Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

---

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice."

"Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities."

"Kementerian kesehatan meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2011 sebagai upaya mempercepat pencapaian MDGs terutama tujuan kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu, dengan salah satu indikator keberhasilannya adalah proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan berkompeten. Pada tahun 2012, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Nanggeleng sebagai salah satu puskesmas di Kota Sukabumi baru mencapai 70,7% dari target 86%. Dengan demikian implementasi program Jampersal belum optimal di wilayah kerja puskesmas Nanggeleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik dengan pendekatan sistem, informasi diperoleh dari wawancara mendalam dan telaah dokumen yang berkaitan dengan implementasi program Jampersal, untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala yang ditemui antara lain pada input; sebagian kelompok sasaran lebih memilih ke dukun bayi untuk menolong persalinannya. Pada proses; pemasaran Jampersal belum efektif, perencanaan kegiatan belum mendukung keberhasilan program Jampersal, kemitraan bidan dan dukun bayi belum berjalan baik, sehingga kinerja program Jampersal belum tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan agar bidan terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, disiminasi informasi menggunakan berbagai media informasi, perencanaan berdasarkan prioritas masalah serta meningkatkan kemitraan bidan dan paraji dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

---

The Ministry of Health launched Jampersal program in 2011 as an effort to accelerate the achievement of the MDGs, especially the fifth goal, which is improving maternal health, with one success indicator is the proportion of births attended by skilled health personnel. Delivery by skilled health personel at Puskesmas Nanggeleng Sukabumi in 2012 is not optimal, that reached 70,7 % only, as compered to the target of 86%. This research uses qualitative approach with system framework. The information obtained through in-depth interviews and review of documents related to Jampersal program implementation. Triangulation of sources and methodes is used for validity.

The results showed the existence of obstacles encountered, among others. In the input; most preferre target group for the traditional birth attendants labor. In the process; Jampersal has not yet been implemented effectively, planing process has not supported the success of implementation, midwives and traditional birth attendants partnerships has not been well implemented, so that integrated Jampersal program performance has not been achieved. Thus the research suggest that midwives continue to prude Communication, information and education to target groups, disseminat of information using a variety of media conduct, planning based on priority issues and improve partnerships between midwives and traditional birth attendants with the principle of equality, openness and mutual benefit."

"ABSTRAKLatar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011.Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang.Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.

---

ABSTRACT

Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011.

Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables.

Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples.

Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center."

"Pelayanan Antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Menurut data profil UPTD Puskesmas Pondok Gede Kota Bekasi (2011) Cakupan K1 sebesar 96,8% masih dibawah target standar pelayanan minimum (SPM) yang mengikuti Millenium Development Goal (MDG’s) sebesar 97% dan cakupan K4 sebesar 85,2% masih di bawah target standar pelayanan minimum (SPM) yang mengikuti Millenium Development Goal (MDG’s) sebesar 95%.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kunjungan pelayanan antenatal care (ANC) dengan jumlah sampel 100 ibu hamil trimester III yang melakukan kunjungan antenatal mulai tanggal 1 November sampai 13 Desember tahun 2012. Pengambilan sampel secara simple random sampling dan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Pondok Gede yang melakukan kunjungan pelayanan antenatal dengan baik sebanyak 72% dan terdapat 3 variabel yang terbukti bermakna secara statistik dengan variabel dependen yaitu variabel pengetahuan (OR:0,250; 95%CI:0,1-0,627), pendidikan (OR:3,5; 95%CI:1,386-8,835) dan dukungan keluarga (OR:0,147; 95%CI:0,040-0,539).

---

Antenatal care is health service by health staff to mother during her gestation, it carried out in accordance with the antenatal care standard. According to profile data at the Health Center Pondok Gede, Bekasi Town (2011) the coverage of K1 is 96,8%, which is still under the target Development Goal (MDG’s) is 97% and the coverage of K4 is 85,2%, which is still under the target Development Goal (MDG’s) is 95%.

This research was descriptive by design cross sectional. The research aimed to know distribution of factors associate with utilization of antenatal care visit for pregnant women at the Health Center Pondok Gede, Bekasi Town in 2012. A hundred the 3rd trimester pregnant women from 1st November until 13rd December 2012. Randomly selected as sample of this research who attend to Maternal and Child Health Clinic at the Health Center Pondok Gede. Data collected using questionnaries.

The result of this research showed the 3rd trimester pregnant women at the Health Center Pondok Gede, Bekasi Town visited antenatal care well is 72%, and only three variables were statistically significant with the dependent variables which are knowledge (OR:0,250; 95%CI:0,1-0,627), education (OR:3,5; 95%CI:1,386-8,835), and family support (OR:0,147; 95%CI:0,040-0,539)."

"Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi yakni 228/100.000 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian ibu disebabkan karena komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi kehamilan dan persalinan di RSUD Kota Depok tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan desain kros seksional. Sampel penelitian ini adalah ibu - ibu yang melakukan persalinan di RSUD Kota Depok pada tahun 2012 sebanyak 330 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi ibu yang mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan adalah sebesar 32,4%. Faktor ? faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi kehamilan dan persalinan dalam penelitian ini adalah gravida = 1 (PR: 1,56, CI: 1,100-2,234), paritas = 1 (PR:1,46, CI: 1,034-2,057), jarak kelahiran 4-5 tahun (PR: 2,85, CI: 1,330-6,111), jarak kelahiran ≥6 tahun (PR: 3,29, CI: 1,651-6,559), cara bersalin (PR: 1,69, CI:1,237-2,034), riwayat komplikasi (PR: 2,08, CI: 1,393-3,092), riwayat penyakit non-obstetri (PR: 1,58, CI:1,137-2,183), jumlah kunjungan ANC (PR: 1,53, CI:1,112-2,089).

---

Maternal mortality ratio in Indonesia is still high within the number 228 per100.000 live births. Most of maternal death is caused by pregnancy and delivery complications. This study aims to know the factors that related to pregnancy and delivery complication in General Hospital (RSUD) Depok 2012. This research used a cross-sectional study, which number of samples were 330 delivered mothers in RSUD Depok 2012.

The result shows that there are 32,4% mothers got pregnancy and delivery complication. Factors which related to pregnancy and delivery complication are gravida = 1(PR: 1,56, CI: 1,100-2,234), parity = 1(PR:1,46, CI: 1,034-2,057), birth spacing 4-5 years (PR: 2,85, CI:1,330-6,111), birth spacing ≥6 years (PR: 3,29, CI: 1,651-6,559), method of delivery (PR: 1,69, CI:1,237-2,034), complication history (PR: 2,08, CI: 1,393-3,092), non-obstetric disease (PR: 1,58, CI:1,137-2,183), and frequency of antenatal care (ANC) (PR:1,53, CI: 1,112-2,089)."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan Pemerintah untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Tangerang Selatan. Kebijakan Jampersal mempunyai tujuan memfasilitasi ibu hamil atau ibu bersalin yang sebelumnya memiliki kendala keterbatasan pembiayaan agar dapat memeriksakan kehamilan dan mengakses persalinan sehat dengan bantuan tenaga kesehatan (dokter/bidan) di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Pengimplementasian Jampersal di Kota Tangerang Selatan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian mengenai (1) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan, dan (2) kendala yang dihadapi, dalam implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti besaran tarif Jampersal yang dirasa masih kurang untuk standar daerah perkotaan sehingga Bidan Praktik Swasta masih meminta tambahan biaya kepada pasien Jampersal. Di samping itu, program Jampersal perlu dibatasi sasarannya untuk kehamilan pertama dan kedua guna menghindari ledakan penduduk. Peningkatan sosialisasi teknis Jampersal kepada pemberi layanan juga sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

---

Jampersal was launched by the Government in order to accelerate the achievement of one of Millennium Development Goals, namely reducing the Maternal Mortality Rate to be 102/100.000 life birth in 2015. Jampersal is implemented across Indonesia, no exception in the South Tangerang city. The objective of Jampersal is to give assurance to all expectant mothers, especially those who have funding problems, so they can access available health facilities. Achievement of this objective has raised research questions regarding the implementation of Jampersal in South Tangerang, namely (1) the factors that support the success and (2) the factors that constraint the implementation of the program. This study was conducted using qualitative description method. The data used in this study was gathered through deep interview.

The findings indicate that generally the implementation of Jampersal program in the South Tangerang has already run well. However, several problems could also be found, such as the Jampersal tariff which is still not up to standard so that the Private Practice Midwives are still asking additional cost to the patients. Moreover, the target of the Jampersal should be limited to first and second pregnancy only in order to avoid population explosion. Finally, Jampersal socialization to the health service providers is also essential to avoid confusion of the implementation of the program in the field."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Kota Bekasi melalui program Askeskin dan Jamkesmas. Penelitian ini merupakkan penelitian kualitatif dengan memilih RSUD sebagai tempal Studi kasus. Data diperoleh dari dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan dan wawancara mendalam dengan perugas rumah sakit, petugas PT Askes, petugas verifikasi independen. Dari hasil oleh data diketahui bahwa pada kunjungan gakin RSUD untuk tahun 2008 turun dibandingkan tahun 2007 tetapi biaya pelayanan, meningkat. Ditinjau dari tujuan program dlkaitkan dengan efektifitas pembiayaan, tujuan proram Askeskin dan Jamkesmas tidak tercapai, untuk itu penulis menyarankan untuk kembali menata pelaksanaan program Askeskin dan Jamkesmas di RSUD kota Bekasi untuk pelaksanaan tahun 2009 mulai dari kebijakan kota dan kebijakan RS yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan gakin, kepesertaan, penghinmgan kembali unit cost masing masing jenis pelayanannya lengkap mulai dari biaya administrasi, biaya pelayanan, biaya tindakan, dan biaya obat. Perlu dilakukan sosialisasi program baik pada masyarakat dan pelaksana kegiatan, meningkatkan fasilitas pelayanan yang khusus disediakan untuk gakin di RSUD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan utnuk perawatan di Rumah sakit, sehingga masayarakat miskin kota Bekasi Mendapat pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga negara.

