Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aturan-aturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah B3 yang adalah bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia dianggap tidak selaras dengan jalannya kegiatan industri yang merupakan penghasil limbah B3, oleh karena itu penelitian dilakukan untuk melihat apakah peraturan-peraturan yang mengatur limbah B3 di Indonesia telah sedemekian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan internasional dan untuk menjelaskan bahwa tidak selamanya limbah B3 itu tidak dapat dimanfaatkan kembali. Penulisan ini dianalisis secara yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang limbah B3 yang telah ada masih dianggap rigid, karena dalam pelaksanaannya peraturan-peraturan tersebut belum dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 dan juga dianggap tidak adanya keselarasan antara pengelolaan limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan industri sebagai penghasil limbah B3. Kemajuan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 di dunia mengakibatkan beberapa limbah B3 dianggap tidak lagi sebagai limbah B3 atau pun menyebabkan limbah B3 yang berbahaya tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh industri-industri lain baik sebagai bahan baku utama kegiatannya atau pun sebagai bahan baku sekunder yang mana memunculkan adanya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan munculnya kegiatan lintas batas limbah B3 yang menurut beberapa negara masih sangat berbahaya tapi dianggap sebagai salah satu upaya pengelolaan limbah B3 apabila dilakukan sesuai dengan aturan dan pengelolaan yang baik.

---

The arrangements of hazardous and toxic waste management which is part of the prevailing environmental management in Indonesia is considered not aligned with the course of industrial activity as the producer of the hazardous and toxic waste, therefore the study was conducted to see whether the regulations governing hazardous and toxic waste in Indonesia have been in such a way that do not in contrary with the international provisions and to clarify that such hazardous and toxic waste not always can not be reused.

This study analayzed by juridical normative and using a qualitative approach. The existing regulations governing hazardous and toxic waste are considered rigid, due to in practice, such regulations have not been able to adjust the development of hazardous and toxic waste management technologies and also considered that there is no alignment between the hazardous and toxic waste management which is part of the environmental management with the industrial activity as the producer of the hazardous and toxic waste.

Technological advances in hazardous and toxic waste management in the world have caused several hazardous and toxic wastes are no longer considered as the hazardous and toxic wastes or even caused such harmful hazardous and toxic waste may be reused by other industries either as the main raw material of their activities or as the secondary raw material of which raises the economic activity resulting the emergence of transboundry movement of hazardous and toxic waste activity which according to some countries are still very dangerous however considered as one of the hazardous and toxic waste management efforts if conducted in accordance with the rules and proper management."

"Jumlah penduduk meningkat setiap tahun di Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan jumlah pasien dan limbah medis meningkat. Limbah medis padat rumah sakit dikategorikan LB3 dalam Permenlhk No.P.56/2015. Permasalahan, masih ditemukan limbah medis dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan dampak di lingkungan dan makhluk hidup. Tujuan penelitian adalah menganalisis jumlah dan jenis LB3 medis padat RSPI Sulianti Saroso, RSUD Pasar Rebo, RS Medistra dan RS Husada, kinerja pelaksanaan pengelolaan limbah dan interaksi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pengelolaan LB3 medis padat dan data sekunder perhitungan jumlah limbah, wawancara mendalam dan analisis ANT untuk mengetahui interaksi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian, setelah dilakukan pendataan pengelolaan Limbah B3 medis padat pada 4 RS, untuk RSPI Sulianti Saroso dan RS Husada masih diperlukan perbaikan kinerja dalam aspek non teknis pengelolaan yaitu pendataan dan pencatatan, pelaksanaan perizinan dan pelaksanaan ketentuan dalam izin. Kesimpulan, atas status kinerja 4 RS di Jakarta tersebut diperlukan upaya sosialisasi pemenuhan peraturan dan penyiapan peraturan yang spesifik bagi RS dalam aspek non teknis pengelolaan limbah oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta.

