Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan penggunaan lahan merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam perkembangan sebuah kota. Hal ini terjadi karena tuntutan akan ruang yang semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan pada kawasan suburban Kota Jambi, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi serta, dan membandingkan perubahan yang terjadi dengan RTRW Kota Jambi tahun 2011-2031. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan digunakan metode super impose peta. Kemudian perubahan yang terjadi dideskripsikan secara spasial. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan digunakan uji statistik product moment. Variabel yang digunakan dalam menghitung perubahan penggunaan lahan adalah faktor fisik (lahan tergenang dan tidak tergenang), faktor sosial (kepadatan penduduk), fasilitas umum (jaringan PDAM dan PLN), dan aksesibilitas (kerapatan jaringan jalan dan moda transportasi). Hasil analisis spasial penggunaan lahan di Kota Jambi selama periode tahun 2005 sampai 2011 telah mengalami perubahan. Luas lahan terbangun meningkat selama tahun 2005 sampai 2011 menjadi 1.864,35 Ha, sementara untuk lahan hutan mengalami penurunan menjadi 1.813,03 Ha untuk lahan hutan dan lahan pertanian mengalami penurunan 659,49 Ha. Hasil analisis statistik faktor lahan tidak tergenang, kepadatan penduduk, jaringan PLN dan PDAM, kerapatan jaringan jalan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Perlu evaluasi terhadap raperda RTRW 2011-2031, yang disebabkan karena cepatnya perubahan penggunaan lahan terutama lahan terbangun yang sangat cepat di Kota Jambi.

---

Land use change is a phenomenon that always occurs in the development of a city. This happens because the demand for space is growing along with the population increase. The purpose of this study to assess changes in land use in the suburban area of the city of Jambi, examines the factors that influence as well, and compare the changes that occurred to the RTRW Jambi City for 2011-2031. To see the changes in land use map used method of super impose. Then the changes described spatially. Factors affecting the use of land-use change product moment statistical tests. Variables used in calculating the land use change is a physical factor (land flooded and not flooded), social factors (population density), public facilities (network taps and PLN), and accessibility (density of road network and transportation).

Results of the spatial analysis of landuse in the Jambi City during the period of 2005 to 2011 have been amended. Land area woke up during the years 2005 to 2011 to 1864.35 ha, while for forest land decreased to 1813.03 hectares for forest land and agricultural land decreased 659.49 Ha. Statistical analysis of factors not flooded land, population density, PLN and PDAM network, road network density affect land-use change. Need to evaluate the draft RTRW 2011-2031, caused by the rapid changes in land use, especially built- up area in Jambi City."

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model spasial perubahan penggunaan lahan berdasarkan pola perubahan penggunaan lahan dari tahun 1994, 2000, 2006 dan 2012 di Kawasan Gerbangkertosusila, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2030 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Permodelan spasial dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cellular automata dengan metode Artificial Neural Network (ANN) dan Markov Chain, didapatkan bahwa faktor kedekatan dengan jalan, faktor fisik lingkungan dan pusat aktivitas berpengaruh dominan dalam perubahan lahan menjadi permukiman dan industri. Diprediksi terdapat penambahan luas pada penggunaan lahan permukiman sekitar 61,11% dan lahan industri sekitar 31,47% dari luas penggunaan lahan tahun 2012. Dari penelitian ini pula diketahui terdapat ketidaksesuaian prediksi penggunaan lahan terhadap RTRW sebesar 33,39% dari luas kawasan Gerbangkertosusila dan terdapat ketidaksesuaian alokasi permukiman dalam RTRW dengan kebutuhan lahan permukiman. Untuk itu diperlukan adanya Peninjauan Kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031.

---

This study aims to develop landuse change modelling based on land-use change pattern from 1994, 2000, 2006 and 2012. Subsequently, it is used for predicting land-use until 2030 through "business as usual" and spatial planning scenarios. Nearest to road, physical environment and activity centers are dominant factors according to Artificial Neural Network (ANN) and Markov Chain. It is predicted that settlement will increase by 61,11% and industrial estate by 31,47% compare to 2012. About 33,90% area of Gerbangkertosusila is predicted unsuitable to spatial planning in 2030, there is also a discrepancy between needs and allocation of settlement land in spatial planning of East Java and it necessary to be reviewed."

"Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 terbit, pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu dalam hal ini keterlibatan pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tanah negara dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya menerapkan aturan dengan mengeluarkan perda kabupaten. Bupati yang mempunyai kuasa penuh di kabupaten berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi siapapun pihak yang ingin memanfaatkan dan atau menggunakan tanah negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Negara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah negara yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebagai tugas pembantu yang terkait dengan pengelolaan tanah negara, tetapi status dan legalitasnya adalah rekomendasi persetujuan Bupati. Diberlakukannya syarat rekomendasi izin oleh Bupati terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah negara secara tegas mampu mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan mewujudkan prinsip-prinsip penggunaan dan kesetaraan semua warga negara.

---

State land is land that is directly controlled by the state which is not attached to any land rights, is not waqf land, is not ulayat land and is not an asset of state property/regional property. Gowa Regency has a special regional regulation, namely Gowa Regency Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Controlling the Use and Utilization of State Land. Before the Gowa District Regulation Number 03 of 2014 was issued, the use of state-owned land for the benefit of each individual in the community was often carried out in an inappropriate manner. Therefore, in this case the involvement of the government through local governments in terms of managing state land in terms of its use and utilization applies the rules by issuing district regulations. The regent who has full power in the district is authorized to issue a letter of recommendation for anyone who wants to use and or use the state land. Normative juridical research method, namely research conducted to examine written legal norms to analyze Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Utilization and Use of State Land with secondary data types and data collection tools for document studies or library materials. The results of the study indicate that the responsibility of the Regional Government in managing state land delegated by the Central Government to the Regional Government is as an auxiliary task related to the management of state land, but its status and legality is the recommendation of the Regent's approval. The implementation of the requirements for permit recommendations by the Regent related to the use and utilization of state land is expressly capable of achieving people's prosperity in a fair and equitable manner by realizing the principles of use and equality of all citizens."

"Hibah suatu perbuatan hukum keperdataan yang definisinya dirumuskan pada Pasal 1666 (KUHPerdata) “Hibah ialah sebuah perikatan janji yang mengatasnamakan pemberi hibah semasa hidup, dilakukan secara percuma serta tidaklah juga bisa diminta lagi, atau penyerahan sebuah bentuk kebendaan demi pemenuhan kebutuhan penerimanya lewa sebuah tahapan serah terima.” Ketentuan mengenai proses hibah tersebut diatas mengalami penambahan norma apabila objek yang akan dihibahkan adalah masuk dalam kategori harta bersama perkawinan. sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) dimana bunyinya ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. konsekuensi dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan memunculkan Harta bersama. Permasalahan yang timbul berikutnya secara teoritis dan praktis adalah mengenai rupa pemufakatan diantara pasangan tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis atau cukup dengan lisan saja, walaupun dituangkan dalam bentuk tertulis apakah seharusnya dilaksanakan dengan dihadapkan pada pejabat berwujud akta otentik ataukah cukup hanya dengan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup. kemudian bagaimana dengan proses hibah yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi bisa ditunjukan dengan media lain, misalnya foto ataupun rekaman suara yang berisikan pernyataan bahwa pasangan (istri/suami) saling mengetahui dan menyetujui proses hibah atas tanah yang merupakan hak bersama. Tesis ini disusun dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, berusaha melakukan analisa dan membuat pendapat hukum terkait bentuk persetujuan istri dalam hibah tanah harta bersama pada putusan pengadilan negeri kupang Nomor : 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., kemudian berusaha mengetahui kekuatan hukum akta hibah tanah harta bersama dalam perkawinan yang dibuat tanpa persetujuan istri secara tertulis. Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa Persetujuan istri dalam harta bersama dikarenakan belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang maka tidak diwajibkan harus dalam bentuk tertulis sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya.

