuity and development of the company he or she managed. In carrying out its managerial actions, the Board of Director must perform fiduciary duty principle within which also included duty of care and duty of loyalty.

In performing its fiduciary duty, the Board of Directors is protected by Business Judgement of Rule, so that in the case the company experienced of loss, the Board of Director will only have limited responsibility, and will not be claimed for its personal responsibility. However, in this PT.X case, the Board of Director had failed to perform Duty of Care principle in the agreement it made on behalf of PT.X, which caused PT.X he managed experiencing loses. This case cause the Board of Directors can be prosecuted personally against the lost incurred by PT.X."

"ABSTRAKTesis ini membahas tanggung jawab direktur perusahaan induk dalam suatu perusahaan grup yang dikaitkan dengan kemandirian anak perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dengan metode deskriptis analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa anak perusahaan adalah badan hukum yang berdiri sendiri sehingga campur tangan perusahaan induk harus diminimalkan dan dimaknai sebagai saran, namun keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan amanat perusahaan induk adalah ditangan direksi anak perusahaan. Selanjutnya, perusahaan induk, sekalipun menjadi pengendali di anak perusahaan, harus menghormati kemandirian anak perusahaan dengan tidak turut campur dalam pengurusan anak perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this research is to elaborate the legal liability of holding company’s director in group of company construction along with the relationship to the independency of its subsidiary. This research is a qualitative research which is presented in descriptive analytic method. The conclusion of this research advises that the subsidiary company is an independent legal entity so that any management involvement by holding company shall be minimized and shall only be considered as an advisory. However, the decision to implement or not to implement the advice from holding company is belong to subsidiary company’s director. Furthermore, holding company, although it hold the control of its subsidiary, shall respect subsidiary’s independency by not involve in subsidiary’s management."

"Penelitian tentang tanggung jawab perusahaan bongkar muat atas terjadinya kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan untuk mengetahui batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat barang apabila terjadi kecelakaan maupun kerusakan barang. Data primer maupun sekunder yang diperoleh, diambil secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam penelitian/ tesis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pihak perusahaan bongkar muat tidak melakukan pembongkaran secara langsung akan tetapi bekerja sama dengan pihak koperasi buruh pelabuhan yang akan menyediakan tenaga buruh untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Bahwa dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan terhadap barang yang di bongkar atau dimuatnya, perusahaan bongkar muat dengan surveyor, perusahaan pelayaran, pengirim atau penerima barang mengadakan musyawarah atau joint survei.

---

The Research on responsibility of loading and unloading company for the happening of goods damage in execution of loading and unloading goods in port Tanjung Priok Jakarta is a juridical normative research. The research aims to know the implementation execution of loading and unloading goods by loading and unloading company and to know the boundary of responsibility of loading and unloading company goods in the event of accident and also goods damage. The research analyzed the primary data and secondary data qualitatively and normatively, and then presented the analysis a descriptive research report/thesis.

The findings show that in its execution side of loading and unloading company not unload directly however cooperating unrightiously is docker co-operation to provide the manpower to execute the loading and unloading activities of goods from and to ship. That in determining responsibility for damage or loss to goods which is unloading or loading of loading and unloading company by surveyor, liner, consignor or goods receiver perform negotiation or joint survey."

"Ada dua kasus penting yang sangat perlu kita perhatikan dalam perjalanan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Pertama, kasus Indomobil yang berakhir pada dibatalkannya putusan KPPU karena prosedur formalitas putusannya dianggap menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, adalah kasus Garuda yang sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus garuda putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan KPPU diharuskan melakukan pemeriksaan tambahan, sedangkan KPPU sendiri tidak dapat melakukan pemeriksaan tambahan karena tidak terdapat petunjuk dari pengadilan tentang bukti apa yang harus ditambahkan. Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2003 pun tidak dijelaskan bagaimana pemeriksaan tambahan tersebut harus dilakukan.Kesimpangsiuran penegakkan hukum tersebut diatas tentunya sangat tidak menguntungkan dari segi efektivitas UU No. 5/1999 dan juga tidak akan pernah memperbaiki sistem hukum nasional kita. Hal ini merupakan tantangan khususnya bagi komunitas hukum dalam menyamakan cara pandang terhadap UU No. 5/199 sehingga kerancuan diatas dapat dihindari dan membangun budaya pembaharuan sistem hukum bisnis di Indonesia.Tujuan penulis mengangkat permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji tentang kompetensi dan yurisdiksi KPPU, sebagai Lembaga Penegak Hukum Persaingan di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam perspektif dua disiplin ilmu yaitu ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum Persaingan Usaha.Sebagai penutup, penulis berusaha untuk menyimpulkan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perspektif Badan Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan penulis juga berupaya untuk memberikan informasi mengenai batasan-batasan tugas dan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum materiil penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia."

