Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan outline bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban ilmiah pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method sequential, dimana pendekatan kuantitatif akan diikuti oleh pendekatan kualitatif yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai tambahan dalam pengembangan kajian studi pencegahan kejahatan, maka sebagai pendekatan teoretis peneliti memanfaatkan pemikiran mengenai konsep ruang dari Lefebvre dan teori strukturasi dari Giddens.Penelitian ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan. Keadaan Existing condition yang terungkap dalam penelitian ini menuntun kepada pembentukan model integratif pencegahan kejahatan, yang digambarkan baik dalam model Systems Thinking maupun model Matrix. Penelitian ini di satu pihak mengungkap kelemahan dari teori-teori yang masih berada dalam tataran disinitegratif pada bidang pencegahan kejahatan yang telah menghasilkan model pengamanan ruang publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti terungkapnya keadaan (1) parsialitas dalam pendelegasian wewenang dalam isu keamanan (2) fenomena Vertical Crossed Domain (3) adanya model pengamanan yang berbasis tanggung jawab kepemilikan yang ternyata tidak efektif dan (4) tidak terkontrolnya keamanan dalam lokus yang saling bersinggungan. Dari hasil penelitian juga diungkap beberapa struktur penyebab fenomena kejahatan berkelanjutan dalam pandangan Systems Thinking, yang diantaranya adalah struktur kejahatan berkelanjutan aktual, struktur pola pikir disintegratif dalam pencegahan kejahatan dan Matrix Existing Condition berdasarkan Lefebvre-Giddens.Penelitian ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan pencegahan kejahatan di ruang publik perkotaan, dari pendekatan sebelumnya, yaitu (a) Matrix Solusi Integratif berdasarkan Lefebvre ? Giddens, (b) Struktur Pola Pikir Integratif berdasarkan Wolstenholme, dan (c) Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi, yang memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

---

In general, the study aims to give an outline through a more integrated method in the development of crime prevention. In particular, to provide a scientific response to the challenging phenomenon of crimes persistence in urban areas. This study takes the mixed method sequential approach i.e. the quantitative approach is followed by a qualitative approach in response to the questions of the study. In addition, as a theoretical approach, the study makes use of Lefebvre's concept of space and Giddens theory of structure.This study demonstrates that a holistic approach is needed in the prevention and control of crimes to enable the analysis of persisting crimes in urban public areas. The revealing situation of the existing condition in this study leads to the formulation of the integrated model of crime prevention, as illustrated in the models of Systems Systems and Matrix.On the one hand the study discloses the weaknesses in the theories that maintains in the level of disintegrated crime prevention, and results in the model of public area security to the disagreement of public needs. This condition is revealed in the: (1) partiality related to the delegation of authority in security issues, (2) phenomenon of Vertical Crossed Domain, (3) the presence of ineffective security based on responsibility ownership, and (4) uncontrolled overlapping security. This study also reveals some structures in the causes of persisting crimes from the view of Systems Thinking, e.g. the structure of actual crime persistance, the disintegrated pattern of thinking to crime prevention, and Lefebvre-Giddens Existing Condition Matrix.Eventually, the study delivers a solution model for the weaknesses of crime prevention in urban areas from the previous approach, namely, (a) Integrated Matrix Solution from Lefebvre-Giddens, (b) Integrated Pattern of Thinking from Wolsterholme, and (c) Integrated Policy Recommendation, enabling the flexibility of crime prevention aspects to react on threats of crime."

"Berbagai usaha pencegahan kejahatan telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang disengaja atau karena ulah manusia, mulai dari menggunakan pendekatan Situational Crime Prevention, Community Crime Prevention dan juga Social Crime Prevention. Namun berbagai kendala masih ditemukan sehingga diperlukannya suatu model pencegahan kejahatan lingkungan yang integratif dan sinergis agar lebih efektif.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan menentukan berbagai batasan mengenai strategi pencegahan kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum yang mungkin diperlukan untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Selain itu, memberikan bahan masukan pencegahan kejahatan yang spesifik bagi kejahatan lingkungan dengan model pencegahan kejahatan integratif. Pada akhirnya menciptakan pemahaman mengenai bagaimana suatu pencegahan kejahatan diciptakan secara terpadu oleh lembaga otoritas Negara.Penelitian ini menghasikan temuan bahwa dari lima narasumber pakar dalam Metode Delphi yang penulis wawancara, masih memilki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga melahirkan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu Negara melalui perangkatnya harus mampu bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan model peradilan lingkungan secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Bentuk integrasi tersebut penulis gambarkan dengan Teori Kemitraan oleh Shuck dan Rosenbaum yang mencakup empat premis yakni jangkauan pengaruh, mekanisme kausal, target intervensi dan juga kemitraan bagi pelayanan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya model integrasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan terutama dalam aspek pencegahan kejahatan lingkungan. Model integrasi ini akan menekan ego sektoral masing-masing entitas-entitas terkait serta mewujudkan tujuan yang sama yakni mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

