Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Penelitian ini menguraikan persoalan interferensi bahasa Jawa dalam berbahasa Indonesia pada proses kegiatan belajar dan mengajar di kelas V SDN 83/IX Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan: tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap pengecekan kpaVicahan data. Tahap pengumpulan data menggunakan teknik dasar Simak Bebas Libat Cakap (SLBC). Selanjutnya tahap analisis data menggunakan metode padan ekstralingual dan metode padan intralingual. Tahap pengecekan data menggunakan teknik ketentuan pengamatan dan pengecekan anggota. Hasil analisis menghasilkan beberapa temuan, yakni interferensi terjadi pada tataran fonologi, antara lain terjadinya persandian, interferensi vokal, dan konsonan. Tataran morfologi ditemukan adanya beberapa ater-ater/ awalan: ater-ater {m-}, {n-}, {-ny}, {ng-}, dan {ke-} Panambang/ akhiran dalam bahasa Jawa, yakni {-e} dan {-ne}. Konfiks bahasa Jawa, yakni {ng-i} {m-ake}, {ng-ake}, dan {tak-ake}. Kemudian interferensi sintaksis juga terjadi pada tataran frasa dan kalimat."

"Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data akurat dapat mengarahkan upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja puskesmas dalam perencanaan kegiatan UKM di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka kerja Malcolm Baldrige.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan sequential eksplanatory design (urutan pembuktian) yang didahului oleh penelitian kuantitatif pada 237 orang dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi proses minilokarya puskesmas. Variabel independen terdiri dari kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pelanggan; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus tenaga kerja; dan fokus proses. Variabel dependen adalah hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa seluruh variabel berhubungan signifikan, yaitu kepemimpinan (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), perencanaan strategis (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), fokus pelanggan (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), pengukuran-analisis-manajemen pengetahuan (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), fokus tenaga kerja (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) dan fokus pada proses (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001). Hasil pemodelan terakhir multivariat menunjukkan hanya variabel kepemimpinan (Coef B = 0.16; p = 0.029) dan fokus pada proses (Coef B = 0.14; p = 0.005) yang signifikan dapat memprediksi hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mengembangkan upaya kaderisasi untuk kepemimpinan masa datang serta memperhatikan sistem antisipasi dan manajemen bencana dalam menyusun perencanaan kegiatan UKM Puskesmas.

---

Puskesmas as the healthcare facility organizes Public Health Efforts (PHE) and carries out activities based on the analysis of public health issues and healthcare services necessity. Planning which is prepared through proper problem recognition based on accurate data is able to direct the efforts made by the puskesmas to achieve its goals and objectives. This research was conducted to determine the factors related to the puskesmas performance in planning PHE activities in Muaro Jambi District, Jambi Province using Malcolm Baldrige framework.This study uses a mix method approach with sequential explanatory design which was preceded by quantitative research on 237 people by filling out questionnaires and followed by qualitative research by conducting in-depth interviews, and observing the Puskesmas Minilokarya process. Independent variable consists of leadership; strategic planning; customer focus; measurement- analysis and knowledge management; focus of workforce; and focus on the process. The dependent variable is the result of the performance of planning activities of the Puskesmas PHE. The results of bivariate analysis revealed that all variables were significantly related, namely leadership (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), strategic planning (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), customer focus (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), measurement of knowledge-management analysis (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), workforce focus (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) and focus on the process (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001).The final multivariate modeling results shows that leadership (Coef B = 0.16; p = 0.029) and focus on the process (Coef B = 0.14; p = 0.005) are able to significantly predict the results of the Puskesmas PHE activity planning performance. It is recommended that the Head of Departement of Health and Puskesmas to develop regeneration efforts for future leadership and to pay attention to disaster management and anticipation system in planning the activities of Puskesmas PHE."

"Konversi lahan gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga perlu dilakukan restorasi yang membutuhkan biaya besar. Dana desa adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk program ini. Permasalahan riset ini adalah perlunya pendanaan restorasi gambut dan dana desa dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Tujuan riset ini adalah untuk menilai persepsi masyarakat, menilai biaya dan manfaat serta merumuskan model kebijakan pemanfaatan dana desa untuk restorasi gambut. Metode riset yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil riset menyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat setuju penggunaan dana desa untuk restorasi gambut, manfaat program restorasi gambut dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan serta model yang disusun melibatkan dua tingkatan pemerintah yaitu di tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Riset ini menyimpulkan bahwa dana desa sangat memungkinkan jika digunakan untuk program restorasi gambut.

