Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model spasial perubahan penggunaan lahan berdasarkan pola perubahan penggunaan lahan dari tahun 1994, 2000, 2006 dan 2012 di Kawasan Gerbangkertosusila, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2030 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Permodelan spasial dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cellular automata dengan metode Artificial Neural Network (ANN) dan Markov Chain, didapatkan bahwa faktor kedekatan dengan jalan, faktor fisik lingkungan dan pusat aktivitas berpengaruh dominan dalam perubahan lahan menjadi permukiman dan industri. Diprediksi terdapat penambahan luas pada penggunaan lahan permukiman sekitar 61,11% dan lahan industri sekitar 31,47% dari luas penggunaan lahan tahun 2012. Dari penelitian ini pula diketahui terdapat ketidaksesuaian prediksi penggunaan lahan terhadap RTRW sebesar 33,39% dari luas kawasan Gerbangkertosusila dan terdapat ketidaksesuaian alokasi permukiman dalam RTRW dengan kebutuhan lahan permukiman. Untuk itu diperlukan adanya Peninjauan Kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031.

---

This study aims to develop landuse change modelling based on land-use change pattern from 1994, 2000, 2006 and 2012. Subsequently, it is used for predicting land-use until 2030 through "business as usual" and spatial planning scenarios. Nearest to road, physical environment and activity centers are dominant factors according to Artificial Neural Network (ANN) and Markov Chain. It is predicted that settlement will increase by 61,11% and industrial estate by 31,47% compare to 2012. About 33,90% area of Gerbangkertosusila is predicted unsuitable to spatial planning in 2030, there is also a discrepancy between needs and allocation of settlement land in spatial planning of East Java and it necessary to be reviewed."

"Perubahan penggunaan lahan merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam perkembangan sebuah kota. Hal ini terjadi karena tuntutan akan ruang yang semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan pada kawasan suburban Kota Jambi, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi serta, dan membandingkan perubahan yang terjadi dengan RTRW Kota Jambi tahun 2011-2031. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan digunakan metode super impose peta. Kemudian perubahan yang terjadi dideskripsikan secara spasial. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan digunakan uji statistik product moment. Variabel yang digunakan dalam menghitung perubahan penggunaan lahan adalah faktor fisik (lahan tergenang dan tidak tergenang), faktor sosial (kepadatan penduduk), fasilitas umum (jaringan PDAM dan PLN), dan aksesibilitas (kerapatan jaringan jalan dan moda transportasi). Hasil analisis spasial penggunaan lahan di Kota Jambi selama periode tahun 2005 sampai 2011 telah mengalami perubahan. Luas lahan terbangun meningkat selama tahun 2005 sampai 2011 menjadi 1.864,35 Ha, sementara untuk lahan hutan mengalami penurunan menjadi 1.813,03 Ha untuk lahan hutan dan lahan pertanian mengalami penurunan 659,49 Ha. Hasil analisis statistik faktor lahan tidak tergenang, kepadatan penduduk, jaringan PLN dan PDAM, kerapatan jaringan jalan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Perlu evaluasi terhadap raperda RTRW 2011-2031, yang disebabkan karena cepatnya perubahan penggunaan lahan terutama lahan terbangun yang sangat cepat di Kota Jambi.

---

Land use change is a phenomenon that always occurs in the development of a city. This happens because the demand for space is growing along with the population increase. The purpose of this study to assess changes in land use in the suburban area of the city of Jambi, examines the factors that influence as well, and compare the changes that occurred to the RTRW Jambi City for 2011-2031. To see the changes in land use map used method of super impose. Then the changes described spatially. Factors affecting the use of land-use change product moment statistical tests. Variables used in calculating the land use change is a physical factor (land flooded and not flooded), social factors (population density), public facilities (network taps and PLN), and accessibility (density of road network and transportation).

