Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat telah membawa persaingan kearah yang ketat dalam usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Pada dasarnya Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal. Perseroan terbatas ddidirikan berdasar perjanjian para pendiri, dituangkan dalam akta Notaris dan dikenal sebagai anggaran dasar perseroan. Pada prinsipnya anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat diubah, namun perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Lalu bagaimanakah dalam kondisi dimana saham pemilik dalam perseroan telah dialihkan melalui akta pemindahan hak dihadapan notaris, dengan tanpa hak secara benar, kemudian didaftarkan pada daftar perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan persetujuan perubahan daftar pemegang saham dalam perseroan tersebut. Hukum memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam keadaan seperti ini dengan jalan mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan, lalu bagaimana bila ada lebih dari satu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, saling berbeda pandangan yang melahirkan dua Surat Keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan daftar pemegang saham, disini muncul permasalahan lainnya. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepastian secara hukum atas terbitnya dua surat Keputusan Menteri yang isinya bertolak belakang satu sama lain terhadap kepemilikan saham dalam sebuah perseroan terbatas, dimana pemilik saham tersebut seyogyanya diberikan perlindungan secara hukum karena memiliki itikad baik.

---

ABSTRACTEconomical development in Indonesia has reach a high level, brings a high risk competition between the limited company. Basically, limited company is a form of capital associations. Limited company founded by the basic agreement between the founder in front of legal Notary that produces the certificate to founding a limited company, which is also known as the basic charter of the company. This basic charter of the company can be modifying every time with the shareholders meeting mechanism. This shareholders meeting is a company organ that have an authority which is not given to the executive board or the commissioner. Nextthing is how is the way out when someone’s stock in a company has been redirected unlawfully by the mechanism in front of the authority’s Notary which finally produces the certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right. Basically, Indonesian Law give a chance to the party that has been disadvantaged by other to sue them in front of the Court, then another problem is rising when there is more than one Court Decision that have a different point of view each other, which finally bring the Certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right. Because of that explanation, this research is aiming to find the legal certainty of the two certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right which consist a different decision for the stockholder’s status in a limited company, which should be protect by the law for their good faith."

"Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah suatu transaksi dimana kepentingan-kepentingan ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan seringkali melakukan berbagai transaksi guna mencapai keuntungan yang maksimal. Adakalanya transaksi-transaksi yang dibuatnya tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, namun di sisi lain pihak tersebut juga memiliki kepentingan pribadi atas berlangsungnya transaksi-transaksi tersebut, misalnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan direktur, atau dengan komisaris, atau dengan pemegang saham utama perusahaan tersebut. Dalam hal demikian, maka transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak: direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi lainnya, adalah suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Benturan kepentingan disini adalah terdapatnya perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak tersebut. Dalam hukum perusahaan dikenal adanya beberapa transaksi yang karena sifatnya dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang jika dikelompokkan dapat terdiri dari 4 (empat) kelompok transaksi, yaitu: 1. Transaksi self dealing; 2. Transaksi corporate opportunity; 3. Transaksi executive compensation; dan 4. Transaksi dengan controlling stockholder. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya direksi dapat mengambil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Hal yang demikian tentu saja melanggar prinsip fiduciary duty yang melekat di pundak pengurus perseroan. Keterbukaan sangat diperlukan atas transaksi-transaksi yang mungkin mengandung suatu conflict of interest. Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikaitkan dengan prinsip fiduciary duty yang melekat pada pundak direksi dan komisaris perseroan go publik, maka Undang-Undang Pasar Modal mengharuskan adanya persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip fiduciary duty namun juga merupakan tindakan di Iuar kewenangannya (ultra vires). Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban menyampaikan secara terbuka kepada publik dan keharusan memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen atas setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak saja menodai prinsip keterbukaan yang dijunjung tinggi di pasar modal, namun juga menjauhkan terciptanya suatu pasar modal yang efisien. Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut. Akan tetapi hukum mengaturnya sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan pengaturan tersebut, sungguhpun terjadi transaksi yang berbenturan kepentingan, kemungkinan kerugian terhadap pihak tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan diharapkan dapat diredam. Bagi perusahaan go publik, BAPEPAM mensyaratkan kewajiban untuk memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen atas setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1. Apabila suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya (ultra vires). Dengan demikian, tindakan direksi dan komisaris bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi atau komisaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti telah menyebabkan terjadinya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini BAPEPAM selaku otoritas pasar modal berwenang mengenakan sanksi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu direksi dan komisaris tadi. Tindakan BAPEPAM yang meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Dengan begitu pengurus perseroan tidak dapat mengelak tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada perseroan. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari pengurus perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan perseroan. Dengan dimungkinkannya direksi dan komisaris terkena sanksi dalam Peraturan BAPEPAM Nomor I .E.1 diharapkan pengelolaan perusahaan go publik menjadi bertambah baik. Dengan begitu pasar modal menjadi tempat yang aman dan menarik bagi masyarakat untuk menanamkan uangnya. Kewenangan BAPEPAM untuk mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut tidak mengurangi hak BAPEPAM untuk menerapkan ketentuan pidana apabila temyata ditemukan unsur-unsur pidana dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, misalnya transaksi itu dilakukan dengan dilatarbelakangi adanya penipuan, penggelapan atau korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama yang menyangkut transaksi yang mengandung benturan kepentingan menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan diskriminatif yang dilakukan pengurus perseroan (direktur dan komisaris) berkaitan dengan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan terhadap struktur modal, dengan melihat dari tiga objek. Pertama adalah untuk mecoba melihat kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal. Kedua, pemegang saham institusional memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal. Ketiga, penelitian ini mencoba menentukan bahwa pemegang saham institusional memiliki pengaruh terhadap struktur modal dilihat dari perbedaan tingkatan variasi kepemilikan saham manajerial.Penelitian ini meneliti 34 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, selama tahun 1999 sampai 2002. Regresi linear digunakan utuk menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependennya adalah rasio hutang jangka panjang terhadap aset, dan sebagai variabel independennya adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, sementara variabel kontrol yang lainnya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, koefisien Tobin's Q, fixed asset.Hasil penelitian ini menghasilkan, pertama, struktur kepemilikan saham perusahaan dari kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Kedua, kepemilikan institusional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap struktur modal. Variabel kontrol yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah ukuran perusahaan dan fixed asset. Ketiga, kepemilikan institusional terhadap struktur modal pada tingkat variasi kepemilikan manajerial yang tinggi berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga kesimpulannya menghasilkan, pertama, perusahaan di Indonesia pada periode tahun 1999 sampai 2002, kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Kedua, Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap struktur modal dan ini makin diperkuat pada kepemilikan saham manajerial yang tinggi di sebuah perusahaan.

---

This research tries to see the impact of ownership structures to capital structures, with three objectives. First, to see internal shares ownership structures have positive impact to capital structure. Second, external shares ownerships have positive impact to capital structures. Third, this research try to know that external shares ownerships have impact to capital structures and it's strengthen with variation level of managerial ownerships.Sample of this research are 34 firms listing in Jakarta Stock Exchange, since 1999 until 2002.. Linear regression is used to analyze impact of independent variable to dependen variable. The Dependent variable is long term debt to asset and as independent variables are managerial shares ownerships and external shares ownerships, meanwhile cpntrol variables are size, growth, profitability, Tobin's Q and fixed asset.The results are, first, ownership structures from managerial ownerships have significant and positive impact to capital structures. Second, external ownerships have positve impact but not significant to capital structures. Control variables that impact capital structures are size and fixed asset. Third, external share ownership to capital structures at variation managerial ownership level have postive and significant. So the conclusions are, first, firms in Indonesia from 1999 to 2002, managerial ownerships impact significantly to capital structures and external ownerships do not impact significant to capital structures. Second, External ownership have impact to capital sturcture and it's strengthen at high level of managerial ownerships."

