Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris tentang akta pengakuan hutang yang di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum, yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum sekaligus dalam satu akta, serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat tampak akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.

---

This research aims to determine how the validity of the notarial deed on deed formalities of credit in which there are two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell. Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. However, in practice there are notary deed of acknowledgment of debt in particular has the power executorial can not be executed in the District Court jurisdiction because it contains defects, which are at issue is how the validity of a deed of acknowledgment of debt that made notary deed containing two legal actions at once in a single deed, as well as how is the responsibility of the notary as a public official toward deed containing the legal defect. A deed of acknowledgment of debt which includes two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell the flawed executorial juridical thus losing power. The research method is normative juridical with type of data is consist of primary, secondary and tertiary legal materials, data processing method is done qualitatively so that generating analytical descriptive data. Base on this research, a notarial deed of acknlowledgment of debt is a pure self-supporting and can not be attached or added by other requirements especially in the form of the agreement and the authorization null and void because it is contrary to Domestic Affair Minister’s Instruction No. 14 Year 1982 on Absolute Prohibition of Use of Power As a Transfer of Land’s Right, and the notary have a moral responsibility and be required to provide compensation if harm others."

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Keabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana yang dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukuman yang dapat menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak keperdataannya adalah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang menjadi dibatasi terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenai akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil right in social life, yet, such right can`t be performed in a liberty manner or in other words, the civil right scope is limited. For instance, in corruption case, the civil right of person is limited particularly in certain legal acts related to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in performing their duties."

"ABSTRAKNama : ChristineProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Klausula Pembebasan Tanggung Jawab Asas Eksonerasi pada Akta NotarisPembimbing : Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. dan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn.Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik dengan tanggung jawab jabatan yang besar. Seringkali saat notaris menjalankan tugasnya, dijumpai banyak terjadi permasalahan hukum terhadap akta Notaris baik saat proses pembuatan ataupun saat proses pelaksanaan akta tersebut sehingga menarik Notaris ke jalur hukum. Besarnya tanggung jawab jabatan Notaris, Notaris mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab Notaris sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya membuat akta autentik. Tesis ini membahas implikasi pencantuman klausula pembebasan tanggung jawab yang mengandung asas eksonerasi dalam akta notaris dan dampak hukum pencantuman klausula tersebut terhadap notaris, penghadap dan pihak ketiga dalam akta. Klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis berbagai macam peraturan perundang- undangan dan buku. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Notaris boleh mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab dengan persetujuan penghadap serta memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga klausula tersebut mengikat bagi penghadap serta klausula pembebasan tanggung jawab tidak menghapus tanggung jawab notaris apabila Notaris tersebut terbukti benar melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas jabatannya.

---

ABSTRACTName ChristineStudy Program Master of NotaryTitle The Implications Of The Clause On The Exemption Of Responsibilty The Principle of Exoneration On A Notarial DeedCounsellor Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. and Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. Notary as a public official to make an authentic deed with a big responsibilities. Often when a notary performs its duties, found many legal issues occur on the deed of Notary either during the process of making or during the process of conducting the deed so as to withdraw the Notary to the legal channels. Due to the size of the responsibilities of the Notary, the Notary public discloses the clause of exemption of the Notary 39 s responsibility as a form of guarantee of protection to Notary in performing his her position of making an authentic deed. This thesis discusses the implication of inclusion of the clause of exemption of responsibility which contains the principle of exoneration in notarial deed and the legal effect of inclusion of clause of exemption of responsibility containing the principle of exoneration to notary, tap and third party in the deed. This exoneration clause is defined as an exception clause of obligation or responsibility in an agreement. The research method used is juridical normative research with descriptive analytical research type. The type of data used in this study is secondary data by means of data collection is literature study done by reading, studying, reviewing, and analyzing various laws and books. As for the results obtained from this study, the Notary may include the clause of exemption of responsibility with the approval of confronting and fulfilling the provisions of the applicable Law so that the clause is binding for the confrontation and clause of the exemption of responsibility does not remove the responsibility of the notary if the Notary is proven to do errors or omissions in performing their duties. "

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."