---

A grant is one of the civil legal acts whose full definition can be found in the formulation of Article 1666 of the Civil Code (KUHPerdata) which clearly states that "Grant is an agreement with which the donor, during his lifetime, is free and irrevocably, surrenders an object for the purposes of the recipient of the grant who receives the delivery. The provisions regarding the grant process mentioned above experience additional norms if the object to be donated is included in the category of marital joint property. as explained in Article 35 paragraph (1) of Law No. 35 of Law No. 1 of 1974 which reads "Wealth acquired during marriage becomes joint property". Joint assets arise as a consequence of a marriage that is carried out without a marriage agreement, for example a property separation agreement. The next problem that arises theoretically and practically is regarding the "form of consent" from the couple, it must be stated in written form or just verbally, even if it is stated in written form whether it must be in the form of an authentic deed made before a public official sworn in by law. or is it enough just to have an underhand statement with sufficient stamp duty. then what about the grant process which is carried out with the knowledge and consent of the spouses which is not stated in written form but can be shown by other media, for example a photo or sound recording containing a statement that the spouse (wife/husband) knows each other and agrees to the process of granting the land that has been acquired. is a common right. This thesis was prepared using a normative juridical methodology, trying to analyze and make legal opinions regarding the form of wife's consent in the joint property land grant in the Kupang District Court Decision Number: 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., then trying to find out the legal force a deed of joint property land grant in a marriage made without the written consent of the wife. It can be concluded that the wife's consent in joint property is because it has not been specifically regulated in the law, so it is not required to be in written form as long as the truth can be proven."

"Sengketa keabsahan hibah atas tanah harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi para pihak maupun hukum atas obyek perkara dan pembuktian. Hal demikian namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap tahap peradilan agama dan pada tingkat kasasi gugatan atas sengketa hibah tanah dibatalkan dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak mempertimbangkan aspek materiil pada perkara a quo. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan hibah tanah yang melebihi satu pertiga harta pemberi hibah dan status kepemilikan harta hibah pada putusan a quo. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat karena tidak cermat dalam melihat pembuktian Para Penggugat dan status harta hibah adalah tetap berada pada penerima hibah. Berdasarkan hal tersebut, PPAT hendaknya memastikan identitas lengkap penghadap terkait kewenangan dan keberlakuan hukum, serta memastikan bahwa hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah yang mana para pihak dalam hibah juga dapat mengajukan perhitungan nilai harta pemberi hibah melalui bantuan profesional.

---

Disputes over the validity of grants on land must take into account the law that applies to the parties as well as the law on the object of the case and evidence. However, this matter was not carefully considered by the Panel of Judges at each stage of the religious court and at the cassation level the lawsuit over the land grant dispute was canceled and the case was declared unacceptable but did not consider the material aspects of the a quo case. Therefore, the problem studied in this research is regarding the consideration of the Panel of Judges regarding the validity of the land grant which exceeds one third of the grantor's property and the status of ownership of the grant property in the a quo decision. To answer the problems used a form of juridical-normative research with an approach to legislation and decisions that were analyzed qualitatively. The results of the study found that the consideration of the Panel of Judges was inaccurate because they were not careful in looking at the evidence of the Plaintiffs and the status of the grant assets remained with the recipient of the grant. Based on this, the PPAT should ensure the complete identity of the appearers regarding the authority and enforceability of the law, and ensure that the grant is no more than 1/3 of the assets of the grantor in which the parties to the grant can also apply for the calculation of the value of the grantor's assets through professional assistance."

"Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 lahir karena adanya permohonan pengujian undang-undang (Judicial Review) yang diajukan oleh pasangan suami-istri, Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perkembangannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PUU-XVII/2019 mengakibatkan kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 berimplikasi secara langsung dan memberikan 2 (dua) syarat terhadap titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penulisan ini metode Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian hukum. dengan melakukan pengelolaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum.

