Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan tanah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menghuninya harus ditangani dengan optimal agar fungsi tanah tetap dapat memakmurkan. Namun, dalam perkembangannya jumlah tanah terlantar semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian Persebaran Tanah Terlantar dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi. Batasan konsep tanah terlantar berupa sebidang fisik tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Analisa keruangan dilaksanakan dengan menggabungkan Peta Peruntukan Tanah dengan Peta Penggunaan Tanah untuk mendapatkan ketidaksesuaian antara kawasan peruntukan dengan penggunaan tanah atau tanah terlantar. Setelah didapatkan pola persebaran tanah terlantar, selanjutnya dilakukan analisa spasial dan statistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran tanah terlantar dilihat dari faktor kependudukan, aksesibilitas dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menyimpulkan tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi mempunyai pola mengelompok, mengarah ke wilayah tenggara mendekati perbatasan dengan Kabupaten Cianjur, yakni pada bentuk wilayah bergunung atau kemiringan lereng curam, jenis tanah yang peka terhadap erosi, dan curah hujan yang tinggi. Variabel yang paling besar hingga yang yang paling kecil pengaruhnya terhadap pola persebaran tanah terlantar secara berurutan adalah jarak ke ibukota kabupaten, pertumbuhan penduduk, profesi konstruksi, profesi pertanian, kepadatan penduduk, dan penguasaan tanah Negara dikuasai.

---

The people growth makes the limitation of the availability of lands. Thus, lands have to be managed optimally so the function of land to give the prosperity of people could be achieved. This research about the distribution of idle land was held in Kabupaten Sukabumi, West Java Province. The aim of the research is to know the distribution pattern of idle lands and analyze factors that effect to create distribution pattern of idle land. The limitation concept of idle land was a parcel of land that was not utilized according to its allocation.

Spatial analyzation was used to integrate land allocation map with land use map to get incompability between the use and the allocation of land or idle land. After we got the pettern of idle land distribution, it was analyzed by using spatial analyzation and statistic to get factors that influenced the creation of idle lands from demography, accessibility and land tenure.

The result of research showed that idle land in Sukabumi had an agglomerate pattern, approaching to southeastern area to boundary of Kabupaten Cianjur wich was mountainous area or steep slopes, lands on those areas were sensitive to erosion, and high rainfall. The most influenced variables to the less ones for the distribution pattern of idle lands sequentially were the distance to the capital of kabupaten, population growth, constructions occupation, agriculture occupation, population density and state land tenurship."

"Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan.

---

Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles.

This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord.

Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued."

"Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah dengan membubuhkan cap jempol pada akta hibah tersebut. Dalam kasus ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab PPAT atas akta tersebut, serta keabsahan dari akta hibah dengan subjek fiktif tersebut. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dengan pendekatan kasus Putusan Nomor 93/Pid/B/2016/Pn. Gpr. Sedangkan jenis data yang digunakan ialah data sekunder atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, bahwa akta hibah tersebut menjadi tidak otentik dan karena Pasal 1682 KUHPerdata akta hibah wajib dibuat dengan akta otentik, maka akta hibah tersebut menjadi non-existent. Dan PPAT dalam kasus ini, bertanggung jawab secara administratif, secara perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

---

The deed of grant is issued by Land Deed Official with the fictitious subject when the dead grantor is written fictitiously by the grantee unbeknownst to Land Deed Official. In issuing the deed of grant, the parties do not face Land Deed Official, but Land Deed Official gives the grantee a blank form which encourages the grantee to write a fictitious subject as the grantor by putting a thumbprint on the deed of grant. In this case, the researcher discusses responsibility of Land Deed Official to the deed, as well as validity of the deed of grant with fictitious subject. The normative juridical method was used in this research, with an approach from the perspective of principles and implementation of applicable regulation in the society with the approach of a case, verdict No. 93 Pid B 2016 Pn. Gpr. Meanwhile, the used data were secondary data or literature, which consists of primary and secondary legal materials. The data analysis method used in this research was the qualitative approach. Viewed from its characteristics, this research belongs to the descriptive analysis research since it provides a solution or suggestion to solve the problems and attempts to find an answer to the problem. Based on the obtained result, the deed of grant with fictitious subject turns inauthentic and the deed of grant must be issued with an authentic deed as stipulated in Article 1682 of Indonesian Civil Code. Thus, such deed of grant becomes non existent. In this case, Land Deed Official is administratively responsible since there is an infringement on Article 1365 of Indonesian Civil Code in civil terms, but the criminal sanction cannot be imposed."

