Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini melihat bagaimana aktor keamanan nasional Indonesia mengkonsepsikan pengaruh bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap kontraterorisme di Indonesia pada periode 2001-2011. Fenomena aid boom pasca 11 September 2001 menunjukkan meningkatnya besaran, jumlah negara yang menerima, urgensi serta preferensi Amerika Serikat untuk menggunakannya sebagai instrumen intervensi kepada negara-negara yang dianggap strategis dalam perang melawan teror. Penelitian kualitatif yang deskriptif analitis digunakan untuk melihat tingkat penerimaan dan tingkat kesesuaian kepentingan sebagaimana dikonsepsikan oleh aktor-aktor keamanan nasional Indonesia. Sebagian besar aktor keamanan nasional menekankan pengaruh bantuan luar negeri yang positif, namun memperlihatkan perbedaan penekanan dalam bantuan luar negeri yang diterima (material dan non-material) yang dianggap sebagai simbol prestise, keterkaitannya dengan kenaikan pangkat, serta tingkat kesesuaian kepentingan yang tidak selalu sesuai dengan negara pemberi bantuan.

---

ABSTRACTThis research looks into how Indonesian national security actors conceive the influence of US foreign aid on counterterrorism in Indonesia from 2001 to 2011. The aid boom phenomenon which followed the 11 September 2001 incident indicated an increase in amount, numbers of receiving countries, as well as urgency and preference of the US in using aid as an intervention instrument in countries of strategic importance in the global war on terror. The qualitative research is a descriptive and analytic effort to look into the level of acceptance and mutuality of interest as perceived by Indonesian security actors. Most national security actors have a high acceptance towards foreign aid, showing different emphasis on the assistance they received (material and non-material) seen as symbols of prestice, its association with promotions, and varying degree of mutuality of interest with the country providing foreign aid."

"Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai dampak kebutuhan pembangunan negara Indonesia dan kepentingan donor terhadap penentuan negara donor dalam menentukan jumlah besaran bantuan dana hibah dan pinjaman lunak ODA yang akan diberikan kepada negara recipient dalam kasus ini adalah Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai efektivitas dana bantuan terhadap pembangunan dan peneliti belum menemukan suatu gambaran yang jelas yang menyeluruh mengenai dugaan bahwa terdapat “agenda terselubung” dari negara donor besar dalam memberikan bantuannya yang ini bertentangan dengan prinsip bantuan bebas tidak terikat. Penelitian ini menggunakan metode random effect dalam memberikan informasi secara umum mengenai perilaku negara donor dalam menentukan besaran jumlah bantuan ODA. Adapun faktor faktor yang lazim yang menjadi pedoman negara donor dalam menentukan besaran jumlah dana bantuan ODA dapat dikategorikan faktor kebutuhan negara berkembang dalam pembangunan dan kepentingan negara donor.

---

This study identifies the impact of Indonesia's development needs and donors interests to the determination of the amount of grants and soft loans that will be provided by donor countries to Indonesia. Past research mostly to discuss about the effectiveness of aid to development and researchers have yet to find a clear picture overall concerning alleged that there is a hidden agenda of major donor countries to provide assistance that is contrary to the principle of free assistance. This study used random effect provide general information about the behavior of ODA’s provider countries in determining the amount of ODA. The common considerations that guide donors in determining the amount of ODA funds can be grouped as factors in the development needs of developing countries and the interests of donor countries."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang."

"Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan peran bagi Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari pasal tentang pelibatan TNI tersebut masih dalam tahap penyusunan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan tentang tindak pidana terorisme, TNI, Polri dan BNPT. Pemisahan peran dan wewenang antara TNI, Polri dan BNPT dalam penanganan tindak pidana terorisme harus jelas, begitu juga batasan tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh TNI dalam menangani terorisme dan bentuk tindak pidana terorisme yang memerlukan keterlibatan TNI. Pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia akan menggunakan konsep pencegahan, penindakan dan pemulihan. Adapun peran TNI sealama ini dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan tugas perbantuan kepada Polri, apabila situasi diluar kapabilitas Polri maka TNI dapat bertindak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan leading sector dalam koordinasi antar lembaga penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

Terrorism is an extraordinary crime, so it must be handled in an extraordinary way too. Law Number 5 Year 2018 provides a role for TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia. The Presidential Regulation as the implementing regulation of the article on TNI involvement is still in the drafting stage. The method used is normative legal research by reviewing the regulation on criminal acts of terrorism, TNI, Polri, and BNPT. Separation of roles and authority between TNI, Polri and BNPT in handling terrorism must be clear, as well as restrictions on actions that can be taken by TNI in handling criminal acts of terrorism and forms of criminal acts of terrorism that require TNI  involvement. The involvement of TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia will use the concepts of prevention, repression and recovery. As for the role of the TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia at this time, it’s a duty of assistance to Polri, if the situation is beyond the capability of the Polri, TNI will act. The National Counter Terrorism Agency (BNPT) is the leading sector in coordination between counter-terrorism institutions in Indonesia. "