---

The background of this research is to know the comparison of health service implementation of government policy in public service for poor people/families that has been doing since 1998. According to its development, this activity has changed few times. In 2007 the activity was named Askeskin Program and 2008 became Jamkesmas Program. This activity constitutes the central government program and followed up by the local government including Kota Bekasi. One of executors of this activity is RSUD Kota Bekasi. Based on the changes of this program, l wanted to exactly know the implementation of Aslceskin and Jamkesmas in RSUD Kota Bekasi. This research is qualitative research by choosing RSUD as the place of the case study. The data were compiled from documents, implementation reports, in-depth interviews with the hospital officers, PT Askes officers and independent verification officers. Based on the data, the number of visit from poor families in 2008 decreased compared witl1 in 2007, but the cost of service increased. Looking at if from the aim of the program related to the effective cost, the goal of Askeskin and Jamkesmas were not achieved so that I suggest to rearrange or reorganize the implementation of Askeskin and Jamkesmas Program in RSUD Kota Bekasi for 2009 started from local government policy, RSUD policy used in implementing health service for poor people/families, membership to the recalculation of unit cost of each service complete with the cost of administration, service, treatment and medicine. In addition, the socialization of the program not only for Community but also for the executor should be done properly. Parallel with that, the facilities of the services specifically provided for poor people/families in RSUD should be improved accordance with the minimum service standard stipulated for the hospital with the intention that the poor people in Kota Bekasi can get the proper health service as human kind."

"Kematian ibu yang tinggi di Indonesia dapat dicegah antara lain dengan pelayanan antenatal adekuat dan proses persalinan yang aman. Fakta menunjukkan belum semua ibu hamil dan bersalin mendapatkan pelayanan optimal, walaupun pencatatan dan pelaporan pemerintah menunjukkan capaian yang hampir memenuhi target. Hal ini merupakan cerminan kinerja institusi penyelenggara pelayanan kesehatan ibu (dalam hal ini puskesmas). Penelitian ini bertujuan mengetahui pemodelan multilevel determinan kinerja program kesehatan ibu (capaian indikator K4 dan PN) pada tingkat puskesmas di Indonesia, dan opsi kebijakan yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan capaian program tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda kombinasi, cross-sectional pada tahap pengembangan model konfirmatif, dan kualitatif-explanatory pada tahap eksplorasi masalah. Sampel berjumlah 2002 ibu batita, diperoleh dari data sekunder hasil Studi Analisis Capaian Indikator Renstra Program Gizi dan KIA 2012 di 8 provinsi, 16 kabupaten/kota, 64 puskesmas, 128 desa terpilih di Indonesia. Selain itu juga digunakan data set puskesmas dan desa. Informan pada tahap dua adalah pemangku kepentingan terkait program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas, kabupaten/kota, maupun tingkat pusat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kepuasan ibu terhadap pelayanan antenatal sebelumnya mempunyai kontribusi paling besar terhadap kinerja K4, sementara perencanaan mempunyai kontribusi paling besar pada kinerja PN, dan kemampuan sistem informasi berkontribusi paling besar terhadap kinerja PNfaskes, setelah dikontrol variabel lainnya. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian serius oleh jajaran Kementerian Kesehatan RI dan pemangku kepentingan lainnya. Disarankan kepada Kementerian Kesehatan RI, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas untuk melakukan intensifikasi promosi kesehatan, menjadikan upaya fokus pada pelanggan sebagai upaya kesehatan masyarakat pengembangan di puskesmas, pemenuhan kebutuhan tenaga dan sarana pelayanan antenatal dan persalinan di daerah terpencil, meningkatkan kapasitas perencanaan dan penguatan kemampuan sistem informasi program kesehatan ibu.

---

Maternal deaths can be prevented with adequate antenatal and delivery care. Evidence suggests that not all women received optimal services during her pregnancy and delivery, although based on recording and reporting system, its shows that government achieved the performance’s targets. This is a reflection of the health care provider performance (in this case is Puskesmas/ health center). The study aimed to seek a multilevel model of maternal health program performance determinants (performance indicators K4 and PN) at the primary care level in Indonesia, and the policy options that can be implemented as an effort to improve the performance of the program. The study used Mix Methods with cross sectional design; a quantitative approach was used to develop confirmatory model, and qualitative exploratory (to explore the problems). The sample was obtained from secondary data from “Indicators Achievement of Program Nutrition and MCH Strategic Plan 2012 in 8 provinces” survey, which has 2002 toddler's mother as a sample from 16 districts/cities, 64 health centers, and 128 selected villages in Indonesia. The analysis also includes dataset from Puskesmas and villages. Informant for qualitative study was from relevant stakeholders of maternal health programs both at the health centers, district/city, as well as the central level. The results showed that satisfaction on previous antenatal care have contributed most to the performance of K4, while planning has contributed most to the performance of PN, and the ability of information systems contribute most to the performance of PN-faskes, after controlling other variables. Recommendation for Ministry of Health, District Health Office, and Puskesmas is to intensify health promotion, focus on customer as a public health efforts in the health centers, making sure availability of health workers and services for prenatal and delivery care in remote areas, improve planning capacity and strengthent capability of maternal health information systems."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."