Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia sangat besar dimana pertumbuhan ini didominasi oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi regulator karena ditakutkan terjadi bubble yang berdampak keterpurukan ekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa. Dengan kekhawatiran ini maka pemerintah menerapkan loan to value (LTV) pada kredit perumahan dan uang muka minimum untuk kredit/ pembiayaan kepemilikan kendaraan. Tentunya hal ini berdampak langsung pada penjualan perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan uji t test ternyata diketahui bahwa penjualan perusahaan pembiayaan sebelum dan setelah adanya peraturan uang muka tidak berbeda signifikan. Karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan perusahaan pembiayaan konsumen.

---

Consumer credit growth in Indonesia is very large which is dominated by the growth of housing loans (mortgages) and vehicle loans (KKB). This raises concern for regulators because it feared the impact occurred bubble economic slump as happened in European countries. With this concern, the government apply loan to value (LTV) on housing loans and the minimum down payment for credit / financing vehicle ownership. Obviously this has a direct impact on sales of consumer finance companies in particular financing vehicle. Based on research using the t test was known that the sales finance company before and after the regulations do not differ significantly advances. Due to other factors that affect the sale of consumer finance companies."

"Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengatur mengenai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah antara pelaku usaha dan konsumen. Pada prakteknya (PPJB) rumah dibuat dengan menggunakan perjanjian baku. Penggunaan perjanjian baku di latar belakangi oleh argumen ekonomis oleh pelaku usaha, pelaku usaha tidak perlu melaksanakan negosiasi yang dapat memakan waktu lama dan memakan biaya besar. Salah satu ketentuan yang merugikan konsumen dalam PPJB rumah terkait dengan ketentuan hilangnya hak konsumen untuk menuntut kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada pelaku usaha. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Sehingga pelaku usaha yang menyantumkan ketentuan tersebut dalam PPJB rumah, dianggap melakukan pelanggaran hukum karen telah melanggar ketentuan dalam UUPK.

---

Law No.1 Year 2011 About Housing and Neighborhoods has regulated the provisions that aim to protect consumers on regards house preliminary sale and purchase agreement between entrepreneur and consumers. In practice, house preliminary sale and purchase agreement made by standard contract. By uphold standard contract form, negotiation between entrepreneurs and each consumer will be not necessary. The loss of consumer right demand back the down payment is one of the condition which detriment consumer Law No.8 Year 1999 has regulate about restricted for entrepreneurs of the attempt to apply the standard clause stating that entrepreneurs are entitled to refuse refund that has been paid by consumers. Based on that regulation, entrepreneurs who apply such provision on house preliminary sale and purchase agreement consider as a legal violation."

"Dewasa ini pertumbuhan kredit konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan KKB ini sangat rentan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan KKB pada bank umum terkait diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dan bagaimana dampak dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut ditinjau dari jumlah pemberian kredit pada bank umum dan Bank X khususnya, dan pengelolaan risiko kredit di bidang KKB pada Bank X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemberlakuan Surat Edaran tersebut dapat melindungi perbankan dari risiko kredit di sektor KKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan agar Surat Edaran tersebut tetap diberlakukan pada masa yang akan datang karena Surat Edaran tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu menekan jumlah pemberian KKB dan menekan jumlah Non Performing Loan KKB pada bank umum.

---

Nowadays the growth of consumer credit particularly in vehicle ownership loans ('KKB') increased rapidly every year. The 'KKB' growth is very susceptible to credit risk. Therefore, Bank Indonesia issued Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 on the Application of Risk Management in Commercial Banks that Giving House Ownership Loans and Vehicle Ownership Loans. This thesis discusses the 'KKB' arrangements with commercial banks linked the Circular Letter, and how the impact of the implementation of the Circular in terms of total loans at commercial banks and Bank X in particular, and the credit risk management in the field of 'KKB' in Bank X.

The purpose of this study was to analyze whether the application of the Circular to protect the banking sector from the credit risk in 'KKB'. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The results in this paper suggest that the Circular be honored in the future because of the Circular has managed to achieve its goal of suppressing the number of 'KKB' administration and reduce the number of non-performing loans of 'KKB' in commercial banks."