Results of the spatial analysis of landuse in the Jambi City during the period of 2005 to 2011 have been amended. Land area woke up during the years 2005 to 2011 to 1864.35 ha, while for forest land decreased to 1813.03 hectares for forest land and agricultural land decreased 659.49 Ha. Statistical analysis of factors not flooded land, population density, PLN and PDAM network, road network density affect land-use change. Need to evaluate the draft RTRW 2011-2031, caused by the rapid changes in land use, especially built- up area in Jambi City."

"Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 terbit, pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu dalam hal ini keterlibatan pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tanah negara dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya menerapkan aturan dengan mengeluarkan perda kabupaten. Bupati yang mempunyai kuasa penuh di kabupaten berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi siapapun pihak yang ingin memanfaatkan dan atau menggunakan tanah negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Negara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah negara yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebagai tugas pembantu yang terkait dengan pengelolaan tanah negara, tetapi status dan legalitasnya adalah rekomendasi persetujuan Bupati. Diberlakukannya syarat rekomendasi izin oleh Bupati terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah negara secara tegas mampu mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan mewujudkan prinsip-prinsip penggunaan dan kesetaraan semua warga negara.

---

State land is land that is directly controlled by the state which is not attached to any land rights, is not waqf land, is not ulayat land and is not an asset of state property/regional property. Gowa Regency has a special regional regulation, namely Gowa Regency Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Controlling the Use and Utilization of State Land. Before the Gowa District Regulation Number 03 of 2014 was issued, the use of state-owned land for the benefit of each individual in the community was often carried out in an inappropriate manner. Therefore, in this case the involvement of the government through local governments in terms of managing state land in terms of its use and utilization applies the rules by issuing district regulations. The regent who has full power in the district is authorized to issue a letter of recommendation for anyone who wants to use and or use the state land. Normative juridical research method, namely research conducted to examine written legal norms to analyze Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Utilization and Use of State Land with secondary data types and data collection tools for document studies or library materials. The results of the study indicate that the responsibility of the Regional Government in managing state land delegated by the Central Government to the Regional Government is as an auxiliary task related to the management of state land, but its status and legality is the recommendation of the Regent's approval. The implementation of the requirements for permit recommendations by the Regent related to the use and utilization of state land is expressly capable of achieving people's prosperity in a fair and equitable manner by realizing the principles of use and equality of all citizens."

"Sengketa keabsahan hibah atas tanah harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi para pihak maupun hukum atas obyek perkara dan pembuktian. Hal demikian namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap tahap peradilan agama dan pada tingkat kasasi gugatan atas sengketa hibah tanah dibatalkan dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak mempertimbangkan aspek materiil pada perkara a quo. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan hibah tanah yang melebihi satu pertiga harta pemberi hibah dan status kepemilikan harta hibah pada putusan a quo. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat karena tidak cermat dalam melihat pembuktian Para Penggugat dan status harta hibah adalah tetap berada pada penerima hibah. Berdasarkan hal tersebut, PPAT hendaknya memastikan identitas lengkap penghadap terkait kewenangan dan keberlakuan hukum, serta memastikan bahwa hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah yang mana para pihak dalam hibah juga dapat mengajukan perhitungan nilai harta pemberi hibah melalui bantuan profesional.

---

Disputes over the validity of grants on land must take into account the law that applies to the parties as well as the law on the object of the case and evidence. However, this matter was not carefully considered by the Panel of Judges at each stage of the religious court and at the cassation level the lawsuit over the land grant dispute was canceled and the case was declared unacceptable but did not consider the material aspects of the a quo case. Therefore, the problem studied in this research is regarding the consideration of the Panel of Judges regarding the validity of the land grant which exceeds one third of the grantor's property and the status of ownership of the grant property in the a quo decision. To answer the problems used a form of juridical-normative research with an approach to legislation and decisions that were analyzed qualitatively. The results of the study found that the consideration of the Panel of Judges was inaccurate because they were not careful in looking at the evidence of the Plaintiffs and the status of the grant assets remained with the recipient of the grant. Based on this, the PPAT should ensure the complete identity of the appearers regarding the authority and enforceability of the law, and ensure that the grant is no more than 1/3 of the assets of the grantor in which the parties to the grant can also apply for the calculation of the value of the grantor's assets through professional assistance."