---

Fiducia is a term that has long been known in the Indonesian language: Law No.42 of 1999 already uses the term fiduciary. Thus, the term fiduciary is already an official term of law. However, for this fiduciary meaning in Indonesian is also referred to as the transfer of property rights by trust. The Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020 was issued initiated by a petition for judicial review submitted by spouse named Apriliani Dewi and Suri Agung Prabowo, related to the Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Transfer of Ownership. In its development after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 results in the executorial power as referred to in Article 15 paragraph (2) has no binding power as long as there is no agreement in terms of default (default statement) and the debtor objected to voluntarily hand over the object of warranty which. The decision of the Constitutional Court No.18/PUU-XVII/2019 has direct implications and provides 2 (two) conditions for the executorial title as referred to in Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Transfer of Ownership. In this thesis, the research method is conducted using literature based research. By managing the data which comes from books and other literatures. This literature research is meaning to collect and manage data which derived from legal sources and other law materials."

"ABSTRAKTanah gambut merupakan ekosistem yang rapuh fragile , banyak diantaranya ketika akan dimanfaatkan, kemudian berujung pada kegagalan dan akhirnya ditelantarkan, sehingga pemanfaatan dan penggunaannya harus secara bijak dan didasarkan pada karakteristik tanah. Perluasan penggunaan tanah gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang memiliki areal gambut luas seperti di Jambi. Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki tanah gambut dengan luasan, diurutan ketujuh di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan penggunaan tanah, yang berpotensi terhadap berkurang dan hilangnya fungsi-fungsi tanah gambut yang bernilai tinggi, dengan menggunakan metode Cellular Automata CA . Metode CA ini dijalankan dengan menggunakan aplikasi LCM Land Change Modeler dengan 6 faktor pendorong yang mempengaruhi, dimana perubahan paling dominan terjadi dari hutan menjadi perkebunan. Perubahan Penggunaan tanah dilihat pada rentang tahun 1990, 2000, 2010, dan 2014. Hasil analisis yang diperoleh kemudian dilakukan validasi Kappa. Hasil validasi Kappa tersebut digunakan untuk membuat simulasi model perubahan penggunaan tanah di tahun 2030, dengan tingkat akurasi model mencapai 75.74 .

---

ABSTRACTPeatlands is a fragile ecosystem, which is very difficult to be maintained and utilized, and finally will be abandoned. Therefore, peatlands utilization must be careful and refer to the land characteristic. Massive and extensive peatlands utilizations could be found in some provinces, including Jambi. Peatlands area in Jambi is the seven largest in Indonesia. Using Cellular Automata CA method, the aim of this research is to identify land use change that gives impact to the loss and decrease of high value peatlands. CA method runs by LCM Land Change Modeler with 6 influencing supporting factors, where the most dominant change could be found in the forest to plantation area. Land use change is analyzed from following year 1990, 2000, 2010, and 2014. The result analysis is validated using Kappa to create a land use model simulation in 2030. The accuracy of this simulation reaches 75.74 . "

"ABSTRAKPerubahan penggunaan lahan adalah suatu proses dalam pembangunan regional dan satu jenis penggunaan lahan yang telah mengalami banyak perubahan dalam penggunaan lahan dalam pertanian. Prediksi penggunaan lahan diperlukan sebagai langkah untuk mencegah perubahan penggunaan lahan yang berlebihan di masa depan. Kecamatan Palaran sebagai salah satu kecamatan di Kota Samarinda dengan salah satu lahan pertanian terbesar di Kota Samarinda telah mengalami konversi lahan pertanian selama lima belas tahun terakhir dan dengan demikian menyebabkan pengurangan lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian pada tahun 2006, 2014, dan 2020 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dan membuat prediksi penggunaan lahan pertanian pada tahun 2034. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cellular Automata dan Markov Chain dengan faktor pendorong penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lereng, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari tambang, jarak dari hotspot, dan kepadatan penduduk. Faktor pendorong didapat dengan menggunakan metode Fuzzy Logic. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan penggunaan lahan pertanian dimana bagian utara Kecamatan Palaran penggunaan lahan pertanian berubah menjadi permukiman dan di bagian tengah Kecamatan Palaran berubah menjadi lahan terbuka selama rentang tahun 2006 hingga 2020. Prediksi perubahan penggunaan lahan pada tahun 2034 menunjukkan penurunan pada hampir semua jenis lahan pertanian.

