Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang strategis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika yang merupakan usaha dalam pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba,hal ini dapat diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pecandu narkoba pada institusi penerima wajib lapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika dengan mengeksplorasi faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pembangunan sistem informasi pecandu di BNN dan menganalisis prioritas strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif denganmetode analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas faktor penghambat atau kendala yang ditemukan dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah kriteria sumber daya manusia, kemudian arogansi antar instansi terkait, diikuti dengan stigma pecandu dan yang terakhir adalah anggaran/dana. Aktor yang berperan dalam pembentukan atau pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah Badan Narkotika Nasional, diikuti dengan instansi terkait, dan faktor yang terakhir adalah pecandu narkotika. Perekrutan sdm yang ahli dan handal dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika di BNN ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertamadiperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal.

---

This thesis discusses the development of strategic information system drug addict who is a business in illicit drug trafficking network disconnection, this can be obtained from the information provided by drug addicts at the recipient institution shall report. The goal of this study is to analyze development of strategic information system, explore the inhibiting factors or obstacles encountered in the development of information system in National Narcotics Board and analyze strategic priorty in dealing with problems that found in the implementation process. This study used a quantitative approach with Analytic Hierarchy Process (AHP) methode.

Based on AHP analysis, the priorityof inhibiting factors or constraints that are found in the construction of information systems is a drug addict human resource criteria, then arrogance among related institution, followed by stigma addicts and the last one is the budget. The actor who plays a role in the implementation of information systems development is a drug addict is a drug addict addict National Narcotics Board, followed by agencies, drug addicts.

Recruitmenr of human resourcers expert and reliable in drug addicts? information system developing strategic in BNN doesn?t mean that one strategy is more important than the other. It is only as a guidance to determine which strategy to do first when simultaneous implementation can not be done. However, implementation of all strategies simultaneously will make a better achievement."

"Karya akhir ini dilakukan untuk memperoleh rancangan kebutuhan dari sistem informasi manajemen laboratorium di Badan Narkotika Nasional menggunakan metodologi rational unified process RUP . Rancangan kebutuhan yang sesuai kebutuhan, diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi yang dapat mempercepat proses bisnis pelayanan pengujian laboratorium. Percepatan penyelesaian proses bisnis pelayanan pengujian laboratorium dapat membantu Balai Laboratorium Narkoba BNN dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji pelayanan.Perancangan dilakukan dengan mengikuti workflow pada disiplin business modeling dan requirement pada metodologi RUP.Hasil dari penelitian ini diperoleh pemodelan bisnis dan daftar kebutuhan, yang terdiri dari 3 business use case, 78 stakeholder request, 26 need, 33 feat, 38 SRS, 21 use cases, dan 17 supplementary spesification, yang akan diimplementasi pada sistem informasi manajemen laboratorium. Pada perancangan kebutuhan pada skala organisasi Balai Laboratorium Narkoba BNN dibutuhkan re-enginering/rekonfigurasi proses pada metodologi RUP agar lebih efisien.

---

This study was conducted to obtain the requirements design of the laboratory information management system at the National Narcotics Boards Republic of Indonesia using the methodology of rational unified process RUP . The design of appropriate requirements of the system is expected to generate information that can accelerate laboratory testing services business processes. Accelerate completion of laboratory testing service business processes can help Drugs Testing Laboratory in providing services in accordance with the promise of service.The design is done by following a disciplined workflow in business modeling and requirements on RUP methodology.The results of this study were obtained business modeling and list of needs, which consists of 3 business use cases, 78 stakeholder requests, 26 NEED, 33 FEAT, 38 SRS, 21 use cases, and 17 supplementary spesifications, which will be implemented in laboratory management information systems. In requirement designing in the organization 39 s on a scale of Drugs Testing Laboratory, National Narcotics Board Republic of Indonesia, needed re engineering reconfiguration processes on RUP methodology to be more efficient."

"Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi memudahkan para pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan terhadap aset mereka, sehingga sulit dilakuan penelusuran aset (asset tracking) untuk mengetahui aset mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran proses penelusuran aset penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Narkotika dan merumuskan kendala yang mempengaruhi penelusuran aset untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelusuran aset di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kerjasama, standard operating procedure dan identitas fiktif. Hal ini yang menyebabkan proses penelusuran aset menjadi kurang optimal. Strategi untuk mengoptimalkan penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pusat data, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

---

In line with technological developments make it easier for us to exchange information. Distance is not a barrier to communicating with person wherever they are. As well as financial transactions transformed and progressed very rapidly making it easier for us to conduct financial transaction. Globalization and liberalization give facilitation to narcotics syndicate to disguise, hide their assets and so hard to tracking their assets.

This study aims to get an overview of the process of asset tracking law enforcement in dealing with narcotics money laundering and formulate constraints affecting asset tracking can be done to further efforts to follow up on these issues.