---

There were a lot of crime prevention had been done to prevent land and forest fire caused by human behaviour, ranging from situational crime prevention, community crime prevention and social crime prevention. However there were still many obstacles so it need an integratif and synergistic environmental crime prevention model to be more effective

This study attempts to review and determine various restrictions on the strategy of environmental crime prevention in the case of forest and land fire and identify the strategy that may be needed to prevent the issue happened . In addition, to give advice about crime prevention specifically for the environmental crime by using integratif prevention model . by the end to create the understanding of how can a crime prevention is created integrally by the state institutions .

This research finds that from five experts in the methods of delphi who were interviewed by the writers, still have different understanding about the concept of environmental crime of land and forest fire cases so that they created different crime prevention policies. Because of that, countries through its officials must be able to synergize to take action and policy in reducing land and forest fire with a specific environmental judicial model to ease coordination and supervision vertically and horizontally between the state institutions. It described with the theory of partnership by shuck and rosenbaum which includes four premise, namely the range of influence, causal mechanism, the intervention target and also partnership for community service in crime prevention. In the end , this research having a conclusion that requires model integration of government and non government agencies especially in aspect of environmental crime prevention. This integrative model will reduce sectoral ego in each related entities to realize that they are having the same purposes to prevent environmental crime in the case of land and forest fire."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Permasalahan penelitian ini adalah belum adanya mekanisme pencegahan kejahatan begal (PKB) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jakarta yang melibatkan anggota komunitas (community crime prevention, CCP) yang sistematis, terstruktur, dan terencana dalam mencegah kejahatan jalanan, khususnya begal motor. Bertitik tolak dari permsalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsep pencegahan kejahatan berlandaskan komunitas dalam konteks pencegahan kejahatan begal (PKB) di DKI Jakarta berupa begal sepeda motor. Penelitian ini hendak menganalisis dan merumuskan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas. Pendekatan penelitian menggunakan mixed method. Secara kuantitatif penelitian ini menguji pengaruh secara parsial Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, dan Situational Crime Prevention terhadap PKB. Sampel penelitian adalah para pengendara motor di Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis pendekatan kuantitatif menggunakan PLSSEM, sedangkan teknik analisis pendekatan kualitatif melalui empat tahap analisis kualitatif dari Miles et al (2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa: (a) Community Based Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Berbasiskan Komunitas (PKBK) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen; (c) Situational Crime Prevention (SCP) sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas untuk pencegahan kejahatan jalanan, khususnya begal.

---

The problem with this research is that there is no mechanism for preventing the crime of robbery (PKB) carried out by law enforcement officers in Jakarta involving community crime prevention (CCP) members that are systematic, structured, and planned in preventing street crimes, especially motorcycle robberies. Starting from this problem, the purpose of this study is to examine the concept of community-based crime prevention in the context of preventing criminal acts of robbery (PKB) in DKI Jakarta in the form of motorcycle robberies. This study aims to analyze and formulate a street crime prevention model that involves community members. The research method is a mixed method method. Quantitatively, this study partially examines the effect of Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, and Situational Crime Prevention on PKB. The research sample is motorcycle riders in Jakarta. Data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The quantitative approach analysis technique uses PLS-SEM, while the qualitative approach analysis technique uses four stages of qualitative analysis from Miles et al (2014). The results of the study prove that: (a) Community Based Crime Prevention or Community Based Crime Prevention (PKBK) as an independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) as the independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB) as the dependent variable; (c) Situational Crime Prevention (SCP) as the independent variable has a positive and significant effect on the prevention of crime of robbery (PKB) as the dependent variable. This research produces a street crime prevention model that involves community members for the prevention of street crime, especially motorcycle robbery."

