Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa antarnegara, yaitu Indonesia dengan kasus Sale of Clove Cigarettes, Tuna and Tuna Products, dan Certain Country of Origin Labelling. Klaim Indonesia kepada Amerika Serikat tidak ditanggapi, karena AS menggunakan isu kesehatan melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menghambat perdagangan rokok beraroma dalam negerinya. Sedangkan dalam kasus Tuna and Tuna Products, Meksiko mengajukan klaim kepada AS yang telah melakukan embargo terhadap tuna asal Meksiko. Disini AS menggunakan isu lingkungan melalui Marine Mammal Protection Act 1972 (MMPA) dengan label dolphin-safe. Kasus yang terakhir, Certain Country of Origin Labeling Requirement dengan Kanada. Dalam kasus ini AS menggunakan isu asal barang dengan aturan Rules of Origin yang mewajibkan negara pengekspor mencantumkan informasi komoditi dan asal barang. Terhadap ketiga kasus tersebut Amerika dianggap melanggar Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai klaim utama para anggota WTO.

---

This thesis discusses about the application of Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as a reference in the resolution of the disputes between countries about Sale of Clove Cigarettes (Indonesia?s case), Tuna and Tuna Products (Mexico?s case), and Certain Country of Origin Labelling (Canada?s case). United States did not respond to Indonesia's claim because the U.S. uses health issues based on Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to restrain flavored cigarettes trading. In the case of Tuna and Tuna Products, Mexico filed a claim to the U.S. about embargo that has made to counter the tuna from Mexico. In this case, the U.S. using environmental issues based on Marine Mammal Protection Act (MMPA) 1972 about the dolphin-safe label. The last case is about The Origin Labeling Requirements. In this case the U.S. using the rules about Rules of Origin which requires exporting countries for attaching the label information about the origin of goods and commodities. Against these cases, the U.S considered to violate Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as the main claims of the members of the WTO."

"Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing.

---

Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing."

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan deskriptif tentang komitmen Indonesia dibawah kewajibannya dalam perjanjian internasional, seperti dari Hukum WTO dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang baru saja diundangkan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menganalisis apakah Perdagangan ketentuan Barang dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum WTO/GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan juga apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penjelasan-analisis. Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan Perdagangan Barang dibawah Hukum WTO / GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran hingga sejauh mana UU No. 7 Tahun 2014 sesuai dengan kewajiban internasional dan hingga sejauh mana dapat perlindungan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara besar yang berada ditengah-tengah persiapa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, sehingga kepastian hukum di sektor perdagangan penting untuk menjaga kompetisi kegiatan perdagangan yang adil antar negara dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan nasional.

---

This research aims to get the descriptive idea of Indonesia?s commitment under its obligation in international agreements, such as from the WTO Law and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) as formulated in the recently enacted law, Law No. 7 Year 2014 on Trade.

This research analyzes whether or not the Trade in Goods provisions in Law No. 7 Year 2014 on Trade in conformity with such provisions under the WTO Law/GATT and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) and also whether or not the Law No. 7 Year 2014 enable Indonesia to protect its national interest.

This research paper will use the juridical-normative approach with the nature of explanatory-analysis. Normatively, this research will examines the provisions of Trade in Goods under the WTO Law/GATT and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) also as the Law No. 7 Year 2014.

Based on the research result, it is hoped that this research will provide a description to what length that the Law No. 7 Year 2014 is in conformity with the international obligations and the national interest protection. Indonesia is a big country that is in the midst of preparing for the fully implementation of the ASEAN Economic Community by the end 2015, thus the legal certainty in trade sector is important to keep a fair competitiveness in trade activity between countries as well as providing protection to national interest."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang mengeluarkan aturan teknis berupa larangan produk tembakau (rokok) untuk mengandung karakteristik rasa, baik diproduksi, didistribusikan dan dipasarkan di Amerika Serikat. Namun aturan tersebut dikecualikan pemberlakuannya bagi rokok berkarakteristik menthol yang mayoritas diproduksi perusahaan lokal Amerika Serikat. Sementara rokok kretek yang sebagian besar merupakan produk impor dari Indonesia terkena dampak larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok kretek dan rokok menthol adalah sejenis. Kebijakan yang diatur dalam FSPTCA memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor ketimbang produk dalam negeri yang sejenis. Kebijakan Amerika Serikat dalam Family Smoking Prevention and Tobbaco Control Act bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang menjadi prinsip dasar dalam hukum WTO.

---

Main purpose of this study is discriminatory policy of United State’s technical regulation which banning characterized flavour cigarettes, but excempted menthol and tobbaco which products are domestically produce products. While clove cigarettes are largely imported from Indonesia and affected by the ban. This research is juridical normative, because this study emphasizes on the literature research and conducts an analysis to legal materials by using qualitative descriptive method. This research concluded that clove and menthol cigarettes are like products. The measure set out in FSPTCA has been giving less favorable treatment to imported products rather than its domestically produced products. United State measure enacted in the Family Smoking Prevention and Control Act Tobacco is contrary to the principle of non-discrimination under WTO Law."