"Untuk menjadi investor di pasar modal, maka investor dapat menjadi nasabah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek khususnya yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek. Investor agar dana investasinya aman dan menguntungkan perlu memperhatikan perusahaan efek yang memiliki reputasi baik, volume transaksi besar dan kemudian telah memiliki izin dan registrasi yang valid oleh Bapepam-LK. Namun ada kalanya terdapat resiko yang tidak terduga dalam berinvestasi dengan menjadi nasabah di perusahaan efek. Selain resiko investasi efek di pasar modal, juga terdapat potensi resiko dari kejahatan pasar modal yakni penyalahgunaan dana investasi di rekening efek milik nasabah yang dilakukan oleh perusahaan efek baik melalui pialangnya maupun anggota direksi (direktur) perusahaan efek. Menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini ialah siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan penyalahgunaan dana nasabah ini? mengapa perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabah cenderung cukup hanya dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan sanksi pidana terhadap pelakunya baik pialang maupun direktur perusahaan efek yang bersalah? dapatkah sanksi demikian mengembalikan kerugian nasabah? Jika dicermati Pasal 31 Undang-Undang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seolah hanya perusahaan efek sebagai suatu entitas badan hukum saja yang harus bertanggungjawab terhadap semua masalah dan kerugian yang timbul dari pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan direktur perusahaan efek?. Perlu adanya pertanggungjawaban pribadi direktur yang menyalahgunakan dana nasabah didasari pemberlakuan doktrin piercing the corporate veil dengan mengenyampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa direksi perusahaan efek dapat diberlakukan doktrin piercing the corporate veil jika direktur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (tort) seperti penggelapan atau transfer modal secara ilegal dan terbukti melanggar prinsip fiduciary duty (yang diatur secara alternatif dan tidak kumulatif).

---

Abstract

For a person to become an investor in the capital market an action of opening a stock account in a securities company is necessary especially a company conducting business as a securities broker dealer. The investor for the assuring the security of his investments should appoint a stock exchange company with excellent reputation, conducting high volume transactions and having obtained a permit and valid registration from Bapepam-LK. But the existences of an unexpected risk in investment are still present by the appointment of a securities company. Other than the risk of investment usually encountered in the stock exchange, there is the risk of stock exchange criminal acts such as the misuse of investment funds by the securities company, the company broker or the Director of the company. The subject of this thesis is to define the counterpart mostly responsible in the cases of misuse of investment funds, the reason of the consideration of sufficiency in the inflicting of administrative sanction regarding the securities company by Bapepam-LK while attributing penal sanction regarding the convicted brokers and or company directors. Does the sanction necessarily benefit to the losses incurred by the clients?. According to Article 31 of the Law concerning the Capital Market, it is stated that a securities company could be held responsible towards all activities conducted by the company director related to stock exchanges. The wording of the article implies that the company as an entity is solely responsible of the actions conducted by the company director. A personal responsibility of the director could be applied if the piercing the corporate veil doctrine is applied derogating the limited liability character of the company. The result obtained based on the analyses of the present thesis concludes that the piercing the corporate veil doctrine could be applied if the director has been proven guilty of conducting an action categorized as a tort such as misuse or illegal transfer of capital and proven of having breached the principle of fiduciary duty (regulated in terms of alternative and not cumulative)."