"Hibah suatu perbuatan hukum keperdataan yang definisinya dirumuskan pada Pasal 1666 (KUHPerdata) “Hibah ialah sebuah perikatan janji yang mengatasnamakan pemberi hibah semasa hidup, dilakukan secara percuma serta tidaklah juga bisa diminta lagi, atau penyerahan sebuah bentuk kebendaan demi pemenuhan kebutuhan penerimanya lewa sebuah tahapan serah terima.” Ketentuan mengenai proses hibah tersebut diatas mengalami penambahan norma apabila objek yang akan dihibahkan adalah masuk dalam kategori harta bersama perkawinan. sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) dimana bunyinya ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. konsekuensi dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan memunculkan Harta bersama. Permasalahan yang timbul berikutnya secara teoritis dan praktis adalah mengenai rupa pemufakatan diantara pasangan tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis atau cukup dengan lisan saja, walaupun dituangkan dalam bentuk tertulis apakah seharusnya dilaksanakan dengan dihadapkan pada pejabat berwujud akta otentik ataukah cukup hanya dengan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup. kemudian bagaimana dengan proses hibah yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi bisa ditunjukan dengan media lain, misalnya foto ataupun rekaman suara yang berisikan pernyataan bahwa pasangan (istri/suami) saling mengetahui dan menyetujui proses hibah atas tanah yang merupakan hak bersama. Tesis ini disusun dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, berusaha melakukan analisa dan membuat pendapat hukum terkait bentuk persetujuan istri dalam hibah tanah harta bersama pada putusan pengadilan negeri kupang Nomor : 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., kemudian berusaha mengetahui kekuatan hukum akta hibah tanah harta bersama dalam perkawinan yang dibuat tanpa persetujuan istri secara tertulis. Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa Persetujuan istri dalam harta bersama dikarenakan belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang maka tidak diwajibkan harus dalam bentuk tertulis sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya.

---

A grant is one of the civil legal acts whose full definition can be found in the formulation of Article 1666 of the Civil Code (KUHPerdata) which clearly states that "Grant is an agreement with which the donor, during his lifetime, is free and irrevocably, surrenders an object for the purposes of the recipient of the grant who receives the delivery. The provisions regarding the grant process mentioned above experience additional norms if the object to be donated is included in the category of marital joint property. as explained in Article 35 paragraph (1) of Law No. 35 of Law No. 1 of 1974 which reads "Wealth acquired during marriage becomes joint property". Joint assets arise as a consequence of a marriage that is carried out without a marriage agreement, for example a property separation agreement. The next problem that arises theoretically and practically is regarding the "form of consent" from the couple, it must be stated in written form or just verbally, even if it is stated in written form whether it must be in the form of an authentic deed made before a public official sworn in by law. or is it enough just to have an underhand statement with sufficient stamp duty. then what about the grant process which is carried out with the knowledge and consent of the spouses which is not stated in written form but can be shown by other media, for example a photo or sound recording containing a statement that the spouse (wife/husband) knows each other and agrees to the process of granting the land that has been acquired. is a common right. This thesis was prepared using a normative juridical methodology, trying to analyze and make legal opinions regarding the form of wife's consent in the joint property land grant in the Kupang District Court Decision Number: 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., then trying to find out the legal force a deed of joint property land grant in a marriage made without the written consent of the wife. It can be concluded that the wife's consent in joint property is because it has not been specifically regulated in the law, so it is not required to be in written form as long as the truth can be proven."

"Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 lahir karena adanya permohonan pengujian undang-undang (Judicial Review) yang diajukan oleh pasangan suami-istri, Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perkembangannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PUU-XVII/2019 mengakibatkan kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 berimplikasi secara langsung dan memberikan 2 (dua) syarat terhadap titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penulisan ini metode Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian hukum. dengan melakukan pengelolaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum.

