Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis praktik dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Astra Sedaya finance terhadap prinsip Syariah dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Laporan ini merupakan studi kasus bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Astra Sedaya Finance belum seluruhnya sesuai dengan PSAK 102. Selain itu, juga terdapat beberapa implementasi pembiayaan murabahah yang belum sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), yaitu fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penundaan Pembayaran dan fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah.

---

This internship report presents about analysis of implementation and accounting treatment of murabahah financing at PT. Astra Sedaya Finance, towards syariah principles and PSAK 102 about murabahah accounting. This report is a descriptive-analysis study case. This report shows that accounting treatment of murabahah financing at PT. Astra Sedaya Finance has not entirely in accordance with PSAK 102. In addition, there are several implementations of murabahah financing that does not meet to sharia principle issued by National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), which is fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 about deferred payment and fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 about settlement of murabahah receivable."

"[Tesis ini menganalisa mengenai penyelesaian sengketa wanprestrasi dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Konstruksi jaminan fidusia merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas fidusia dengan tetap memanfaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu masyarakat umum menganggap bahwa benda jaminan tersebut adalah milik debitur. Hasil penelitian menyarankan perlunyaDepartemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 1999 secara penuh.;The focus of this thesis is to analyze the dispute settlement provision in the breach fiduciary agreement on PT. Astra Sedaya Finance and legal protection against fiduciary receiver creditors. The main issues that would be discussed are in regards about the lackof protection for creditors, which gives power over the collateral on the basis of trust to the debtor. Fiduciary Construction is a way out for businesses to obtain the fiduciary facilities while harnessing the guarantee as a business device, but on the other hand, with still controls the objects, they thinks that the object of the guarantee is the property of the debtor. Results of the study suggest the need for the Ministry of Justice andHuman Rights of the Republic of Indonesia, to conduct legal counseling on financinginstitutions, regarding the fiduciary agreement and the financing company to fully applythe provisions contained in Law No. 42 of 1999., The focus of this thesis is to analyze the dispute settlement provision in the breachfiduciary agreement on PT. Astra Sedaya Finance and legal protection against fiduciaryreceiver creditors. The main issues that would be discussed are in regards about the lackof protection for creditors, which gives power over the collateral on the basis of trust tothe debtor. Fiduciary Construction is a way out for businesses to obtain the fiduciaryfacilities while harnessing the guarantee as a business device, but on the other hand,with still controls the objects, they thinks that the object of the guarantee is the propertyof the debtor. Results of the study suggest the need for the Ministry of Justice andHuman Rights of the Republic of Indonesia, to conduct legal counseling on financinginstitutions, regarding the fiduciary agreement and the financing company to fully applythe provisions contained in Law No. 42 of 1999.]"

"ABSTRAKPerampasan objek jaminan fidusia oleh negara mengakibatkan kepastian atas kedudukan dari objek jaminan fidusia serta kedudukan kreditor penerima jaminan untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang terjadi pada PT Astra Sedaya Finance dan PT Oto Multiartha, objek jaminan fidusia yang mereka terima dinyatakan dirampas untuk negara dalam suatu putusan pidana sehingga mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan penggunaan data sekunder. Jaminan fidusia mengakui adanya prinsip droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan dianutnya prinsip droit de suite maka walaupun objek jaminan fidusia dirampas oleh negara, kreditor pemegang jaminan fidusia tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia. Kedudukan kreditor penerima fidusia tetaplah sebagai penerima fidusia yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia ketika pemberi fidusia cedera janji dan benda yang dirampas tersebut tetaplah berkedudukan sebagai objek jaminan yang berfungsi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan.

---

ABSTRACTDeprivation of object of fiduciary by the state lead the certainty of the position of the object as well as the position of the creditor to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations becomes unclear. It happened to PT Astra Sedaya Finance and PT Oto Multiartha, the object of fiduciary was declared deprived by the state in a criminal verdict so that they eventually took legal action. The research in this thesis uses the approach of legislation with the use of secondary data. Fiduciary acknowledges the principle of droit de suite. Although the object of fiduciary has been deprived by the state, the creditor who recipient of fiduciary still has the right to execute the object of fiduciary. The position of the creditor who is recipient of fiduciary remains a recipient who has the right to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations and the object of the fiduciary remains as collateral to secure repayment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Laporan magang ini menganalisis perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas sewa pembiayaan kapal FRU LNG. Perlakuan akuntansi dianalisis berdasarkan ISAK 8 dan PSAK 30. PT BRW adalah perusahaan operator kapal pada perjanjian Build Operate Transfer BOT yang bertindak sebagai lessor. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan akuntansi sewa pembiayaan telah sesuai dengan PSAK. Prosedur audit yang dilakukan KAP GRN Indonesia telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

The internship report is aimed to analyze accounting treatment and audit procedures of finance lease of FRU LNG vessel. Accounting treatment is analyzed based on ISAK 8 and PSAK 30. PT BRW is a vessel operator based on Build Operate Transfer BOT agreement acting as a lessor. Analysis result shows that finance lease accounting treatment in accordance with PSAK. Audit procedures performed by KAP GRN Indonesia is in accordance with applicable audit standard."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

---

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah untuk transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada PT Bank XYZ salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola yang ideal. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank XYZ melakukan modifikasi pada pola pembiayaan murabahah, antara lain penerapan denda dan penerapan down payment yang mengandung unsur gharar dan riba. Serta melakukan akad jual-beli kepada nasabah sebelum kepemilikan rumah sepenuhnya dimiliki oleh bank.

---

This study is aimed to explain application of Murabahah Financing for Home Ownership Financing (PPR) transaction at PT. Bank XYZ, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah Agreement and to analyze its conformity with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102. The result of this study indicates that the application of murabahah financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet be viewed as ideal pattern. This is particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing pattern, including penalty and down-payment application which contains gharar and riba and enters into sale-purchase agreement with customer before the home ownership is fully owned by the Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."