"[Penelitian ini melihat hubungan antara volatilitas, kinerja operasi perusahaan, dan imbal hasil saham, dengan menggunakan data panel dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Kita sering mendengar kalimat ?risiko investasi yang tinggi akan memberikan imbal hasil yang tinggi pula?. Penelitian sebelumnya di Amerika Serikat membuktikan bahwa dalam jangka panjang saham-saham yang memiliki volatilitas yang rendah memberikan imbal hasil yang tinggi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di Amerika Serikat. Di Indonesia, saham-saham yang memberikan imbal hasil yang tinggi adalah saham-saham dengan tingkat risiko yang tinggi pula, hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan antara kecenderungan investor pada pasar di Indonesia dan di Amerika Serikat.;This study looked at the relationship between stock return volatility, the company's operating performance and stock returns, using data from 2009 to 2013. We often hear the phrase "high-risk investments that will provide high returns as well". Previous research in the United States proved that in the long run stocks that have a low volatility will have high yield. Results of this study differs from previous studies in the United States. In Indonesia, stocks that provide high yields are stocks with a high level of risk anyway, this can be caused by the difference between in the tendency of investors to the market in Indonesia and in the United State., This study looked at the relationship between stock return volatility, the company's operating performance and stock returns, using data from 2009 to 2013. We often hear the phrase "high-risk investments that will provide high returns as well". Previous research in the United States proved that in the long run stocks that have a low volatility will have high yield. Results of this study differs from previous studies in the United States. In Indonesia, stocks that provide high yields are stocks with a high level of risk anyway, this can be caused by the difference between in the tendency of investors to the market in Indonesia and in the United State.]"

"Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mngakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, pekerja, penterintah dan lain-lain (OECD. 1999), Dengan melaksanakan corporate governance diharapkan proses dan struktur dalam mengelola bisnis dan operasional perusahaan akan mengarah pada pertumbuhan bisnis dan akuntabililas perusahaan dengan tujuan akhir meningkatkan shareholders value dalam jangka panjang. Kuatnya good corpoate governance menghasilkan perkembangan sosial yang bagus. Penerapan good corporate governance menciptakan struktur kepemilikan perusahaan yang luas dan mengurangi tersentralisasinya kekuasaan pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, menunjang perkembangan pasar modal dan menstimulasi inovasi, memacu tumbuhnya investasi jangka panjang, dan menghambat pelarian modal (Wolfenshon, 1998).Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk menguji apakah penerapan good corporate governance dapat meningkatkan kinerja pasar (market performance) perusahaan - perusahaan di Indonesia. Proxy dari kinerja pasar perusahaan adalah rasio Price To Book Value (PBV). Proxy dari penerapan good corporate governance dalam penelitian ini adalah nilai corporate governance Perception Index (CGPI) perusahaan. Selain itu juga akan diteliti pengaruh faktor - faktor fundamental seperti ROE, earning growth rate, dan Beta terhadap PBV. Dengan demikian pembahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara praktek good corporate governance dan kinerja pasar perusahaan melalui analisa hubungan antara rasio PBV perusahaan dan Corporate Governance Perception Index perusahaan - perusahaan tersebut.Pemodelan yang digunakan adalah model regresi bergauula dengan menggunakan software komputer SPSS 11.50. Data sampel yang digunakan dalam penelilian ini terdiri dari pooled data. Sampel penelitian merupakan perusahaan-perusahaan yang menempati peringkat 10 besar dari hasil survei CGPI yang dilakukan oleh The Indonesia Institute Of Corporate Governance (IICG) pada periode 2001 2004. Data sampel yang digunakan dalam penelitian terus diurutkan dari tahun 2000 hingga 2004, dan pada tiap tahun terdapat kumpulan data PBV, indeks CGPI, ROE, earning growth rate, dan Beta perusahaan - perusahaan sampel.Hasil penelitian menunjukkan nilai Adjusted R2 adalah sebesar 29,8 %. Nilai ini mengandung anti bahwa variasi variabel CGPI, ROE, earning growth rate, dan Beta dari data survei IICG, secara bersama - sama dapat menjelaskan variasi perubahan variahel PBV sebesar 29,8 %, sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain selain keempat variabel - variabel independen tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hanya nilai koefisien ROE saja yang signifikan pada level of significance 5 % sedangkan sisanya tidak. Ini berarti bahwa dari keempat variabel independen yang ada, hanya ROE yang memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk memprediksi nilai kinerja pasar perusahaan dibandingkan ketiga variabel independen lainnya. Bila dilihat dari hubungan korelasi antara variabel PBV dengan masing - masing variabel independen, terlihat bahwa hanya korelasi antara PBV dan ROE saja yang paling kuat dan paling signifikan pada level of significance 5 %.Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa corporate governance meriliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PBV (Proxy dari kinerja perusahaan) tidak terbukti. Adapun hipotesis yang menyatakan Beta memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV pada penehitian ini tidak terbukti, karena hasilnva tidak signifikan. Pada penelitian ini, hipotesis yang menyatakan ROE memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PBV terbukti. Dan hipotesis yang menyatakan growth (earning growths rate) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PBV terbukti. Sehingga dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, implementasi good corporate governance　ternyata belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kinerja pasar (market performance) perusahaan.

