Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Untuk mendukung pencapaian program obat publik dan perbekalan alat kesehatan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Pemantauan bertujuan untuk menjaga agar pekerjaan pengelolaan obat yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil dari pemantauan tersebut, kemudian dievaluasi sehingga dapat ditetapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam program yang sedang berjalan, meramalkan kegunaan dari pengembangan usaha-usaha dan memperbaikinya, mengukur kegunaan program-program yang inovatif, meningkatkan efektifitas program, manajemen dan administrasi serta kesesuaian tuntutan tanggung jawab.

---

Apothecary Internship at Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia aims to understand the duties and functions of the Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatatan. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatatan has the tasks of preparing the formulation and implementation of policies, and preparation of norms, standards, procedures, and criteria, as well as providing technical guidance and evaluation in the fields of medicine and public health supplies. To support the achievement of public drug programs and supplies medical devices, monitoring and evaluation needs to be done by the Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Monitoring aims to keep drug management work carried out in accordance with the applicable guidelines. The results of the monitoring, then evaluated so as to set the difficulties encountered in running programs, predict the usefulness of development efforts and improve, measure the usefulness of innovative programs, improve program effectiveness, management and administration, and compliance demands responsibility answered."

"Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan direktorat yang pembagian subdirektorat-nya berdasarkan komoditi, yaitu SubDirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, SubDirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, SubDirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus serta SubDirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tanggung jawab mensinergikan melalui penyusunan kebijakan dan pedoman-pedoman yang dapat dipergunakan, termasuk di dalamnya upaya-upaya peningkatan mutu produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam pengaturan distribusi obat oleh industri farmasi maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengontrol peredaran obat di dalam sarana pendistribusian obat. E-Report PBF merupakan sistem pelaporan dinamika obat di sarana distribusi obat yaitu pedagang besar farmasi atau PBF yang berbasis web dengan sistem online. Kegiatan pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan data e-report PBF khususnya untuk obat kelas terapi antiansietas dan antinsomnia seperti alprazolam dan diazepam dalam periode pertama tahun 2012.

---

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian is a division of Sub-directorate was based commodities, namely SubDirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, SubDirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, SubDirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus and SubDirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian has responsibility for synergy through policy and guidelines that can be used, including efforts to increase the quality of the production and distribution of pharmacy. In the setting of drug distribution by the pharmaceutical industry, we need a system that can organize and control the means of distribution of the drug in the drug distribution. E-Report PBF is a drug reporting system dynamics in the drug distribution facility or a pharmaceutical wholesaler PBF web-based online system. Manufacturing activity report is intended to facilitate the reporting of data e-report PBF especially for drugs and therapeutic classes antiansietas antinsomnia as alprazolam and diazepam in the first period of 2012."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta memahami peranan dan fungsi apoteker dalam menjalankan pekejaan kefarmasian.. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Tugas khusus yang diberikan adalah mengenai kode obat kelas terapi analgetik dalam e-report PBF. adanya pengkodean terhadap obat-obat yang beredar dipasaran adalah untuk mengetahui sebaran distribusi obat di seluruh wilayah Indonesia.

---

Apotechary Internship Report at Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia has purposed to know and understand tasks of Direktorat Jendral Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan especially at Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian and also to get understanding about the role and function of Pharmacists in doing their task. Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian has task to prepare formulation and implementation of policies and also for the Norma, Standards, Procedures and Criteria (NSPK), and provision of technical guidance and evaluation in the field of production and distribution of pharmaceutical. The special assignment given is the code of the drug class analgesic therapy on e-report PBF. There is coding of the drugs in the market is to determine the distribution of drug distribution throughout Indonesia."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, meliputi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Direktorat Bina Obat Publik terdiri dari empat subdirektorat yaitu subdirektorat analisis dan standarisasi harga obat, penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam tugas khusus, dijelaskan mengenai rancangan standarisasi distribusi obat yang baik di daerah kepulauan. Cara distribusi obat yang saat ini ditetapkan lebih banyak mengatur cara distribusi obat yang dilakukan industri farmasi melalui PBF dan belum mengatur distribusi pada sarana pelayanan kesehatan. Mencermati kondisi tersebut dan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang masih belum optimal juga adanya berbagai masalah kesehatan masyarakat di daerah kepulauan, maka dianggap perlu untuk menyusun standarisasi distribusi obat yang baik di daerah kepulauan.