---

The population increases every year in DKI Jakarta Province resulting in an increase in the number of patients and medical waste. Hospital solid medical waste is categorized as Hazardous adn Toxic Waste in the Minister of Environment and Forestry Regulation No.P.56/2015. Problems, still found medical waste disposed of into the environment can cause impacts on the environment and living things. The purpose of the study was to analyze the amount and type of Solid Hazardous Medical Waste (SHMW) of Sulianti Saroso Infectious Disease Hospital (RSPI), Pasar Rebo Regional General Hospital (RSUD), Medistra Hospital and Husada Hospital, the performance of waste management implementation and stakeholder interaction in waste management of DKI Jakarta Province. Descriptive analysis method was used to determine the management of SHMW and secondary data of waste amount calculation, in-depth interviews, and ANT analysis to determine stakeholder interactions in waste management in DKI Jakarta Province. Research results, after collecting data on solid medical hazardous waste management in 4 hospitals, for RSPI Sulianti Saroso and Husada Hospital, performance improvement is still needed in non-technical aspects of management, namely data collection and recording, licensing implementation and implementation of permit provisions. Conclusion, the performance status of the 4 hospitals in Jakarta requires efforts to socialize the fulfillment of regulations and the preparation of specific regulations for hospitals in non-technical aspects of waste management by the DKI Jakarta Provincial Government."

"ABSTRAKLimbah B3 jika tidak dikelola dengan tepat dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengelolaan yang tepat atas limbah yang mengandung B3 dapat dilakukan jika limbah tersebut teridentifikasi dengan jelas dan dilangsungkan berdasarkan izin pengelolaan limbah B3.Penelitian ini memaparkan perbandingan pengaturan pengelolaan limbah B3 di Indonesia dan di Amerika Serikat. Metode penelitian utama dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan bersumber dari data sekunder, yakni studi dokumen serta didukung dengan wawancara dengan narasumber di bidang pengelolaan limbah B3. Simpulan dari penelitian ini, Indonesia dan Amerika Serikat secara garis besar memiliki kesamaan pengaturan mengenai penentuan limbah B3, kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah B3, dan izin pengelolaan limbah B3. Dari hasil analisa, ditemukan bahwa masih banyak pengaturan pengelolaan limbah B3 yang belum ada. Saran dari penelitian ini, Pemerintah Indonesia sepatutnya segera menetapkan standar spesifikasi bagi unit-unit pengelolaan limbah B3 yang belum diatur dalam peraturan menteri serta memperbaharui keputusan-keputusan kepala badan pengendalian lingkungan hidup dan peraturan-peraturan menteri lingkungan hidup sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola yang menggunakan unit-unit pengelolaan tersebut dan kepada publik bahwa pengelolaan limbah B3 telah dilangsungkan sesuai dengan standar yang dianggap aman oleh pemerintah Indonesia bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

---

ABSTRACTHazardous wastes could pose harmful effect on human health and the environment if not handled properly. Appropriate management of waste containing hazardous materials may be performed if the waste is clearly identified and carried out under hazardous waste management permit.This research describes the comparison of hazardous wastes management law in Indonesia and in the United States. The main research method of this thesis is based on literature study which categorized as normative juridical and sourced by secondary data, such as documents study and supported by interviews with experts in hazardous waste management field.Conclusion of this research is, in broad, Indonesia and the United Stated have similar rules regarding determination of hazardous waste, hazardous wastes management activities, and hazardous wastes permit. From the analysis, it is found that there are still many regulations related to hazardous wastes management that are not yet existed.Recommendation of this research is Indonesian Government should immediately establish specification standard for hazardous wastes management units that have not been established and update the current regulations of hazardous wastes management by the decisions of head of the environmental control agency, also regulations by the ministry of environment before the enactment of regulation number 101 year 2014 about Hazardous Waste Management in accordance with said regulation. The aim is to provide legal certainty for hazardous wastes handlers and to the public that the management of hazardous wastes is carried out in accordance with considerably safe standards by the Indonesian Government for human health and the environment. "