"Notaris memiliki peran yang sangat penting di dalam industri perbankan syariah pada saat sekarang ini, hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang umumnya adalah akta autentik. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan dengan skema Musyarakah umumnya dilakukan untuk membiayai modal usaha, terkadang menyebabkan pihak yang sedang membutuhkan pembiayaan modal usaha tersebut merasa yakin saja terhadap isi dari perjanjian tersebut, meskipun mereka belum begitu memahami mekanisme dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Akta Pembiayaan Musyarakah, dan yang kedua mengenai peran notaris dalam memitigasi risiko hukum pada pembuatan Akta Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menganalisis mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis hingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Timbulnya risiko hukum pada perjanjian pembiayaan musyarakah juga berpotensi menyebabkan timbulnya risiko-risiko lain, sehingga penting untuk sebisa mungkin dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya risiko hukum tersebut. Selanjutnya, menganalisis mengenai peran notaris untuk memitigasi potensi timbulnya risiko hukum tersebut melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris di antaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (legal education) kepada para pihak yang membuat perjanjian.

---

Notary have a very important role in the sharia banking industry at the moment, this is due to the fact that banking business activities also requires a written evidence commonly in the form of authentic deeds. However, because of financing with the Musyarakah scheme is commonly carried out to finance a business capital, made sometimes a party that needs a business financing felt sure about the content of that agreement, although they do not really understand the mechanism and do not necessarily understand the legal risk that may appear from that Musyarakah financing. Based on that, there are 2 (two) problems provided in this study, the first one is discussing about the legal risk that may appear related to a binding conducted by the parties based on Musyarakah financing deed, and the second one is discussing about the role of Notary to mitigate the legal risk in the making of Musyarakah financing deed. This research used a normative juridical method with an explanatory research typology that analyze about the possibility of legal risk to turn out as a result of the weakness on the juridicial aspect up to non-fulfillment of sharia principles. The emergence of a legal risk on that Musyarakah financing deed also potentially to generate other risks, so it is important to identify that legal risk possibilities. Furthermore, analyze about Notary role in order to mitigate any legal risk possibility that could have appeared based on Notary authority such as providing a legal education to the parties that form the agreement."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"Kehadiran profesi Notaris di Indonesia merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan solusi dan kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diberikan hak cuti. Hak cuti Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris cuti maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tersebut sehingga Notaris yang sedang cuti tidak dapat membuat akta atas namanya. Namun pada kenyataannya, ternyata masih saja ada Notaris yang nekat membuat akta atas namanya meski sedang dalam keadaan cuti. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai akibat hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris yang sedang cuti dan tanggung jawab Notaris yang sedang cuti atas akta yang dibuat olehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan bahwa Notaris yang membuat akta saat sedang cuti mengakibatkan akta tersebut bukanlah akta Notaris melainkan akta di bawah tangan dan Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya itu.

---

The precense of Notary profession has become a necessity for the society of Indonesia. Society of Indonesia needs someone who can be trusted to provide solutions and legal certainty of legal act conducted by the society, especially the drawing of authentic deeds. Notary is known as a public competent authority to draw up authentic deeds as long as it is not specified to other general authority. In performing Notary`s position, Notary is granted the right of leave. The legal status of a Notary is regulated under Act No. 30 of 2004 as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Notary Position. In the event of the implementation of right of leave by the Notary, accordingly Notary to Notary`s substitute and provide the Notary`s protocol to the substitute. So that the Notary on leave prohibited to draw up deed on Notary`s behalf. However, in practice, there are Notaries that still draw up deed on Notary`s behalf even in a state Notary`s absence. To this, in this thesis is discussed about the legal sanction as the above. The research method is based on normative juridical research by literature study. By providing secondary data that contains primary, secondary and tertiary legal materials. Accordingly, to be analyzed by way of qualitatively until it is concluded, therefore the notary who draw up deed in a state of his or her absence due to right of leave will cost the deed to be considered as privately drawn up deed instead of notarial deed form. To this, the notary shall be responsible to any charges upon deed."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."