"Tingkat residivisme teroris di Indonesia yang mencapai 3.9% menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengawasan dan pembinaan eks Napiter. Sekalipunpersentase kasus residivis teroris menunjukkan angka yang rendah, namun ancaman yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya. Hingga saat ini Indonesia belum memilikilembaga khusus yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap eks Napiter untuk mencegah terjadinya residivisme. Oleh karena itu, intelijen dapat mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori intelijen dan teori pencegahan kejahatan untuk menganalisis strategi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melakukan pencegahan terhadap residivisme teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN menggunakan strategi cut out dengan model yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Strategi ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang menjadikan upaya pencegahan BIN lebih efektif.

---

The level of terrorist recidivism in Indonesia, which reaches 3.9%, shows that the monitoring and fostering efforts towards former terrorist convicts are still problematic. Although the percentage of terrorist recidivist cases shows a relatively low number, the threat posed is far more dangerous. Thus far, Indonesia does not yet have a particular institution that is responsible for monitoring and fostering former terrorist convicts to prevent recidivism. Therefore, intelligence agency can fill this gap in accordance with its functions to conduct early detection and early warning system. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using intelligence theory and crime prevention theory the author analyses intelligence strategy conducted by the State Intelligence Agency (BIN) in preventing terrorist recidivism. The results showed that BIN used cut out strategy with different models which adjusted to the dynamics situation in the field. This strategy has its own advantages which makes BIN prevention efforts more effective"

"Tesis ini membahas ancaman dan kerawanan Indonesia terhadap terorisme, terutama penyebaran narasi radikal dan atau terorisme, serta mengajukan model kontra narasi sebagai strategi dalam bidang pencegahan ancaman terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis ancaman, dan kerentanan, dan skenario untuk penguatan dan usulan pembentukan model sebagai sistem deteksi dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman narasi radikal atau terorisme di Indonesia berada pada posisi yang tinggi, diikuti dengan tingkat kerentanan Indonesia yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan kontra narasi dan dilakukan penguatan terhadap strategi tersebut, serta diperlukan suatu model yang berlaku nasional sebagai dasar acuan

---

This thesis discusses the level of threats and vulnerabilities of Indonesia against terrorism, especially the spread of radical and or terrorism narratives, as well as propose a model of counter narrative as the strategy in the field of prevention in order to tackle the threat of terrorism in Indonesia. This study used a qualitative approach, to analyze the threats and vulnerabilities, as well as a scenarios for strengthening and proposed the establishment of a model as an early warning system. The results of this study indicate that the threat of radical or terrorism narratives in Indonesia is at a high level, followed by a high degree of vulnerability in Indonesia. Hence, it is necessary to apply the counter-narratives, and to strengthen the counter narative strategy, as well as we need a model that applicable nationwide as a platform."

"Pelaku serangan teror bom bunuh diri meyakini bahwa dirinya sedang melaksanakan aksi yang dianggap mulia. Sesungguhnya kelompok yang memiliki motif ideologi agama senantiasa membangun persepsi positif pada anggota kelompok mengenai serangan teror bom bunuh diri. Persepsi tersebut dibangun secara sistematis dengan merujuk pada atribut-atribut yang bersifat totemik, seperti ‘syahid’, ‘jihad’, ‘thaghut’, ‘mujahidin’’, ‘polisi Tuhan’, ‘singa-singa Allah’ untuk menjustifikasi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok. Hal tersebut melatarbelakangi analisis dalam kaitan dengan perspektif totemik di dalam penelitian ini. Dari 23 kasus yang terjadi di Indonesia, penelitian ini memerinci enam serangan teror bom bunuh diri, didasari oleh transformasi yang terjadi, yaitu transformasi target, kelompok, bahan baku bahan peledak yang digunakan, dan pelaku serangan. Data penelitian ini diperoleh dari studi dokumen, data kepolisian, dan wawancara dengan 15 narasumber. Para narasumber ini terdiri atas anggota kepolisian, pamong lembaga pemasyarakatan, anggota kelompok, perekrut di dalam kelompok, dan pelaku serangan teror bom bunuh diri. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diproses menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi data, untuk menghindari potensi terjadinya bias. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa motivasi individu, kelompok, dan lingkungan masyarakat telah mendorong individu menjadi pelaku serangan teror bom bunuh diri. Pada tataran kelompok, otoritas di dalam kelompok memperkenalkan konsep tauhid dan ideologi kelompok, lalu menggiring individu agar patuh dan taat kepada otoritas, sehingga terciptalah kepatuhan buta. Individu kemudian digiring menjadi pelaku serangan, dengan cara diperkenalkan pada konsep keutamaan dari bom bunuh diri, demi memperoleh imbalan di dalam agamanya, imbalan bagi dirinya, dan imbalan dalam tataran sosial, sebagai bentuk pilihan yang rasional dan logis.