"Kebijakan makroprudensial semakin aktif digunakan di berbagai negara pasca krisis keuangan global tahun 2008. Salah satu kebijakan makroprudensial di Indonesia adalah kebijakan uang muka kredit kendaraan bermotor yang mengatur minimum persentase uang muka yang wajib dikenakan oleh bank kepada debitur atas fasilitas kredit yang diberikan untuk tujuan pembelian kendaraan bermotor. Kebijakan uang muka bersifat pengetatan ketika minimum persentase uang muka dinaikkan, dan bersifat pelonggaran ketika diturunkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan uang muka terhadap pertumbuhan kredit kendaraan bermotor perbankan pada triwulan I/2011 s.d. triwulan IV/2019. Mengunakan metode fixed effect model, penelitian dilakukan terhadap seluruh bank yang menyalurkan kredit kendaraan bermotor pada periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan uang muka mempengaruhi pertumbuhan kredit kendaraan bermotor. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor menurun pada saat diterapkan kebijakan pengetatan uang muka dan meningkat pada saat diterapkan pelonggaran kebijakan uang muka.

---

Macroprudential policies are increasingly being used in various countries after the global financial crisis in 2008. One of the macroprudential policies in Indonesia is the down payment policy which stipulates the minimum percentage of down payments that must be imposed by banks on debtors for credit facilities granted for the purpose of purchasing motor vehicle. The down payment policy is tightening when the minimum down payment percentage is raised, and easing when it is lowered. This study aims to see how the impact of the down payment policy on the growth of banking motor vehicle loans in first quarter of 2011 to fourth quarter of 2019. Using the fixed effect model method, the study was conducted on all banks that has motor vehicle loans portfolio during the study period. The results show that down payment policies affect the growth of motor vehicle loans. Growth of motor vehicle loans decrease when the tightening policy was implemented and growth of motor vehicle loans increase when the down payment policy was eased."

"Perkembangan teknologi berpengaruhi terhadap perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dengan kemunculan dompet elektronik yang merupakan kegiatan penatausahaan sumber dana dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”). Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kegagalan transfer dana yang dialami oleh konsumen pengguna jasa. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dompet elektronik oleh penyelenggara Teknologi Finansial, dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana pada dompet elektronik X. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dompet elektronik oleh penyelenggara Teknologi Finansial, dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana pada dompet elektronik X. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada dompet elektronik sebagai salah satu dari PJP terhadap kegagalan transfer dana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen dompet elektronik terkait dengan kegagalan transfer dana yang diselenggarakan oleh X sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian dari waktu penerimaan dana oleh penerima transfer dana atas perintah transfer dana yang dilakukan oleh pengirim dan Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap ketentuan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara.

---

Technological developments affect the development of the payment system in Indonesia with the emergence of electronic wallets which focuses on activities of administering the source of funds from Payment Service Providers (“PSP”). Overall, the implementation has run well, but there happens certain obstacles such as the failure to transfer funds experienced by consumers who use the services. Therefore, this thesis discusses consumer protection in electronic wallet payment system by Financial Technology organizer in the event of a failure to transfer funds in electronic wallet X. The research form in this thesis is juridical-normative, reviewing and analyzing legal provisions and other library materials that related to consumer protection in electronic wallet payment systems by Financial Technology organizer, in the event of a failure to transfer funds to electronic wallet X. The conclusions obtained from this thesis research are (1) regulation of consumer protection pertaining transfer failures on electronic wallets as one of the PSP are Law Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer and its implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PJP and its implementing provisions, and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Consumer Protection as well as the implementation provisions; and (2) the implementation of electronic wallet consumer protection regulation pertaining to the failure of funds transfers organized by X has been implemented quite well. From the results of this thesis, the organizers need to provide a certainty of time of receival of funds by the beneficiary of the funds transfer on the order of the transfer of funds made by the sender and Bank Indonesia needs to supervise the provisions of the standard clause made by the organizers."