---

Companies increasingly depend on external capital (equity, loans) for the financing of their activities, investment and growth. It is therefore increasingly in their interest to assure external financiers of the proper and most efficient use of funds, and of the fact that the management acts in the best interest of the company. Such assurance is given by a system of corporate governance. A sound corporate governance system should provide effective protection for shareholders and creditors, so that they can assure themselves of getting a proper return on investment. It should therefore also help to create an environment conducive to the efficient and sustainable growth of the corporate sector. Corporate governance can therefore he defined as a set of rules that define the relationship between shareholders. managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies arc directed and controlled (taken from Cadbury Committee of United Kingdom). The objective of corporate governance is to create added value to the stakeholders.The government plays an important supporting role by issuing and enforcing adequate regulation on for instance company registration, disclosure of financial company data and rules on the responsibilities of commissioners and directors. The company however has the prime responsibility for implementing a system of good corporate governance within the company. The company should recognize the importance that a system of good corporate governance has for the interests of its shareholders, its financiers and its employees, and therefore, for the company itself. Companies should anticipate stronger enforcement of existing laws and regulations the introduction of new regulations and increasingly strong public security over their actions. By applying Corporate Governance to the companies, there are some benefits that could be gained. The benefits are as follows: Easier to raise capital. Lower cost of capital, improved business performance and improved economic performance, and Good impact on share price. (Due to the current Indonesian situation. privatization of State-Owned Enterprises can contribute significantly to the state budget).This final paper is made in order to test the effect of implementing the good corporate governance to the firm's market performance in Indonesia. We also analyze the effect of the other fundamental factor such as Return on equity (ROE), earning growth rate and Beta to the firm's market performance in Indonesia. In this research we used Price to Book Value Ratios as the proxy of firm's market performance. And the proxy of the implementation of good corporate governance is the corporate governance perception index (CGPI).To test the model, we used multiple regression method by the SPSS 11.50 software. The samples of this research arc the top ten companies that are taken from the Indonesian Institute of Corporate Governance survey for the 2001 until 2004 period.The result of the test showed that the Adjusted R2 score is 29.8 %. It means that the variation of the CGPI, ROE, earning growth rate, and Beta variables, together, could explain the change of PBV variable about 29.8 %. And about 70.2 % could be explained by the other variables beside those independent variables. This research also showed that only ROE's coefficient is significant at the 5 % level of significance, and the correlation test also showed that ROE has the strongest correlation with the PBV variable and this correlation is significance at the 5 % level of significance. This means that among those independent variables, only ROE that have a significance influence to the firm's market performance in Indonesia.So, in (his final research, the only hypothesis that can he proved is the hypothesis that stated that ROE has the positive and significance influenced to the firm's market performance (PBV). And the hypothesis that stated that the implementation of good corporate governance has the positive and significance influenced to the firm's market performance (PBV) cannot he proved. It means that in Indonesia nowadays, the implementation of good corporate governance doesn't have a significance influenced to the firm's market performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah rekomendasi saham dari perusahaan efek yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dapat mempengaruhi return, volatilitas return dan volume perdagangan.Untuk mengukur abnormal return digunakan metode event study. Volatilitas return diukur dengan return kuadrat, dan volume perdagangan diukur dengan aggregate turnover.Berdasarkan hash pengujian ditemukan adanya abnormal return yang signifikan pada sate hari sebelum rekomendasi bell, sedangkan untuk saham yang mendapat rekomendasi jual, ditemukan adanya abnormal return negatif pada periode sebelum rekomendasi diterbitkan. Walaupun rekomendasi mempengaruhi volume perdagangan dan volatilitas return, namun secara statistik tidak signifikan.

