Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan peradaban manusia senantiasa diikuti oleh perkembangan kejahatan. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah menjadi sumber kejahatan baru. Kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia telah menyebabkan peningkatan kejahatan lintas negara hingga pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Transaksi dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.Hal inilah yang mendorong lahirnya Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, kemudian diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1962, Konvensi 1971 dan yang terakhir Konvensi 1988 yang merupakan penyempurnaan dari Konvensi 1961 yang telah diamandemen menjadi Protokol 1972 dan Konvensi 1971. Konvensi ini menganjurkan negara-negara yang turut menandatanganinya untuk membuat perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral agar ketentuan dan ketetapan dalam konvensi ini dapat dimaksimalkan dan diimplementasikan dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi kerjasama bilateral yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat narkoba internasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Strategi Kerjasama bilateral sebagai Variabel bebas, dan Pemutusan jaringan sindikat narkotika internasional sebagai Variabel terikat. Kerjasama bilateral dan Narkoba sebagai Kejahatan transnasional dijadikan sebagai bahan kajian utama dalam penulisan ini dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Selain itu dalam menganalisis penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu Hubungan Internasional, Kerjasama Bilateral, Transnational Organized Crime, teori ini digunakan karena adanya hubungan antara dua negara dan juga permasalahan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang telah menjadi isu global. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi kerjasama bilateral yang efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara dua negara yang melakukan kerjasama dan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan.

---

The development of human civilization constantly followed by the development of crime. The development of rapid information and technology has become the source of new crime. Ease of transportation and development of the world economy has led to an increase in transnational crime at the high level. Trades and illicit drug trafficking conducted by the organized crime apparently continues to increase, so it takes efforts to protect people from the drugs. This is what drives the issuance of the Single Convention on Narcotics Drugs 1961 in New York, and then amended to the Protocol 1972 on the changes 1962 Single Convention on Narcotic Drugs, the Convention 1971 and the Convention 1988. The Convention recommends that countries which participated to sign the Convention would make an agreement for bilateral and multilateral international in order the terms and provisions of the Convention can be properly maximized and implemented.

The purpose of the research is to find an effective strategy of bilateral cooperation in order to termination an international drug syndicate. From this research can be pulled two variables, such as, Strategy bilateral cooperation as the independent variable, and Termination international drug syndicate as a dependent variable. Bilateral cooperation Transnational Crime and Drugs as serve as the primary study material in this paper by using Descriptive Analysis Methods. Otherwise, this research used some theories, which are, International Relations, Bilateral Cooperation, Transnational Organized Crime, because of the relationship between the two countries as well as the drug problems of transnational crime has become a global issue.

The results of this research are the effective strategy of bilateral cooperation is to build a good communication between the two countries and the need to evaluate the cooperation undertaken."

"Wilayah Kampung Bali Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan penggunasebanyak 60 dari jumlah penduduk sebesar 11 187 orang dan 90 diantaranyamengidap HIV positif Banyaknya jumlah pengguna di Kampung Bali selainkalangan masyarakat disana juga dari pendatang yang mengadu nasib di Ibu Kota Rendahnya pendidikan kondisi ekonomi menegah kebawah ketidak peduliankeluarga terhadap anggota keluarganya menambah buruk resiko penyalahgunaannarkoba di kalangan masyarakat Kampung Bali Dalam pemberantasan narkoba dikenal dengan 3 tiga pilar yaitu 1 Supply Reduction yaitu mengurangiproduksi atau ketersediaan narkoba 2 Demand Reduction mengurangipermintaan terhadap narkoba dan 3 Harm Reduction mengurangi akibat burukdari penggunaan narkoba Berangkat dari latar belakang tersebut tesis ini menganalisa sisi Harm Reduction yaitu mengurangi akibat buruk dari penggunaan narkoba dengan membatasi padaprogram penjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba Menggunakan metode kualitatif dengan penulisan deskriptif analitis akanmeneliti impelementasi program penjangkauan dan pendampingan dan faktorfaktoryang mempengaruhi dalam program penjangkauan dan pendampinganterhadap penyalahguna narkoba Dari hasil penelitian didapatkan bahwa di Kampung Bali menggunakan metodeIntragenous Leader Outreach Model ILOM dalam penjangkauan danpendampingan Relawan penjangkau pun berasal dari mantan pecandu dengandidampingi oleh relawan murni Faktor faktor yang mempengaruhi dalampenjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba yaitu 1 metode ILOM mempunyai kelemahan dalam hal relawan yang berasal darimantan pecandu tidak mempunyai kemampuan dan daya pikir yang optimal tetapidapat dengan mudah masuk kedalam kelompok kelompok penyalahguna yangakan dijangkau 2 keadaan ekonomi dan sosial di masyarakat Kampung Balitermasuk menengah kebawah sehingga tidak ada kepedulian terhadap bahayanarkoba 3 penyalahguna perempuan sangat rentan terhadap penularan virusHIV dan sangat sulit untuk dijangkau

