Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaaan pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank X, mulai dari proses penyaluran pembiayaan, pengawasan, sampai penanggulangan pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi nilai non performing financing dari Unit Usaha Syariah Bank X. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel return on equity, solvency ratio, ukuran perusahaan, leverage ratio, dan inefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai non performing financing dari Unit Usaha Syariah Bank X.

---

The aims of this research is to analyze the process of financing management in X Sharia Business Unit, from distributing, monitoring, and settlement of non performing financing. Besides, this research amis to find out the determinant of non performinng financing. The results show that return on equity, solvency ratio, size, leverage ratio, and inefficiency have significant effect to non performing financing of X Sharia Business Unit."

"Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan akad pembiayaan syariah dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Nasabah dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank X melakukan pengikatan akad MMQ yang kemudian mengalami kemacetan karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Nasabah untuk mengangsur pengambilalihan porsi kepemilikan UUS dan membayar bagi hasil berdasarkan sewa. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menyebabkan adanya piutang pada UUS yang kemudian dilakukan penyelesaian dengan melakukan pengalihan piutang secara cessie menurut hukum perdata Indonesia pada akad MMQ. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah pengaturan akad MMQ di UUS, pengaturan pengalihan piutang dengan cessie yang dapat dilakukan pada akad MMQ, dan akibat hukum dari pengalihan piutang dengan cessie. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan wawancara dengan narasumber untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan cessie yang dilakukan oleh pihak UUS Bank X untuk objek akad MMQ dilakukan tidak sesuai dengan cessie syariah yang ada di Fatwa DSN MUI. Akibat hukum dari pelaksanaan cessie bukan syariah pada akad MMQ adalah perjanjian pengalihan piutang cessie menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, sebaiknya pengalihan piutang secara cessie pada akad pembiayaan syariah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang melakukan kegiatan transaksi syariah lebih cermat dan teliti sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

---

Musyarakah Mutanaqishah Agreement (MMQ) is a sharia financing contract with the principle of partnership and profit sharing carried out by the Customer with a Sharia Business Unit (UUS), experiencing congestion because the Customer did not do the obligation in the agreement to repay the UUS ownership and pay the profit sharing based on the lease. Because of that UUS made the settlement by transfering receivables cessie according to indonesian civil law in the MMQ contract. The main problem of this theses is the MMQ contract arrangement in UUS, the arrangement of transfer of accounts receivable with cessie which can be done in the MMQ contract, and the legal consequences of transfering receivables with cessie. The research method used is normative juridicial, which is conducting a study of the applicable legislation and conducting interviews with informants to produce descriptive analysis data. Based on the research cessie implementation conducted by UUS Bank X for the MMQ contract object, it was conducted not in accordance by the islamic cessie in the Fatwa DSN MUI. The legal consequences of implementing a non-sharia cessie in the MMQ contract is that the cessie receivables transfer agreement become null and void by law. Thus, it is better to transfer cessie receivables to the sharia financing contract as outlined in the laws and regulations so that the parties carrying out sharia transaction activities are more careful and careful in accordance with existing sharia principles."

"Seiring perkembangan global khususnya dalam dunia teknologi, praktik layanan jasa keuangan hari ini mulai bergeser dari pelayanan offline menuju online. Namun, kenyataannya masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dalam menggunakan fasilitas layanan keuangan digital, sehingga agenda pengadaan jaringan kantor di tengah masyarakat merupakan praktik layanan jasa keuangan yang masih dapat dikatakan efektif. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan pembiayaan yang berhasil disalurkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis model regresi linear berganda, dimana variabel independen yang gunakan merupakan variabel-variabel yang telah diuji dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah jaringan kantor tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun serta jumlah pembiayaan yang disalurkan baik oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

Global developments, especially in the technological sector, todays financial services practice began to shift from offline to online service. However, so that the number of Indonesian costumer is still not accustomed to utilize financial services facilities that based on technology, so that the agenda of office (network/branch) in the nearby area is still considered to be effective. Hence, this research will analyze the relationship between the growing number of Islamic banks offices to the amount of deposit and financing. The study used a quantitative research approach with the method of multiple linear regression models, in which the independent variables used were tested variables in the previous study. The results of this study revealed that the number of office networks does not significantly affect the amount of deposit that were successfully compiled and the amount of financing distributed by Islamic banks and Islamic business units."