---

The objective of this study is to examine whether the stock recommendations, given by the brokerage houses and published in Bisnis Indonesia Daily, have any effect on return, return volatility, and trading volume activity.

The abnormal return is measured using the event study methodology. Return volatility is measured by squared return, dan trading volume activity is measured by using aggregate turnover formula. To measure the abnormal return, we use daily trading data, whereas intraday trading data is used to measure return volatility and trading volume activity.

The results show that there is significant abnormal return one day before buy recommendations are published. Negative abnormal return is found preceding the published sell recommendations. Eventhough those recommendations affecting trading volume activity and return volatility, but the effects are not statistically significant."

"Penelitian ini tergolong studi asset pricing yang bertujuan untuk menguji bagaimana hubungan suatu risiko dengan expected return. Volatility merupakan salah satu proksi alami dari risk. Dalam penelitian ini, nilai volatility dihitung dengan pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Penulis mengestimasi nilai volatility dengan metode EWMA karena terbukti sebagai metode yang paling akurat dalam perhitungan volatilitas dan sifat volatilitas yang memiliki variasi terhadap waktu (time varying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa volatility berpengaruh positif terhadap return saham.

---

This research is classified as asset pricing study that conducted in order to identify the relationship between particular risk and return. Volatility is a natural proxy for risk. In this research, volatility estimated with Expected Weighted Moving Average (EWMA) method. We used the EWMA Method because it has been approved as the most accurate method to calculate volatility and the nature of volatility that varies over time. The results show that volatility has an impact on stock return and positively significantly related."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh board composition dan struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 294 perusahaan untuk menguji keputusan dividen dan 406 data observasi tahunan perusahaan untuk menguji dividend payout ratio perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian menggunakan dua model: regresi logistik biner dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan dividen, sementara rasio kepemilikan manajerial, rasio kepemilikan institusional, dan rasio free float berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan dividen; 2) rasio kepemilikan institusional dan free float ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap dividend payout ratio. Selain itu, ditemukan bukti bahwa rasio komisaris independen tidak berpengaruh baik terhadap keputusan dividen maupun dividend payout ratio.

---

The main objective of this research is to analyze the effect of board composition and ownership structure on firm dividend policy. Samples used in this study are 294 firms to test dividend decision and 406 firm year observations to test dividend payout ratio of nonfinancial firms listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2008-2012. This research used two models: binary logistic regression and multiple linier regression.