---

Area of Kampung Bali Central Jakarta is a region with as much as 60 of theuser population of 11 187 people and 90 of them are HIV positive A largenumber of users in Kampung Bali in addition to the community of migrants thereare also trying their luck in the capital Lack of education economic conditionsdown the middle family indifference towards his family members haveexacerbated the risk of drug abuse among the Kampung Bali In combating drugs known as three 3 pillars namely 1 Supply Reduction which reduces theproduction or availability of drugs 2 Demand Reduction reducing the demandfor drugs and 3 Harm Reduction reducing the harmful effects of drug use Departing from this background this thesis analyzes the Harm Reduction whichis to reduce the harmful effects of drug use by limiting the outreach and mentoringprograms for drug abusers Using qualitative methods with descriptive writing will examine the implementation of outreach and mentoring programs and thefactors that influence the outreach and mentoring programs for drug abusers From the research it was found that in Kampung Bali using methods IntragenousLeader Outreach Model ILOM in outreach and mentoring Volunteer outreachalso comes from former addicts accompanied by pure volunteer Factors affectingthe outreach and assistance to drug abusers namely 1 ILOM method hasdrawbacks in terms of volunteers who come from former addicts do not have theability and the intellect are optimal but it can easily fit into groups that willtrespasser reach 2 economic and social situation in the village of Bali includingthe middle class so there is no concern for the dangers of drugs 3 abusers ofwomen especially vulnerable to HIV infection and are very difficult to reach "

"Tesis ini membahas tentang penanganan kasus tindak pidana jaringan narkoba internasional yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Kelompok Boncel mantan Warga Negara Indonesia pemasok jaringan narkoba pada tanggal 11 Maret 2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dengan menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelompok Boncel merupakan salah satu kelompok pemasok narkoba ke kota-kota besar di Indonesia terutama kota Jakarta; (2) Kronologis kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Belanda- Jakarta yang dilakukan oleh kelompok Boncel dimulai pada awal bulan Nopember tahun 2012, yakni adanya penawaran ecstasy yang dilakukan oleh Laosan (WN Hongkong) kepada Fredi sebanyak 400.000 butir dengan harga Rp. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) per butir yang dikirim langsung dari Amsterdam, Belanda; (3) Penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Belanda-Jakarta yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Kelompok Boncel Pada tanggal 11 Maret 2013, adalah sebagai berikut: (a) Pemanggilan kepada saksi mahkota, saksi anggota Polisi dan saksi masyarakat; (b) Penangkapan; (c) Penahanan; (d) Penggeledahan badan pakaian, mobil dan rumah; (e) Penyitaan; (f) Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris; dan (g) Pemusnahan barang bukti narkotika; (4) Kajian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Boncel adalah: (a) Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (b) Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (c) Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan (d) Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

This thesis analysis the handling of the international drug network criminal by the Indonesian Police Headquarter against Boncel group, a former Indonesian Citizen who supplied drug last 11 March, 2013. This research is a non doctrinal legal research or socio legal research by using secondary and primary data. The result show that: (1) Boncel group supplied drugs to big cities in Indonesia, especially to Jakarta; (2) The supply of drugs through international network Holland-Jakarta by Boncel group has been started in early Nopember 2012, namely that Mr. Laosan (Hongkong Citizen) sent to Mr. Fredy 400.000 grams drugs at the price of Rp. 14.300 per gram sent directly from Amsterdam; (3) The handling of the international drug criminal acts, Police headquarter against Boncel group on 11 March, 2013 as follows: (a) invitation to all relevant writnesses; (b) arrests; (c) Detention; (d) The search for clothes, cars and homes; (e) The seizure; (f) Examination of the evidence by laboratories; (g) The destruction of the evidence, and (g) The destruction of the evidence of narcotics; (4) The study of the law against criminal acts committed by Boncel group are: (a) Article 114, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; (b) of article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; (c) Article 113, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; and (d) of article 112, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about narcotics."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa terus meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya menuntut Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan upaya terobosan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, yaitu dengan penyadapan telepon seluler milik para pelaku kasus narkoba dan upaya tersebut secara langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja baik terhadap para penyidiknya maupun dalam jumlah kasus narkoba yang berhasil ditanganinya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan atau obervasi. Hasil penelitian menunjukan: 1) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polda Metro Jaya sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan karena sindikat peredaran internasional maupun lokal lebih memilih kota Jakarta sebagai daerah peredarannya, hal tersebut dibuktikan dengan data selama kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2012 total pelaku yang berhasil ditangkap mencapai 11.968 orang; 2) Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode konvensional, metode pemanfaatan teknologi informasi dan metode kombinasi; 3) Dalam pengungkapan kasus narkoba, Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dihadapkan pada kendala-kendala baik yang berasal dari internal maupun eksternal; 4) Dampak pemanfaatan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus narkoba oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya: (a) Peningkatan kinerja personil para Penyidik; (b) Pengungkapan kasus narkoba dapat optimal; (c) Jaringan narkoba akan dapat terungkap sampai bandar level atas; (d) Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) Perlu adanya penambahan sarana utama kendaraan operasional; (b) Perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan IT; (c) Perlunya penambahan jumlah personil penyidik Polri (d) Perlunya penambahan anggaran operasional; (e) Perlunya peningkatan kemampuan para penyidik dalam berbagai kegiatan pelatihan khususnya dalam bidang IT dan analisa data; dan (f) Perlunya mempersingkat proses birokrasi dalam pengungkapan kasus narkoba.