---

Fiducia is a term that has long been known in the Indonesian language: Law No.42 of 1999 already uses the term fiduciary. Thus, the term fiduciary is already an official term of law. However, for this fiduciary meaning in Indonesian is also referred to as the transfer of property rights by trust. The Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020 was issued initiated by a petition for judicial review submitted by spouse named Apriliani Dewi and Suri Agung Prabowo, related to the Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Transfer of Ownership. In its development after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 results in the executorial power as referred to in Article 15 paragraph (2) has no binding power as long as there is no agreement in terms of default (default statement) and the debtor objected to voluntarily hand over the object of warranty which. The decision of the Constitutional Court No.18/PUU-XVII/2019 has direct implications and provides 2 (two) conditions for the executorial title as referred to in Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Transfer of Ownership. In this thesis, the research method is conducted using literature based research. By managing the data which comes from books and other literatures. This literature research is meaning to collect and manage data which derived from legal sources and other law materials."

"Alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk peningkatan kebutuhan akan lahan bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) serta model yang menggambarkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis tumpang susun dan model Clue-s. Hasil analisis menunjukan bahwa Potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Pringsewu 22,02% dari luas Kabupaten Pringsewu, LPPB tersebar di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih dan Pagelaran bagian selatan dan LPCPPB hanya terdapat di Pagelaran dibagian utara. Laju alih fungsi lahan sawah pada periode Tahun 1997-2013 mencapai -1,47%/tahun terjadi disekitar sarana aksebilitas. Model spasial Clue-s perubahan LPPB di Kabupaten Pringsewu menggunakan 17 faktor pendorong dengan skenario bebas dan skenario RTRW menghasilkan tingkat akurasi model mencapai 78,63 % atau validitas tinggi, dimana prediksi luas lahan sawah tahun 2031 pada skenario bebas mencapai 10.412,28 ha sedangkan pada skenario RTRW mencapai 12.425,55 ha. Evaluasi penerapan kebijakan RTRW di Kabupaten Pringsewu pada prediksi skenario bebas tahun 2031 mencapai tingkat minimal yaitu 6861,6 Ha atau 47,79% sedangkan pada skenario RTRW mencapai tingkat moderat yaitu 10958.07 Ha atau 76,463%.

---

Wetland conversion has occurred in the District Pringsewu as a form of increased demand for land for development progress Pringsewu district. Therefore, this study aims to determine potential wetland as a agricultural sustainable food land (LPPB) and a model that describes the phenomenon of land conversion. The method used is overlay analysis and model of Clue-s. The results of the analysis showed that the potential of sustainable agricultural food land (LPPB) is 22.02% of the area in the District Pringsewu, LPPB spread in subdistrict Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih and southern Pagelaran and LPCPPB only found in the north Pagelaran.

The rate of conversion of wetland in the period 1997-2013 reached -1.47%/year occur around accessibility. Clue-s spatial model LPPB changes in District Pringsewu using 17 driving factors with free scenarios and scenario RTRW produce accuracy rate reaches 78,63% or higher validity, where extensive wetland predictions 2031 free scenario to reach 10.412,28 ha, while in scenario Spatial reach 12.425,55 ha. Evaluation of the implementation of RTRW policy in the District Pringsewu on 2031 predictions free scenario is that a minimum level of 6.861,6 hectares or 47,79% whereas in the RTRW scenarios that moderate levels of 10958.07 hectares or 76.463%."

