Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian yang menganalisis data kualitatif dan data sekunder ini bertujuanuntuk mengetahui potensi, manfaat dan tata laksana asuransi malpraktik medisbagi PPK tingkat pertama di era SJSN. Kejadian malpraktik medis di Indonesiamasih merupakan fenomena gunung es. Dokter mempunyai potensi mengalamikebangkrutan akibat gugatan ganti rugi oleh pasien dan/atau keluarganya,terutama akibat kerugian nonmateriel. Pada awal dilaksanakan SJSN, asuransimalpraktik medis diserahkan pada mekanisme pasar melalui perusahaan asuransikomersial. Sebaiknya asuransi malpraktik medis ini dikelola oleh badan hukumnirlaba dan bersifat wajib kepada seluruh dokter yang menjalin kerjasama denganBPJS.

---

ABSTRACTThis study analyzed qualitative and secondary data to determine thepotential, benefit and governance of medical malpractice insurance for the generalpractitioners in the era of SJSN. The incidence of medical malpractice inIndonesia is still an iceberg phenomenon. Doctors have potential of bankruptcydue to the patient and/or the family lawsuit, especially non-material loss. In thebeginning of implementation SJSN, medical malpractice insurance will beprovided through the market mechanism, managed by a commercial insurancecompany. Ideally, the medical malpractice insurance is managed by a non-profitcompany and obligatory to all doctors who establish cooperation with BPJS."

"ABSTRACTSemenjak tahun 1992, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, industri asuransi mulai berkembang. Perusahaan asuransi di masa perkembangan industri asuransi yang pesat dituntut untuk dapat memenuhi keinginan perorangan dengan risiko yang beragam. Perusahaan-perusahaan asuransi saat ini memiliki produk asuransi yang dikhususkan untuk profesi-profesi tertentu seperti advokat, akuntan, konsultan, firma hukum, dan juga dokter, produk ini dikenal dengan istilah Professional Liability Insurance. Profesi yang ditanggung oleh Professional Liability Insurance bermacam-macam dan bergantung kepada ketersediaan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Praktik profesi dokter memiliki risiko yang tinggi karena setiap tindakannya sangat krusial dan karena itu memerlukan standar operasional yang ketat dalam praktik professionalnya sehingga pasien dapat ditangani dengan tepat. Karena besarnya risiko yang dihadapi oleh profesi dokter ini, maka produk Professional Liability Insurance sangat dibutuhkan oleh profesi dokter. Pengaturan mengenai kewajiban memiliki Professional Liability Insurance bagi profesi dokter Indonesia sangat diperlukan dikarenakan produk asuransi ini memberikan perlindungan kepada profesi dokter dalam menjalankan profesinya sebagai dokter.

---

ABSTRACTSince 1992, Insurance industry has began to developed after The Insurance Act Number 2 Year 1992 was released. At this era, Insurance companies demanded by the people to fulfill their needs to be insured from various kinds of risk. Insurance companies nowadays have a various product to offer to a different kind of profession such as accountant, consultant, lawyer, and also a doctor, that generally this product known as Professional Liability Insurance. In practice, medical profession (such as doctor) is a high risk profession and is required a professional standard so that the patient can be handled properly. Because of how high risk the medical profession is, the doctor is urgently need to have a Professional Liability Insurance while they are practicing. The obligation for medical profession to have such a insurance product hasnt been ruled so far. That regulation is urgently needed for the doctor nowadays as they are practicing so that their risk will be covered by insurance company."

"Kesadaran hukum yang tinggi dewasa ini telah menyadarkan manusia akan hak-haknya di samping kewajiban yang harus dipenuhinya. Kesadaran manusia akan hak-haknya ini menyebabkan manusia berusaha untuk memperoleh atau mempertahankan hak-haknya tersebut apabila terjadi pelanggaran atasnya. Di bidang hukum kesehatan misalnya; dahulu seorang dokter mempunyai kedudukan yang tinggi dan dianggap sebagai orang yang paling tahu, sehingga masyarakat selalu mengikuti saja apa yang dikatakan oleh dokter tersebut, walaupun sebenarnya dokter tersebut melakukan kesalahan. Akan tetapi lambat laun masyarakat menyadari bahwa dokter itu manusia biasa juga seperti mereka. Seorang dokter juga dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasiennya. Sekarang ini mereka tidak tinggal diam saja, akan tetapi menuntut adanya suatu pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan dokter melalui suatu upaya hukum. Seorang dokter yang baik tentunya akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya tersebut. Di bidang hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara memberikan suatu ganti kerugian. Salah satu upaya untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan melalui jasa asuransi. Dewasa ini telah berkembang suatu produk professional indemnity insurance yang juga dapat berlaku bagi profesi seorang dokter. Untuk itu dalam skripsi ini penulis akan mencoba membahas sejauh mana peranan produk jasa asuransi ini dalam rangka pertanggungjawaban seorang dokter atas kesalahan yang dilakukannya."