---

Apothecary Internship at Directorate of Public Medicines and Medical Supplies General Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices Indonesia’s Health Ministry aims to gain knowledge and an overview of the duties and functions of Directorate of Public Medicines and Medical Supplies, includes policies, preparation of norms, standards, procedures, criterias, and providing technical guidance and evaluation of public medicines and medical supplies. This directorate has four sub-directorates: sub-directorate of analysis and standarization of prices, provisioning of public medicines and medical supplies, management of public medicines and medical supplies, and monitoring and evaluation of program of public medicines and medical supplies. In specific task, explained the standardization draft of good distributions medicines in the island. How the distribution of drugs that are currently set up more distribution medicine that govern the way done the pharmaceutical industry through the PBF and haven't set up distribution in health care facilities. A close watch on the condition and the condition of public health degrees are still not optimally also there is a wide range of public health issues in the area of the Islands, it was considered necessary to devise a good drug distribution of the standardization in the area of the Islands."

"Untuk menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker merupakan profesi yang diperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menjamin obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :

1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

"

"Untuk menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker merupakan profesi yang diperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menjamin obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat. Salah satu diantaranya adalah Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar (Kementerian Kesehatan, 2010b). Untuk menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker merupakan profesi yang diperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menjamin obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Obat Program TB di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas dan peran Direktorat Obat Publik Kementerian Kesehatan dalam perencanaan obat program TB. Selain itu, mahasiswa apoteker juga diharapkan mengetahui dan memahami tata cara perencanaan obat TB yang dijalankan di Direktorat Bina Obat Publik Kementerian Kesehatan serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan teknis perencanaan obat program TB sesuai prosedur teknis pelaksanaan yang dijalankan di Direktorat Bina Obat Publik Kementerian Kesehatan.

---

Pharmacist Internship Program is held at Ministry of Health. The objective of this internship is to know the organization duties, functions and work mechanism in Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ministry of Health. The title of the specific assignment is Evaluation of Drug Needs Planning of TB Program. The aim of this specific assignment is to know and understand the duties and role of Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan in planning TB drug program. In addition, student pharmacists are also expected to know and understand the procedures for TB drug planning and evaluate the technical implementation of the TB program drug planning in accordance with the technical procedures carried out of this directorate."

"Untuk menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalankesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yangprofesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker merupakan profesi yangdiperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina ObatPublik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apotekerdalam menjamin obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlumelakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambarannyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama diDirektorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.TujuanPraktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi dari DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi Direktorat BinaObat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mengetahui secara umum struktur organisasi, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai peranan apoteker dalam bidang pelayanan kefarmasian khususnya dalam bidang produksi dan distribusi alat kesehatan PKRT. Sedangkan untuk tujuan dari tugas khusus adalah untuk mempelajari dan memahami proses pelayanan perizinan sertifikat sarana distribusi alat kesehatan dan mengidentifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk memperoleh Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK).

---

Apothecary Internhsip at Directorate of Production and Distribution Medical Device in General Directorate Pharmacy, aims to determine the general structure of the organization, duties, and functions of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry of Health of the Republic of Indonesia and gain insight and knowledge about the role of pharmacists in the field of pharmacy services especially in the field of production and distribution of medical devices PKRT. As for the specific purpose of the task is to study and understand the licensing service certificates distribution of health care facilities and to identify and evaluate the completeness of the proposed requirements to obtain a license Reseller Medical Devices (IPAK)."