"Salah satu strategi dalam tahap awal pendirian Unit Usaha Syariah Bank BTN adalah strategi pembentukan asset melalui konversi KPR BTN menjadi KPR BTN Syariah. Dengan adanya penempatan aset ini diharapkan BTN syariah dapat dengan cepat memberikan bagi hasil yang bersaing kepada nasabah dana pihak ketiga. Sehingga manajemen Bank BTN menargetkan Pembiayaan Murabahah KPR BTN Syariah Konversi sekitar 66 % dari keseluruhan rencana Pembiayaan BTN Syariah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan probabilitas atau kecenderungan nasabah KPR BTN untuk melakukan konversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah dengan menggunakan Teori Perilaku Konsumen dalam hal ini faktor demografi dan karakteristik produk yang dimiliki oleh nasabah KPR BTN sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Variabel tersebut adalah jenis kelamin, usia. pendidikan, agama. pekerjaan, penghasilan. pengetahuan nasabah mengenai Bank BTN Syariah, jumlah kredit yang diterima nasabah dari Bank BTN, jumlah cicilan. jangka waktu kredit dan harapan terhadap BTN Syariah. Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam. Jumlah sample 321 responden yang merupakan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni.Data yang diperolch kemudian dikelompokan berdasarkan variabel kemudian dilakukan faktor analisis. Faktor Analisis adalah proses analisis untuk menilai variabel mana saja yang dianggap layak untuk dimasukan dalam analisis selanjutnya. Kemudian untuk mengukur probabilitas atau kecenderungan kondisional atas suatu peristiwa adalah dengan metodologi regresi probabililas yang disebut dengan model logic. Hasil regresi tersebut kemudian dijadikan patokan untuk menguji hipotesa yang dibuat peneliti. Setelah diuji, hasil regresi menunjukan probabilitas atau kecenderungan tertariknya atau berminatnya seorang nasabah untuk mengkonversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah yang paling tinggi adalah nasabah yang usianya antara 30 tahun sampai dengan 40 tahun, pendidikannya sarjana, agamanya Islam, pcnghasilannya di atas 10 juta rupiah dan KPR BTN yang dimilikinya adalah dengan jumlah Plafond di atas 100 juta rupiah, jangka waktunya di atas 10 tahun dan cicilannya antara 1,5 juta rupiah sampai dengan. 3,5 juta rupiah.

---

One of the strategies in the initial stare of the founding of Shariah Business Unit Bank BTN is the asset establishment by means of the conversion of KPR 13TH into KPR BTN Shariah. Hopefully, this strategy could make BTN Shariah to give a competitive profit sharing to its customer more quickly. in line with that, the management of Bank BTN has targeted the percentage of the conversion of KPR BTN Shariah's Mirabahah Financing is around 66% of the entirely of its financing plan.

The objective of this research is to depict the probability or the tendency of the customer of KPR BTN to convert its loan from KPR BTN into KPR Financing of BTN Shariah using customer behavior theory. In this case, the demographic factor and the characteristics of the product are the basis of the determination of the measuring variable. The variables are sex, age, education, religion, occupation, income earnings, the customer knowledge about BTN Shariah, the amount of the loan accepted from Bank BTN, the amount of installment, the loan period, and the customer's hope from BTN Shariah. The data used is primary with deep interview. The size of sample is 32] respondents which are customers of Bank BTN Jakarta Harmoni Branch.

After having the interview, the data is grouped by the variables, and then the analysis factor is conducted. Analysis Factor is the analysis process to evaluate which variable is suitable to get into the further analysis. And then_ we measure the probability or conditional tendency of an event with the methodology of probability regression named Logic Model. The result of the regression is then set as the standard criterion for the hypothetical testing. From the testing, we can conclude that the most interested customer who want to convert its loan into Shariah Financing of KPR BTN Shariah is the customer with the criterion as follows: age within 30 until 40 years, education is undergraduates (SI), religion is Islam, income earnings is above 10 million rupiah, having loan from KPR BTN above 100 million rupiah, the loan period is above 10 years and the installment is within 1,5 million rupiah until 3,5 million rupiah."