---

This thesis discussed about the increasing of drugs distribution and misuse in legal area of Metro Jaya Resort Police demands Directorate of Drug Research (Dit Resnarkoba) Metro Jaya Resort Police to perform new innovation by utilizing IT, which is set up cellular phone owned by drugs suspects and the effort directly has an effect to the increasing of performance either toward the investigators or the number of case that succeeded to be handled. The research that is conducted is descriptive qualitative research. Data collection is conducted through library research, interview and observation. The research shows: 1) Illegal distribution and the misuse of drugs in the legal area of Metro Jaya Resort Police has reached high concern level because either international or local syndicate choose Jakarta as their operational city, it is proven by data on a period of 2011 to 2012 with total of suspects that were captured reached 11.968 people; 2) Drug case reveal conducted by the Directorate of Drug Research Metro Jaya Resort Police was conducted using three methods, conventional, information technology (IT) utilization and combination of both methods; 3) In revealing drug Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police is dealing with obstacles, either internal or external; 4) The impact of information technology utilization in exposing drug case by Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police: (a) The increasing of performance of the investigators; (b) Optimal result in exposing drug cases; (c) Drug network will be revealed to upper level; (d) The increasing of existed infrastructure at the Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police. Implication this thesis discussion contains: (a) The need to increase operational vehicles as major infrastructure; (b) The need of infrastructure in information and technology (IT); (c) The need to improve the number of Indonesian Police investigators personnel (d) The need to increase operational budget; (e) The need to improve the ability of investigators in various training activities particularly in the field of IT and data analysis; and (f) The need to shorten bureaucracy process in reveal drug case an kasus narkoba."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan meneliti faktor – faktor yang berpengaruh terhadap efektifitaspenegakan hukum kejahatan narkoba di kampung Ambon. Variabel yang dipilihsebagai variabel bebas dan secara khusus diamati selama ini yang paling dominanadalah variabel kualitas penegak hukum, kepemimpinan, dan komitmen. Sebagaidaerah yang mempunyai sejarah panjang dan turun temurun, kampung Ambonmerupakan kampung yang terkenal karena transaksi Narkoba, sejak jaman penjajahanBelanda. Penggrebekkan yang sering dilakukan kepolisian maupun BNN tidakmembuat jera dari generasi ke generasi seperti kata pepatah “gugur satu tumbuhseribu”.Kualitas penegak hukum di satuan resnarkoba harus mumpuni karena godaan danrayuan kepada para petugas baik secara halus maupun kasar terus membombardirpara anggota polisi yang tidak kuat iman. Sementara itu kepimpinan dan komitmenmerupakan dua hal penting yang berpengaruh. Penelitian ini menggunakan metodekuantitatif, dengan sampel 61 orang anggota yang pernah ikut dan terlibat dalampenegakan hukum kejahatan narkoba di kampung Ambon. Kuesioner dikembangkandalam pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan. Butirpernyataan untuk kualitas penegak hukum sebanyak 30 butir, kepemimpinan 32 butir,komitmen 25 butir, dan efektifitas penegakan hukum 29 butir. Hasil uji validitas danreliablitas butir dari 30 orang responden menunjukkan bahwa variabel kepemimpinantidak ada butir yang gugur, semuanya valid. Variabel kualitas penegak hukumsebanyak 8 butir yang gugur. Variabel komitmen 10 butir yang gugur dan varibelefektifitas penegakan hukum 4 yang gugur.Hasil uji statistik terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa variabel kualitaspenegak hukum, kepemimpinan dan komitmen secara bersama sama berpengaruhterhadap efektifitas penegakan hukum kejahatan narkoba di kampung Ambon, denganpersentase sebesar 77,6% dengan tingkat hubungan yang sangat kuat (88,7%). Sedangkansekitar 22, 4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Faktor– faktor lain misalnya faktor stimulus seperti penghargaan financial, kenaikanpangkat, promosi, serta ketersediaan dana dan anggaran yang memadai dalammelakukan operasi.