"Salah satu kegiatan remaja yang paling terlibat sehubungan dengan interaksi mereka dengan kelompoknya dalam pencarian identitas di sebuah ruang publik adalah kegiatan hang out. Ruang terbuka publik yang dijadikan tempat hang out biasanya merupakan area-area yang dekat dari lingkungan tempat tinggal mereka, area komersial dan/atau area sosial. Karakteristik ruang terbuka publik yang dianalisis terdiri dari ukuran, aksesibilitas dan lokasi, batas serta sifat kontrol. Persamaan dan perbedaan dari karakteristik ruang terbuka publik yang ada membentuk suatu pola penggunaan bila dikaitkan dengan karakteristik remaja berdasarkan psikologis dan sosialnya. Pola penggunaan yang terbentuk dapat berdasarkan kelompok sosial remaja, sebaran tempat tinggal remaja serta sebaran remaja dalam ruang tersebut.

---

One of the most involving teenage activity in correlation of their relationship between them and their group in a searching of identity at a public space is hang out activity. Public open space that were being a place of hang out is usually the areas close to their neighborhood, commercial area and/or social area. Characteristics of public open space that being analyzed consist of size, accessibility and location, boundary and it's nature of control. Equation and differentiation of public open space characteristics forming some patterns of it's usage when it's associated with teenager characteristics based on their psychological and social aspects. Usage patterns that can be formed are based on teenager's social category, distribution of teenager's dwelling place of origin and teenager's distribution in the public open space area."

"Tesis ini membahas mengenai deteksi dini intelijen dalam mencegah ancaman faktual konflik tanah, dengan mengambil studi kasus konflik tanah di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa) yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penelitian difokuskan di Jakarta Utara. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data Kanwil BPN/ ATR DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah sengketa tanah terendah dibanding kota-kota di Jakarta lainnya. Namun, hal ini berkontradiksi dengan jumlah laporan polisi yang masuk terkait permasalahan tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari masing-masing Polres di DKI Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak menerima laporan polisi terkait sengketa tanah. Tentu ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan yang timbul dari konflik tanah di Jakarta Utara sangat tinggi karena berkaitan dengan unsur pidana yang merupakan potensi terjadinya ancaman faktual. Taman BMW merupakan tanah milik Pemprov DKI yang berasal dari kewajiban delapan perusahaan yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluas 265.335,99 M2 (Nilai asset sebesar Rp 737.395.249.809,00). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendaftarkan tanah tersebut guna penerbitan sertifikatnya yang membuat warga sekitar, perusahaan-perusahaan, maupun pihak-pihak lain berupaya untuk mengambil alih bidang-bidang tanah yang terdapat di Taman BMW tersebut. Yang menarik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan yang terlanjur menempati tanah tersebut dalam mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama beberapa tahun dengan lawannya adalah pemerintah, tetapi dalam hal ini penyelesaian konflik tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya ancaman faktual yang memakan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan terhadap tanah di Taman BMW hingga memunculkan ancaman faktual dan menganalisis serta membangun mekanisme deteksi dini intelijen yang melibatkan lebih dari satu institusi yaitu Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam bekerja sama mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan deskriptif analitik. Penulis menganalisis data menggunakan teori konflik dan teori pembangunan nasional dalam menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan dan mekanisme deteksi dini intelijen antara Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW.

---

This study discusses the early detection of intelligence in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts, by taking case studies to resolve land conflicts that occur in the BMW Park (Clean, Humane, and Charitable) located in Tanjung Priok, North Jakarta. The research was focused on North Jakarta. During the period of 2015 to 2018 based on data from the Regional Office of BPN / ATR DKI Jakarta, North Jakarta had the lowest number of land disputes compared to other cities in Jakarta. However, this contradicts the number of incoming police reports related to land issues in Jakarta. Based on data from each Polres in DKI Jakarta, North Jakarta is the region that receives the most police reports regarding land disputes. Of course this shows that the potential vulnerability arising from land conflicts in North Jakarta is very high because it is related to the criminal element and certainly is the potential for the occurrence of factual threats. The BMW Park is a land owned by the DKI Provincial Government that comes from the obligations of eight companies, based on the Handover Minutes (BAST) dated June 8, 2007 was submitted to the Governor of DKI Jakarta, Sutiyoso, covering an area of 265,335.99 M2 (Asset value of Rp. 737,395,249,809.00). However, over time the DKI Jakarta Provincial Government did not register the land for the issuance of its certificates that made local residents, companies, and other parties try to take over the plots of land contained in the BMW Park. What is interesting is that the efforts made by the community and companies that already occupy the land in defending the land they have occupied for several years with their opponents are the government, but in this case the settlement of land conflicts can proceed smoothly without causing any factual threats to eat. Loss of life or damage to environmental infrastructure. The objectives to be achieved in this study are to analyze the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by actors with an interest in land in the BMW Park to bring up factual threats and analyze and build mechanisms for early intelligence detection involving more than one institution namely the National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in working together to prevent the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park. This research is qualitative research by doing analytics descriptive accurately of the symptoms / analysis of existing cases. This research is qualitative research where in analyzing the data the writer will use the theory of conflict and national development theory in analyzing the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by interested actors and mechanisms for early intelligence detection between National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park."