"Kredit domestik merupakan salah satu besaran yang ikut membentuk uang primer, dan uang primer adalah penentu uang beredar, yang pada akhirnya mempengaruhi laju inflasi. Dalam mengatur keseimbangan moneter, Bank Sentral memakai kredit domestik, dengan terlebih dahulu menetapkan target tertentu untuk tingkat pertambahannya. Tulisan ini mencoba meneliti sejauh mana pengaruh perubahan kredit terhadap komponen-komponen Neraca Pembayaran. Untuk melihat hubungan kredit dengan Neraca Pembayaran, pertama sekali dilakukan deskripsi kebijaksanaan kredit yang telah ditempuh pemerintah Indonesia, kemudian diperbandingkan posisi komponen-komponen Neraca Pembayaran baik sebelum maupun sesudah penetapan kebijaksanaan tersebut. Disamping itu dilakukan juga pengujian statistik dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menetapkan suatu formula untuk mencari besaran Pendapatan Nasional (Y) tersebut dan Impor (H), kemudian membandingkan dengan yang aktualnya. Cara kedua hasil adalah perkiraan pengujian "pangkat dua terkecil biasa" dengan memakai Y dan M sebagai variabel terikat dan masing-masing Ekspor (X), Pemasukan Modal (K) serta Pertambahan Kredit (D) sebagai variabel bebas. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa pengendalian agregat moneter, akibat terbukanya Indonesia terhadap perekonomian dunia melalui Neraca Pembayaran, lebih efektif melalui pertambahan kredit dibandingkan bila melalui uang nominal. Sementara untuk komponen kredit itu sendiri, model yang dipakai hanya bagus diterapkan untuk mencapai target impor dibandingkan dengan pendapatan secara lansung. Dan untuk mempengaruhi besaran impor dari tiga variabel yang dipakai, yang paling dominan adalah pertambahan kredit. Pertambahan kredit di dalam negeri akan menurunkan total impor. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pertambahan kredit domestik akibat kenaikan penerimaan sektor luar negeri tidak berhasil dikendalikan oleh Bank Sentral untuk tidak menaikkan inflasi secara keseluruhan. Penerimaan sektor luar negeri yang meningkat akan menaikkan laju inflasi di dalam negeri. Laju inflasi yang naik meningkatkan permintaan agregat. Dan karena sisi suplai domestiknya tidak mencukupi, maka masyarakat mendapatkannya melalui impor. Disamping perlu dicari model yang lebih tepat untuk perekonomian Indonesia, perlu kiranya variabel yang diuji ditambah, juga diambil hanya data-data yang kurun waktunya sama."

"ABSTRAKPeranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demiterciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan olehmasyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yangmemiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung danbagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Aktatersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalamputusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa sajadampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. sertauntuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual danpendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakankesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuanutang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkanadanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidakadanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan aktamenjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe role of judge decision should be placed on the element of legal certainty inorder to create justice based on law so that it can be felt by the community,especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legalcertainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact ofthe decision to the parties, wide community. As well as to know what is the causeof the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and acase approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake ofwriting in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition ofthe debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regardingthe deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."

"Dalam praktek dunia bisnis, lazim digunakan kredit untuk menambah modal usaha, akan tetapi dalam hal debitur membutuhkan modal lagi, sedangkan debitur sudah tidak mempunyai benda yang dapat diberikan sebagai jaminan, maka tidak menutup kemungkinan debitur menggunakan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan, salah satunya adalah tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan pihak ketiga yang barangnya digunakan sebagai jaminan oleh debitur. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang memberikan tanah dan bangunannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hak tanggungan, maka tanah milik Hj. Suhesmi dapat dieksekusi, karena dengan penandatanganan SKMHT yang merupakan kuasa bagi koperasi untuk membebankan hak tanggungan berarti Hj. Suhesmi dengan rela memberikan bendanya untuk menjadi jaminan utang dari koperasi. Mengenai perlindungan hukum bagi Hj. Suhesmi dapat meminta kesepakatan kepada bank untuk menjual tanahnya tersebut secara dibawah tangan, sehingga dengan penjualan tersebut diharapkan akan mendapat harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saran bagi notaris adalah agar notaris lebih dapat memahami keinginan dari para pihak, sehingga dapat menuangkannya pada akta sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan notaris dapat terhidar dari sanksi bila terjadi sengketa.

---

In practice the world of business, credit or financing is often used to increase the business capital, but when debitor need more business capital and debitor are not having things to be used as collateral, so it is possible debitors use objects belonging to third party as guarantee, which one is the land burdened with Mortgage. The thesis discussed about protection a third party who give their land that used as collateral by a debitor. The writing of this thesis is using case study research by normative-juridical research approach.

The results of discussion over the formulation of the problem, law known that the consequences for the third party who gives ground and his building as security in credit agreement automatically under the provisions of civil law and it with a mortgage, the land belonged to Hj. Suhesmi can be executed, because with the signing of the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is a power of Attorney for the right to charge the cooperative dependent means Hj. Suhesmi willingly gave his to be a guarantee of the debt of the cooperative. About legal protection for Hj. Suhesmi can ask for an agreement to the bank to sell their land they are under the hand, so that the market with sales were expected to be the highest esteem that can be beneficial to both parties. Advice for notary is that notary better understand desire of the parties, so that can pour in certificate in accordance with the agreement the parties.Until there is no the party being disadvantaged, and notary can be spared of the if disputes."