"Pada zaman Edo di Jepang, terdapat sistem kasta yang menjadikan kaum bushi (武士) atau pejuang sebagai kelas yang paling tinggi. Bushi terbagi menjadi Daimyo (大名) dan Samurai (侍). Daimyo memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada samurai, sebagai pemilik tanah dan pemberi upah kepada para samurai yang berjuang di bawah mereka. Namun, ada samurai yang menjadi ronin (浪人), yakni samurai tanpa tuan. Di Jepang terdapat salah satu kisah terkenal yang berkaitan dengan ronin , yaitu adalah kisah keempat puluh tujuh ronin yang membalas dendam atas kematian tuan mereka. Kisah ini kemudian diadaptasi menjadi film yang disutradarai oleh Kenji Mizoguchi. Meskipun berstatus sebagai ronin , keempat puluh tujuh pejuang tersebut tetap memegang nilai-nilai Bushido. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai Bushido berdasarkan deskripsi nilai-nilai bushido dari Nitobe Inazo yang terdapat dalam film "The 47 Ronin " karya Kenji Mizoguchi dengan menggunakan metode mise en scene yang dirujuk dari buku John Gibbs. Peneliti menemukan bahwa di dalam film ini Oishi menunjukkan nilai-nilai kebajikan, keadilan, kejujuran, kebenaran, kesetiaan , kehormatan, pengendalian diri.

---

During the Edo period in Japan, there was a caste system that placed the bushi (武士) or warriors as the highest class. The bushi were divided into Daimyo (大名) and Samurai (侍). Daimyo held a higher position than samurai, as they were landowners and provided salaries to the samurai who fought under them. However, there were samurai who became ronin (浪人), meaning samurai without a master. In Japan, there is a famous story related to the ronin, known as "The 47 Ronin," who sought revenge for the death of their lord. This story was later adapted into a film directed by Kenji Mizoguchi. Despite being ronin, the forty-seven warriors still adhered to the values of Bushido. This research aims to analyze the values of Bushido based on Nitobe Inazo's descriptions found in the film "The 47 Ronin" by Kenji Mizoguchi, using the mise en scene method referred to in John Gibbs' book. The researchers found that in this film, Oishi exemplified the values of virtue, justice, honesty, truth, loyalty, honor, and self-control."

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"Kebahagiaan menurut ekonomi sering kali dibatasi ketat secara kuantitatif, yaitu terbatas dalam pendapatan. Oleh karena itu, studi ekonomi kebahagiaan berupaya untuk menggunakan indikator pengukuran lain untuk melengkapi ukuran kesejahteraan yang lebih luas. Penelitian ini menjadikan kejahatan sebagai indikator baru pengukuran kebahagiaan dengan menggunakan sampel perdesaan dan perkotaan. Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kebahagiaan dan kejahatan di tingkat perdesaan dan perkotaan. Hasil studi membuktikan bahwa kejahatan benar mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Berdasarkan sampel yang digunakan, tindak kejahatan memang lebih sering terjadi di perdesaan, namun tingkat kejahatan di perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

---

Happiness in economics is often strictly limited in quantitative terms, i.e. limited to income. Therefore, economic studies of happiness seek to use other measurement indicators to complement broader measures of well-being. This study uses crime as a new measurements indicator of happiness using rural and urban samples. The study aims to examine the relationship between happiness and crime at the rural and urban levels. The results prove that crime does affect people's happiness. Based on the sample used, crime is more common in rural areas, but urban crime rates remain higher than rural areas."

"The core belief underlying this book is that the most useful and effective models to strengthen our intelligence are system ones, developed following the logic of Systems Thinking. Such models can explore complexity, dynamics, and change, and it is the author’s view that intelligence depends on the ability to construct models of this nature. The book is designed to allow the reader not only to acquire simple information on Systems Thinking but above all to gradually learn the logic and techniques that make this way of thinking an instrument for the improvement of intelligence. "

"Systems thinking can help you identify and respond to business and organizational changes before those changes lead to serious problems or disaster. This issue of Infoline explains the value of applying systems thinking when solving problems or in times of organizational change. It offers you an eight-step process for finding a problem and identifying it, visualizing the problem, and determining the most effective intervention."