Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keselarasan antara strategi teknologi informasi (TI) dengan strategi bisnis organisasi diperlukan agar keunggulan kinerja suatu organisasi dapat dicapai. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai fungsi mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan serta perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses bisnis organisasi, Kominfo menganggarkan investasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang cukup besar setiap tahunnya pada matriks rencana strategis Kominfo 2010-2014. Terdapat berbagai sistem dan aplikasi yang mendukung pekerjaan sehari-hari seperti aplikasi e-office, aplikasi lelang dan sistem keuangan di lingkungan Kominfo, beberapa diantaranya berjalan secara ad hoc padahal dibangun dengan fungsi yang sama dan tidak terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah strategi TI yang ada telah selaras dengan strategi organisasi dan seberapa jauh tingkat kemapanannya. Model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Model SAM digunakan untuk melakukan kajian perspektif keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Model Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Pengambilan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan keselarasan rata-rata strategi teknologi informasi dengan organisasi Kementerian Kominfo berada di Level 2."

"Dewasa ini isu keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis menjadi perhatian bagi organisasi-organisasi yang memanfaatkan TI untuk mendukung tujuan bisnisnya. Begitu juga BMKG sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang memanfaatkan peranTI dari pengumpulan data, analisa hingga diseminasi informasi. Sadar Pentingnya peranan TI bagi organisasi, BMKG merencanakan investasi yang relatif besar untuk investasi TI hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi pendanaan pada matrik rencana strategis BMKG 2010-2014, terlihat bahwa Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komputer mendapatkan anggaran yang cukup besar dibanding deputi bidang lain akan tetapi ada indikasi bahwa investasi yang besar tersebut kurang dikelola dengan baik. Terbukti berdasarkan hasil kajian investasi yang menghasilkan bahwa investasi TI masih berjalan secara ad-hoc dan belum terstruktur dan terencana. Pengkajian tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi menggunakan model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman. Analisis dengan model SAM dilakukan untuk melakukan kajian keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Analisis dengan model Luftman digunakan untuk mengukur tingkatan kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama melakukan identifikasi masalah, melakukan studi pustaka, menetapkan metodologi penelitian, pengambilan data yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner, analisa hasil kuisioner. Selanjutnya dilakukan penilaian tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis, setelah diketahui tingkat kematangan dilakukan perbaikan tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis. Tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi di BMKG berada pada tingkat 3 dengan nilai 3,08. Ini menunjukkan bahwa BMKG berada dalam kondisi establish focuses process. Hal ini menunjukkan BMKG telah memusatkan tata kelola, proses-proses dan komunikasi terhadap tujuan bisnis yang spesifik, sudah mulai focus terhadap keselarasan strategis TI dan bisnis.

---

Nowadays issue of alignment of IT strategy with business strategy is a concern to the organizations that use IT to support business objectives. Likewise BMKG a non-ministerial government agency which has the function of information services meteorology, climatology and geophysics utilizing IT role of data collection, analysis to dissemination of information. Aware of the importance of the IT’s role for organization, BMKG relatively large investment plans for IT investments this can be seen in the recapitulation funding matrix BMKG strategic plan 2010-2014, seen that Deputy Calibration Instrumentation Engineering and Computer Networking have a budget large enough compared to the other deputy but there are indications that a large investment is less well managed. Proved by the results of studies that yield investments that IT investment is still running on an ad-hoc and not structured and planned. Assessment of the maturity level of the IT strategic alignment with organizational strategy alignment using models strategic alignment model (SAM) and model alignment Luftman. Analysis of the model SAM conducted to assess the domain alignment of business strategy, organizational infrastructure, IT strategy and IT infrastructure. Analysis Luftman model used to measure the level of maturity of the alignment of IT strategy with organizational strategy. The process is done in this research is the first to identify the problem, perform literature study, setting research methodology, data collection is by conducting interviews and distributing questionnaires, analysis of the results of questionnaires. Then performed assessment of the alignment maturity level of IT with the business, having known the level of maturity made improvements to the maturity level of IT business alignment. The maturity level of the IT strategy alignment with the organization's strategy in BMKG are at level 3 with a value of 3.08. This shows that in a state BMKG establish process focuses. This shows BMKG has focused governance, processes and communications to specific business goals, already the focus on strategic alignment of IT and business."

"PT. Semen Baturaja (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi semen di Indonesia. Perusahaan belum pernah melakukan penilaian keselarasan strategi teknologi informasi (TI) terhadap strategi bisnis, dan belum pernah melakukan pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI, padahal hal tersebut merupakan hal yang penting. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah strategi TI yang selama ini diterapkan sudah mendukung strategi bisnis, sejauh mana hasil dan pencapaian strategi tersebut, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil implementasi strategi TI dalam mendukung strategi bisnis. Penilaian keselarasan strategi TI terhadap strategi bisnis pada PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang menggunakan Strategic Alignment Model (SAM). Sedangkan pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa strategi TI selaras terhadap strategi bisnis pada perusahaan dan berada pada perspektif transformasi teknologi. Sedangkan tingkat kematangan tata kelola TI bernilai 3,36 atau berada pada level tiga (defined process).