---

ABSTRACTLand-use change is a process in regional development and one type of land-use that has undergone many changes in land-use in agriculture. Land-use prediction is needed as a step to prevent excessive land-use changes in the future. Palaran Subdistrict as one of the subdistrict in Samarinda City with one of the largest agricultural land in Samarinda City has experienced an agricultural land conversion over the past 15 years and thus led to agricultural land reduction. This study aims to analyze changes in agricultural land-use in 2006, 2014, and 2020 in Palaran Subdistrict, Samarinda City and make land-use predictions in. The method used in this study is Cellular Automata and Markov Chain with the land-use driving factors used in this study consists of slope, distance from road, distance from river, distance from mining, distance from hotspot, and population density. The driving factors are obtained by using the Fuzzy Logic method. The results of this study indicate an agricultural land-use change wherein the northern part of Palaran Subdistrict is changed into a settlement and in the middle of Palaran Subdistrict is changed into bare land area. The prediction of land-use change in 2034 shows a reduction in almost all of agricultural land."

"Perkembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) terjadi begitu pesat di kota besar. Perkembangan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan di dukung oleh kawasan sekitarnya. Kawasan TOD harus memiliki identitas sebagai kawasan mixed-use, yang bukan hanya terfokus pada satu aktivitas. TOD Dukuh Atas salah satu kawasan berorientasi transit yang direncanakan menjadi kawasan TOD terbesar di Jakarta. Perkembangan pada tahun 2013 hingga tahun 2022 begitu terasa terutama pada visual, struktur, dan sistem kota yang berada pada kawasan delineasi TOD Dukuh Atas. Kawasan Dukuh Atas yang berada di pusat kota tentu memiliki identitas yang dikenali oleh individu berupa objek sebagai penanda berada di kawasan TOD Dukuh Atas, objek penanda tersebut yaitu elemen citra kota paths, nodes, edges, landmark, dan district (Lynch, 1960). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan elemen citra kota di kawasan Dukuh Atas, serta dampak perubahan terhadap penggunaan lahan yang dapat merubah aktivitas serta tujuan perencanaan di kawasan TOD Dukuh Atas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjawab setiap aspek penelitian secara spesifik dan aktual. Analisis time series digunakan untuk melihat perubahan setiap tahunnya yang dipadukan dengan analisis figure ground dalam pemetaan letak perubahan yang terjadi disertai dokumentasi yang akan dideskripsikan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Hasil analisis menghasilkan pemahaman elemen citra kota yang paling dominan mengalami perubahan, yaitu elemen nodes sebagai titik kumpul atau pusat keramaian yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan pengunjung, serta elemen paths atau jalur yang mengalami perubahan visual dan sistem sehingga semakin mengarah kepada walkability sesuai dengan prinsip konsep kawasan TOD. Elemen district, landmark, dan edges tidak terlalu memiliki perubahan dalam rentan waktu 2013-2022. Perubahan elemen citra kota berdampak pada penggunaan lahan yang semakin mengarah pada kawasan komersil. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi terhadap kawasan yang mengalami perubahan fungsi penggunaan lahan akibat elemen citra kota.