---

Peatland conversion has caused severe environmental damage which is necessary to carry out restoration that requires large costs. Village funds are one source of funding that can be allocated for this program. The research problem is peatland restoration needs source of funding and village funds can be used as a sustainable source of funding. This research aims to exercise community perceptions, to value costs and benefits and to formulate a policy model for the use of village funds for peatland restoration. The methodology used is a mixed method of qualitative and quantitative with a qualitative approach. The result shows that the perception of the majority of the community agrees with the use of village funds for peatland restoration, the benefits of the peat restoration program are considered to be greater than the costs incurred and the model developed involves two levels of government, at the district and village level. This research concludes that village funds are very possible to be used for peatland restoration programs."

"Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan, pemerintah telah memberlakukan program yang bernama PNPM Mandiri Perkotaan. Salah satu daerah yang menjadi target program ini adalah Kelurahan Mulyaharja yang berada di Kecamatan Bogor Selatan, dan sekaligus menjadi obyek penelitian ini. Namun, berdasarkan data PNPM Mandiri Perkotaan, tidak terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di kelurahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden, yakni Anggota Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Selain itu dilakukan juga wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Pada penelitiannya, pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja dilihat dari dimensi efektivitas program yang terdiri dari Dimensi Pemahaman Program, Dimensi Tepat Sasaran, Dimensi Tepat Waktu, Dimensi Tercapainya Tujuan, dan Dimensi Perubahan Nyata. Hasilnya, setiap dimensi tersebut berada di kategori efektif. Kesimpulannya adalah pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja efektif. Saran yang diberikan yaitu agar mekanisme pengembalian pinjaman dipertegas dan diperjelas, diberikan sosialisasi mendalam mengenai besaran dana dan peningkatannya, jumlah kelompok dikembangkan, semua anggota diawasi dan dimotivasi lebih lanjut, dan disediakan mekanisme pengajuan dana yang bersifat bottom-up.

---

To exceed the poverty problem in cities, the government has implemented a program called PNPM Mandiri Perkotaan. One of the region that has been targeted by the program is Mulyaharja, which located in South Bogor Sub-District and was this research’s object. Despite that, based on the PNPM Mandiri Perkotaan’s data, there was no decreasing in amount of this Sub-District’s poor citizens. By that, this research objective is to analyze descriptively the maintenance of PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja. The approach that used on this research is quantitative by outspread the questionnaire to 65 respondents, which are the member of Revolving Loan PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja Sub-District. Moreover, in-depth interview has been executed with the related parties.

According to the result of the research, that was concluded that the average value of every dimensions, which are Program Comprehensiveness Dimensions, Right Objectives Dimensions, Achievement of Goals Dimension, Timely Dimensions, and Noticeable Change Dimensions, are in the Effective Category.

The conclusion is the maintenance of National Program of Urban Self-Empowerment (PNPM Mandiri Perkotaan) Revolving Loan (Case Study in Mulyharja Village, South Bogor Sub-District, Bogor) is effective. Recommendation for the maintenance are to outright the loan returning mechanism, provide socialization about the amount of the loan, increase the number of member, motivate and control the member, and provide the bottom-up loan submission."

"ABSTRAKTanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN gunamewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanandan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPMsebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungomasih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokterkeluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkangambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo ProvinsiJambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilansampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan carawawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, PengelolaMPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukanpada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuantentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadapprosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadapprosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKNadalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dariPemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupunkebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanyaperbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dariPemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanankebidanan dan Neonatal.

---

ABSTRACTOn January 1, 2014, the government began to implement the JKN program torealize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care inthe JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network.BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12(54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. Thisstudy aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in BungoDistrict, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design,purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM,Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of BungoRegency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result ofthis research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and goodattitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to theclaim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM tojoin the JKN program is because many patients have become BPJS participants.Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form ofsocialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program.ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the disseminationof government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric andneonatal care."

"Salah satu kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) adalah dengan meluncurkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal oleh Ibu Bersalin di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan teknik pengambilan sampel secara proportional random sampling dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 9 informan dan telaah dokumen. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan 31,1 % yang memanfaatkan Jampersal. Terdapat hubungan signifikan antara variabel umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, pendapatan, aksesibilitas, peran petugas kesehatan dan kebutuhan terhadap pemanfaatan Jampersal. Variabel yang paling dominan berhubungan adalah pendapatan setelah dikontrol oleh pendidikan, pengetahuan, pendapatan dan aksesibilitas. Untuk itu disarankan kepada bidan agar memberikan informasi yang lebih intensif, jelas dan lengkap kepada masyarakat serta selalu berupaya meningkatkan mutu layanan Jampersal.