---

PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang is one of the companies that produce cement in Indonesia. The Company has not been assessed alignment of IT strategy against business strategy, and have not been measuring the maturity level of IT governance, yet they are important. This research can be used to determine whether an IT strategy that has been applied already support the business strategy, the extent to which the results and the achievement of the strategy, and what should be done to improve the results of the implementation of the IT strategy in support of business strategy. Alignment assessment of IT strategy against business strategy in PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang using the Strategic Alignment Model (SAM). While measuring the maturity level of IT governance using the COBIT 4.1 framework. The results of this research note that the IT strategy is aligned against business strategy of the company and are in the technological transformation perspective. The maturity level of IT governance is worth 3.36 or at three level (defined process)."

"Penggunaan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi hal yang mutlak dalam peningkatan kualitas dan kinerja dari suatu organisasi, termasuk juga pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. Perencanaan aplikasi dan infrastuktur TI yang baik merupakan hal yang penting untuk keberhasilan implementasi TI agar berfungsi sesuai dengan tujuan implementasi dan manfaat yang optimal. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menilai tingkat kematangan Tata Kelola TI dengan menggunakan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) serta tingkat keberhasilan dan permasalahan pada implementasi RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada instansi pengelola TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini berupa penilaian tingkat kematangan Tata Kelola TI di Pemda DKI Jakarta, kesimpulan analisa perancanaan dan implementasi TI pada instansi pemerintah dan rekomendasi untuk meningkatkan Tata Kelola TI di Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengelolaan TI pada pemerintahan daerah ataupun instansi pemerintah.

---

The use of information technology (IT) has become an absolute must in improving the quality and performance of an organization, included on government agency whose main function is to serve the community. Planning of good applications and IT infrastructure is essential to the success of IT implementation in order to function approriate with the implementation objectives and optimal benefit. Related with that case, this study was conducted at the Jakarta Local Government to assess the maturity level of IT Governance using COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) and the level of success and problems in implementation RITIK (Information and Communication Technology Master Plan) Provincial Government of DKI Jakarta at TIC (Technology of Information and Communication) in Jakarta Local Government.

The results of this study in the form of assessment of the level of maturity of IT Governance in the Jakarta Local Government, conclusions from IT planing and implementation analysis in government agencies and recommendations for improving IT Governance in Jakarta Local Government. Furthermore, the results of this study are expected to be used as input to the management of IT in local government or government agency."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai suatu strategi organisasi Pemprov. DKI Jakarta serta Rencana Strategis (Renstra) Diskominfomas sebagai strategi SI/TI Pemprov DKI Jakarta telah menyebutkan beberapa program dan indikator untuk urusan Komunikasi dan informatika di Pemprov. DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keselarasan strategi TI terhadap strategi organisasi di Pemprov. DKI Jakarta. Untuk mengukur keselarasan strategi TI terhadap strategi organisasi Pemprov DKI Jakarta, digunakan konsep Strategic Alignment Model yang diperkenalkan oleh Henderson dan Venkatraman serta IT Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Wim Van Grembergen dan Rik Van Bruggen. Sedangkan penilaian tingkat kematangan strategi TI terhadap strategi organisasi diukur dengan metode Maturity Model COBIT 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terjadi keselarasan antara strategi TI dan strategi organisasi di Pemprov. DKI Jakarta, dimana saat ini Pemprov. DKI Jakarta berada pada perspektif transformasi teknologi. Sedangkan hasil pengukuran penilaian tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi pada Pemprov. DKI Jakarta telah mengidentifikasi 25 proses dalam COBIT 4.1, dengan nilai rata-rata adalah 2,48 atau baru mencapai level repeatable but intuitive.

---

Medium Term Development Plan (RPJMD) as organization strategy.of Jakarta Government and Diskominfomas Strategic Plan as IT/IS strategy was mentioned several programs and indicators for business communication and informatics in Jakarta Government. This study aims to measure the level of strategic alignment of IT and organizational strategies in Jakarta Government.. To measure the alignment of IT and organizational strategies, used the concept of Strategic Alignment Model introduced by Henderson and Venkatraman and IT Balanced Scorecard introduced by Wim Van Grembergen and Rik Van Bruggen. While the assessment of the maturity level of the IT strategy and the organization's strategy will be measured by the method COBIT Maturity Model 4.1. The results of studies is that it occurs alignment between IT strategy and organizational strategy in the. Jakarta Government, where this time. Jakarta government is in the transformation technology perspective. While the assessment of the measurement maturity level alignment of IT strategy and organizational strategy at the. Jakarta Government has identified 25 processes in COBIT 4.1, the average value was 2.48 or reached only repeatable but intuitive level."

"Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di bidang teknologi informasi (TI) di Kementerian Sekretariat Negara, diperlukan peningkatan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TI yang profesional, memiliki kompetensi, integritas dan produktifitas yang tinggi. Untuk itu, diperlukan pengelolaan SDM dalam tata kelola teknologi informasi yang handal berdasarkan pada sebuah standar kompetensi.Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengukur kompetensi SDM TI pada sebuah unit kerja di organisasi dengan menggunakan konsep Competency Based Human Resources Management (CBHRM), yaitu konsep yang berfokus terhadap sumber daya manusia sebelum berfokus terhadap pekerjaan yang mereka hasilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi pustaka. Kompetensi yang dipetakan dan diukur meliputi soft dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana seorang manusia mengelola pekerjaan dan skill apa yang dimiliki dalam berinteraksi dengan orang lain, sementara hard competency adalah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan fungsional dalam menjalankan substansi pekerjaan.Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat soft dan hard competency pegawai saat ini dan tingkat kompetensi yang diharapkan pimpinan organisasi di masa yang akan datang. Rekomendasi yang dihasilkan berupa saran pelatihan dan/atau sertifikasi apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM TI tersebut.

---

In order to support the bureaucracy reformation in Information Technology (IT) sector of Ministry of State Secretariat, the presence of professional, competent, integrated, and productive IT Human Resource Management (HRM) in the organization would be required. Thus, a certain competency standard would need to be deveped as a base for the IT HRM governance.

This study aims to map and measure IT HRM competence in work units of an organization using Competency Based Human Resources management (CBHRM concept), which focus primarily on human resource before the work result. Qualitative study and literature review are used as the main research methods. Competency which will be mapped and measured include both soft and hard competency. Soft competency is related to how people manage works and interaction between each other, while hard competency is related to functional skill on executing work substance.

This research produces soft and hard competency level of human resource for present and future levels expected by leadership. Recomendation includes suggestion for training and/or certification needed to improve IT human resource."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting bagi setiap organisasi baik lembaga pemerintah maupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan bisnisnya, serta merupakan salah satu faktor dalam mencapai tujuan organisasi. Peran TI akan optimal jika pengelolaan TI maksimal. Pengelolaan TI yang maksimal akan terlaksana baik dengan menilai keselarasan antara penerapan TI dengan kebutuhan organisasi sendiri. Semua kegiatan yang dilakukan pasti memiliki risiko, begitu juga dengan pengelolaan TI. Pengelolaan TI yang baik pasti mengidentifikasikan segala bentuk risiko dari penerapan TI dan penanganan dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Untuk itu organisasi memerlukan adanya suatu penerapan berupa tata kelola TI (IT Governance).Pengukuran tingkat kematangan proses tata kelola TI ini dilakukan dengan menggunakan COBIT 4.1. Proses TI yang kemudian dipetakan ke penilaian control objectives dan statements COBIT 4.1 Maturity Model. Hasil pengukuran tersebut kemudian dipadukan untuk memperoleh tingkat kematangan proses TI. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh ada 28 proses TI, 173 detailed control objectives, 880 statements yang relevan dengan proses TI pada tahap awal inisialisasi 1(Initial/Ad Hoc) yang terdiri dari 11 proses, proses TI pada tahap mengulang tetapi intuitif 2(Repeatable but Intuitive) terdiri dari 15 proses, dan terakhir proses TI pada tahap dapat ditetapkan 3(Defined Process) yang terdiri atas 2 proses.

---

Information Technology (IT) has an important role in every organization both government and companies that use information technology in their business activities, as well as a factor in achieving organizational goals. The role of IT will be optimal if the IT management is maximum. The maximum IT management carried out well by assessing the alignment between the application of IT and the needs of the organization itself. All activities are performed must have a risk, as well as IT management. Definitely good IT management identifies any risk of IT implementation and management of risks to be faced so that organizations should require the existence of a form of application of IT governance.

Measuring maturity level of IT governance process is performed using COBIT 4.1. IT Process are then mapped to the assessment of control objectives and statements COBIT 4.1 Maturity Model. The measurement results are then combined to obtain the level of maturity of IT processes. From the results obtained by the research conducted there were 28 IT processes, 173 detailed control objectives, 880 statements were relevant to IT processes at an early level 1 Initialization/Ad Hoc which consists of 11 processes, IT processes at the level 2 Repeatable but intuitive consists of 15 processes, and IT processes in the last level 3 Defined Process, which consists of 2 processes."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."