Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."

"Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2011-2031 ditetapkan bahwa ruang terbuka hijau adalah 30%. Namun ruang terbuka hijau yang tersisa hanya 12%. Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kota Bekasi belum berjalan dengan maksimal dan faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi peraturan daerah tersebut adalah komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat.

---

At the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Bekasi City Spatial Plan Year 2011-2031 established that green space is 30%. But now the rest of the green open land in Bekasi only 12%. This research discusses the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 and the factors that affect the implementation of local regulations. Research is a qualitative study using in-depth interviews with several informant.

The results of this research is the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Kota Bekasi not run with the maximum and the factors that influence the course of the implementation of local regulations is communication, human resources, budget, bureaucratic structures and public participation."

"Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu wujud dari pembangunan berkelanjutan suatu kota dalam memperbaiki kualitas ekosistem lingkungan perkotaan serta pemenuhan ruang sosial bagi masyarakat kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan revitalisasi berbagai RTH taman kota salah satunya taman kota Tebet Eco Park. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas RTH taman kota Tebet Eco Park di Kota Jakarta Selatan berdasarkan persepsi pengguna. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas ruang terbuka hijau oleh Project for Public Space (2022) yang terdiri atas empat dimensi yakni Access & Linkages, Comfort & Image, Used & Activities, dan Sociability. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method dengan survei kuesioner berhasil menjaring 138 orang responden, wawancara mendalam pada 9 orang narasumber, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas RTH Taman kota Tebet Eco Park berdasarkan persepsi pengguna telah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan persentasenya yakni 87,7% atau 121 orang responden merasa bahwa tingkat kualitas taman kota Tebet Eco Park sudah tinggi. Dimensi Comfort & Image (kenyamanan & Citra) memiliki penilaian tertinggi (94,2%). Kemudian dari 21 indikator kualitas yang digunakan hanya 1 yang memiliki nilai rendah yakni pada ketersediaan lahan parkir kendaraan pribadi (42.8% atau 59 orang). Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu meningkatkan kualitas taman dalam beberapa hal yakni ketersediaan lahan parkir kendaraan pribadi, wadah bagi UMKM dan kebutuhan makan minum pengguna, keterhubungan dengan transportasi publik, serta kondisi kebersihan/kealamian sungai. Adapun rekomendasi utama yang peneliti berikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai aktor kunci adalah mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan untuk meningkatkan integrasi moda transportasi publik menuju taman serta melakukan kolaborasi dengan stakeholder/warga sekitar dalam menyediakan lahan parkir yang lebih memadai.

---

Green Open Space (GOS) is a manifestation of the sustainable development of a city in improving the quality of urban environmental ecosystems and fulfilling social space for urban communities. The Provincial Government of DKI Jakarta has made efforts to revitalize various GOS city parks, one of which is the Tebet Eco Park city park. This study aims to analyze the quality of green open space in the Tebet Eco Park city park in South Jakarta City based on user perceptions. The concept used in this study is the quality of green open space by the Project for Public Space (2022) which consists of four dimensions namely Access & Linkages, Comfort & Image, Used & Activities, and Sociability. This study used a mixed method data collection technique with a questionnaire survey that managed to capture 138 respondents, in-depth interviews with 9 informants, literature study, and observation. The results of this study indicate that the quality level of the Tebet Eco Park urban green space based on user perceptions is high. This is evidenced by the proportion, namely 87.7% or 121 respondents felt that the quality level of the Tebet Eco Park city park was already high. The Comfort & Image dimension has the highest rating (94.2%). Then of the 21 quality indicators used, only 1 had a low score, namely the availability of private vehicle parking (42.8% or 59 people). Nevertheless, the Provincial Government of DKI Jakarta still needs to improve the quality of the park in a number of ways, namely the availability of parking lots for private vehicles, containers for MSMEs and users' food and drink needs, connectivity with public transportation, and the condition of cleanliness/naturalness of the river. The main recommendation that the researchers gave to the Provincial Government of DKI Jakarta as a key actor is optimizing the role of the Department of Transportation to improve the integration of modes of transportation to public parks and to collaborate with stakeholders/local residents in providing more adequate parking space."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur serta berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi. Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur sehingga belum mencapai target seperti yang telah tercantum dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang terfokus pada faktor penghambat pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur dan solusinya.

---

The purpose of this study is to find out how the development of Public Green Open Space in East Jakarta and its barriers. This research is qualitative research by using deep interview to particular informant and observation. After doing interview, it shows that the barriers still exist, so the development of Public Green Open Space in East Jakarta haven’t reach the target that insist in regulation (Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah). For further research, researchers suggest to be more focus on the barriers and their solution."

