Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Lokasi penelitian di perpustakaan dengan melakukan studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik Penelitian Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor : 87 K/PDT.SUS/2012. Hasil penelitian menyarankan Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 lebih mengakomodasi dan mengikuti perkembangan jaman dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) menurut UU No. 22 Tahun 1957. Mekanisme penyelesaian perselisihannya menganut asas cepat, tepat, adil, dan murah, serta sifat putusannya yang memberikan kepastian hukum. UU No. 2 Tahun 2004 mencoba menjawab segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1957, namun, undang-undang ini pun memiliki kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan amandemen.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about how the dispute settlement Termination of Employment and connected by Act No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. This research is a descriptive study and when seen from the research objectives include normative legal or doctrinal research. Research location conducted in the library based on the library research. Using secondary data as th type of data. Data collection techniques used are engineering library research. Analyzed using a qualitative case study Decision on Case No. : 87K/PDT.SUS/2012. Based on the research results of this study suggests that the results obtained in the settlement of industrial disputes under the Industrial Relation Court of Law Number 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Comittee according to Law. 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Committee according to Law no. 22 of 1957. Adheres to the principles of mechanism rapid resolution accurate, fair, and inexpensive, as well as the nature of the decision which provides legal certainty Law Number 2 of 2004 trying to answer all the deficiencies and advantages contained in the Law Number 22 In 1957, however, this Law also has deficiencies and needs amendment."

"Analisis Alternative Dispute Resolution ADR dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI, merupakan penelitian yuridis yang mengkaji proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan prinsip ADR serta menjabarkan lebih lanjut praktik tersebut melalui perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis praktik ADR dalam PPHI dan menganalisis proses PPHI yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada suatu permasalahan Pengadilan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang belum mengatur prinsip ADR secara jelas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan library research, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPHI belum sesuai dengan prinsip ADR dan pelaksanaan PPHI harus didasarkan pada tujuan hukum ketenagakerjaan dengan membangun kesadaran moral dan penegakkan sanksi yang tegas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah merevisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempertimbangkan lembaga independen untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, peningkatan pola pengawasan terhadap kompetensi mediator, dan merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi tenaga mediator dan pengawas.

---

The Analysis of Alternative Dispute Resolution ADR in the Industrial Relations Disputes Settlement PPHI is a juridical study that examines the process of resolving industrial relations disputes based on rules of legislation and the principles of ADR and further expounding the practice through comparative law with the United States. A study aimed at scrutinizing ADR practices in PPHI and analyzing the appropriate PPHI process for Indonesia based on an Industrial Relations Court and Industrial Relations Dispute Settlement Act that has not clearly set the principles of ADR. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research, interviews, and observations. The results show that PPHI is not in accordance with the principles of ADR and the implementation of PPHI should be based on the objectives of the labor law by building moral awareness and enforcing strict sanctions. The results suggested that the Government should revise the Industrial Relations Dispute Settlement Act, consider independent agencies to resolve industrial relations disputes, improve supervisory patterns of mediator competence, and plan the procurement of the State Civil Apparatus especially for mediators and supervisors."

"Suatu hubungan yang terjadi antara pengusaha denganburuh ini tidak selalu mengalami keharmonisan. Seringkaliterjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dariberbagai macam sebab yang dapat merugikan kedua belahpihak. Perselisihan perburuhan yang saat ini disebutkandengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapatdisebabkan banyak hal yang bersumber dari perbedaan status,pengetahuan, kebutuhan hidup yang selalu meningkat dansebagainya merupakan sumber konflik yang selama ini terjadiantara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian PerselisihanPerburuhan selama ini telah menjadi landasan yangfundamental dalam penyelesaian perselisihan perburuhanselama 47 tahun sejak dibentuknya. Akan tetapi dalamperkembangannya, Undang-Undang ini sudah tidak sesuaidengan kebutuhan masyarakat, tidak efektif lagi untukmencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungankerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ini juga dirasakanmemakan waktu yang lama, disamping banyaknya tahapan yangharus dilalui pihak-pihak yang menginginkan putusan yangadil. Oleh karena itu kemudian ditetapkannya Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Dalam Undang-Undang ini diaturpenyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan diluar Pengadilan. Lahirnya lembaga ini menghapus keberadaanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimanayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 TentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.Dengan demikian, diharapkan sengketa yang dihadapi parapihak akan segera memperoleh kepastian hukum sesuai denganasas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan."

"Perubahan Era Industri membawa dampak langsung pada hubungan industrial.Potensi perselisihan hubungan industrial juga meningkat. Disamping sedang menghadapi era industri 4.0, saat ini sangat ramai dibicarakan dan menjadi tuntutan para buruh setiap kali demo hari buruh selama 3 tahun terakhir adalah mengenai upah Pekerja. Hadirnya Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada saat itu untuk menyempurnakan undang undang sebelumnya yang menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial dengan tidak sederhana dan tidak cepat. Namun sampai saat ini Penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih belum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam bebrapa kasus perselisihan Hak sekitar 2017-2018 masih belum diselesaikan dengan cepat. Dalam menganalisis Efektivitas Undang Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan digunakan  metode penelitian normatif yuridis, melalui studi kepustakaan pada data hukum sekunder dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis. Dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum penerapan asas sederhana, Cepat, dan biaya ringan lemah pada bagian penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, walaupun Undang Undangnya sendiri juga masih perlu beberapa penyempurnaan dalam penerapan asas ini. Perlu dilakukan perubahan dalam aturan hukum, karena saat ini masyarakat sudah berubah sehingga hukum juga harus bergerak dinamis dalam mengatur masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum baik kepada para penegak hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

---

Industry 4.0 have a direct impact on industrial relations. The potential for industrial relations disputes has also increased. In addition to facing the industrial era 4.0, currently hot issue on may day for the last 3 years is about wages of workers. Indonesia Regulation No.2/2004 About Completion Industrial Relation Disputes at that time was to completing the previous law which resolved industrial relations disputes without simplicity and slowly. But until now industrial relations dispute resolution is still not Simple, Fast and Low Cost Justice. In some cases industrial relations disputes about normative issue around 2017-2018 are still not resolved quickly. To analyzing the Effectiveness implementation of simple, fast, and inexpensive principles through Regulation No.2/2004 About Completion Industrial Relation Disputes, with juridical normative research methods, through literature studies on secondary legal data by descriptive and analysis research. By using the Theory of Legal Effectivenes, weaknessess of implementation Simple, Fast and Low Cost Justice Principles in the law are the  lawa enforcement itself  and legal awareness of the community, even though the regulation itself still needs a little improvement. There needs to be a change in the rule of law, because now society has changed so that the law must also move dynamically in regulating the community. In addition, government efforts are also needed to increase legal awareness for both law enforcement and the community itself."