---

Suicide bombers believed that their actions were such an honourable ones. Groups with religious ideological motive tend to build a systematic, positive perception, on suicide terrorism to their members, referred to totemic attributes such as ‘syahid’, ‘jihad’, ‘thaghut’, ‘mujahedeen’, ‘police of God’, ‘lions of God,’ in order to justify their actions. These are background of this study. Among a total of 23 suicide bombing incidents occurred in Indonesia, this study analyzes six cases- based on their transformations, from the perspectives of target, group that masterminded the attacks, explosives that being used, as well as perpetrators who performed such attacks. Data are collected from previous studies, police reports, and interview sessions with 15 sources, which include police personnel, prison’s case manager, group members, recruiters of dedicated-suicide bombers, and the surviving designated-bombers. These data are then analyzed and processed using qualitative approach with triangulation techniques, in order to prevent bias. Result of this study shows that individual, group, and social motivational factors have transformed individual into a suicide bomber. In the group level, authorities to approach concepts of ‘tauhid’ (the belief in Allah as the one and only God) and group’s ideology, then followed by introduction to the obedience to the authorities. Such concept would then bring the individual into a blind obedience’ state of mind. A virtue of a martyrdor bombing is provided as the next lesson plan that an individual will learn, as rational and logical options, in order to gain religious rewards, personal rewards, and social rewards."

"Serangan terorisme di Indonesia berevolusi dari penggunaan bahan peledak konvensional seperti ANFO (ammonium nitrate fuel oil) bergeser ke penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) yang dalam skala besar dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal (weapon mass destruction). Data menunjukkan selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus penggunaan WMD dalam serangan terorisme di Indonesia periode 2011-2019. Konsep teori kontra terorisme, pencegahan kejahatan dan kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD di Indonesia. Makalah ini mengkaji peran Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Kemenperin dalam memitigasi dan menanggulangi serangan terorisme yang menggunakan WMD. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui hanya institusi POLRI, BNPT dan BAPETEN yang telah memiliki protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD namun masih bersifat sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengintegrasian protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD yang ada saat ini berdasarkan kewenangan BNPT untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi penanggulangan terorisme serta dilegalkan dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Kepala BNPT.

---

Terrorist attacks in Indonesia have evolved from the use of conventional explosives such as ANFO (ammonium nitrate fuel oil) to shift to the use of chemicals, biology, radioactivity and nuclear (KBRN) which on a large scale can be converted into weapons of mass destruction. Data shows that during the 2011-2019 period there were 6 (six) attempted terror attacks using KBRN material, namely arsenic and ricin poison in Kemayoran Sector Police (2011); Nitroglyserin Bombing in Solo (2012); Chlorin Gas Bomb at ITC Depok (2015); the use of Thorium Oxide in Bandung (2017); Nitroglyserin Bomb, Bogor (2019) and the discovery of abrin poison in Cirebon (2019). The method used in this research is a qualitative approach with a case study of the use of WMD in terrorism attacks in Indonesia in the period 2011-2019. The concept of counter terrorism theory, crime prevention and public policy is used to explain strategies to prevent terrorist attacks using WMD in Indonesia. This paper examines the role of Ministries/Institutions such as POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Ministry of Industry in mitigating and combating terrorism attacks using WMD. From the results of interviews and literature studies, it is known that only the POLRI, BNPT and BAPETEN institutions have protocols for handling terrorist attacks using WMD but are still sectoral in nature. The conclusion of this research is the necessity of integrating the handling protocol of terrorism attacks using WMD that exist today based on the authority of the BNPT to coordinate the implementation of the counterterrorism strategy and be legalized in the form of legal products namely Decree or Regulation of the Head of BNPT."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung keputusan pemerintah Australia dalam mwnyetujui kerjasama kontra terror yang dengan pemerintah Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi dan kebijakan keamanan. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor pendorong dan penarik dalam perumusan kebijakan keamanan pemerintah Australia yang mempengaruhi pendirian JCLECdi Indonesia pada tahun 2004.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the internal and external factors to the Australian government decision support in counter-terror cooperation with the Indonesian government. The analysis in this thesis uses the concept premise security strategy and policy. Review of the literature in this study found a number of factors push and pull in security policy of the Australian government that affect the establishment JCLEC in Indonesia on 2004."