"Tesis ini membahas mengenai transaksi IMBT sebagai salah satu lembaga pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan konsep Syariah. Konsep Syariah ialah menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter sehingga Perbankan Syariah pertumbuhan pembiayaannya tidak terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. pembiayaan IMBT untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah yang diterapakan oleh Unit Usaha Syariah Bank X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian menyarankan agar transaksi yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah harus mengikuti peraturan yang berlaku dan akad perjanjian yang dibuat hendaknya dibuat secara autentik untuk mempermudah pemasangan Hak Tanggungan terhadap objek IMBT.

---

This thesis discusses about IMBT transactions as one of the financing institution of home ownership based on the concept of syariah. The concept of syariah is maintaining the balance between real sector and monetary sector so that the growth of islamic banking financing is inseparable from the growth of real sector it's financed.

This research is a normative legal research that is literature legal research by using the explanatory research typology. Summary of this research say that some rules has been broke by this transaction. Results of the research suggest that transactions made between a Bank with the customer must comply with the applicable regulations and the contract agreements which made should be made authentic in order to make easier the morgage application against IMBT object."

"Penelitian ini membahas penggunaan cessie sebagai jaminan pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank X, dimana dalam penerapannya, cessie digunakan sebagai jaminan bagi pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk sementara dengan latar belakang bahwa kebendaan berupa rumah yang dimiliki nasabah belum bisa dibebankan hak tanggungan karena proses jual beli atas rumah tersebut belum sempurna masih dalam bentuk Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), sehingga untuk tetap mendapatkan jaminan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan bank, bank dan nasabah menyepakati suatu bentuk perjanjian bilateral yang berisi penyerahan hak untuk menerima pengalihan developer berdasarkan PPJB jika dikemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsepsi pengalihan piutang dalam KUHPerdata dan hukum fikih muamalah, dan analisis dari penerapan cessie sebagai jaminan akad MMQ pada UUS PT Bank X. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Hasil analisa adalah bahwa dalam hukum fikih muamalah, konsep dasar pengalihan piutang dapat mengacu pada konsep hawalah, sedangkan dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan menggunakan cessie, pembaruan hutang (novasi) atau penggantian hak-hak si berpiutang (subrogasi). Untuk penerapan cessie sebagai jaminan pada akad MMQ di UUS PT Bank X diterapkan dengan konsep cessie menurut KUHPerdata, dengan penyesuaian bahwa yang dialihkan terbatas pada hak-hak yang menjadi milik nasabah sesuai porsi kepemilikan dalam akad MMQ yang dibuat.

---

This study discusses the use of cessie as collateral at the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank X, where in its application, cessie is used as collateral for musyarakah mutanaqisah (MMQ) financing with the background that property in the form of houses owned by customers cannot be charged with mortgage rights, because the process of buying and selling the house is still in the form of a Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB), so to continue to get a guarantee of repayment of the financing that has been given by the bank, the bank and the customer agree on a form of bilateral agreement which contains the transfer of rights to receive the developer transfer based on the PPJB if in the future the customer is unable to fulfill his obligations based on the financing agreement that has been made between the bank and the customer. The problems that will be raised in this research are the conception of the transfer of receivables in the Civil Code and fiqh muamalah law, the analysis of the application of cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a descriptive analytical approach is used. The data analysis was carried out qualitatively by using secondary data through document studies and literature searches. The result of the analysis is that in the Civil Code, the transfer of rights to receivables or receivables can be done using a cessie, on the other hand, the transfer of receivables can also be done by renewing the debt (novation) or replacing the rights of the debtor (subrogation) while in fiqh muamalah, the basic concept transfer of receivables can refer to the concept of hawalah. Cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X applied with the concept created by the cessie according to the Civil Code, with the adjustment that what is transferred is limited to the rights belonging to the customer according to the portion of ownership in the MMQ contract."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prosedur pengelolaan dana tabarru' dan dana investasi serta pencatatan dan pelaporan akuntansi pada perusahaan asuransi syariah. Kemudian menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, serta PSAK 108. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengelolaan dana asuransi pada Unit Syariah PT X sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, walaupun belum dapat dikatakan sempurna.