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Perbuatan penggelapan premi oleh agen asuransi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung kepada agen asuransi maupun secara pengganti kepada prinsipal dari agen yaitu perusahaan asuransi. Skripsi ini kemudian membahas 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana konsep perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dan bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan penggelapan premi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan sumber-sumber hukum secara tertulis dan didukung dengan analisis putusan pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kepentingan individu seseorang dan menimbulkan kerugian, dimana perbuatan tersebut memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya, perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penggelapan premi yang dilakukan oleh agen asuransi.

---

The act of embezzling premiums by insurance agents is an unlawful act that violates individual interests and causes losses to the insured or policy holder. From the perspective of civil law, the resulting losses can be held accountable either directly to the insurance agent or in lieu of the principal from the agent, namely the insurance company. This thesis then takes 2 (two) main issues, namely how is the concept of premium embezzlement in civil law cases and how is the mechanism and form of accountability for premium embezzlement. The research method used is normative juridical, by using written legal sources and supported by an analysis of a court judgment. The conclusions obtained are, the act of embezzling premiums in civil law cases is seen as an act that violates a person's individual interests and causes losses, where the act fulfills the formulation of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code which means the perpetrators can be held accountable. As for the mechanism and form of accountability, insurance companies can be held liable for the act of premium embezzlement conducted by insurance agents."

"ABSTRAKDalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatanmelawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapanteori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG,62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumahsakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dirumah sakit. Penerapan teori Central Responsibility memberikan kepastianhukum bagi pasien dan rumah sakit dimana rumah sakit bertanggung jawabsecara terpusat terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pada putusan No.18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan352/PK/PDT/2010 rumah sakit bertanggung jawab secara Central Responsibility

---

ABSTRACTIn this research analyzed the relation between the hospital's responsibility withthe unlawful act that done by the doctors who are not be part of hospital'semployee and the application of the central responsibility theory, and analysis ofthe judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG,1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010. This study uses normative juridicalmethod with qualitative approach. The hospital is responsible for the unlawful actthat occurred in the hospital. The application of the central responsibility theorymakes the legal certainty of both patients and the hospital with the hospitalresponsible centrally to all cases that happen in the hospital. In the judicialdecision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010 hospital responsible centrally"

"Perkembangan dunia kesehatan yang semakin cepat membuat sebagian dari pelaku usaha mengabaikan kepentingan-kepentingan dari konsumen. Apoteker selaku pelaku usaha tidak jarang mengabaikan kode etik yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Usaha pemerintah dalam menegakkan perlindungan konsumen dirasakan belum maksimal sehingga membuat konsumen bingung ketika kepentingannya dilanggar mereka harus melakukan apa. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, masih sangat sulit untuk dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan, pasien selaku konsumen, masih berada pada pihak yang lemah. Adanya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Perlindungan Konsumen dirasakan masih belum dapat melindungi pasien selaku konsumen. Upaya ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik juga masih sangat jarang dirasakan oleh pasien yang dirugikan.

---

The development of world health that was faster to make some of the actors ignore the business interests of consumers. Pharmacist as the business was not uncommon to ignore the code of conduct that resulted in losses to consumers. Government efforts in enforcing consumer protection have not felt so create maximum consumer interests are confused what they have to do. Malpractice conducted by health personnel, are very difficult to prove. It is cause, as the patient consumer, are still on the weak side. There is an act of the health and consumer protection still has not felt able to protect patients as consumers. Efforts as a form of compensation from the responsibility of health workers who perform malpractice are still very rarely felt by the injured patient."

"ABSTRACTMalpraktik dalam bidang kesehatan, meskipun seringkali digunakan dan disebut dalamkehidupan sehari-hari, secara formal tidak pernah mempunyai definisi yang jelas dantegas. Bahkan dari kalangan ahli hukum maupun ahli kesehatan, penggunaan istilahmalpraktik dalam bidang kesehatan ini masih diperdebatkan. Tesis ini melakukanpenelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari tahu dan memberikan definisimalpraktik dalam bidang kesehatan. Tesis ini juga mencari tahu kriteria, jenis,penyebab, pembuktian dalam malpraktik, dan pilihan forum penyelesaian sengketamalpraktik dalam bidang kesehatan. Tesis ini memberikan masukan bahwa padadasarnya hubungan dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan harus dilihat sebagaihubungan kontraktual.

---

ABSTRACTMalpractice in healthcare, eventhough was widely used and spoken in daily life,formally no clear and pricise definition has been made. Even from the point of view oflaw and healthcare expert, the utilisation of malpractice in healthcare term is stilldebatted. This tesis condutcs literatures review and experts interview in order to findout and determine the definition of malpractice in healthcare. This tesis also tries tofind the criteria, kinds, causes, evidence to be used in malpractice suits, and forumselection in settling malpractice disputes in helathcare. This tesis provides input that inprinciple the legal relation in providing medical service shall be seen as contractualrelation. (xiv + 107)"