"Estuari Ci Mandiri ini sangat berpotensi besar dalam menyediakan glass eel yang menjadikannya sebagai salah satu daerah penangkapan glass eel yang dimanfaatkan sebagai sumber benih utama pada kegiatan budidaya ikan sidat (Kearney, 2011). Namun pembangunan yang terjadi pada Kabupaten Sukabumi menyebabkan banyak alih fungsi lahan yang tadinya adalah lahan hutan menjadi lahan terbuka dan lahan terbangun di daerah sekitar aliran sungai. Dimana limbah dan sedimen yang dihasilkan mempengaruhi kualitas air yang salah satunya adalah salinitas dan TSS di daerah estuari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan DA Ci Mandiri dan dampaknya terhadap sebaran TSS di Estuari Ci Mandiri pada bulan basah dan bulan kering tahun 2000 – 2020, menganalisis hubungan antara nilai sebaran TSS terhadap nilai sebaran salinitas di Estuari Ci Mandiri pada bulan basah dan bulan kering tahun 2000 – 2020, serta Membuat model prediksi penggunaan lahan, TSS, serta Salinitas pada tahun 2032. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu salinitas, curah hujan, debit sungai, pasang surut air laut, arus air laut, Total Suspended Solid (TSS), dan perubahan penggunaan lahan. Data yang digunakan untuk mendapatkan nilai salinitas dan TSS yaitu dari pengolahan data penginderaan jauh dengan citra Landsat 5, 7 ETM+, dan 8 OLI dengan algoritma Ci Mandiri untuk salinitas dan algoritma Budhiman untuk TSS. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan statistik dengan pendekatan spasial dan temporal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan terbuka dan pertanian berpengaruh terhadap konsentrasi sebaran TSS di daerah estuari. Kemudian terdapat hubungan negatif antara TSS dan salinitas, semakin tinggi nilai TSS, semakin rendah nilai salinitas di Estuari Ci Mandiri. Begitu juga sebaliknya. Maka kemungkinan untuk kedepannya nilai salinitas pada bulan kering ataupun bulan basah nantinya akan semakin rendah dan zona estuari akan semakin didominasi oleh salinitas rendah.

---

The Ci Mandiri Estuary has great potential in providing glass eel which makes it one of the glass eel capture areas which is used as the main seed source in eel fish farming activities (Kearney, 2011). However, the development that took place in Sukabumi Regency caused many of the functions of land to be transformed from forest land into open land and land to be built in the area around the river. Where wastes and sediments produced affect water quality, one of which is salinity and TSS in estuary areas. This study aims to analyze changes in land use of DA Ci Mandiri and its impact on the distribution of TSS in the Ci Mandiri Estuary in the wet and dry months of 2000 - 2020, analyzing the relationship between the value of the TSS distribution on the value of salinity distribution in the Ci Mandiri Estuary in the wet month and month dry year 2000 - 2020, as well as making prediction models of land use, TSS, and Salinity in 2032. The variables used in this study are salinity, rainfall, river discharge, tides, sea water currents, Total Suspended Solid (TSS), and land use change. The data used to obtain the value of salinity and TSS are from remote sensing data processing with Landsat 5, 7 ETM +, and 8 OLI images with Ci Mandiri algorithm for salinity and Budhiman algorithm for TSS. The analytical method used in this research is descriptive and statistical analysis with spatial and temporal approaches. The results showed that changes in the use of forest land into open land and agriculture affect the concentration of TSS distribution in estuarine areas. Then there is a negative relationship between TSS and salinity, the higher the TSS value, the lower the salinity value in the Ci Mandiri Estuary. Vice versa. Then the possibility for future salinity values in the dry or wet months will be lower and the estuary zone will be increasingly dominated by low salinity."

"Keberadaan lahan pertanian semakin hari semakin terancam karena adanya kebutuhan lahan untuk kegiatan manusia yang mendorong alih fungsi lahan. Kecamatan Karangtengah merupakan salah satu kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kabupaten Cianjur yaitu 2,3% dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cianjur yang merupakan inti (core) perkembangan kota di Kabupaten Cianjur. Faktor tersebut dapat mengancam alih fungsi lahan pertanian sawah di Kecamatan Karangtengah akibat adanya persaingan untuk memperoleh ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian sawah tahun 2015, 2019, dan 2023 serta mengestimasi luas lahan pertanian sawah tahun 2031 di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah lereng, jarak dari jalan, jarak dari permukiman, jarak dari sungai, dan jarak dari pasar. Sedangkan Cellular Automata dan Artificial Neural Network dipilih sebagai metode untuk untuk mengestimasi luas lahan pertanian sawah pada tahun 2031. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2023 terus terjadi penurunan luas lahan pertanian sawah yang diiringi dengan peningkatan penggunaan lahan lainnya. Pada tahun 2031 lahan pertanian sawah di Kecamatan Karangtengah diestimasi juga akan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 disertai adanya ketidaksesuaian LSD dan terjadi defisit beras di beberapa desa. Adapun faktor alih fungsi lahan sawah yang paling berpengaruh adalah jarak dari jalan dan jarak dari permukiman.