---

Development area with Transit Oriented Development (TOD) is happening so rapidly in big cities. This development aims to realize a transportation system integrated and supported by the surrounding area. TOD area must have an identity as a mixed-use area that does not only focus on one activity. Dukuh Atas TOD is one of the transitoriented areas planned to become the largest TOD area in Jakarta. Developments from 2013 to 2022 can be felt, especially in the city's visuals, structures, and systems, which are in the TOD Dukuh Atas area delineation. Dukuh Atas area, which is in the city center, certainly has an identity that individuals in the form of objects know as markers in the TOD Dukuh Atas area; these marker objects are elements of the city image of paths, nodes, edges, landmarks, and districts (Lynch, 1960). This study aims to identify changes in urban image elements in the Dukuh Atas area, as well as the impact of changes in land use that can change planning activities and objectives in the TOD Dukuh Atas area. This research is qualitative by answering each aspect of the research specifically and actual. Time series analysis is used to see changes every year combined with figure-ground analysis in situations where changes occur, accompanied by documentation that will be described to be easily understood. The results of the analysis yield an understanding of the most dominant city image elements that have changed, namely node elements as gathering points or crowd centers that have an impact on community activities and visitors, as well as path elements or paths that experience visual and system changes so that they increasingly lead to walkability by the concept principles TOD area. The district, landmark, and edge elements stay the same in the 2013-2022 time vulnerabilities. Changes in urban image elements impact land use, increasingly leading to commercial areas. This research produces recommendations for areas that experience changes in land use functions due to urban image elements."

"Perubahan di suatu wilayah secara tidak langsung dapat disebabkan oleh kondisi alih fungsi lahan dan peningkatan jumlah penduduk. Tanah di lokasi yang diinginkan yang dibutuhkan oleh penduduk setempat memiliki harga lahan yang tinggi.Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat selama kurun waktu delapan tahun (2008–2016), khususnya pada sektor ekonomi yang ditopang oleh sektor pemukiman, perdagangan, jasa, dan perdagangan. Selain itu, sektor infrastruktur dan bangunan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi semuanya mengalami peningkatan pembangunan sebagai akibat dari perubahan ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menyelidiki perubahan penggunaan lahan dalam hal pertumbuhan penduduk dan luas wilayah, serta untuk mengetahui bagaimana perubahan penggunaan lahan perkotaan mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Penelitian ini akan menggunakan Analisis Spatial Overlay, Cluster Random Sampling, dan Analisis Regresi Linear. Hasil penelitian menunjukkan Wilayah Kota Tangerang Selatan dikategorikan sebagai urban fringe area karena sesuai dengan salah satu kriterianya yaitu target pengembang untuk berkembang dan diserbu oleh masyarakat perkotaan yang juga menunjukkan ciri sosial perkotaan. Kota Tangerang Selatan tahun 2015 mengalami pertumbuhan pesat dalam segi Pembangunan kawasan Perkotaan, terutama dalam segi Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perumahan. wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, wilayah Kecamatan Pamulang merupakan wilayah yang memiliki rentang harga lahan menengah dan harga lahan yang tinggi. Kesimpulan penelitian adalah Kota Tangerang Selatan mengalami pertumbuhan pesat dalam segi pembangunan dimana rata-rata harga lahan dalam rentang menengah dan harga lahan yang tinggi. Secara umum, pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Tangerang Selatan semakin meningkat

---

Changes in an area can be indirectly caused by land conversion conditions and an increase in population. Land in desirable locations that are needed by local residents has high land prices. The city of South Tangerang experienced very rapid development over a period of eight years (2008–2016), especially in the economic sector which is supported by the residential, trade, services and trading. Additionally, the infrastructure and building, health, education, social, and economic sectors have all experienced increased development as a result of these changes. The aim of this research is to investigate changes in land use in terms of population growth and area area, as well as to find out how changes in urban land use affect social and economic activities in South Tangerang City, Banten. This research will use Spatial Overlay Analysis, Cluster Random Sampling, and Linear Regression Analysis. The research results show that the South Tangerang City area is categorized as an urban fringe area because it meets one of the criteria, namely the developer's target to develop and be invaded by urban communities who also show urban social characteristics. In 2015, the city of South Tangerang experienced rapid growth in terms of urban development, especially in terms of residential area development growth. Pondok Aren District, Ciputat District, East Ciputat District, Pamulang District are areas that have medium land prices and high land prices. The research conclusion is that South Tangerang City is experiencing rapid growth in terms of development where the average land price is in the medium range and land prices are high. In general, the income and economic welfare of the people in South Tangerang City are increasing"