---

One of the government's policy to reduce the maternal mortality rate (MMR) is to launch Jampersal Program. This study purpose to describe the factors associated with utilization Maternity Insurance service (Jampersal) by maternal in Public Health Center Sungai Duren, Muaro Jambi Regency in 2013. The research method used a cross sectional sampling technique with proportional random sampling, after that followed by a qualitative approach through in-depth interviews and document review 9 informants.

Quantitative research results showed that 31.1% Jampersal utilize. There is a significant relationship between the variables of age, education, knowledge, attitudes, beliefs, income, accessibility, the role of health workers and the need to use Jampersal. The most dominant variable is income after controlled by education, knowledge, income and accessibility. This study recommended midwives to give more intensive information, clear and complete to the community and always working to improve the quality of service Jampersal."

"Latar belakang: Penyakit TB Paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis. Lebih dari 90% kasus TB Paru ditemukan di negara berkembang. Di Indonesia penyakit TB Paru masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Muaro Jambi jumlah penderita TB Paru pada tahun 2003 adalah 61.84 per 100.000 meningkat menjadi 106.16 per 100.000 penduduk pada tahun 2004. Peranan faktor lingkungan fisik dalam rumah menentukan penyebaran penyakit TB Paru, sehingga dalam penanggulangan TB Paru yang komprehensif harus melibatkan faktor lingkungan fisik dalam rumah. Pada tahun 2004, cakupan rumah sehat di Kabupaten Muaro Jambi hanya 36.9%, hal ini di duga memperbesar timbulnya penularan TB Paru.Tujuan: Penelitian ini untuk melihat hubungan lingkungan fisik dalam rumah dengan kejadian TB Paru BTA (+) di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2005.Metode: Desain studi kasus kontrol dengan 95 kasus yang diambil dari penderita TB Paru BTA (+) dari 18 Puskesmas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan 95 kontrol yang diambil dari tetangga kasus dengan BTA (-).Hasil: Analisis multivariat lingkungan fisik dalam rumah yang berhubungan dengan kejadian TB Paru BTA (+) adalah: kelembaban rumah <40% atau >70% (OR:4,87;95%CI:1,58-15,04),ventilasi kamar <10% (OR:3,83 ; 95%C1:1,23-11,93), pencahayaan rumah <60 Iuks (OR;2,47;95%CI:0,55-11,16), ventilasi dapur <10% (OR:2,21;95% CI:0,8-6,13), ventilasi rumah <10% (OR:2,2;95% CI:0,63-7,81), dan pencahayaan kamar <60 Iuks (OR:1,61;95% CI:0,37-7). Saran: Kerjasama lintas sektaral dalam penataan desain dan konstruksi rumah sehat bila ada penataan ulang serta penyuluhan mengenai rumah sehat.

---

Background: Pulmonary TB, is an infective-contagious disease caused by Mycobacterium Tuberculosis. More than 90% of global pulmonary TB cases occur in the developing countries. TB remains an important public health problem in Indonesia. The occurrence of pulmonary TB in Muaro Jambi District in the year of 2003 is 61,84 per 100.000 population and increased to 106,16 per 100.000 population in 2004. Physical Environment condition of the house is one factor that playing important role in Pulmonary TB spreading, especially the coverage of healthy housing in Muaro Jambi District only 36,9% in 2004.

Objectives: to investigate the relation between physical environment of the house with occurrence of pulmonary TB in Muaro Jambi District.

Methods: This case-control study design used 95 cases and 95 controls. Those respondents had been taken from 18 Primary Health Centers in Muaro Jambi District.

Results: Based on multivariate analysis housing conditions that influenced the risk of pulmonary TB are : the level of humidity of the house less than 40% or more than 70% (OR:4,87;95%Cl: 1,58-15,04), bedroom ventilation less than 10% (OR;3,83;95% CI:1,23-11,93), house with low level of light exposure / less than 60 luks (OR:2,47;95%CI:0,55-11,16), kitchen ventilation less than 10% (OR:2,21;95%CI:0,8-6,13), house ventilation less than 10% (OR:2,2;95%C1:0,63-7,81), and bedroom with low level of light exposure/less than 60 luks (OR:1,61;95% CI: 0,37-7).

Suggestion: TB control program in Muaro Jambi District should coordinates with other departments to improve housing designs and give health promotion activities about healthy house."