---

The existence of agricultural land is increasingly threatened day by day due to the need for land for human activities that drive land conversion. Karangtengah is one of the sub-districts with the second highest population growth rate in Cianjur Regency, which is 2.3 and directly adjacent to Cianjur Sub-district, the core of urban development in Cianjur Regency. These factors can endanger the conversion of paddy fields in Karangtengah Sub-district due to competition for space to meet various human interests and needs. The purpose of this research is to analyze the changes in paddy field agricultural land use in 2015, 2019, and 2023, as well as estimate the paddy field agricultural land area in 2031 in Karangtengah Sub-district, Cianjur Regency. The variables used in this study are slope, distance from roads, distance from settlements, distance from rivers, and distance from markets. Cellular Automata and Artificial Neural Network are chosen as the methods to estimate the paddy field agricultural land area in 2031. The research results show that from 2015 to 2023, there has been a continuous decrease in the area of paddy field agricultural land accompanied by an increase in the use of other types of land. In 2031, the paddy field agricultural land in Karangtengah Sub-district is also estimated to experience a decrease compared to 2023, along with a mismatch in rice self-sufficiency in several villages. The most influential factors in the conversion of paddy field land are the distance from roads and the distance from settlements."

"Danau merupakan tempat bermuaranya segala jenis pencemaran.Penelitian ini menghitung dan mensimulasikan perkembangan nilai ekonomi dari setiap tipe penggunaan lahan, tingkat pencemaran serta menganalisis tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat nagari.Studi ini mengungkapkan bahwa dari tipe penggunaan lahan yang memperlihatkan perkembangan ekonomi dan tingkat kerusakan yang tinggi adalah penggunaan lahan KJA. Pertumbuhan ekonomi KJA tahun 2014 mencapai 1,5 trilyun rupiah, sedangkan kondisi IMLP perairan danau tahun 2014 adalah 60,37 yang berarti Danau Maninjau dalam kondis tercemar sedang. Dilihat dari tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat nagari yang ada di KDM ditemukan bahwa nagari yang termasuk rentan yaitu Nagari Tanjung sani, Nagari Sungai Batang, Nagari Bayur, Nagari Koto Malintang dan Nagari Maninjau. Alternatif kebijakan mitigasi dengan menggunakan analisis hierarki proses diajukan prioritas kebijakan mitigasi ekosistem danau maninjau berkelanjutan pada kawasan rentan yaitu mengembangkan pertanian lahan kering, menerapkan pertanian pada lahan basah, penguatan hukum adat dan nilai-nilai tradisi, membuat pakan organik yang ramah lingkungan, mengembangakan ekonomi kreatif.

---

The lake is place boils down all kinds of pollution. This study calculate and simulate the development of economic value from each type land use, the level of pollution and to analyze the vulnerability of socioeconomic villages. This study revealed that from types of land use that demonstrate the economic development and a high level of damage is land use Floating Net Cages (FNC). FNC economic growth in 2014 reached 1.5 trillion IDR, while the condition of Water Qualityindex(WQI) of the lake in 2014 was 64,56, which means Maninjau Lake in polluted conditions being. Judging from the level of social and economic vulnerability village communities that exist in the lake area maninjau found sub-districts that are prone namely Tanjung sani, Sungai Batang, Bayur, Koto Malintang and Maninjau. Alternative mitigation policies by using analytical hierarchy process proposed priority mitigation policies lake ecosystems maninjau sustainable in areas vulnerable are developing dryland agriculture, agricultural implement on wetlands, strengthening of customary law and traditional values, making organic feed environmentally friendly, develop the creative economy."