"Dunia aviasi memiliki banyak kegiatan yang turut menghasilkan berbagai macam limbah, termasuk limbah padat bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak buruk pada masyarakat maupun lingkungan. Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak timbulan limbah padat B3, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan limbah padat B3 hasil pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang di perusahaan perawatan pesawat terbang. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif observasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan observasi secara langsung, serta secara sekunder dengan melakukan telaah dokumen perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah padat B3, terdapat permasalahan diantaranya yaitu prasarana TPS LB3 yang tidak memadai, jumlah SDM kurang, dan hambatan dalam efisiensi limbah padat B3. Adapun sistem pelaporan dan penyebaran informasi pengelolaan limbah padat B3 sudah tergolong cukup baik karena dilakukan secara rutin dan informatif. Saran yang dapat diberikan yaitu adanya melakukan analisis beban kerja, memperbaiki sistem perlabelan, pengawasan rutin terhadap wadah penyimpanan, perbaikan prasarana TPS LB3, pengangkutan secara rutin, pengecekan kesehatan petugas limbah B3, dan penyebaran informasi dampak limbah padat B3 kepada masyarakat.

---

The world of aviation has many activities that also produce various kinds of waste, including solid waste of hazardous and toxic materials. Aircraft maintenance, repair, and overhaul activities harm society and the environment. The impact of hazardous solid waste has to be prevented from the public and the environment. This research was conducted to determine how the hazardous solid waste management system results from aircraft maintenance, repair, and overhaul in aircraft maintenance companies. This study uses a descriptive observational study design using a qualitative approach. The source of data from this research comes from primary data, which comes from in-depth interviews and direct observation, and secondarily by reviewing company documents. The results of this study indicate that the hazardous solid waste management system has problems, including inadequate temporary disposal sites for hazardous and toxic waste, insufficient human resources, and obstacles to the efficiency of hazardous solid waste. The system for reporting and dPT. Seminating information on hazardous solid waste management is quite good because it is carried out routinely and informatively. Suggestions that this research can be given are conducting a workload analysis, improving the labeling system, routine monitoring of storage containers, repairing temporary disposal sites for hazardous and toxic waste, carrying out routine waste management, checking the health of hazardous waste officers, and dPT. Seminating information on the impact of hazardous solid waste to the public"

"Laboratorium perguruan tinggi menghasilkan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terus meningkat setiap waktu dan berpotensi melebihi kapasitas penampungan eksistingnya sehingga membutuhkan pendekatan sistem dinamis untuk menekan jumlah limbah di masa mendatang. Penelitian ini bertempat di Laboratorium FTUI dengan menggunakan data sekunder pencatatan timbulan limbah padat B3 selama tahun 2022. Data yang diperoleh dianalisis dan salah satu limbah yang paling berpengaruh terhadap timbulan secara keseluruhan diproyeksikan dengan software Vensim selama 5 (lima) tahun mendatang. Diusulkan 3 (tiga) skenario untuk menekan timbulan limbah, yaitu upaya yang melibatkan pengolahan, pemanfaatan, dan pengangkutan. Ditemukan bahwa departemen laboratorium penghasil limbah padat B3 terbanyak adalah Laboratorium DTSL (39,02%) dan Laboratorium DTK (29,74%). Limbah jenis sarung tangan, masker, dan tisu adalah limbah yang mendominasi sebesar 40,73% terhadap timbulan limbah padat B3 secara keseluruhan di Laboratorium FTUI tahun 2022. Hasil simulasi jumlah limbah jenis tersebut pada 2027 adalah sebesar 3.017,24 kg dari jumlah eksistingnya pada 2022 sebesar 105 kg di Laboratorium FTUI. Berdasarkan hasil simulasi ketiga skenario yang diusulkan, alternatif strategi terbaik untuk pengelolaan limbah padat B3 di Laboratorium FTUI adalah skenario peningkatan frekuensi pengangkutan karena dapat menekan jumlah timbulan limbah secara efektif dengan membutuhkan biaya yang relatif rendah.