"ABSTRACTThis thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACTSkripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya."

"Skripsi ini membahas pengaturan tindakan safeguard dalam ketentuan World Trade Organization (WTO), yaitu Pasal XIX The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Safeguards (SA). Dalam menerapkan tindakan safeguard, harus diperhatikan unsur prosedural dan substantifnya. Dalam unsur prosedural, harus dipenuhi langkah-langkah investigasi, notifikasi, dan konsultasi. Dalam unsur substantif harus diperhatikan kenaikan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancamannya terhadap industri domestik. Selain itu, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengenakan tindakan safeguard terhadap negara lain, khususnya terhadap negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki hak khusus berdasarkan Pasal 9.1 SA yang dapat dikecualikan atas dikenakannya tindakan safeguard, jika memenuhi persyaratan de minimis levels. Selanjutnya, skripsi ini membahas kasus tindakan safeguard di negara-negara berkembang terkait Pasal 9.1 SA, yaitu kasus US - Line Pipe (2002), US - Steel Safeguards (2003), dan Dominican Republic - Polypropylene Bags and Tubular Fabric (2012).

---

This thesis studies the regulations concerning safeguard measure under the provisions of World Trade Organization (WTO), which are Article XIX of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Agreement on Safeguards (SA). In order to apply safeguard measure, the procedural and substantive elements must be observed. Procedurally, it shall meet the requirements of investigation, notification, and consultation. Substantively, it shall consider the increase of import that causes a serious injury or threat thereof to the domestic industry. Furthermore, there are limits in applying safeguard measure to other countries, especially developing countries.

Developing countries have special rights pursuant to Article 9.1 SA, where they can be excluded from the safeguard measure application, if they fulfill the requirement of de minimis levels. This thesis, additionally, studies some cases of safeguard measure in developing countries pursuant to Article 9.1 SA, which are US - Line Pipe (2002), US - Steel Safeguards (2003), and Dominican Republic - Polypropylene Bags and Tubular Fabric (2012)."

"Pada bulan September 2009, Presiden Obama menandatangani Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (Bagian 907 (a) (1) (A)) yang berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buahbuahan.Setelah dilakukannya pengesahan terhadap UU tersebut, Indonesia mengalami dampak kerugian yang sangat besar terhadap bidang perdagangan,karena hampir 99% rokok kretek yang dijual di AS merupakan produk impor dari Indonesia. Dengan hal ini, Indonesia akhirnya mengajukan klaim kepada Dispute Settlement Body WTO bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan WTO mengenai prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment). Kemudian, setelah melalui proses penyelesaian sengketa oleh Dispute Settlement Body WTO, maka Indonesia dimenangkan dalam kasus ini, dengan memutus bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip National Treatment yang terdapat dalam Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement. Prinsip National Treatment mengatur bahwa setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis, baik yang diproduksinya di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya. Penelitian ini membahas kesesuaian interpretasi prinsip National Treatment menurut Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement dalam kasus US-Clove Cigarettes (Tobacco Control Act) 2012 dengan pengaturan prinsip National Treatment secara umum dalam ketentuan WTO, sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO yang berkaitan dengan prinsip National Treatment seperti General Agreement on Tariff and Trade1994 dan Technical Barrier to Trade Agreement.

---

In June 2009, President Obama signed the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act that applied in United State of America. The Act aiming to reduce the youth smoker in United States America, by banning production and sale of the flavoured cigarettes, including clove cigarettes and fruit flavoured cigarettes. After the ratification of that Act, Indonesia suffered for major losses in the trade area, because almost 99% of the clove cigarettes that sold in United States America is the import product from Indonesia. Because of this treatment, Indonesia filed claim against United States of America to the Dispute Settlement Body WTO, that United States of America has violate the WTO Agreements related to the National Treatment principle. Furthermore, after held the dispute settlement process by Dispute Settlement Body WTO, therefore Dispute Settlement Body WTO ruled that United State of America violate the National Treatment principle in accordance to Article 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement. The National Treatment principle requires the State parties to treat no less favourable to imported products than like products of national origin. This thesis discusses the compliance of the interpretation of the National Treatment Principle in WTO case US-Clove Cigarettes (Tobacco Control Act) 2012 with the general regulations on the National Treatment Principle in the WTO, therefore this thesis using the normative juridical research method by utilizing some WTO agreements related to the National Treatment Principle, such as General Agreement on Tariff and Trade1994 and Technical Barrier to Trade Agreement."