Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStruktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing.Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas.Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar.Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui:- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar;- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan.Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT

Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing.

Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test.

Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period.

If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by:

- extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency;

- extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees.

The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply.

JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94."

"Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

---

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,3 per tahun, proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan mencapai 6.86 konsumsi tenaga listrik RUPTL 2018 s/d 2017 . Penambahan kapasitas transmisi direncanakan untuk memperoleh keseimbangan antara kapasitas pembangkitan dan kebutuhan beban, meningkatkan keandalan sistem, dan memenuhi kriteria mutu tegangan tertentu. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangakan model bisnis kerja sama PLN dan Badan Usaha Non-PLN dalam penyediaan transmisi tenaga listrik. Metode survei dan analisis risiko diaplikasikan dalam penelitian ini. Model bisnis Independent Power Transmission IPT dapat dikembangkan dalam kerja sama PT. PLN Persero dan Badan Usaha Non-PLN dalam penyediaan transmisi tenaga listrik di Indonesia.

---

ABSTRACT Indonesia 39 s current economic growth requires the support of reliable energy supplies including electricity. The need for electricity will increase in line with economic development and population growth. Assuming the economic growth of the next ten years averages 6.3 per year, the average projection of demand growth reaches 6.86 electricity consumption RUPTL 2018 s d 2017 . Additional transmission capacity is planned to achieve a balance between generation capacity and load requirements, improve system reliability, and meet certain voltage quality criteria. Therefore, this study aims to develop business models of cooperation PLN and Non PLN Enterprises in the provision of electric power transmission. Methods of survey and risk analysis were applied in this study. The business model of Independent Power Transmission IPT can be developed in cooperation of PT. PLN Persero and Non PLN Enterprises in supplying power transmission in Indonesia."

"Tesis ini membahas kedudukan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut, PT PLN (Persero) tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana\ dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah tetap menerapkan Public Service Obligation kepada PT PLN (Persero).

---

The thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) as State-Owned Enterprises in electricity after the enactment of Law No. 30 Year 2009 concerning Electricity in terms of antitrust law and unfair competition as stipulated in Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, PT PLN (Persero) is not practicing monopolistic and unfair competition. And in order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, the government continues to implement the Public Service Obligation to PT PLN (Persero)."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"ABSTRAKKebutuhan tenaga listrik akan meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah maka kebutuhan tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup.Pembangunan pusat-pusat tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya meminta investasi yang besar dan waktu yang lama dibandingkan dengan pembangunan industri lainnya. Di pihak lain perlu diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik tepat pada waktunya, dengan kata lain pembangunan bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang terus-menerus naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan dan menyalurkan listrik secara ekonomis maka harus dibuat prakiraan sebelum kebutuhan tenaga listrik itu terjadi.Pada penelitian ini, prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik menggunakan metode gabungan yang terdiri dari metode analitis, ekonometrik dan kecenderungan dengan pendekatan sektoral. Dari hasil prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, pada tahun 2022 kebutuhan tenaga listrik mencapai 1.710,31 MVA atau naik sebesar 5,91 % pertahun. Dengan rata-rata pertumbuhan sektor rumah tangga 7,10 % pertahun, sektor komersil 4,80 % pertahun, sektor publik 5,67 % pertahun, dan sektor industri 3,00 % pertahun.Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka perlu dilakukan penambahan suplai tenaga listrik. Pada tahun 2013, penambahan suplai sebesar 53,27 MVA, tahun 2014 sebesar 75,02 MVA, tahun 2015 sebesar 77,65 MVA, tahun 2016 sebesar 80,36 MVA, tahun 2017 sebesar 83,16 MVA, tahun 2018 sebesar 86,06 MVA, tahun 2019 sebesar 89,04 MVA, tahun 2020 sebesar 92,12 MVA, tahun 2021 sebesar 55,87 MVA dan tahun 2022 sebesar 55,87 MVA.

---

ABSTRACTElectricity demand will increase in line with economic development and population growth. Growing economy in a region that needs electrical power will also increase. These conditions must be anticipated as early as possible so that the power supply can be available in sufficient quantities.Development centers as well as the power transmission and distribution network to ask a large investment and a long time compared to other industrial development. On the other hand needs to be put in order to meet electricity demand in a timely manner, in other words the development of the electricity sector should be able to offset the electricity needs of the constantly rising every year. Therefore, to generate and distribute electricity economically it must be made before the forecasts that electricity demand occurs.In this study, the growth of electricity demand forecasts using the combined method consisting of analytical methods, econometrics and trends on sectoral approaches. From the results of electricity demand growth forecasts, by 2022 electricity demand reached 1710.31 MVA or increased by 5.91% per year. With an average household sector growth 7.10%, commercial sector 4.80% per year, public sector 5.67% per year, and the industry sector is 3.00% per year.To fulfillment the growth in electricity demand, it is necessary to supply additional power. In 2013, the addition of 53.27 MVA supply, in 2014 the addition of 75.02 MVA, in 2015 the addition of 77.65 MVA, in 2016 the addition of 80.36 MVA, in 2017 the addition of 83.16 MVA, in 2018 the addition of 86.06 MVA, in 2019 the addition of 89.04 MVA, 2020 the addition of 92.12 MVA, in 2021 the addition of 55.87 MVA and in 2022 the addition of 55.87 MVA."

"Pengukuran transaksi energi listrik dengan menggunakan kWh meter selayaknya mempunyai tingkat akurasi yang baik agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan dalam proses pengukuran. Di sisi lain, dengan semakin banyaknya penggunaan beban non linier oleh konsumen dapat menimbulkan salah satu masalah kualitas daya berupa harmonisa yang dapat mempengaruhi tingkat keakurasian hasil pengukuran energi listrik yang sebenarnya terpaka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh harmonisa terhadap penyimpangan pengukuran energi listrik pada kWh meter analog dan digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak beban non linier yang digunakan maka semakin besar nilai %THD, dan semakin besar %THD (%THD-i > 80%) maka penyimpangan akan semakin besar dengan % kesalahan mencapai > 64% dan tingkat keakurasian dari hasil pengukuran menjadi berkurang pada kedua jenis kWh meter yang digunakan.

---

Measurement of electric energy transactions using the electricity meter should have a good degree of accuracy, so that none party is financially disadvantaged as a result of measurement error. On the other hand, with the increasing use of non-linear load by consumers may cause one of the power quality problem in form of harmonics; that may affect the degree of accuracy of the actual measurement results.

The study was conducted to see the effect of harmonic distortion toward electric energy measurement using analog and digital electricity meter, and the results show that the more non-linear loads are used, the value of %THD will increase, and the greater %THD (%THD-i > 80%) can increase the error (% error > 64%) and also reduce the level of accuracy of measurement results on both types of electricity meter."

"ABSTRAKProses yang terjadi dalam suatu siklus industri seringkali sangat tidak efisien dalam pemanfaatan kebutuhan energinya. Sebagian besar dari energi yang dipergunakan terbuang percuma ke alam bebas berupa panas. Penghematan penggunaan energi tersebut dapat dicapai melalui kogenerasi. namun kogenerasi tidaklah sederhana, diperlukan modal yang cukup besar untuk pembangunannya (capital intensive) serta harus dilakukan perhitungan tekno-ekonomi secara cermat. Oleh karena itu pada tesis ini akan dibandingkan antara pengoperasian kogenerasi di industri (untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam proses produksi) dengan pembelian energi listrik langsung dari PT PLN (Persero). "