---

b>ABSTRACTThis thesis aims to examine the factors - which affect the effectiveness of law enforcement ofdrug crimes in the village of Ambon. Selected variables as independent variables andspecifically observed during the most dominant are the variable qualities of law enforcement,leadership, and commitment. As a region that has a long heriditary history, kampung Ambonis the village famous for its drug transactions, ever since the Dutch colonial era. Frequentpolice and BNN raids are never deterrent from generation to generation; as the saying goes"One gone, a thousand will grow."Quality of law enforcement in the unit must be sufficient because drugs narcotics of unitfaces temptation and seduction of both smooth and rough methods which continuebombarding the police officers who does not have a strong faith. Mean while the leadershipand commitment are two important issues which give most influence This study usesquantitative methods, with a sample of 61 people whom joined as members and wereinvolved in law enforcement and drug-related crime in kampung Ambon. The questionnairewas developed to collect data using a Likert scale with 4 options. The statement to the qualityof law enforcement as much as 30 points, 32 points of leadership, commitment to 25 points,and the effectiveness of law enforcement 29 points. Validity of the test results and reliabilitypoints of 30 respondents indicated that there is no leadership variable point failed, are allvalid. Variable quality of law enforcement as much as 8 points which failed. Commitmentvariables failed was 10 points and of variable effectiveness of failed law enforcement 4.Results of statistical tests on the questionnaire data indicate that the variable quality of lawenforcement, leadership and commitment altogether influenced the effectiveness of lawenforcement of drug crimes in the village of Ambon, with a percentage of 77.6% with a verystrong relationship (88.7%). The remaining 22, 4% is influenced by other factors notdescribed in this model. Factors such as stimulus factors, financial rewards, promotion ofrank, promotion, and availability of funds and adequate budget to perform the operation."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam pemutusan jaringan sindikat Narkoba. Mengingat bahwa strategi BNN dalam Penyidikan tindak pidana Narkoba dalam rangka memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia yang telah dilakukan BNN dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya, maka penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi penyidikan yang efektif dalam memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia.Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan analisa SWOT terhadap Deputi, Direktur dan para penyidik pada Deputi bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan telah berjalannya strategi yang diterapkan oleh BNN, namun secara umum masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya.

---

This research based on fact that Indonesia still face many problems to discontinue drugs traffickings’s network . In perionds 2010-2012, Narcotics Board Republic of Indonesia already does various strategy inNarcotics case investigation, in order to discontinue drugs trafficking’s chain. But in fact, Narcotics Board Republic of Indonesia still have limitedness to apply this action. So that, this research discuss about how investigation strategy that can be used effectively to break the drug trafficking’s chain in Indonesia.This research used interview and SWOT analysis as techniques to collect the data. Any persons are interviewed , such as Deputy, Director, and investigators ini Deputy Eradication Narcotics Board Republic of Indonesia. This research summarize that investigation strategy using by Narcotics Board Republic of Indonesia are running well. But in general, that strategy still need various effort to increase the capability and capacity for the organtization and also the personnel in it."

"Penegakan hukum terutama hukum pidana merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi individu, masyarakat dan negara. Saat ini telah terjadi pergeseran sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif atau berorientasi pada pemulihan. Pendekatan penegakan hukum tersebut berfokus pada pemulihan baik terhadap korban dan pelaku serta kerusakan lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah dukungan kebijakan terutama anggaran di bidang hukum. Pembentukan dana khusus pemulihan merupakan sebuah gagasan untuk mengatasi persoalan dana bantuan korban atau dana pemulihan yang kerap kali mengalami kekurangan dan hambatan lainnya. Melalui dana tersebut, negara dapat memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana untuk pemulihan serta di sisi lain untuk tindak pidana lingkungan dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Studi ini berbasis pada literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan reviu anggaran bidang penegakan hukum. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan dana khusus pemulihan di bidang hukum sebagai sebuah terobosan dalam penegakan hukum dan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif."

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."