---

The university laboratory faces an increasing generation of hazardous and toxic solid waste over time, which may surpass its current storage capacity. To address this issue, a system dynamics approach is employed to identify alternative waste management strategies for reducing future waste volume. This study focuses on the FTUI Laboratory and utilizes secondary data from 2022 to analyze waste generation patterns. Vensim software is used to project the impact of one of the major waste types on overall waste generation over the next five years. Three scenarios are proposed, involving treatment, utilization, and transportation measures, to mitigate waste generation. The findings highlight the DTSL Laboratory (39.02%) and the DTK Laboratory (29.74%) as the primary contributors to hazardous and toxic solid waste generation. Notably, waste items like gloves, masks, and tissues dominate the waste stream, accounting for 40.73% of the total waste generated at the FTUI Laboratory in 2022. Simulation results indicate that the quantity of these waste types will increase to 3,017.24 kg by 2027, compared to the current level of 105 kg in 2022. Among the proposed scenarios, increasing transportation frequency emerges as the most effective and cost-efficient waste management strategy for the FTUI Laboratory, enabling substantial waste reduction."

"Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan menghasilkan limbah yang jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Pada Maret 2020 terjadi bencana non-alam pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan produksi limbah medis padat di rumah sakit meningkat sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaannya. Rumkital Dr. Mintohardjo sebagai salah satu rumah sakit rujukan covid-19 juga melaksanakan pengelolaan limbah medis padat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) padat melalui pendekatan sistem yaitu mulai dari input, proses dan output untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam sistem pengelolaan limbah B3 padat. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan kualitatif. Masalah pada tahap input adalah kurangnya petugas di bagian kesehatan lingkungan dan susunan personil di bagian kesehatan lingkungan sedangkan pada tahap proses berada pada prosedur pelaksanaan pengelolaan limbah B3 padat yang masih belum sesuai dengan pedoman yang berlaku dan kapasitas pembakaran mesin insinerator yang tidak sebanding dengan jumlah timbulan limbah B3 padat. Pada tahap output, diharapkan seluruh timbulan timbulan limbah B3 padat terkelola dengan baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah B3 padat belum berjalan maksimal karena masih terdapat kendala atau hambatan pada setiap tahapan prosesnya sehingga perlu adanya rekomendasi (plan of action) sebagai solusi pemecahan masalah.

---

Hospitals as health facilities that provide health services produce waste which, if not handled properly, will have an impact on health. In March 2020 there was a non-natural disaster from the Covid-19 pandemic in Indonesia which caused the production of solid medical waste in hospitals to increase, thus requiring an increase in its management capacity. Dr. Rumkital Mintohardjo as one of the covid-19 referral hospitals also implements solid medical waste management. This study aims to analyze the management of hazardous and toxic waste (B3) solid through a systems approach, starting from the input, process and output to determine the problems that exist in the solid B3 waste management system. The design of this research is analytic with a qualitative approach. The problem at the input stage is the lack of officers in the environmental health section and the composition of personnel in the environmental health section, while at the process stage there are procedures for implementing solid B3 waste management which are still not in accordance with applicable guidelines and the incinerator engine combustion capacity is not proportional to the amount of waste generation Solid B3. At the output stage, it is hoped that all solid B3 waste generation will be managed properly. From the research results, it can be concluded that B3 solid waste management has not run optimally because there are still obstacles or obstacles at each stage of the process so that a recommendation (plan of action) is needed as a solution to the problem."

"Salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan emisi adalah sektor transportasi sebanyak 23%. Pada abad ke-21. Kendaraan Bermotor listrik (KBL) mulai bermunculan di jalanan terutama yang menggunakan Lithium Ion Batteries (LIBs). KBL merupakan salah satu solusi dalam mengurangi polusi udara. KBL lebih unggul dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Indonesia menyambut hal ini dengan membuat instrumen hukum untuk mendorong program percepatan KBL melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 79/2023. Instrumen ini hadir sebagai suatu upaya untuk mendorong penggunaan KBL oleh masyarakat Indonesia dalam mengurangi polusi udara. Namun, inovasi terhadap mobil listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak lepas dari timbulnya suatu permasalahan baru. Permasalahan tersebut adalah potensi limbah baterai mobil listrik yang telah terpakai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Atas hal tersebut, penulis meninjau permasalahan pengelolaan limbah baterai KBL melalui konsep tanggung jawab produsen. Konsep tanggung jawab produsen pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 18/2008. Konsep tanggung jawab produsen atau biasa disebut Extended Producer Responsibility (EPR), merupakan konsep yang menitikberatkan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan barang yang mereka produksi. Hal ini penting, karena baterai KBL masuk kedalam kategori limbah B3, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, yaitu melihat kesesuaian kebijakan pengelolaan limbah B3 dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penulis utamanya akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep pengelolaan limbah B3 terutama konsep EPR. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah baterai KBL dengan peraturan yang sudah ada saat ini. Hal ini penting, agar konsep EPR yang masih dilakukan secara sukarela oleh produsen, dapat berjalan secara sirkular.

---

One of the sectors that produces the most emissions is the transportation sector, which accounts for 23%. In the 21st century. Electric Vehicles (Evs) began to appear on the streets, especially those using Lithium Ion Batteries (LIBs). They are one of the solutions in reducing air pollution. They are superior to vehicles that use fossil fuels as their energy source. Indonesia welcomed this by creating a legal instrument to encourage the acceleration of the KBL program through Presidential Regulation No. 55/2019 which was amended by Presidential Regulation No. 79/2023. This instrument is present as an effort to encourage the use of KBL by the Indonesian people in reducing air pollution. However, innovation in electric cars that aims to reduce greenhouse gas emissions cannot be separated from the emergence of a new problem. This problem is the potential waste of used electric car batteries, which can cause environmental pollution. For this reason, the author reviews the problem of KBL battery waste management through the concept of producer responsibility. The concept of producer responsibility was first introduced in Law No. 18/2008. The concept of producer responsibility or commonly called Extended Producer Responsibility (EPR), is a concept that emphasizes the responsibility of producers in the management of the goods they produce. This is important, because KBL batteries fall into the category of hazardous waste, which requires special handling in its management. This research uses a juridical-normative writing method, which looks at the suitability of B3 waste management policies with various primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, the author will mainly relate the policy to the concept of hazardous waste management, especially the concept of EPR. Based on this research, the government needs to improve the supervision of KBL battery waste management with the current regulations. This is important, so that the concept of EPR, which Is still carried out voluntarily by producers, can run circularly."

"Limbah elektronik (e-waste) merupakan salah satu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan provinsi dengan data timbulan sampah tertinggi di Indonesia dengan timbulan tertinggi berada di Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 844.252,43 ton per tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kegiatan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) berdasarkan aspek manajemen pengelolaan limbah B3 serta menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah elektronik (e-waste) di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan desain mix method. Analisis mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah elektronik di tingkat rumah tangga Provinsi DKI Jakarta didapatkan hasil bahwa tingkat kesadaran tertinggi masyarakat di wilayah DKI Jakarta berada pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan persentase sebesar 82,95%, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat terendah berada pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan persentase sebesar 76%. Berdasarkan aspek manajemen pengelolaan limbah elektronik yang berlaku di wilayah Daerah Khusus Jakarta, pengelolaan limbah elektronik sudah cukup baik. Pemerintah mampu menginisiasi program tersebut dimana daerah lain belum ada yang mencanangkan program pengelolaan limbah elektronik tersebut. Perlu adanya upaya pengkategorian lebih lanjut terhadap limbah elektronik yang dikumpulkan agar pada saat proses pemisahan dapat terurai dengan lebih sistematis.

