Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"eGovernment telah diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia yang bertujuan untuk merampingkan proses internal dalam pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga. Pelaksanaan Sistem Informasi Penelususran Perkara (SIPP) oleh Mahkamah Agung Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta menunjukkan upaya Indonesia dalam menerapkan eGovernment untuk sektor peradilan. Kehadiran SIPP telah membawa perubahan pada bagaimana informasi kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri disampaikan kepada warga. Dengan transformasi ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diperlukan untuk melihat apakah eGovernment memenuhi kebutuhan warga. Penilaian kualitas ini dilakukan dengan menyebarkan form survei kepada pengguna SIPP dengan pertanyaan berdasarkan model EGOVSQUAL. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Map. Tesis ini mengungkapkan bahwa SIPP tidak memenuhi harapan para pengguna. Perbaikan perlu dilakukan terhadap beberapa atribut dari Interface Design Service yang merupakan salah satu dimensi dari model EGOVSQUAL.

---

eGovernment has been implemented by many countries around the world to streamline internal processes within the government and provide better service to the citizens. The implementation of the Automated Case Tracking System (CTS) by the Indonesian Supreme Court at Jakarta's District Courts shows Indonesia's efforts in eGovernment for the judicial sector. The presence of CTS has brought changes on how case information handled by the district courts is delivered to the citizens. With this transformation of service delivery, an assessment on the quality of public service delivery is needed to see if this form of eGovernment meets the citizens' needs. This quality assessment is done by distributing survey form developed based on the EGOVSQUAL model to CTS users. The results of the survey are afterwards analyzed using the Importance-Performance Map analysis. This thesis reveals that the CTS does not meet the expectations of the users. Improvements will need to be made for several attributes of the Interface Design Service Quality dimension of the EGOVSQUAL model."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pemustakanya dalam tiga dimensi Libqual yaitu Dampak Layanan, Pengawasan Informasi dan Perpustakaan Sebagai Tempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kualitas layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pemustakanya dilihat dari tiga dimensi Libqual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survai. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas layanan pada Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berada dalam katagori baik pada ketiga dimensi dalam Libqual. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perpustakaan harus terus meningkatkan kualitas layanannya terlebih pada bagian informasi koleksibaru dan jurnal elektronik.

---

This study discusses the service quality of Mahkamah Agung Republik Indonesia Library using the Libqual dimensions. Service quality measurement is based on three Libqual dimensions. They are Affect of Service, Information Control, Library as Place. The purpose of this study is to determine the level of service quality in Mahkamah Agung Republik Indonesia Library based on three dimensions of Libqual. This research uses quantitative approach with survey method. The results of this research reveal that service quality of Mahkamah Agung Republik Indonesia Library is good for three dimension of Libqual. The results of this research suggest that the library should improve its existing service quality to be even better. One thing that should be concerned to the information about new collection and online journal."

"Tesis ini membahas tentang layanan publik yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba. Pembahasan meliputi regulasi, tata kelola layanan, dan kualitas layanan itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepuasan pengguna yang dikemukakan oleh Kotler. Metode yang digunakan adalah LibQual dengan menyebar kuesioner ke 150 responden dengan 22 butir pernyataan. Metode LibQual ini terdiri dari 3 dimensi yang menjadi parameter kualitas layanan, yaitu dimensi affect of service (kemampuan pustakawan), dimensi information control (kemudahan akses informasi), dan dimensi library as place (perpustakaan sebagai sebuah tempat).Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau memaparkan variabel yang menjadi objek penelitiannya. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh melalui angket metode simple random sampling dengan jumlah responden 150 orang, dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola Perpustakaan Nasional RI, observasi di lapangan, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Undang-undang tentang perpustakaan sudah ada meskipun belum sampai pada Peraturan Pemerintah. Meskipun begitu, Perpusnas terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya. Hasilnya, pengguna Perpustakaan Nasional RI telah merasa puas terhadap kualitas ruang layanan, keandalan staf, dan akses informasi yang ada.

---

This thesis study public service in National Library of Republic of Indonesia, Salemba. This studying encourage regulation, service organization, and quality service itself. This one use customer satisfaction theory issued by Kotler. Use LibQual methode by sharing quetionairs to 150 respondens within 22 statements. This methode contains 3 dimensions that become service quality parametres : affect of services (librarian?s attitude & skill), information control (information access amenity) and library as a place.This research use descriptive approache that describes its research object. Data has taken from 2 sources : primary data that reached by quetionairs with simple random sampling methode to 150 respondens, and secondary data that reached by interview, observation and literature study. This research informs that Act of National Library has not Government Ordinance. Nevertheless, National Library of Republic of Indonesia has been attempting to enhance their services quality. The result, users are satisfied with service quality that courage library room, librarian?s attitude and skill and information access amenity."

"Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi publik, hal itu tertuang dalam Cetak Biru Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung menciptakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP. SIPP saat ini sudah digunakan pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada tahun 2015 diketahui bahwa belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pengguna SIPP hingga saat ini sehingga belum diketahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi niat pengguna dalam menggunakan SIPP.Penelitian kuantitatif dilakukan dengan kuesioner menggunakan model technology-organization-environment TOE beserta tambahan konteks individu. Responden merupakan pengguna internal SIPP pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang berasal dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Terdapat sepuluh variabel yang diuji dengan melibatkan 296 responden dan dianalisis dengan metode PLS-SEM.Hasil dari penelitian ini adalah Dukungan Manajemen Puncak DMP , Kebijakan Lembaga KLM , Kemudahan Penggunaan KMP , Manfaat Penggunaan MPG , Efikasi Diri EFD dan Pengaruh Sosial PSS menjadi faktor yang memengaruhi niat untuk menggunakan SIPP. Faktor manfaat penggunaan menjadi faktor yang paling memengaruhi niat untuk pengguna SIPP.

---

The Supreme Court of Indonesia as the highest judicial institution in Indonesia has emphasized the importance of bureaucratic reform and public information disclosure, as it is written in the Supreme Court Blueprint 2010 2035. Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP was created as a tools to fulfil Supreme Court needs in order to monitor court case and also for public information disclosure media. According to information system audit result conducted in 2015, it is known that there has been no evaluation related to SIPP users so there are no known factors that may affect user intention to use SIPP.

Quantitative research using quetionnaires will be conducted using technology organization environment TOE model along with additional human context. Respondents are internal SIPP users from the first level court and appellate level court which comes from Public Courts, Religious Courts, Military Courts and Administrative Courts. There were ten variables tested involving 296 samples and analyzed using PLS SEM method.

The results of this research are top management support DMP, Institutional Policy KLM, Perceived Ease of Use KMP, Perceived Usefulness MPG, Self Efficacy EFD and Social Influence PSS are factors that affecting user intention to use SIPP. Perceived Usefulness MPG is the most significant factor that affecting user intention to use SIPP."

"Penelitian ini membahas terkait pengukuran kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi (MPP Kota Bekasi) selama masa pandemi Covid-19. Untuk mengukur kualitas pelayanan, penelitian ini menggunakan teori Service Performance yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992) yang mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empahty. Teori ini berfokus bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang kepada pengguna sehingga proses pengukuran kualitas harus berdasarkan penilaian pengguna terhadap pelayanan yang mereka terima.. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kombinasi hasil pengukuran Service Performance dengan teknik Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui indikator pelayanan publik yang perlu dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kepada pengguna MPP Kota Bekasi dan wawancara dengan responden pengguna MPP Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan MPP Kota Bekasi selama masa Pandemi Covid-19 adalah baik dengan pembuktian bahwa setiap dimensi Service Performance masuk kedalam kategori baik. Kemudian, hasil pemetaan teknik IPA juga menunjukkan terdapat beberapa indikator layanan yang perlu dikembangkan yaitu kesediaan peralatan modern, kenyamanan sarana dan prasarana, penampilan petugas yang rapi, pelayanan tepat waktu, pelayanan yang akurat atau cermat, keamanan pelayanan, pemahaman petugas terhadap kebutuhan pengguna, dan penerapan jam operasional yang tepat.

---

This research is related to measuring the quality of the implementation of the Bekasi City Public Service Mall (MPP Bekasi City) during the Covid-19 pandemic. To measure service quality, this study uses the Service Performance theory proposed by Cronin & Taylor (1992) which includes the dimensions of tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy. This theory focuses on the performance produced by the service unit in providing services to users so that the quality measurement process must be based on the user's assessment of what they receive. In addition, this study also uses a combination of the results of the Service Performance measurement with the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. ) to determine indicators of public services that need to be developed. This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a survey of Bekasi City MPP users and interviews with Bekasi City MPP users. The results showed that the service quality of the Bekasi City MPP during the Covid-19 pandemic was good with evidence that each dimension of Service Performance was in the good category. Then the results of the mapping of science techniques also show several service indicators that need to be developed, namely the availability of modern equipment, convenience of facilities and infrastructure, neat appearance of officers, timely service, accurate or thorough service, service, understanding of user needs, and good service. accurate. implementation of proper operating hours."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data, penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung, sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih, ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif, yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

---

Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019, providing quality information technology services to support justice administration and There has been no evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives, namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development, increasing stakeholder involvement."

"Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris diluar jabatannya dapat tetap dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 2 Kode Etik Notaris karena pada prinsipnya jabatan notaris terus melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi notaris tersebut walau sedang tidak menjalankan jabatannya sekalipun. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) pokok permasalahan yaitu pertama, dampak pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris dan kedua, tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan tanda tangan pada Surat Penyerahan Tanah (SPT) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408/K/Pid/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan kepada norma hukum tertulis dengan menggunakan sumber berupa data sekunder. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana mengenai pemalsuan serta jabatan notaris, buku-buku serta jurnal yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang Penulis teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris, pertama dampak terhadap S yang mengalami kerugian materiil, kedua dampak terhadap SPT yang tanda tangan didalamnya dinyatakan palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Nomor 3250/DTF/2014, dan ketiga dampak terhadap M yang dinyatakan bersalah “Mempergunakan Surat Palsu”. Tanggung jawab M selaku notaris ialah berupa tanggung jawab etika/moral, profesi, maupun hukum. Dalam kasus ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pid/2016, M dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.

---

Falsification of signature conducted by public notary outside their professional designation may be penalized with Article 16 Paragraph (1) of UUJN and Article 2 of Notary Code of Ethics. In principle, the public notary title is adhered and could not be disaggregated from such individual even though it is conducted outside their position as public notary. In this research, there are 2 (two) main issues to be discussed. First, the effect from signature falsification conducted by public notary. Second, the responsibility of the public notary towards the falsification of signature on the Land Handover Letter (SPT) in regards with Supreme Court of Indonesia Decree No. 408/K/Pid/2016. The method use in this research is juridical normative which emphasized on written law or norm with secondary data. The aforementioned data was use to analyze criminal regulation related to forgery/falsification and public notary, books and journals which have relevant connection with the issues in this research. The result of this research shown, that there are 3 (three) impact from the falsification of signature conducted by public notary. First, the impact to S which suffer material damage. Second, the impact to the Land Handover Letter (SPT) which was signed is deemed falsified through Minutes of Criminal Laboratory Research Number 3250/DTF/2014. Third, the impact to M which was sentenced guilty with “Using Falsified Letter”. Furthermore, M’s responsibilities as public notary is moral/ethical, profession, and legal responsibilities. In this case, pursuant to Supreme Court of Indonesia Decree Number 408/K/Pid/2016, M was sentenced guilty, legally and validly conducting criminal action, which was “Using Falsified Letter” as stipulated in Article 263 Paragraph (2) Criminal Code and sentenced with 5 months of imprisonment."

"Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maka Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian. Bila tidak dijalankan sebagaimana semestinya maka akan berakibat fatal bagi akta tersebut, Notaris itu sendiri maupun pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Yuridis Normatif dan dianalisa secara kualitatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat dari tindakan Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu aktanya menjadi batal demi hukum karena tidak memuat keterangan yang sebenarnya, sedangkan Notarisnya dapat dikenakan sanksi pidana karena mengandung unsur pemalsuan, sanksi perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan sanksi kode etik dari Majelis Pengawas Notaris.

---

A Notary Public, being an official duly commissioned to draft and prepare authentic deeds, is under the duty to act honestly, in good faith, self-sufficiently, impartially, in favor of the interest of the relevant parties and with reasonable diligence. Failure to fulfill this duty will adversely affect the authenticity and validity of notarial deed, even the acting notary himself and the person or party in whose favor a notarial deed is drawn up. This research was conducted applying juridical normative method and has been analyzed on a qualitative basis.Based on the research conducted, it is identified that failure or negligence of a notary public to fulfill his/her duty to act with reasonable diligence will render a notarial deed null and void for not containing true and correct representations and consequently the notary public may be subjected to criminal liability for misrepresentation and civil liability for the loss suffered by other person or party and other penalty for violation of code on conduct imposed by the Supervisory Board."

"Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Dari Instruksi Menteri tersebut juga dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya peraturan tersebut, surat kuasa mutlak yang dibuat pasca berlakunya Instruksi Menteri ini tidak diakui lagi sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan tidak dilindungi oleh hukum keberadaannya, kecuali untuk beberapa tindakan hukum tertentu saja.

---

Roles and the importances of prohibition using absolute power of attorney as means for limiting smuggling law frequently done by parties in frame of transition land rights are undeniable anymore. This is clearly mentioned in Home Affairs Ministry Instruction Number 14 Year 1982 On Prohibition Of Use Absolute Power Of Attorney As Bases Of Transition Of Land Rights. From the regulation, it's also concluded that after the implementation the rule, transition of land right beyond the rule is not recognized legally anymore, except some transactions limitedly mentioned in the rule."

"Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan tepat mengonstantir kehendak penghadap, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalan menerapkan hukum dalam pembuatan akta yang berimplikasi pada batalnya produk akta, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/Pdt/2012.

---

The separation and division of co-related property to either of the inheritance or the marital property according to the Indonesian positive law is a legal act to end the state of joint ownership that resulted to each person will get full authority to take legal action over the object. Separation and division of the co-related property is bound to be declarative and which has retroactive effect. The form of deed of separation and division depends on the type of object material. Notary must be able to precisely interpreted the client`s will and obediently follow the prudential principal in carrying his position, there for there will be no mistake in applying the law on the notary deed, which implicate the annulment of the deed as in the Indonesian Supreme Court Decision No.697 PK/Pdt/2012."