This research was conducted at the National Narcotics Agency. The data obtained are primary data and secondary data through field research and library research. Data were analyzed descriptively, then processed and reviewed based formulation of the problem that has been established so that is expected to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed qualitatively and presented descriptively that explain, describe, and illustrate in accordance with the existing problems.

Based on the results of research and discussion shows that the asset tracking at the National Narcotics Agency already well underway. However, there are still some problems related to human resources, budget, infrastructure, collaboration, standard operating procedures and fictitious identity. This causes the asset tracking process becomes less than optimal. Strategies for optimizing asset tracking in the eradication of narcotics is by improving the quality of human resources, development of data centers, improve national and international cooperation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Semakin maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membutuhkan keseriusan segenap instansi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan. Dengan perubahan modus operandi, strategi dan kemampuan pelaku kejahatan narkoba mengharuskan instansi penegak hukum memiliki penyidik yang profesional mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan sebagai pertanda selesainya suatu kasus itu di tangani. Disamping adanya clandestine laboratory ataupun kicthen laboratory peredaran gelap narkoba saat ini juga melalui jalur udara, pelabuhan laut dan perbatasan. Penyidik BNN harus memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mencegah, menangkal dan memberantas pelaku kejahatan narkoba masuk ataupun keluar negeri serta memutus jaringan sindikat.Tujuan penelitian ini mau mendeskripsikan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan sumber daya manusia Penyidik BNN yang profesional. Reseponden penelitian adalah Penyidik (Penyidik Madya dan Penyidik Muda) pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Hasil dari penelitian di olah dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) guna penentuan priorotas mana yang tepat guna pengembangan Sumber daya manusia penyidik BNN. Instrumen yang digunakan adalah 3 kategori pengembangan oleh Bloom yaitu cognitive, affective dan psychomotoric yang dijadikan alat untuk mengukur pengembangan sumber daya penyidik BNN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia, faktor yang paling penting adalah pengembangan segi Psychomotoric, karena dalam Psychomotoric merupakan hasil dari penerapan Cognitive dengan Affective dan penerapannya menjadi barometer keberhasilan bagi Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian aspek Cognitive dan Affective tetap diperlukan sebagai pendukung. Strategi yang dikembangkan untuk mendapatkan penyidik profesional dengan lebih mengintensifkan Pendidikan dan Pelatihan disamping itu aplikasi kegiatan di lapangan serta studi banding. Untuk mewujudkan profesional Penyidik sangat diperlukan kemampuan (competency) dan ditunjang pengalaman (experience).

---

The increasingly widespread of drug abuse and illicit trafficking requires seriousness of the entire law enforcement agencies to conduct prevention and eradication. With the change of modus operandi, strategy and the ability of drug offender requires that law enforcement agencies have a professional investigator from the investigation, inquiry until the submission case file to the prosecutors as a sign of the completion of the case. In addition to the clandestine laboratory or kitchen laboratory, currently illicit drug trafficking is through the air, seaport and border. Investigators of National Narcotics Board should have the ability and skill to prevent, deter and eliminate drug offenders into or out of the country and terminate the syndicate.

The purpose of this research would to describe the analysis of the factors that affecting strategy of human resources development of National Narcotics Board Professional Investigator. The research responden is investigators (Senior Investigators and Junior Investigator) at the Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. The result of this research though the AHP (the Analitic Hierarchy Process) Analysis Method to determine which one is the exact priorities for the development of National Narcotics Board investigator human resources. The instrument use 3 development categories by Bloom, namely cognitive, affective and psychomotoric which is used as a tool for measuring the National Narcotics Board investigators resources.

The results showed that in the developing human resources, the most important factors is development of Psychomotoric terms, since the psychomotoric is the result of the implementation of cognitive and affective, and the implementation to be a barometer of the success in conducting the investigation. Nevertheless as the aspect Cognitive and Affective is still required as a support. Strategy that developed was to obtain a professional investigator with the further intensify of education and training, in addition to field activities and comparative studies. To achieve a professional investigator competency and experience are needed."

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai negeri sipil terhadap efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah keamanan data, kecepatan (waktu), ketelitian, variasi laporan, relevansi, keakuratan dan kualitas informasi. Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yangdigunakan terhdap efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual.Sampel responden penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dandilakukan di Biro Keuangan BNN. Penelitian ini menggunakan analisis regresilinear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel yang terdiridari keamanan data, kecepatan (waktu), ketelitian, relevansi, variasi laporan,keakuratan dan kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap keefektifan secara simultan.

---

ABSTRACTThe research discusses the civil servants perception of the factor that influenceseffectiveness accrual based accounting information system. The variables used tothe measure the effectiveness is data security, speed system, conscientious,variation of the report, relevance, accuracy and quality of information. Thepurpose of this research was to determine the influence of variables that are usedon. Samples were taken by purposive sampling technique and do in financebureau BNN. Using multiple linear regression analysis. The result showed thatvariables which consist of data security, speed system, conscienctious, variation ofthe report, relevance, accuracy and quality of information has a influence toeffectiveness simultaneously."