---

Electronic waste (e-waste) is one of the hazardous and toxic (B3) wastes that continues to increase in number every year. Jakarta Special Region Province is the province with the highest waste generation data in Indonesia with the highest generation being in the East Jakarta Administrative City of 844,252.43 tons per year. The objective of this research is to analyze e-waste management activities based on aspects of hazardous waste management and analyze the level of public awareness in managing e-waste in the Special Region of Jakarta. This research uses a combination method with a mix method design. Analysis of the level of public awareness in managing electronic waste at the household level in DKI Jakarta Province found that the highest level of public awareness in the DKI Jakarta area was in the North Jakarta Administrative City area with a percentage of 82.95%, while the lowest level of public awareness was in the Central Jakarta Administrative City area with a percentage of 76%. Based on the management aspects of e-waste management that apply in the Special Region of Jakarta, e-waste management is already quite good. The government was able to initiate the program where no other region has launched the e-waste management program. Further categorization of collected e-waste is needed so that during the separation process it can be decomposed more systematically."

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan hukum positif Indonesia dan peraturan internasional yang mengatur tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap limbah B3 dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum secara pidana terhadap limbah B3 adalah penegakan hukum yang utama (premium remedium). Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum secara bersamaan dengan dua penegakan hukum lainnya.

---

This thesis discussing about Indonesia and international law regarding to poisonous and hazardous waste as well as the environmental law enforcement issues for the pollution caused by the poisonous and hazardous waste. Normative and juridical study are used in this thesis with the secondary data through the literature research. The result shows that the environmental law enforcement to poisonous and hazardous waste can be conducted through the administrative, criminal, and private law. Criminal law enforcement to poisonous and hazardous waste is the main (premium remedium). However, it is possible to use criminal law simultaneously with the administrative and private law."

"Pertumbuhan sektor industri tekstil memunculkan fenomena pencemaran limbah tekstil yang dikualifikasi sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3. Kondisi nyata pencemaran limbah tekstil terjadi di Jawa Barat, khususnya DAS Citarum beserta anak sungainya. Hingga saat ini masih banyak perusahaan tekstil yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah B3. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Permasalahan yang diteliti antara lain mengenai pengaturan tanggung jawab perusahaan tekstil dalam pengelolaan limbah B3 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem pengelolaan limbah B3 di PT. Kahatex II dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta kebutuhan pengaturan ke depan terkait pengelolaan limbah B3 cair yang dibuang ke sumber air.Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perusahaan tektil bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan larangan yang diatur dalam izin pengelolaan limbah B3 maupun peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah B3. Selanjutnya PT. Kahatex II sebagai penanggungjawab usaha dan/kegiatan telah memenuhi tanggung jawab pengelolaan limbah B3 yang dibebankan terhadapnya. Kemudian terdapat kebutuhan pengaturan ke depan terkait pengelolaan limbah B3 cair perusahaan tekstil seperti pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pengurangan limbah B3 dan sanksinya, standar kepekatan warna atau kekeruhan air limbah, penetapan baku mutu air sungai serta daya tampung beban pencemaran sumber air.

---

The growth of companies in textile industry raises the phenomenon of environmental pollution by textile waste pollution that is qualified as waste of hazardous and toxic materials waste of B3. The actual condition of environmental pollution by textile waste happened in Citarum River Basin and Citarum tributaries. Until now some of textile companies still throw out textile waste to the river without processing on installation of waste water treatment. The research method of this thesis is normative and juridical research. This thesis will examining the regulation in Indonesia about liability of textile industry in waste management of hazardous and toxic materials, the waste management system in PT. Kahatex II and future regulation that related to waste management of liquid hazardous and toxic materials.This research concludes that a textile company has some responsibility to fulfill its obligations on secure license from the authority and any regulation that related to waste management of hazardous and toxic materials. Furthermore, PT. Kahatex II has fulfilled the responsibilities on waste management of hazardous and toxic materials. Through this research, Indonesia need develop the regulations for the waste management of liquid waste from textile company such as regulation about penalty for disobeying the obligation to reduction waste of B3, color standard of water waste from textile company, quality standard of water and carrying capability of the river."