"Tata ruang suatu wilayah yang efektif dan proporsional merupakan prasyarat utama bagi terciptanya suasana lingkungan yang teratur terkendali dan nyaman. Tata ruang yang efektif meliputi penempatan dan pengaturan fungsi dari bagian-bagian wilayah agar tepat dalam penempatannya, sehingga berbagai aktivitas warga dapat terselenggara secara efektif. Sementara, tata wilayah yang proporsional merupakan upaya agar terciptanya suatu wilayah yang nyaman, dengan mengoptimalkan bagian-bagian wilayah tersebut secara proporsional. Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam penentuan proporsional suatu wilayah adalah terkait RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terabaikannya ketentuan kondisi idealnya. Akibat dari terabaikannya elemen standar untuk keseimbangan kota, akan terjadi bencana yang berkelanjutan, seperti banjir di Kemang. Adanya konsep perencanaan kota yang tertuliskan dalam pedoman, terdiri dari berbagai macam aspek untuk menganalisa, untuk mewujudkan kota yang ideal. Pedoman tersebut adalah UDGL (Urban Design Guidelines) dari negara yang berbeda. Secara konsep RTH merupakan ruang natural yang beraspek dan berstruktur elemen natural yang diperuntukkan sebagai nilai ekologis dan social di suatu wilayah. Dalam implementasinya, penetapan RTH berkaitan dengan banyak hal, sehingga sering terabaikan. Perencanaan implementasi di Jakarta mempunyai peraturan yang mengontro lpengalokasian lahan. Itu juga menjadi standar ideal untuk sebuah kota. Kemang, merupakan suatu bagian wilayah di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan di dalam spesifik area di Kemang, adanya isu perningkatan bencana banjir yang terjadi, yang bisa disebabkan oleh banyak aspek. Itu juga menjadi alasan terjadinya kemacetan parah dan rusaknya area sekelilingnya. Lalu, isu tersebut membutuhkan evaluasi lebih tentang bencana yang terjadi berkelanjutan di Kemang dan dibandingkan dengan keadaan ideal untuk sebuah kota.

---

An effective and proportional spatial planning for urban is a main requirement to provide well- planned, controlled and comfortable environment. An effective spatial planning involved an allocation and arrangement of functions from all parts of the area, to be exactly fit into the context, so various activities can be held effectively. While, a proportional urban area planning is a way to create a comfortable area, by optimizing parts of the area proportionally. One of the problems is usually happened in defining a proportional area, for example: Green Open Space ideal condition which being ignored. The impacts on ignoring standard elements to balance the city, is disaster which happens continuously, such as flood in Kemang. There are a conceptual for urban planning, written in a guideline which consist of various aspects to analyse, to achieve the ideal city area. The guideline is UDGL (Urban Design Guidelines) from different countries. As a conceptual, Green Open Space is a natural resource which have aspects and structure from natural elements. Green Open Space benefits to be ecological and social value for an area. According to the implementation, defining Green Open Space related with many aspects which sometimes being ignored. The implementation planning in Jakarta has its own policy, which control the land allocation. Then, it becomes another ideal standard for a city. Kemang, is a part of Mampang Prapatan sub-district, South Jakarta, and the specific area of Kemang increase the issue of flood disaster, which can be caused by several aspects. It creates heavy traffic jam, and damage to the surrounding area. Then, it needs more evaluation in Kemang, regarding the disaster that continuously happen, compare with the ideal standard for a city."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta yang berbatasan langsung dan menerima dampak dari pengembangan reklamasi pantai di utara Jakarta digunakan sebagai model pembangunan yang didasarkan pada pendekatan ekologis.Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep infrastruktur perkotaan berkelanjutan di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta, yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan modal komunitas kota, kebutuhan infrastruktur kota dan komponen kota ekologis. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, dilakukan analisis multivariat adaptasi dari Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel kompleks dan simultan. Variabel laten komponen kota ekologis bersama dimensi ekonomi dan sosial diuji kembali melalui uji keberlanjutan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan software RAP-ECOCITY (Rapid Appraisal for Ecological City) yang merupakan adaptasi dari RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan terdiri dari tata guna lahan, jaringan prasarana, bangunan/pemukiman, serta sumber daya air. Nilai indeks keberlanjutannya adalah 56,27 yang mencerminkan infrastruktur kota di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta cukup berkelanjutan secara multidimensi dimana dimensi ekonomi sangat berkelanjutan dan dimensi sosial cukup berkelanjutan; sedangkan dimensi ekologi kurang berkelanjutan. Atribut sensitif yang menjadi faktor pengungkit dari dimensi ekologi adalah kepadatan penduduk atau jumlah penghuni dalam satu rumah dan keterjangkauan terhadap pelayanan angkutan umum, dari dimensi ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan dari dimensi sosial adalah tingkat partisipasi sekolah dan jumlah pengangguran terbuka.

---

ABSTRAKHigh economic growth in the city was not balanced with the provision of adequate infrastructure. Development of waterfront revitalization area north of Jakarta which is immediately adjacent to and receive the impact of the development on the north coast Jakarta reclamation is used as a model of development based on the ecological approach. This study is aiming to examine the concept of sustainable urban infrastructure in the revitalization of the northern coast of Jakarta, which is an approach that integrates city community capital, the infrastructure demands of the city and the city ecological components. The relationship between the components is analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) which is a multivariate analysis that analyzes the complex relationship between variables simultaneously. Obtained latent variables along with sosial and economic dimensions are re-tested through sustainability test methods Multidimensional Scaling (MDS) with the RAP-Ecocity software (Rapid Appraisal for Ecological City) which is an adaptation of the RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). The factors influencing the sustainability consists of land use, the network infrastructure, building and water resources. The sustainability index is 56,27 which reflects the revitalization of the city's infrastructure in the northern coast of Jakarta is relatively sustainable with several characteristics multidimensionally. In term of economic dimension is very sustainable, in term of the social dimension is fair sustainable, but in term of ecological dimension is less sustainable. Sensitive attributes which are factors that determining the sustainability levers of ecological dimension is the population density or the number of occupants in the house and affordability of public transport services, the economic dimension is the rate of economic growth and inflation, while the social dimension is school participation rates and unemployment."

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."