The result show that: 1) board size has positive and significant effect on dividend decision, while managerial ownership ratio, institutional ownership ratio, and free float ratio have negative and significant effect on dividend decision; 2) institutional ownership ratio and free float ratio have negative and significant effect on dividend payout ratio. Results also show that board independence has no effect both on dividend decision and dividend payout ratio."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan konstituen indeks syariah di Indonesia terhadap harga saham dan volume perdagangan. Saham yang diuji adalah saham-saham yang masuk dan keluar dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) pada periode Juni 2018 hingga Desember 2021. Metodologi event study digunakan untuk memperkirakan abnormal return dan abnormal volume perdagangan pada hari-hari sekitar tanggal pengumuman atau announcement date (AD) dan perubahan indeks atau change date (CD). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat abnormal return dan abnormal volume yang signifikan pada saham yang masuk ke dalam indeks ISSI yang artinya saham yang masuk ke indeks ISSI tidak memuat informasi yang cukup untuk menggambarkan kinerja ke depan suatu saham. Di sisi lain, saham yang masuk pada indeks JII mengalami abnormal return positif namun tidak didukung oleh volume perdagangan yang signifikan pada event window yang sama. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh perubahan indeks pada saham yang masuk ke indeks ISSI dan JII mendukung dari teori information hypothesis. Sedangkan pada saham yang keluar dari indeks ISSI mengalami abnormal return negatif dan abnormal volume perdagangan signifikan setelah hari perubahan indeks dan tidak terjadi reverse price. Hasil ini mendukung teori imperfect substitutes hypothesis. Pada saham yang keluar dari indeks JII terjadi abnormal return negatif dan abnormal volume perdagangan pada periode pengumuman indeks dan terjadi reverse price setelah hari perubahan indeks. Hasil ini sejalan dan mendukung teori price pressure hypothesis.

---

This study aims to examine the effect of changes in sharia index constituents in Indonesia on stock prices and trading volumes. The stocks tested were stocks that entered and exited the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) and the Jakarta Islamic Index (JII) in the period from June 2018 to December 2021. The event study methodology is used to measure abnormal returns and abnormal trading volumes in the days around the date of the announcement date (AD) and change date (CD). This study found that there is no significant abnormal return and abnormal volume on stocks that are included in the ISSI index, which means that stocks that are included in the ISSI index do not contain enough information of the future performance of a stock. On the other hand, stocks that are included in the JII index experience abnormal positive returns but are not supported by significant trading volumes in the same window event. So, it can be concluded that the effect of index changes on stocks that enter the ISSI and JII indices supports the information hypothesis theory.  Meanwhile, stocks that are excluded from ISSI index experience abnormal negative returns and abnormal trading volumes after the day of index changes and there is no price reversal. These results support the theory of imperfect substitutes hypothesis.  There are abnormal negative returns and abnormal trading volumes for the stocks that are excluded from JII index on the day of the announcement date and there is a price reversal after the day of the index change. This result is in line with and supports the theory of price pressure hypothesis."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penentuan trading limit [R1], pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham dan fasilitas repo saham khususnya terhadap nasabah ritel di PT. CIMB Securities Indonesia PT. CSI . PT. CIMB Securities Indonesia memiliki framework [R2] dalam penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham kepada nasabah ritelnya. Analisis yang dilakukan melalui penelaahan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang berkaitan dengan Trading Limit,[R3] Fasilitas Pembiayaan Transaksi Saham, dan Fasilitas Repo Saham yang tertuang dalam Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. Selain itu hasil analisis juga mengacu kepada hasil pemeriksaan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. CIMB Securities Indonesia selaku angota bursa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada proses penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan diperlukannya peningkatan kualitas manajemen risiko di PT CIMB Securities Indonesia. [R1]Cetak miring [R2]Cetak miring [R3]Cetak miring.

---

This report discusses the analysis of the determination of trading limit, the provision of financing facility of stock transaction and repo stock facility mainly to the retail customer in PT. CIMB Securities Indonesia. PT. CIMB Securities Indonesia has a framework for determining trading limits, providing share financing facilities and repo share facilities to the retail customers. Analysis conducted through the review of Standard Operating Procedures of the Company related to Trading Limit, Financing Facility of Stock Transaction, and Repo Share Facility as stipulated in Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. In addition, the results of the analysis also refer to the results of the examination by the Indonesia Stock Exchange against PT. CIMB Securities Indonesia as a member of the stock exchange. Based on the result of the analysis, it can be concluded that in the process of determining the trading limit, the provision of financing facility for stock transactions, and repo stock facilities there are still some things that are not in accordance with the Standard Operating Companies and the need to improve the quality of risk management at PT CIMB Securities Indonesia."