"DaJam perjalanan waktu, kepadatan penduduk makin lamafedangkan dilain pihak Bumber daya alam-..er-cambah„ Akibatnya pemilikan lahan untuk u-^l.a L<=..n.i makxn menyempit, Untuk menutupi kekurannan.e.,uiu!..u-| h^ yang mendesak, jalan yang ditempuhad,.;lcm denyan memalingkan perhatian pada tanah-tanah•^•^■i'"eng--lereng gunung, Untuk mengataB-iL X n g g x d p e f 1u k «n u s a h a k on b e i- v a si 1a hte arn u „tama di dataranKeberhaexlan penerapan konservasi lahan ada yana baik<...n c.dc< yang txdak baik atau rendah, Perbedaan inifaktor teknis juga dipenqaruhimrnmenn u--a-M'Mx p uasar pe-r't-i^monboamnxg,a nk aaretanua fapketmoirk irsaons iasl eesekoonraonmnld.lam rangka pengambxlan keputusan, Faktor sosial ekonor.i yang dxduga oerpengaruh dalam keberhasi Ian penerananad..l.,l, penuxdxkan petandxi,a jluukaasn pedmalialimka n pleanhaenli tiapne tainnii,uiiiLU peLa.iix dain pendapatan petani.Sub DAS Lesti yang menjadi wilayah penelitian merupakankon..ei ./asx lahannyl^an atenr ddaapn adt adlaame rakhe byearnhga sbi Iaaikn dpaenn eraypaanngp a .. ... a 11 f a !■.. c o r --1 a k t o ra kyx ab na gt md ea mr pi en a gd aa rn uya hi np ye arb ,"

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 40 puskesmas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Input terdiri dari 5 variabel, yaitu: Jumlah Tenaga Kesehatan Medis, Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBD, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBN (BOK/Bantuan Operasional Kesehatan) dan Belanja Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu Jumlah Kunjungan, Case Detection Rate (CDR) TB Paru, Cakupan Ibu Bersalin di Tenaga Kesehatan (Bulinakes), Cakupan Imunisasi Dasar, Persentase Balita ditimbang, Jumlah Penyuluhan, Persentase Balita Gizi Baik dan Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 31 puskesmas efisien secara teknis dan 9 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACTThe focus of this study is measuring relative efficiency of 40 public health centers in Bogor regency in 2011, by using non parametric approach Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is chosen because it is able to handle more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of numbers of medical staf, numbers of other medical staf, health financing from state budget (APBN), health financing from local budget (APBD), financing for drug and health equipment. Output variables consist of numbers of visitor, Case Detection Rate TBC, safe motherhood, infant’s imunization coverage, percentage of child under five’s weighting, and numbers of health promotion, percentage child with good nutrition and coverage of active family planning. The results are 31 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved by increasing output variable based on DEA."

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 40 puskesmas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Input terdiri dari 5 variabel, yaitu: Jumlah Tenaga Kesehatan Medis, Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBD, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBN (BOK/Bantuan Operasional Kesehatan) dan Belanja Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu Jumlah Kunjungan, Case Detection Rate (CDR) TB Paru, Cakupan Ibu Bersalin di Tenaga Kesehatan (Bulinakes), Cakupan Imunisasi Dasar, Persentase Balita ditimbang, Jumlah Penyuluhan, Persentase Balita Gizi Baik dan Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 31 puskesmas efisien secara teknis dan 9 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 40 public health centers in Bogor regency in 2011, by using non parametric approach Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is chosen because it is able to handle more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of numbers of medical staf, numbers of other medical staf, health financing from state budget (APBN), health financing from local budget (APBD), financing for drug and health equipment. Output variables consist of numbers of visitor, Case Detection Rate TBC, safe motherhood, infant`s imunization coverage, percentage of child under five`s weighting, and numbers of health promotion, percentage child with good nutrition and coverage of active family planning.

The results are 31 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved by increasing output variable based on DEA."