---

ABSTRACTThis study aimed to explain the application of tabarru' and investment fund management, along with the accounting system on sharia insurance company. Then analyze the compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001, No. 53/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108. The result of this study indicates that the application of insurance fund management on Sharia Unit of PT X has mostly been in accordance with the provisions, in spite the fact that it cannot yet categorized as perfect."

"Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSNMUI/ 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon.

---

Murabaha is a form of financing with the principle of trading, where the banks bought the comodity from the suppliers and then sold it back to the customers at a price that covers the costs plus the profit margin. Financing based on murabaha contract is the most business activities practiced in Indonesian Islamic Banking. One form of financing based on murabaha contract is the Gold Ownership Financing (Pembiayaan Kepemilikan Emas), the gold sale and purchase transaction using murabaha contract with instalments. The Financing of Gold Owenership was applied by Islamic Banks and Islamic Business Units based on Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Non-Cash Gold trading) and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia Circular Letter Regarding Gold Ownership Financing Product for Islamic Banks and Islamic Business Units). Accordingly, this research was conducted to determine the rules in the implementation of the Gold Ownership Financing and the rules' compliance with the Solusi Emas Murni iB Financing Products of Danamon Sharia Business Unit."

"Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio CAR , Beban Operasional Pendapatan Operasional BOPO , tingkat imbal hasil pembiayaan, inflasi dan kurs USD terhadap tingkat non performing yang merupakan proksi dari kualitas pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2015-2017. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif dengan metode regresi berganda melalui pendekatan Ordinary Least Square. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada bank umum syariah CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, BOPO, tingkat imbal hasil pembiayaan dan kurs USD berpengaruh posistif terhadap NPF, sementara inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Sementara pada unit usaha syariah, variabel CAR berpengaruh negatif, variabel BOPO, tingkat imbal hasil pembiayaan, inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap rasio non performing financing.

---

The focus of this research is to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio CAR , Efficiency Ratio BOPO , Return on Financing, Inflation and USD Rate to Non Performing Rate, which is the proxy of Shariah commercial bank and sharia business unit financing quality. The samples in this study are all sharia commercial banks and sharia business units listed on the Financial Services Authority OJK during the period 2015 2017. The methodology used in this research is descriptive and quantitative analysis with multiple regression method through Ordinary Least Square approach. The result of the research stated that in Sharia commercial bank CAR has negative influence to NPF, BOPO, financing yield and USD exchange rate positively affect NPF, while inflation does not affect NPF. While in the syariah business unit, CAR has negative effect to NPF, BOPO financing yield, inflation and exchange rate have positive effect on non performing financing ratio."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

---

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."

"Tesis ini membahas pengukuran risiko pembiayaan murabahah dengan menggunakanpendekatan internal yaitu metode CreditRisk+. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanyapermasalahan pengukuran risiko pembiayaan melalui perhitungan ATMR yang sampaisaat ini dilakukan dengan metode standar, menghasilkan rasio CAR yang rendah. RasioCAR yang rendah atau mendekati ketentuan minimum 8% atau kurang, mengakibatkanpenilaian kesehatan bank khususnya faktor permodalan menjadi menurun.Dengan metode Creditrisk+, pengukuran risiko pembiayaan murabahah produktif dankonsumtif UUS Bank X selama tahun 2007 menghasilkan nilai risiko yang lebih kecildan mengakibatkan peningkatan CAR rata-rata sebesar 1,8%. Dengan peningkatanrasio CAR tersebut, maka terdapat oppurtunity for expansion yang lebih luas, sebesarkurang lebih Rp. 1,34 triliun. Hal ini adalah peluang untuk meningkatkan profitabilitasUUS Bank X secara signifikan. Dengan menggunakan metode Creditrisk+ ini pula,UUS Bank X dapat mengetahui bahwa nilai risiko pembiayaan murabahah produktifadalah lebih besar dari nilai risiko pembiayaan murabahah konsumtif. Sehingga dapatdijadikan dasar kebijakan manajemen risiko dalam penyaluran dana berdasarkan profilrisiko masing-masing portofolio pembiayaan."